Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini resmi berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Meutya Hafid mengisi jabatan menteri yang sebelumnya diisi oleh Budi Arie Setiadi.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Meutya Vidia Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Menkomdigi tersebut mengungkap alasan di balik pengubahan nomenklatur kementerian yang dipimpinnya.

“Kementerian ini mengalami perubahan nama untuk menjawab tantangan zaman. Fokus utamanya tetap pada pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tetapi dengan penekanan lebih besar pada aspek digital," jelasnya.
Meutya Hafid menilai Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi harapan baru dalam menghadapi berbagai tantangan sektor komunikasi dan digitalisasi. Dia menekankan komitmen Kementerian Komdigi untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat merasakan manfaat teknologi internet yang lebih inklusif.

Selain itu, Komdigi juga diklaim akan memperkuat upaya pemberantasan judi online yang telah meresahkan masyarakat dan merusak moral generasi muda.

“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kami untuk terus memberantas judi online serta pinjaman online ilegal. Ini menjadi prioritas utama kami di Komdigi,” ucap Menkomdigi Meutya Hafid.

Komdigi juga akan fokus pada pengamanan data pribadi masyarakat selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Meutya menekankan arti penting pengawasan ketat untuk mencegah kebocoran data yang dapat mengancam privasi dan keamanan nasional, termasuk memastikan ruang internet yang ramah untuk publik dan anak-anak.

“Ini menjadi agenda penting tentang bagaimana memberi jaminan keamanan bagi anak-anak dalam mengakses internet,” ujarnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Meutya akan didampingi oleh dua orang Wakil Menteri yaitu Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria. Keduanya akan memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program-program prioritas kementerian.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini resmi berganti menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dengan Meutya Hafid mengisi jabatan menteri yang sebelumnya diisi oleh Budi Arie Setiadi.

Usai proses serah terima jabatan, Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa selama 100 hari ke depan Presiden Prabowo memberikan perhatian secara khusus pada digitalisasi pemerintahan, persoalan judi online, dan pemerataan akses internet.

“Tentu kalau kita melihat pidato pertama beliau sebagai Presiden kemarin tentang digitalisasi berbagai urusan Pemerintahan juga menjadi fokus beliau. Jadi itu mungkin beberapa yang akan kita fokuskan bersama dengan internet yang lebih merata dalam 100 hari ke depan,” ujarnya.
Meutya Hafid menegaskan perhatian Kementerian Komdigi atas masalah keamanan digital sesuai dengan keinginan masyarakat. Dia mengingatkan momen ketika masih menjabat di DPR RI. “Selama saya di Komisi I DPR RI juga sebelumnya. Di antaranya itu keamanan digital itu beberapa yang dititipkan secara serius," tegasnya.

Selanjutnya, Komdigi juga mengklaim berfokus untuk melanjutkan perang terhadap judi oline dan pinjaman oline ilegal. Selain itu, sebagai perempuan, Meutya Hafid akan fokus memperhatikan internet agar lebih ramah anak.

"Karena saya perempuan saya tambah enggak cuma dua itu, tapi saya tambah juga bagaimana internet ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari human trafficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak, itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ruang digital,” jelasnya.

Meutya Hafid juga menekankan pelaksanaan komunikasi dengan memeratakan akses internet, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). “Saya bersama para wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T terutama di Indonesia Timur untuk memeriksa koneksi di sana,” ucapnya.

“Dengan harapan bahwa ke depan kalau kita mau basis digital, koneksi harus merata dan juga cepat. Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tapi cepatnya belum merata. Jadi mudah-mudahan lebih cepat dirasakan internet di berbagai daerah,” tandasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerataan dan peningkatan kecepatan internet akan menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) selama 5 tahun ke depan.

Adapun, Meutya Hafid baru saja dilantik menjadi Menkomdigi oleh Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Meutya mengatakan, dalam waktu dekat dirinya dan jajaran Komdigi bakal melakukan perjalanan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan tujuan untuk memeriksa koneksi internet yang terdapat di wilayah Timur Indonesia.

“Saat ini kita sudah sampai 98 persen koneksi tetapi kecepatannya belum merata. Kemudian bisa lebih cepat,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Diketahui, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan 5.321 base transceiver station (BTS) 4G dari total 5.618 BTS yang ditargetkan pada Oktober 2024.

Mayorita dari BTS yang terbangun terletas di wilayah Timur Indonesia. Proyek bernilai Capex Rp12,045 triliun dengan biaya Opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan ini, bertujuan untuk meningkatkan pemerataan internet dan memangkas kesenjangan digital di daerah tertinggal.

Dalam memangkas kesenjangan digital, pemerintah juga telah memiliki satelit multifungsi Satria-1 dan Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring.

Namun, pemerataan internet tersebut tidak disertai dengan kecepatan internet yang memadai. Komdigi bakal fokus pada peningkatan kecepatan internet pada beberapa tahun ke depan.

Meutya mengatakan, dengan kunjungan tersebut pihaknya dapat mengetahui apa yang perlu segera dilakukan guna membuat pemerataan jaringan internet di Indonesia.

“Harapan ke depan kalau kita mau basisnya digital koneksi harus merata dan juga cepat,” ujarnya.

Lebih lanjut, usai dilantik Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Kemenkodigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawahi Kemenkodigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menilai pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup berhasil dalam meningkatkan pemerataan akses internet. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah memastikan data yang mengalir di infrastruktur internet tetap berdaulat.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan bahwa dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, APJII melihat infrastruktur internet menjadi suatu hal yang diutamakan oleh pemerintahan Jokowi.

Salah satunya adalah proyek Palapa Ring. Palapa Ring sendiri adalah proyek pembangunan jaringan kabel serat optik nasional yang menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia

“Kami melihat bahwa yang sudah dilakukan (Jokowi) sudah cukup baik dalam konteks pemerataan internet sudah makin baik, artinya pemerintah ikut serta, gak nunggu cuma swasta saja,” kata Zulfadly dalam agenda Bisnis Indonesia Forum, Rabu (16/10/2024).

Dari sisi infrastruktur, kata Zulfadly, pada periode pertama Joko Widodo menggejot penggelaran Palapa Ring. Kemudian pada periode kedua, dipacu utilisasi Palapa Ring.

“Dengan demikian penggunaan akses internet yang mulai merata ini, hasil survei kita kan sudah menunjukkan 79,5% penduduk di Indonesia sudah melek internet sesuai survei kami di Januari 2024,” ujarnya.

Akan tetapi, Zulfadly mengungkapkan Indonesia belum memiliki kedaulatan data meski akses internet sudah merata.

Hal ini, kata Zulfadly menjadi catatan penting APJII untuk 10 tahun kepemimpinan Jokowi pada sektor komunikasi dan informatika.

“Walaupun memang catatan-catatan kami ternyata dengan digitalisasi yang semakin baik, Pak Jokowi lupa mungkin bagaimana mempertahankan kedaulatan data kita," ucap Zulfadly.

Bisnis.com, TANGERANG — Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengaku Kamboja tidak berpengaruh atas pemutusan layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP) yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dari dan ke sana.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemenkominfo telah memutus layanan gerbang akses internet (NAP) dari dan ke Davao Filipina, termasuk Kamboja.

“Sebenernya enggak [berpengaruh]. Jadi memang di Kamboja sendiri juga sedang berusaha untuk membuat iklim investasinya sehat,” kata Santo saat ditemui di acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (11/10/2024).

Sebab, menurut Santo, untuk membuat iklim investasi yang sehat membutuhkan upaya agar tingkat kejahatan transnasional menurun.

“Kalo misalnya kita ada niat untuk melakukan kerja sama di bidang penanggulangan transnasional crime, Kamboja sudah menyampaikan keinginan untuk bermitra dengan Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, Santo juga menyebut bahwa pemerintahan Kamboja tidak ambil pusing dengan pemutusan akses internet Indonesia dari dan ke Kamboja.

“Dari Kamboja tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hubungan antara negaranya,” ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kemenkominfo menegaskan bahwa akses internet dari dan ke Kamboja serta Davao Filipina ditutup secara permanen hingga praktik perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemutusan berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan.

“[Akses internet ditutup] Selama-lamanya, sampai aktivitas perjudian online ini berhenti, dong. Karena ada 70.000 lebih orang Indonesia di Kamboja,” jelas Budi.

Hal ini mengingat, Menkominfo melalui surat B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) untuk memutus akses internet yang diduga digunakan untuk judi online ke Kamboja dan Filipina.

Budi mengaku penutupan akses internet yang dilakukan Indonesia dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina berjalan efektif.

“Artinya tidak ada lagi jalur komunikasi dari Kamboja ke Indonesia, berkurang drastis. Ini sudah mengurangi 50% [akses masyarakat pada situs akses judi online] yang kami lakukan saat ini,” jelasnya.

Adapun, Budi menjelaskan bahwa perang melawan judi online merupakan bagi dari pemerintah menyelamatkan negara dan masyarakat.

Mirisnya, pasar judi online secara global diproyeksi bisa tumbuh mencapai US$205 miliar pada 2030. Data UNODC dan Statista mengungkap, Asia Pasifik menjadi wilayah pertumbuhan pasar judi online mencapai 37% dari 2022–2026.

Adapun, jumlah pemain judi online secara global diprediksi mencapai 290 juta jiwa pada 2029. Di mana, kawasan Asia Tenggara di sejumlah negara disinyalir menjadi markas terbesar bagi operator judi online ilegal, yakni Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024.

Tercatat, sebanyak 80% judi online di Indonesia rata-rata menyasar masyarakat kalangan menengah bawah. Adapun, penduduk Indonesia yang terlibat judi online justru telah mencapai 4 juta orang.

Perinciannya, sebanyak 40% didominasi kelompok usia 30–50 tahun. Lalu kalangan usia di atas 50 tahun juga terlibat judi online, yakni sebesar 34%.

Selanjutnya, usia produktif di rentang 21–30 tahun turut jor-joran menjadi pencandu judi online sebanyak 13%. Serta, anak di bawah umur di rentang 10–20 tahun dengan persentase sebesar 11%, dan 2% dari kelompok usia di bawah 10 tahun.

Data PPATK juga mengungkap sebanyak 197.054 anak di bawah umur, tepatnya usia 11–19 tahun telah melakukan deposit judi online senilai Rp293 miliar dengan 2,2 juta transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha internet berharap dukungan insentif guna mendorong pemerataan akses digital hingga ke desa tertinggal.

Secara nilai keekonomian, desa tertinggal kurang menjanjikan namun internet tetap dibutuhkan di wilayah tersebut. Insentif dan moratorium izin baru di Pulau Jawa menjadi cara untuk mencapai target penetrasi internet 86% pada 2030.

Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif agar internet di Indonesia merata, maka dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara.

Dalam hal ini, pemerintah dinilai perlu memberikan stimulus atau insentif kepada penyelenggara. Stimulus yang diberikan beragam, salah satunya potongan ongkos regulasi.

“Sebenarnya penyelenggara yang memang bergerak di pinggiran ini mau kok untuk penetrasi. Tapi, kalau tidak ada stimulus, tidak ada insentif, tentunya sangat sulit. Apalagi mereka rata-rata pengusaha yang levelnya masih skala kecil, menengah dan belum kekecil sebetulnya. Jadi, ini menyulitkan ketika tidak ada stimulus untuk mereka gelar [internet di daerah 3T],” kata Arif dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Arif juga mengkritisi mengenai gagasan internet 100 Mbps. Menurutnya hal itu akan sulit dicapai jika terlalu banyak penyelenggara jasa internet (ISP) atau supply di satu wilayah, dibandingkan permintaan (demand).

Arif juga khawatir jumlah ISP yang ramai dan tidak merata akan merusak ekosistem internet.

“Kualitas [internet] bagaimana kita mau mencapai 100 Mbps, atau mau bersaing dengan beberapa negara tetangga yang mungkin punya kapasitas lebih tinggi lagi? Itu sulit ketika terlalu banyak supply, sehingga kualitas yang bisa kita jaga,” ujar Arif.

Di sisi lain, Arif menyebut bahwa pemanfaatan internet sudah mencapai 80% di area 3T. Angka ini sudah cukup baik, meski masih ada jarak (gap) yang perlu dikejar.

“Ini yang menjadi PR [pekerjaan rumah] kita bersama, bagaimana ke depan kita berharap pemerintahan baru yang bisa kita sama-sama buat program, program yang lebih kolaboratif sebenarnya antara pemerintah dan juga sektor swasta, terutama para penyelenggara ISP,” tandasnya.

Jika menengok Speedtest Global Index, dikutip pada Rabu (2/10/2024), Indonesia menempati peringkat ke-83 dalam hal rata-rata kecepatan internet mobile pada Agustus 2024. Posisinya turun satu langkah dibandingkan bulan sebelumnya.

Data tersebut menunjukkan bahwa kecepatan unduh internet mobile di Indonesia mencapai 29,40 Mbps dengan unggah sebesar 13,63 Mbps, dan latensi sebesar 24 ms pada Agustus 2024.

Di sisi lain, jika menengok kondisi rataa-rata kecepatan internet fixed broadband Indonesia menempati urutan ke-119, atau naik dua tingkat dibandingkan bulan sebelumnya.

Pada Agustus 2024, kecepatan rata-rata unduh internet fixed broadband di Indonesia mencapai 32,06 Mbps dengan kecepatan unggah sebesar 19,37 Mbps, dan latensi di angka 8 ms.

Kecepatan Internet Indonesia

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut bahwa kecepatan internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dia mengungkap bahwa kecepatan internet Indonesia yang semula hanya 2,5 Mbps kini mampu menyentuh 22–25 Mbps.

Meski demikian, lanjut dia, jika melihat data pada 2014–2015, kecepatan internet Indonesia masih berada di atas Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja.

Namun sayangnya, pada 2024, Heru menuturkan bahwa kecepatan internet Indonesia hanya berada di atas Myanmar. Menurutnya, upaya Indonesia dalam meningkatkan kecepatan internet belum berjalan maksimal dibandingkan negara lain.

Terlebih, Indonesia juga merupakan negara yang luas. Artinya, sambung Heru, perlu ada upaya yang lebih maksimal dalam menyediakan internet di seluruh pelosok. Sebab, layanan telekomunikasi dan infrastruktur broadband tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak.

“Bahwa kecepatan internetnya juga harus kita dukung, dan sekarang banyak negara misalnya memiliki target untuk memberikan layanan sampai 100 Mbps. Kita masih 25 Mbps, nah ini kan tantangannya jauh,” kata Heru dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Heru mengatakan, jika internet hanya dibangun di wilayah Jakarta atau Pulau Jawa saja, maka akan berdampak pada rendahnya kecepatan internet di wilayah lain. “Karena perhitungan dari kecepatan internet itu adalah rata-rata. Sehingga kita juga perlu concern juga,” terangnya.

Untuk itu, Heru mengingatkan perlu dilakukan pemetaan terhadap tiap daerah yang lebih membutuhkan kecepatan internet yang lebih tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka peluang untuk memberikan potongan harga kepada perusahaan internet yang tertarik untuk menyewa kapasitas Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Palapa Ring.

Palapa Ring menghubungkan 57 kabupaten/kota di Tanah Air. Infrastruktur Palapa Ring menjadi pelengkap bagi infrastruktur perusahaan telekomunikasi swasta.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha Bakti Yulis Widyo Marfiah menuturkan bahwa Bakti berusaha agar pelaku industri telekomunikasi memanfaatkan backbone Palapa Ring dengan menawarkan produk yang lebih fleksibel, salah satunya dalam hal tarif.

Bakti terbuka untuk memberikan potongan harga bagi perusahaan yang ingin menggunakan Palapa Ring guna mendorong pemerataan akses internet. Sayangnya Bakti belum dapat memberitahu besaran diskon yang bakal diberikan.

“Ketika industri ingin mengembangkan daerah sana, di sana ingin diskon juga kita coba sampaikan ke kita, kita coba analisa dari sisi teknis, bisnis, maupun legalnya, kita akan berikan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku,” kata Yulis dalam acara Bisnis Indonesia Forum bertajuk Pemerataan Internet di Daerah 3T pada Masa Pemerintahan Presiden Jokowi di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (2/10/2024)..

Bakti berharap kehadiran Palapa Ring dapat mendorong internet broadband tumbuh di daerah 3T. Meski tak dapat dipungkiri dibutuhkan regulator khusus dalam pengembangan di daerah 3T.

Lebih lanjut, Yulis mengatakan bahwa saat ini pemanfaatan Palapa Ring Barat telah di kisaran 69%. Angkanya lebih tinggi dibandingkan Palapa Ring Tengah dan Timur.

“[Palapa Ring] Tengah Timur ini memang punya tantangan sendiri karena memang peminatnya mungkin sangat rendah, terus challenging dari interkoneksinya juga terbatas, dan memang butuh investasi yang banyak untuk industri hadir di sana,” jelasnya.

Namun, lanjut dia, rata-rata pemanfaatan Palapa Ring Tengah juga sudah mencapai 44%. Sedangkan rata-rata pemanfaatan Palapa Ring Timur sudah mencapai 41% pada September 2024.

“Kita harapkan terus meningkat sehingga penetrasi internet yang kita kolaborasi dengan APJII dari 82,6% pun juga nantinya bisa meningkat, sehingga mengurangi 17,4% [gap penetrasi internet],” pungkasnya.

Dia mengaku pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring membutuhkan investasi jumbo.

Adapun, pembangunan backbone Palapa Ring ini dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam memeratakan akses internet untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

menjelaskan bahwa backbone Palapa Ring menghubungkan backbone eksisting dari industri telekomunikasi, untuk memeratakan akses internet broadband, baik menyeluruh di daerah komersial maupun nonkomersial.

Namun, Yulis mengaku bahwa gelaran backbone Palapa Ring di 57 kabupaten/kota membutuhkan investasi yang besar.

“Ini memang daerah yang tidak komersil, yang daerah di mana industri akan tumbuh di sana itu butuh investasi yang besar,” kata Yulis.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur internet yang terjadi selama era Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan bahwa infrastruktur konektivitas digital telah menjangkau wilayah yang lebih luas dan merata. Begitu pula dengan penetrasi pengguna internet yang meningkat.

Nezar menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

“Pertumbuhan angka pengguna internet itu juga telah menjadi daya ungkit bertumbuhnya ekonomi digital di Indonesia. Pada 2030, diproyeksikan ekonomi digital kita bertumbuh sampai US$366 miliar,” kata Nezar dikutip Jumat (27/9/2024).

Nezar menyebut bahwa pada 2030 mendatang, Indonesia bisa berkontribusi hampir 40% terhadap total pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Angka kontribusi ini menandakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang menarik.

“Artinya kita [Indonesia] pasar yang sedang bertumbuh dengan cukup bergairah, kita adalah emerging market dalam soal ekonomi digital,” terangnya.

Namun, Nezar mengingatkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi digital, tetap diperlukan talenta digital yang cakap. Adapun, Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital untuk mendongkrak ekonomi digital agar tembus US$366 miliar.

“Sesuai dengan prediksi yang sudah dibuat,” imbuhnya.

Untuk itu, Wamen Nezar Patria meminta agar seluruh ekosistem industri telekomunikasi, pos, dan informatika saling berkolaborasi mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital.

Pasalnya, jelas dia, industri telekomunikasi, pos, dan informatika memberikan kontribusi pemasukan yang besar untuk negara sehingga berperan penting dalam mendorong kemajuan Indonesia.

“Jadi betapa pentingnya komunitas telekomunikasi, informatika, dan industri yang menopangnya, ekosistem yang menghidupinya, untuk kemajuan bangsa kita,” tandasnya.

Pendidikan, Kesehatan dan e-Commerce

Dalam riset yang berjudul Survey Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII juga mengungkapkan pada sektor pendidikan, internet telah digunakan untuk membantu siswa mengakses sumber pembelajaran tambahan seperti video pembelajaran, ebook, dan materi pembelajaran interaktif.

Namun jumlah siswa yang menggunakan internet untuk mengakses materi pendidikan tambahan belum terlalu banyak hanya 31%. Artinya, baru 3 dari 10 siswa yang benar-benar menggunakan internet untuk mendapat informasi tambahan.

Sementara 22% lainnya disebutkan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset untuk proyek atau tugas mereka. Jumlah tersebut berpeluang untuk ditingkatkan.

Dari sisi guru, Internet membantu 48,4% guru untuk mengakses informasi dan sumber belajar, sebanyak 19,2% menjadi lebih inovatif dalam pengajaran.

Kendati demikian, masih terdapat 6% di antaranya yang belum memanfaatkan internet secara optimal, serta 1% mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi.

Kemudian, Sebanyak 70,8% fasilitas kesehatan di desa-desa terluar telah memanfaatkan internet untuk melayani masyarakat. Petugas kesehatan menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan melalui email atau aplikasi pesan instan, hingga menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (24,7%).

Tidak hanya itu, faskes juga memanfaatkan internet untuk menyebarkan informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat (16,3%); menyediakan layanan pendaftaran online untuk masyarakat (10,8)%; mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan secara online untuk evaluasi dan perencanaan program kesehatan (8,4%).

Dari sisi pengguna, kehadiran internet membuat 40% masyarakat lebih paham tentang kesehatan dan lebih sering mencari informasi kesehatan online. Lalu, 30% masyarakat mulai mencari informasi kesehatan online, tetapi pengetahuan mereka hanya sedikit bertambah.

Kendati kondisinya relatif baik, bukan berarti pemanfaatan internet di desa sudah terlepas dari masalah. APJII menemukan sebanyak 71,7% surveyor mengatakan koneksi internet sering tidak stabil atau lambat menjadi kendala saat mengakses informasi kesehatan di daerah tertinggal.

Sementara itu, Public Relations Lead Compas Bayu Wardhana mengatakan seller e-commerce pada sektor FMCG tersebar hingga wilayah Timur Indonesia pada semester I/2024. Namun demikian, pada periode tersebut secara total jumlah produk terjual (sales quantity) mengalami penurunan 19,4% dibandingkan semester II/2023.

Penurunan jumlah produk terjual paling tinggi terjadi di provinsi Maluku Utara, dengan jumlah produk terjualnya turun 42,9% atau menurun dari 3.554 ke 2.031 produk. Sementara itu peningkatan tertinggi terjadi di Maluku, termasuk di dalamnya Kota Ambon.

“Peningkatan tertinggi terjadi di provinsi Maluku yang tumbuh 34% atau sejumlah 5.592 ke 7.491 produk,” kata Bayu.

Di Papua, hampir seluruh provinsinya mencatatkan pertumbuhan jumlah produk terjual. Papua dan Papua Tengah menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi, masing-masing 81,8% untuk produk vitamin dan 195,7% untuk produk kopi. Pertumbuhan yang signifikan ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk-produk FMCG di wilayah Papua.

Satu-satunya provinsi Papua yang mencatatkan penurunan produk terjual hanya Papua Barat Daya, dimana jenis produk vitamin menurun sejumlah 0.4%

Bayu memperkirakan pertumbuhan transaksi di wilayah Indonesia Timur, salah satunya didorong oleh kehadiran infrastruktur digital.

“Kami berharap dengan dibangun dan mulai meratanya infrastruktur digital di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan penjualan e-commerce di wilayah timur Indonesia,” kata Bayu.

JAKARTA, investor.id– Dalam program kepemimpinan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mendatang, Ketum APJII Muhammad Arif menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

APJII, di bawah kepemimpinan Arif, akan memfokuskan pada pemerataan akses internet, peningkatan keterhubungan digital di seluruh Indonesia. Hal tersebut akan mendorong inovasi berbasis teknologi.

"Ini bukan hanya tentang menghubungkan, tetapi juga membangun masa depan digital yang lebih baik, lebih aman, dan lebih inklusif. Dengan dukungan dari seluruh anggota, pemerintah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia dapat mencapai kedaulatan digital yang sesungguhnya," kata Arif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Sebagai informasi, Muhammad Arif resmi terpilih kembali sebagai Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) untuk periode 2024-2028 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XII APJII yang diselenggarakan di Vasa Hotel, Surabaya. Terpilihnya kembali CEO PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk untuk memimpin asosiasi telekomunukasi terbesar di Indonesia ini atas dukungan dari 581 suara dari total 1.014 anggota APJII yang hadir dalam Munas. 

APJII:adalah asosiasi yang menaungi lebih dari 1.100 perusahaan penyedia layanan internet (ISP) di seluruh Indonesia. APJII berperan penting dalam pengelolaan registrasi alamat IP publik, penyelenggaraan Indonesia Internet Exchange (IIX), serta berkolaborasi dengan pemerintah dan industri untuk membangun ekosistem internet yang kuat dan aman di Indonesia.

Dengan puncak trafik yang telah mencapai lebih dari 13 Tbps, lanjut dia, APJII akan terus fokus dalam peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung ISP Indonesia.

Arif juga akan mendorong pengembangan kemitraan dengan berbagai penyedia data center yang bernilai strategis bagi efisiensi interkoneksi di Indonesia, serta teknologi pendukung lainnya yang krusial bagi ekosistem internet nasional.

Dengan semakin kuatnya keterhubungan Indonesia di panggung internasional, sambung dia, APJII akan berupaya memperkuat hubungan dengan asosiasi internasional dan menjadi pemain aktif dalam forum-forum global yang membahas kebijakan internet dan teknologi. Hal ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global dan menarik investasi di sektor teknologi dan telekomunikasi.

Percepatan Transformasi Digital

Arif mengingatkan tantangan perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dan dinamika bisnis di sektor telekomunikasi terus berkembang. Arif menegaskan pentingnya sinergi antara sektor bisnis, teknologi, dan regulasi sebagai langkah strategis untuk menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

Sebagai Ketua Umum APJII untuk periode kedua, Arif berkomitmen memperkuat peran asosiasi sebagai mitra strategis dan lembaga think tank pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah dengan mendorong regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur internet yang merata, aman, tangguh dan berkelanjutan. 

Untuk mewujudkan percepatan transformasi digital tersebut, Arif menekankan pentingnya kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif serta adaptif terhadap perubahan teknologi global yang sangat cepat.

"Dalam lima tahun ke depan, saya berkomitmen untuk menjadikan APJII sebagai penggerak utama ekosistem digital di Indonesia. Melalui kolaborasi dengan pemerintah, regulator, dan pelaku bisnis, kita akan mempercepat adopsi teknologi baru, membangun infrastruktur digital yang kuat, serta menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi di sektor telekomunikasi," kata Arif .

Baa Juga Penetrasi Internet di Wilayah 3T Sudah Tembus 82%

Selain ingin mempercepat transformasi digital di Indonesia, dalam kepemimpinannya, Arif ingin memprioritaskan APJII adalah memperkuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan proaktif yang menjawab tantangan keamanan siber, privasi data, dan regulasi internet.

Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang semakin masif beserta tantangannya, membuat isu tersebut menjadi semakin mendesak dan menjadi salah satu prioritas kerja Ketua APJII terpilih.

“Tak dipungkiri saat ini APJII sangat berperan penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis di sektor internet dan telekomunikasi, khususnya bagi anggotanya yang terdiri dari perusahaan penyedia jasa internet (ISP). Dalam lima tahun ke depan, Arif berencana memperkuat Indonesia Internet Exchange (IIX), yang merupakan salah satu pusat interkoneksi internet terbesar di Asia," lanjut Arif.

Dengan puncak trafik yang telah mencapai lebih dari 13 Tbps, APJII akan terus fokus dalam peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur yang menjadi tulang punggung ISP Indonesia. Arif juga akan mendorong pengembangan kemitraan dengan berbagai penyedia data center yang bernilai strategis bagi efisiensi interkoneksi di Indonesia, serta teknologi pendukung lainnya yang krusial bagi ekosistem internet nasional.

Dengan semakin kuatnya keterhubungan Indonesia di panggung internasional, APJII akan berupaya memperkuat hubungan dengan asosiasi internasional dan menjadi pemain aktif dalam forum-forum global yang membahas kebijakan internet dan teknologi. Hal ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global dan menarik investasi di sektor teknologi dan telekomunikasi.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) menyiapkan kapasitas internet hingga 20.000 Gbps untuk menjaga layanan telekomunikasi dan internet selama “High Level Forum on Multi Stakeholder Partnership & Indonesia Africa Forum” (HLF MSP & IAF) ke- 2 Tahun 2024 yang akan diselenggarakan di Bali pada 1-3 September.

Total kapasitas bandwidth 20.000 Gbps tersebut persiapannya telah mencapai 100% pada 5 venue utama, yaitu Nusa Dua Beach Hotel, Intercontinental Resort Jimbaran, Hotel Mulia Resort Nusa Dua, Bali Nusa Dua Convention Centre, dan Bali International Convention Centre.

Direktur Network & IT Solution Telkom Herlan Wijanarko mengatakan perusahaan sepenuhnya memberikan dukungan pada gelaran event internasional HLF-MSP dan IAF 2024.

“TelkomGroup siap hadirkan infrastruktur dan talent digital terbaik untuk menyiapkan dan pengawalan layanan dan infrastruktur telekomunikasi selama event berlangsung,” kata Herlan dikutip Sabtu (31/8/2024).

Sementara itu EVP Divisi Government Service (DGS) Telkom Syaifudin menambahkan selain menyiapkan infrastruktur, Telkom juga menghadirkan transformasi layanan yang baru, seperti event as a service agar dapat selalu monetisasi pada event-event skala internasional.

Telkom juga menyelenggarakan Kick Off Posko Pengamanan Rangkaian Event HLF-MSP dan IAF 2024 di dua tempat, yaitu TelkomGroup Integrated Operation Center (TIOC) di Gedung Merah Putih (GMP), Jakarta dan STO Nusa Dua, Bali.

Setidaknya terdapat tujuh posko baik pusat, regional, hingga anak perusahaan yang akan melakukan pengawalan dan pengamanan kualitas layanan secara berkala.

Sementara itu, Telkomsel selaku anak usaha Telkom juga telah melakukan deployment pada beberapa venue yang terdiri dari 2 Combat, 6 Easy Pole, dan 3 Upgrade NE.

Acara ini juga didukung oleh beberapa layanan internet dedicated yang dapat digunakan oleh Kementerian Lembaga yang berpartisipasi pada HLF MSP & IAF 2024 dan tersebar di beberapa titik.

Titik tersebut antara lain, Sekretariat Negara (Nusa Dua Beach Hotel, Hotel Mulia Resort Nusa Dua, dan Intercontinental Resort Jimbaran), Kominfo (Hotel Santika, BNDCC 2, Intercontinental Resort Jimbaran, Hotel Mulia, BICC- Mangupura Hall, dan Bandara VVIP), Kemenlu (Hotel Mulia Nusa Dua, BNDCC), Bappenas (BICC), dan Paspampres (13 Titik Hotel untuk Kepala Negara, 25 Titik Venue di Hotel Mulia, 18 Titik Gala Dinner di Hotel Intercontinental, 6 Titik Konferensi Pers, 4 Titik Bandara Ngurah Rai, 7 Titik Rute Jalan Tol Nusa Dua, 15 Titik rute Kompleks ITDC, 42 Titik Rute Non Tol Nusa Dua, 1 Titik Posko Paspampres).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menargetkan sebanyak 36.830 lokasi di seluruh Indonesia mendapat akses internet pada 2025. Upaya untuk pemerataan dan memangkas kesenjangan digital.

Dikutip dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Rabu (21/8/2024) pemerintah berencana untuk kembali menggenjot pembangunan dan melakukan perawatan terhadap infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Rencana pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada 2025 mencakup prasarana Digital Broadcasting System (DBS) untuk 6 lokasi dan penyediaan akses internet.

“Pembangunan akses internet di lokasi layanan publik secara akumulatif sebanyak 36.830 lokasi,” tulis dalam RAPBN.

Untuk diketahui, Akses Internet merupakan salah satu program milik Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dengan tujuan mendorong pemerataan internet di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), dengan harapan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dan perekonomian di wilayah tersebut.

Sementara itu, pada 11 Agustus 2024, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) Fadhilah Mathar menyebut program Akses Internet Bakti Kominfo secara nasional telah melayani total 18.712 lokasi di seluruh Indonesia.

Sebanyak 4.078 di antaranya telah dilayani Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (gbps) untuk konektivitas internet lebih luas dan cepat.

Sampai dengan akhir 2024, sambungnya, Bakti berencana menyelesaikan pemasangan akses internet yang terhubung dengan Satria-1 hingga 20.000 lokasi.

Melansir dari laman resmi Bakti Kominfo, Senin (29/7/2024), untuk mendapat akses internet pemohon perlu memenuhi berbagai kriteria dan syarat.

Misalnya, untuk membangun menara BTS maka salah satu yang dibutuhkan adalah adanya lahan sekitar 20 X 20 m hingga tidak adanya jaringan telekomunikasi seluler (blank spot).

Selain itu menggenjot akses internet, pemerintah juga akan mengoptimalkan satelit multifungsi SATRIA-1 hingga 150 Gbps dan peningkatan utilisasi Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring sebesar 53%.

Anggaran pembangunan infrastruktur TIK tersebut masuk ke dalam anggaran infrastruktur dalam RAPBN tahun anggaran 2025 yang totalnya direncanakan sebesar Rp400,34 triliun.

Anggaran infrastruktur tersebut dialokasikan melalui BPP sebesar Rp240,23 triliun; TKD sebesar Rp96,37 miliar, dan Pembiayaan Anggaran sebesar Rp63,73 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 telah menjadi katalisator besar bagi perubahan dunia, mempercepat adopsi teknologi dan transformasi digital di hampir semua sektor. Dalam era yang serba cepat ini, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk tetap relevan dan bersaing di pentas global.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria mengatakan Indonesia memanfaatkan peluang ini dengan melakukan percepatan transformasi digital nasional. Percepatan ini menitikberatkan pada tiga aspek yang meliputi pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan digital dan peningkatan talenta digital.

Hal ini juga selaras dengan adanya tiga tantangan yang dihadapi, antara lain berkaitan dengan akses dan pemerataan infratruktur digital, keandalan layanan publik digital, dan literasi serta ketersediaan talenta digital. "Jika kita bicara progres, infrastruktur telekomunikasi menjadi fondasi transformasi digital yang inklusif, memperdayakan, terpercaya, dan berdaulat," ujar Nezar kepada Republika beberapa waktu lalu.

Selain pemerataan infrastruktur digital, pemerintahan juga menyediakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas para talenta digital di waktu yang bersamaan. Nezar menyampaikan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan yaitu tulang punggung atau backbone, middle-mile, dan last-mile.

Di tingkat backbone, pemerintah telah melakukan pergelaran jaringan kabel serat optik Palapa Ring sepanjang 12.229 kilometer, baik di darat maupun di bawah laut. Pada tingkat middle-mile, pemerintah telah meluncurkan Satelit Multifungsi Satria-1 pada 19 Juni 2023 lalu, dengan kapasitas 150 Gbps.

"Saat ini, Satelit SATRIA-1 telah beroperasi untuk 4.063 titik layanan publik dan diharapkan dapat menjangkau 37 ribu titik layanan publik hingga 2025," ucap pria kelahiran Sigli, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tersebut.

Sedangkan di tingkat last-mile, lanjut Nezar, pemerintah telah melakukan pembangunan BTS sebanyak 1.667 di antaranya merupakan BTS USO dan semuanya sudah on-air, serta 5.618 lainnya adalah BTS 4G. Rinciannya, 4.995 BTS sudah on-air dan 623 yang saat ini masih dalam proses pembangunan yang ada di Indonesia Timur, sekitar Papua.