salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Minggu.

Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, DENPASAR – Developer atau pengembang perumahan di Bali menanti realisasi janji pemerintahan Prabowo Subianto mengurangi item pajak perumahan khususnya rumah subsidi atau FLPP.

Ketua DPD REI Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Made Setiawan menjelaskan salah satu pajak yang diharapkan dihapus oleh pengembang yakni pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditanggung oleh developer rumah subsidi. Jika pajak BPHTB sebesar 5% bisa dihapuskan akan memberi angin segar bagi developer rumah subsidi karena tidak lagi menanggung beban BPTHB.

“Ini sedang diusulkan ke pemerintah agar BPHTB bisa dihapuskan, karena BPHTB untuk rumah subsidi selama ini ditanggung oleh pengembang, bukan konsumen, jadi kalau bisa dihapus tentu kami selaku pengembang bergembira, dan teman – teman kami yang membangun rumah subsidi akan semakin bersemangat,” jelas Ajik Setiawan kepada Bisnis dikutip, Senin (28/10/2024).

Pengurangan item pajak perumahan subsidi juga menurut Ajik Setiawan akan membantu pemerintah mempercepat realisasi 3 juta rumah per tahun seperti yang ditargetkan oleh pemerintah baru. Apalagi Bali menargetkan realisasi 1.000 unit rumah subsidi per tahun, pada 2023 saja kuota rumah subsidi di Bali 1.800 unit, dengan rumah yang terbantun lebih dari 1.000 unit. Realisasi rumah subsidi sementara terhenti karena habisnya kuota subsidi dari pemerintah dan pengembang hingga saat ini masih menanti kuota baru.

Ajik Setiawan juga menyebut penghapusan BPHTB menurut REI walaupun diharapkan semua pengembang tidak mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan, seperti dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ada satu Provinsi yang 70% PAD nya berasal dari pajak BPHTB, jika dihapuskan akan berdampak ke anjloknya kas daerah.

“Ini yang perlu dicarikan titik tengah, di satu sisi memang kami sebagai pengembang membutuhkan keringanan, akan tetapi masih ada daerah yang bergantung ke pajak BPHTB,” ujar Ajik Setiawan.

Sebagai informasi, Pemerintah Prabowo Subianto melalui Adiknya yang juga Ketua Satgas Perumahan Prabowo - Gibran merekomendasikan akan dihapuskannya Pajak Pertambahan Nilai (PPn) perumahan subsidi sebesar sebesar 16% untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah memiliki rumah, dan mengejar target 12,7 juta rumah dalam lima tahun kedepan. Jika ditambah dengan usulan insentif pajak BPHTB maka akan ada dua item pajak yang akan dihapuskan untuk rumah subsidi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan.

"Terkait konstruksi perumahan kita akan kita evaluasi. Kita evalausi dulu," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Sementara, untuk sektor otomotif tidak ada perubahan atau ada tambahan lain. "Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan. Jadi tidak ada kebijakan perubahan tambahan lain," sambung Airlangga.

Insentif pajak tersebut dilanjutkan menimbang penjualan mobil hybrid yang cukup baik. Dia mengatakan, penjualan mobil listrik juga menunjukkan hasil yang bagus.

"Tentu kita dorong EV harus kita dorong lebih cepat lagi tapi kemarin dari pameran otomotif kemarin hasilnya sudah bagus untuk mendorong penjualan," katanya.

Sementara, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dirinya belum mengetahui perubahan PPN DTP ini. Namun, dia mengatakan, kebijakan itu dievaluasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III.

"Belum tahu nanti, tapi kan intinya sinyal Pak Menko tadi kan sadar bahwa ini untuk mendorong growth di kuartal III kan penting sekali. Karena yang dapat kan MBR kan, masyarakat berpengasilan rendah, yang jumlahnya... itu kan hanya boleh untuk MBR, PPN DTP," katanya.