Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 ini sebesar 5%. Pernyataan ini tertuang dalam laporan World Economic Outlook (WEO) Edisi Agustus 2024.

Akan tetapi, proyeksi IMF ini berada di bawah target pertumbuhan ekonomi yang diusung oleh pemerintah yakni sebesar 5,2%. IMF menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tetap kuat, namun pemerintah harus tetap waspada karena masih terdapat hambatan eksternal.

Risiko eksternal tersebut disebabkan adanya penurunan volatilitas harga komoditas global yang terus menurun akibat guncangan geopolitik. Di samping itu, mitra dagang utama Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi, akibat dampak buruk kondisi keuangan global yang ketat dan berkepanjangan.

Hal ini tentunya akan mengganggu kinerja ekspor Indonesia.

IMF juga menyampaikan, kinerja ekonomi Indonesia yang kuat dan bertahan lama tidak lepas dari kebijakan makroekonomi yang bijaksana, namun masih diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan pertumbuhan inklusif secara berkelanjutan.

“Pendapatan per kapita Indonesia tercatat relatif rendah, hal ini menggarisbawahi pentingnya menutup kesenjangan modal manusia, fisik, dan kelembagaan yang tersisa untuk memperkuat pertumbuhan jangka menengah,” tulis laporan tersebut, Kamis (8/8).

Adapun pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI) per kapita Indonesia mencapai US$ 4.870 pada 2023. Posisi Indonesia paling rendah dibandingkan negara lain seperti Rusia, yang mencatatkan GNI per Kapita US$ 14.250, China sebesar US$ 13.400. Bahkan Malaysia mencatatkan GNI per kapita jauh di atas Indonesia, yakni US$ 11.970.

Lebih lanjut, IMF merekomendasikan beberapa kebijakan yang harus dikembangkan dan dipertahankan di Indonesia. Di antaranya, pertama, kehati-hatian fiskal di Indonesia yang sudah lama ada harus dipertahankan.

Defisit yang sedikit lebih kecil akan mendukung pertumbuhan dan bauran kebijakan yang lebih seimbang. Batasan anggaran peraturan fiskal sebesar 3% dari PDB telah memberikan manfaat yang baik bagi Indonesia.

Kedua,langkah kebijakan moneter yang sudah tepat, namunkebijakan moneter harus tetap berbasis data, berdasarkan pada perkembangan kondisi domestik, dan nilai tukar sebagai peredam guncangan.

Ketiga,reformasi sektor keuangan lebih lanjut akan melindungi ketahanan dan memungkinkan pasar keuangan yang sehat.

Keempat,Menjembatani kesenjangan struktural diperlukan untuk mencapai potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan inklusif serta mencapai status pendapatan tinggi, seperti yang digambarkan dalam strategi pembangunan nasional Visi Emas 2045.