Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menginginkan dukungan pemerintah berupa regulasi yang memungkinkan lembaga publik itu dapat berinvestasi di luar negeri.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebut regulasi diperlukan untuk menunjang pengembalian investasi dari dana kelolaan lebh optimal.

"Saat ini, kita ketahui, instrumen di dalam negeri pertumbuhan pasarnya 3-5%, sementara dana investasi kami tumbuhnya sekitar 13%. Jadi instrumen dalam negeri pada waktu tertentu akan terbatas dan risiko akan semakin besar," kata Anggoro saat RDP Komisi IX DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun per September 2024 dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp776,76 triliun, tumbuh 13,23% year on year (yoy) dengan yield on investment (yoi) sebesar 6,92%. Sementara itu hasil investasi yang tercatat pada periode tersebut sebesar Rp38,45 triliun.

Anggoro menjelaskan intrumen investasi tersebut sebesar 68% ditempatkan di Surat Berharga Negara (SBN), 20% di bank-bank himbara dan bank pembangunan daerah (BPD), serta sisanya ditempatkan di dalam saham indeks LQ45.

Bila regulasinya sudah ada, Anggoro mengatakan pihaknya akan menempatkan investasi di negara-negara yang sudah diseleksi ketat. Menurutnya, penempatan investasi dana sosial yang ditempatkan di lebih dari satu negara sudah menjadi hal lazim di negara-negara lainnya.

"Pertimbangannya sederhana, pasar domestik semakin lama semakin tidak mampu, semantara kita harus pastikan semua hasil investasi punya yield yang baik dengan risiko yang termitigasi," tegasnya.

Meski demikian, Anggoro mengatakan pihaknya saat ini belum menentukan negara tujuan investasi dan juga instrumen investasi apa yang akan dipilih. Dia menegaskan BPJS Ketenagakerjaan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan ini.

"Kita sebenarnya lebih kepada untuk memastikan investasi itu harus punya sebaran risiko. Di dalam negeri pertumbuannnya sudah cukup baik, kita harus punya investasi ke luar negeri juga," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek masih mencanangkan imbal hasil investasi (yield on investment/YOI) sebesar 7% di akhir 2024 ini. Ketidakpastian global dan transisi pemerintahan jadi perhatian utama, di samping tren pelonggaran kebijakan moneter dari bank sentral.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Ridwan menerangkan, tingkat inflasi global yang sedang mengalami tren disinflasi, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mendekati target 2%. Ini mendorong tingkat suku bunga termoderasi termasuk di Indonesia.

The Fed juga telah menurunkan tingkat suku bunga acuannya 50 bps menjadi 5% pada 18 September 2024. Begitu juga Bank Indonesia (BI) pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6%.

Menurut dia, sejumlah pendekatan moneter itu mendorong membaiknya kinerja nilai tukar Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang utamanya disebabkan oleh respon pelaku pasar yang menyambut baik penurunan tingkat suku bunga the Fed dan BI di bulan September 2024.

Sebagai gambaran, melihat tren kenaikan IHSG ini berkorelasi positif terhadap terapresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS belakangan ini dari sekitar Rp 16.000 – 16.500 di akhir semester I-2024 menjadi Rp 15.100 – 15.200 pada semester II-2024 terutama di akhir September 2024.

“Namun patut menjadi perhatian bahwa masih adanya tantangan-tantangan lain yang dapat memicu pasar modal Indonesia bergerak volatile diantaranya adalah tingginya ketidakpastian risiko geopolitik global, event pemilu di AS pada November 2024 dan proses transisi politik dalam negeri pada Oktober 2024,” beber Edwin kepada Investor Daily, pada Minggu (6/10/2024).

Dia menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan cukup optimistis terhadap performa saham ke depan seiring dengan pergeseran selera investor global ke arah risk on, terutama pada aset-aset di emerging markets yang dipicu oleh pemangkasan suku bunga The Fed.

“Namun demikian kami tetap berhati-hati dalam menaikkan alokasi instrumen saham mengingat kondisi geopolitik global yang semakin memanas selain terkendala oleh likuiditas pasar domestik yang terbatas,” ujar Edwin.

Risiko-Risiko Tahun 2025

Lebih lanjut, Edwin menegaskan, tantangan yang dihadapi di akhir tahun 2024 masih erat dengan meningkatnya eskalasi geopolitik global, terutama perang di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak terhadap volatilitas komoditas dan pasar modal global.

“Tantangan lainnya adalah masih melambatnya perekonomian global. Meskipun bank sentral global telah menurunkan tingkat suku bunganya, namun dampaknya masih belum terlihat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian global,” kata Edwin.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan turut mencermati pemilu di AS dan proses transisi politik dalam negeri masih membatasi dan memberikan tekanan volatilitas ke pasar.

“Tantangan-tantangan tersebut kemungkinan akan berlanjut di tahun 2025. Hal semakin diperburuk dengan ancaman perubahan iklim terutama perubahan dari El Nino ke La Nina di tahun 2025 yang dapat berdampak peningkatan potensi terjadinya bencana seperti banjir dan gagal panen,” urai Edwin.

Menurut dia, faktor-faktor itu akan berpotensi membatasi terjadinya pemotongan suku bunga secara masif dan menjaga tingkat suku bunga global tetap tinggi dalam jangka panjang (high for longer).

Mengantisipasi kondisi tersebut, maka strategi investasi di akhir 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan masih difokuskan pada penempatan instrumen fixed income yang bersifat jangka panjang. Sebagian lainnya ditempatkan pada instrumen investasi jangka pendek tujuan menjaga likuiditas dan optimalisasi yield.

“Untuk pasar saham diproyeksikan akan mengalami tren positif di semester II-2024 dan untuk memanfaatkan momentum tersebut, strategi investasi difokuskan pada penambahan alokasi di saham yang memiliki potensi return yang lebih tinggi dengan kondisi fundamental yang baik serta memiliki tingkat valuasi yang menarik (attractive valuation),” pungkas Edwin.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News