Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menilai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup berhasil dalam meningkatkan pemerataan akses internet. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan data yang mengalir di infrastruktur internet tetap berdaulat.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, APJII melihat infrastruktur internet menjadi suatu hal yang diutamakan oleh pemerintahan Jokowi.

Salah satunya adalah proyek Palapa Ring. Palapa Ring sendiri adalah proyek pembangunan jaringan kabel serat optik nasional yang menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia

“Kami melihat bahwa yang sudah dilakukan (Jokowi) sudah cukup baik dalam konteks pemerataan internet sudah makin baik, artinya pemerintah ikut serta, gak nunggu cuma swasta saja,” kata Zulfadly dalam agenda Bisnis Indonesia Forum, Rabu (16/10/2024).

Dari sisi infrastruktur, kata Zulfadly, pada periode pertama Joko Widodo menggejot penggelaran Palapa Ring. Kemudian pada periode kedua, dipacu utilisasi Palapa Ring.

“Dengan demikian penggunaan akses internet yang mulai merata ini, hasil survei kita kan sudah menunjukkan 79,5% penduduk di Indonesia sudah melek internet sesuai survei kami di Januari 2024,” ujarnya.

Akan tetapi, Zulfadly mengungkapkan Indonesia belum memiliki kedaulatan data meski akses internet sudah merata.

Hal ini, kata Zulfadly menjadi catatan penting APJII untuk 10 tahun kepemimpinan Jokowi pada sektor komunikasi dan informatika.

“Walaupun memang catatan-catatan kami ternyata dengan digitalisasi yang semakin baik, Pak Jokowi lupa mungkin bagaimana mempertahankan kedaulatan data kita," ucap Zulfadly.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Komunikasi Seluler Global atau Global System for Mobile Communications Association (GSMA) melihat perluasan penetrasi internet di wilayah daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Indonesia mengalami kemajuan besar dalam 10 tahun terakhir.

Namun, Indonesia masih perlu perluasan layanan jaringan 4G dan meluncurkan layanan 5G untuk menjangkau wilayah pelosok.

Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan bahwa kini jaringan broadband seluler telah menjangkau sekitar 95% populasi.

Merujuk data GSMA Intelligence, Gorman mengungkap bahwa terdapat 185 juta pelanggan seluler di Indonesia pada 2023, atau setara dengan 66% dari populasi. Bahkan, angka pelanggan seluler ini diperkirakan mencapai 226 juta pada 2030 atau setara 77% dari populasi.

Sementara itu, koneksi smartphone atau ponsel pintar akan naik dari 87% pada 2023 menjadi 95% pada 2030. Diikuti dengan pengguna internet seluler yang akan meningkat dari 136 juta pada 2023 menjadi 180 juta pada 2030.

“Ini menunjukkan peningkatan besar dan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan serta meningkatkan penetrasi di wilayah 3T,” kata Gorman kepada Bisnis, Rabu (25/9/2024).

Kendati demikian, GSMA mencatat juga masih ada kesenjangan penggunaa. Pasalnya, sebanyak 40% masyarakat belum terhubung dengan internet.

Menurut Gorman, untuk menjembatani kesenjangan ini, maka perlu upaya kolaboratif antara operator seluler, produsen perangkat, pembuat kebijakan, serta masyarakat lokal.

“Dengan memperluas layanan 4G dan meluncurkan layanan 5G, kita dapat memberikan akses yang lebih baik ke layanan digital penting untuk daerah ini,” ujarnya.

Dengan konektivitas yang meluas, lanjut Gorman, maka akan meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah 3T dalam ekonomi digital dan memperbaiki kualitas hidup.

Adapun, Gorman mengaku bahwa selama satu dekade terakhir pihaknya membangun pondasi dengan memperluas cakupan 4G di Indonesia, termasuk di area 3T.

Di samping itu, seiring dengan peningkatan konektivitas, GSMA melihat adanya pertumbuhan peluang ekonomi baru, terutama di sektor pertanian, pendidikan, hingga financial technology (fintech).

“Teknologi seluler memungkinkan para petani mengakses harga pasar dan praktik terbaik sementara pengusaha lokal memanfaatkan platform digital untuk memperluas bisnis,” ungkapnya.

Lebih lanjut, GSMA juga melihat bahwa di masa depan, gelombang akselerasi berikutnya akan dipicu oleh teknologi 5G dan satelit.

Untuk itu, Gorman mengimbau adanya komitmen pemerintah akan inklusi digital dan berpadu dengan investasi industri, sehingga mendorong kemajuan substansial dalam menjembatani kesenjangan digital.