Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi.

Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan.

“Tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga kedaulatan,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Prioritas ini, kata Meutya sebagai bentuk komitmen setelah adanya masalah kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri.

“Ketika saya di sini, apa yang saya lesson learned ketika saya memimpin harus saya bawa. Jadi keamanan data itu penting,” ucapnya.

Di sisi lain, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

Namun, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ucap Meutya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online(pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

“Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur digital yang masif selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo [Jokowi] menyisakan pekerjaan rumah bagi Menteri Komunikasi dan Komunikasi (Menkominfo) baru berupa kepastian data yang mengalir di Indonesia berdaulat.

Roda estafet pemerintahan Jokowi telah diserahkan kepada Prabowo Subianto, yang kemudian menunjuk Meutya Hafid sebagai menteri komunikasi baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menilai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup berhasil dalam meningkatkan pemerataan akses internet. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan data yang mengalir di infrastruktur internet tetap berdaulat.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, APJII melihat infrastruktur internet menjadi suatu hal yang diutamakan oleh pemerintahan Jokowi.

Salah satunya adalah proyek Palapa Ring. Palapa Ring sendiri adalah proyek pembangunan jaringan kabel serat optik nasional yang menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia

“Kami melihat bahwa yang sudah dilakukan (Jokowi) sudah cukup baik dalam konteks pemerataan internet sudah makin baik, artinya pemerintah ikut serta, gak nunggu cuma swasta saja,” kata Zulfadly dalam agenda Bisnis Indonesia Forum, Rabu (16/10/2024).

Dari sisi infrastruktur, kata Zulfadly, pada periode pertama Joko Widodo menggejot penggelaran Palapa Ring. Kemudian pada periode kedua, dipacu utilisasi Palapa Ring.

“Dengan demikian penggunaan akses internet yang mulai merata ini, hasil survei kita kan sudah menunjukkan 79,5% penduduk di Indonesia sudah melek internet sesuai survei kami di Januari 2024,” ujarnya.

Akan tetapi, Zulfadly mengungkapkan Indonesia belum memiliki kedaulatan data meski akses internet sudah merata.

Hal ini, kata Zulfadly menjadi catatan penting APJII untuk 10 tahun kepemimpinan Jokowi pada sektor komunikasi dan informatika.

“Walaupun memang catatan-catatan kami ternyata dengan digitalisasi yang semakin baik, Pak Jokowi lupa mungkin bagaimana mempertahankan kedaulatan data kita," ucap Zulfadly.