Bisnis.com, DENPASAR – Developer atau pengembang perumahan di Bali menanti realisasi janji pemerintahan Prabowo Subianto mengurangi item pajak perumahan khususnya rumah subsidi atau FLPP.

Ketua DPD REI Provinsi Bali, Anak Agung Ngurah Made Setiawan menjelaskan salah satu pajak yang diharapkan dihapus oleh pengembang yakni pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditanggung oleh developer rumah subsidi. Jika pajak BPHTB sebesar 5% bisa dihapuskan akan memberi angin segar bagi developer rumah subsidi karena tidak lagi menanggung beban BPTHB.

“Ini sedang diusulkan ke pemerintah agar BPHTB bisa dihapuskan, karena BPHTB untuk rumah subsidi selama ini ditanggung oleh pengembang, bukan konsumen, jadi kalau bisa dihapus tentu kami selaku pengembang bergembira, dan teman – teman kami yang membangun rumah subsidi akan semakin bersemangat,” jelas Ajik Setiawan kepada Bisnis dikutip, Senin (28/10/2024).

Pengurangan item pajak perumahan subsidi juga menurut Ajik Setiawan akan membantu pemerintah mempercepat realisasi 3 juta rumah per tahun seperti yang ditargetkan oleh pemerintah baru. Apalagi Bali menargetkan realisasi 1.000 unit rumah subsidi per tahun, pada 2023 saja kuota rumah subsidi di Bali 1.800 unit, dengan rumah yang terbantun lebih dari 1.000 unit. Realisasi rumah subsidi sementara terhenti karena habisnya kuota subsidi dari pemerintah dan pengembang hingga saat ini masih menanti kuota baru.

Ajik Setiawan juga menyebut penghapusan BPHTB menurut REI walaupun diharapkan semua pengembang tidak mudah, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan, seperti dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena ada satu Provinsi yang 70% PAD nya berasal dari pajak BPHTB, jika dihapuskan akan berdampak ke anjloknya kas daerah.

“Ini yang perlu dicarikan titik tengah, di satu sisi memang kami sebagai pengembang membutuhkan keringanan, akan tetapi masih ada daerah yang bergantung ke pajak BPHTB,” ujar Ajik Setiawan.

Sebagai informasi, Pemerintah Prabowo Subianto melalui Adiknya yang juga Ketua Satgas Perumahan Prabowo - Gibran merekomendasikan akan dihapuskannya Pajak Pertambahan Nilai (PPn) perumahan subsidi sebesar sebesar 16% untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin mudah memiliki rumah, dan mengejar target 12,7 juta rumah dalam lima tahun kedepan. Jika ditambah dengan usulan insentif pajak BPHTB maka akan ada dua item pajak yang akan dihapuskan untuk rumah subsidi.

Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen.

Ini disampaikan langsung adik Prabowo yang juga ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB," katanya dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh (hilang), tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan," tegas Hashim disambut riuh tepuk tangan.

Sebagai gantinya, Hashim menegaskan Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian anyar pisahan dari Kementerian Keuangan itu bakal diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak yang hilang itu dari sumber-sumber lain.

Ia menegaskan calon menteri penerimaan negara juga sudah ada. Hashim menyebut namanya telah mengerucut kepada satu orang dan sejauh ini tidak ada perubahan.

"Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini," tuturnya.

"Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya," imbuh Hashim.

Hashim menegaskan tim Prabowo sudah membicarakan dari mana akan menambal hilangnya sumber penerimaan negara itu. Ia mencontohkan salah satunya adalah pajak dari kontraktor, meski dirinya tak merinci bagaimana skema tersebut.

Adik Prabowo itu lantas mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan dari pajak properti. Salah satu yang diajak bekerja sama adalah Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nixon Napitupulu.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan.

"Terkait konstruksi perumahan kita akan kita evaluasi. Kita evalausi dulu," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Sementara, untuk sektor otomotif tidak ada perubahan atau ada tambahan lain. "Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan. Jadi tidak ada kebijakan perubahan tambahan lain," sambung Airlangga.

Insentif pajak tersebut dilanjutkan menimbang penjualan mobil hybrid yang cukup baik. Dia mengatakan, penjualan mobil listrik juga menunjukkan hasil yang bagus.

"Tentu kita dorong EV harus kita dorong lebih cepat lagi tapi kemarin dari pameran otomotif kemarin hasilnya sudah bagus untuk mendorong penjualan," katanya.

Sementara, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dirinya belum mengetahui perubahan PPN DTP ini. Namun, dia mengatakan, kebijakan itu dievaluasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal III.

"Belum tahu nanti, tapi kan intinya sinyal Pak Menko tadi kan sadar bahwa ini untuk mendorong growth di kuartal III kan penting sekali. Karena yang dapat kan MBR kan, masyarakat berpengasilan rendah, yang jumlahnya... itu kan hanya boleh untuk MBR, PPN DTP," katanya.