Bisnis.com, JAKARTA — Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mendorong insentif fiskal dan perbaikan kontrak untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Saat ini, kata Dadan, pemerintah tengah memproses pengajuan insentif hulu migas pada 10 wilayah kerja (WK). Adapun, otoritas hulu migas mencatat 12 WK telah mendapat insentif fiskal sampai tengah tahun ini.

“Hingga Tahun 2024, 12 WK telah menerima insentif sebagaimana diatur dalam Kepmen dimaksud, dan 10 lainnya sedang dalam proses,” kata Dadan kepada Bisnis, Minggu (21/7/2024).

Seperti diketahui, KKKS dapat mengajukan insentif hulu migas kepada pemerintah berupa insentif perpajakan di antaranya, penurunan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) exemption, pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 100%.

Kementerian ESDM saat ini turut menawarkan first tranche petroleum (FTP) sebesar 10% shareable dan signature bonus bersifat open bid yang diharapkan dapat membantu keekonomian kontraktor.

Selanjutnya, DMO price ditetapkan sebesar 100% ICP, tidak ada kewajiban pengembalian sebagian wilayah kerja selama 3 tahun pertama, serta tidak ada cost ceiling untuk cost recovery.

“Secara umum, pemerintah mendukung produksi migas nasional melalui berbagai insentif,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mendekati sejumlah perusahaan global skala minor atau biasa disebut independent small oil and gas producer untuk berinvestasi di Indonesia.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan pembicaraan bersama dengan sejumlah perusahaan global itu cukup positif selepas penemuan berhasil sumur eksplorasi di Geng North dan South Andaman.

“Jadi independent small oil and gas producer yang kita sedang engage sekarang itu banyak,” kata Benny saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Beberapa perusahaan migas skala minor itu di antaranya Posco International asal Korea Selatan, Woodside Energy berbasis di Singapura, EnQuest asal Inggris, DIALOG perusahaan publik terdaftar di Malaysia dan Valeura Energy Inc. perusahaan publik berkantor pusat di Singapura yang terdaftar di Kanada.

Benny mengatakan pendekatan dengan beberapa perusahaan kelas minor ini cukup penting untuk mendorong investasi dan kegiatan eksplorasi yang lebih masif di Indonesia. Menurut dia, beberapa perusahaan yang didekati memiliki portofolio global yang cukup menarik.

“Perusahaan kecil, independent player tapi sangat penting, mereka punya blok di beberapa negara seperti Valeura Energy mereka punya di Turki dan Thailand, tapi memang tidak sekelas bp dan lain-lain,” kata dia.

Beberapa perusahaan migas kelas minor itu ikut joint study di area Seram Aru, Sumatera Utara, Natuna Timur dan Bintuni. Misalkan, EnQuest diketahui melakukan joint study untuk area Binutni.

Sementara itu, Woodside Energy tengah melirik potensi Cekungan Buton, lapangan lepas pantai di Sulawesi Tenggara.