Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatatkan peningkatan hasil investasi per kuartal III-2024.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun mengatakan BPJS Ketenagakerjaan berhasil membukukan hasil investasi sebesar Rp 38,45 triliun per kuartal III-2024.

"Nilai itu meningkat 8,44%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya kepada Kontan, Kamis (17/10).

Hasil investasi tersebut didapatkan dari dana kelolaan yang ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Oni menerangkan hingga kuartal III-2024, total dana kelolaan mencapai Rp 776,8 triliun.

"Nilai itu meningkat 13,22%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," tuturnya.

Secara rinci, Oni menjelaskan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per kuartal III-2024 terdiri dari program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 484,5 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 65,44 triliun, Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp 16,99 triliun, Jaminan Pensiun (JP) sebesar Rp 182,31 triliun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar Rp 14,05 triliun, serta BPJS sebesar Rp 13,5 triliun.

Oni menambahkan seluruh dana tersebut ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi. Adapun porsinya, yakni deposito 12,98%, surat utang 73,17%, saham 8,31%, reksadana 5,20%, properti 0,26%, dan penyertaan 0,07%.

Oni memperkirakan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan akan terus tumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah kepesertaan pada 5 program, yakni JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP..

Dia menyebut dana kelolaan JHT menjadi yang paling besar, mengingat profil liabilitasnya yang bersifat jangka panjang.

Selain itu, didukung bonus demografi yang saat ini dirasakan Indonesia, yang mana usia peserta produktif atau usia 15 tahun sampai 50 tahun mencapai 149,46 juta jiwa atau setara dengan 54,20% dari populasi Indonesia.

JAKARTA, investor.id – BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek masih mencanangkan imbal hasil investasi (yield on investment/YOI) sebesar 7% di akhir 2024 ini. Ketidakpastian global dan transisi pemerintahan jadi perhatian utama, di samping tren pelonggaran kebijakan moneter dari bank sentral.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Ridwan menerangkan, tingkat inflasi global yang sedang mengalami tren disinflasi, terutama di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa mendekati target 2%. Ini mendorong tingkat suku bunga termoderasi termasuk di Indonesia.

The Fed juga telah menurunkan tingkat suku bunga acuannya 50 bps menjadi 5% pada 18 September 2024. Begitu juga Bank Indonesia (BI) pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6%.

Menurut dia, sejumlah pendekatan moneter itu mendorong membaiknya kinerja nilai tukar Rupiah serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang utamanya disebabkan oleh respon pelaku pasar yang menyambut baik penurunan tingkat suku bunga the Fed dan BI di bulan September 2024.

Sebagai gambaran, melihat tren kenaikan IHSG ini berkorelasi positif terhadap terapresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS belakangan ini dari sekitar Rp 16.000 – 16.500 di akhir semester I-2024 menjadi Rp 15.100 – 15.200 pada semester II-2024 terutama di akhir September 2024.

“Namun patut menjadi perhatian bahwa masih adanya tantangan-tantangan lain yang dapat memicu pasar modal Indonesia bergerak volatile diantaranya adalah tingginya ketidakpastian risiko geopolitik global, event pemilu di AS pada November 2024 dan proses transisi politik dalam negeri pada Oktober 2024,” beber Edwin kepada Investor Daily, pada Minggu (6/10/2024).

Dia menuturkan, BPJS Ketenagakerjaan cukup optimistis terhadap performa saham ke depan seiring dengan pergeseran selera investor global ke arah risk on, terutama pada aset-aset di emerging markets yang dipicu oleh pemangkasan suku bunga The Fed.

“Namun demikian kami tetap berhati-hati dalam menaikkan alokasi instrumen saham mengingat kondisi geopolitik global yang semakin memanas selain terkendala oleh likuiditas pasar domestik yang terbatas,” ujar Edwin.

Risiko-Risiko Tahun 2025

Lebih lanjut, Edwin menegaskan, tantangan yang dihadapi di akhir tahun 2024 masih erat dengan meningkatnya eskalasi geopolitik global, terutama perang di kawasan Timur Tengah yang dapat berdampak terhadap volatilitas komoditas dan pasar modal global.

“Tantangan lainnya adalah masih melambatnya perekonomian global. Meskipun bank sentral global telah menurunkan tingkat suku bunganya, namun dampaknya masih belum terlihat dalam mendorong pertumbuhan perekonomian global,” kata Edwin.

Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan turut mencermati pemilu di AS dan proses transisi politik dalam negeri masih membatasi dan memberikan tekanan volatilitas ke pasar.

“Tantangan-tantangan tersebut kemungkinan akan berlanjut di tahun 2025. Hal semakin diperburuk dengan ancaman perubahan iklim terutama perubahan dari El Nino ke La Nina di tahun 2025 yang dapat berdampak peningkatan potensi terjadinya bencana seperti banjir dan gagal panen,” urai Edwin.

Menurut dia, faktor-faktor itu akan berpotensi membatasi terjadinya pemotongan suku bunga secara masif dan menjaga tingkat suku bunga global tetap tinggi dalam jangka panjang (high for longer).

Mengantisipasi kondisi tersebut, maka strategi investasi di akhir 2024 dari BPJS Ketenagakerjaan masih difokuskan pada penempatan instrumen fixed income yang bersifat jangka panjang. Sebagian lainnya ditempatkan pada instrumen investasi jangka pendek tujuan menjaga likuiditas dan optimalisasi yield.

“Untuk pasar saham diproyeksikan akan mengalami tren positif di semester II-2024 dan untuk memanfaatkan momentum tersebut, strategi investasi difokuskan pada penambahan alokasi di saham yang memiliki potensi return yang lebih tinggi dengan kondisi fundamental yang baik serta memiliki tingkat valuasi yang menarik (attractive valuation),” pungkas Edwin.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat realisasi imbal hasil investasi atau yield on investment (YOI) dalam kisaran tinggi sampai dengan semester I-2024, bahkan telah melampaui target sepanjang tahun.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Ridwan menyampaikan, realisasi YOI dari program Dana Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan sebesar 7,15% di akhir semester I-2024.

“Lebih tinggi dibandingkan target (sepanjang 2024) yang ditetapkan sebesar 7%,” ungkap Edwin kepada Investor Daily, pada Minggu (6/10/2024).

Edwin turut merinci realisasi YOI untuk masing-masing program yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sampai paruh pertama tahun ini, sebagai berikut:

Program Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 7,13%,

program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 7,19%,

program Jaminan Kematian (JKM) sebesar 7,48%,

program Jaminan Pensiun (JP) sebesar 7,11%, dan

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 7,17%.

“Atas pencapaian YOI di atas serta strategi yang telah kami lakukan, kami optimis dapat mencapai atau melampaui target tahun 2024 sebagaimana yang telah ditetapkan sebesar 7% untuk setiap program,” jelas Edwin.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan juga telah menyampaikan target dana investasi senilai Rp 812,66 triliun pada tahun 2024 ini. Angka tersebut diharapkan tumbuh 14,62% year on year (yoy).

Jika ditilik lebih lanjut, target dana investasi BP Jamsostek sebesar Rp 812,66 triliun ini juga dipatok lebih tinggi dari proyeksi yang telah dicanangkan sebelumnya. Adapun dalam Peta Jalan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, target dana investasi yang dibidik pada 2024 mencapai Rp 781,81 triliun.

Untuk juga diketahui, BPJS Ketenagakerjaan mencanangkan dapat mengelola dana investasi mencapai Rp 1.000 triliun pada 2026 mendatang. Target ini akan dicapai seiring dengan upaya mendorong jumlah kepesertaan sebanyak 70 juta peserta atau mencakup 65% coverage rate pada tahun yang sama.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

IDXChannel - Pemerintah berencana menaikkan insentif Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi setara dengan insentif Kartu Prakerja yang saat ini mencapai Rp3,5 juta di luar insentif pasca pelatihan dan survei.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, insentif JKP yang masuk dalam program BP Jamsostek sangat penting sebagai buffer bagi korban PHK. Menurut dia, besaran insentif JKP perlu dinaikkan karena saat ini nilainya lebih rendah dibandingkan Prakerja.

Dalam aturan yang berlaku, insentif JKP diberikan kepada mereka yang terkena korban PHK selama enam bulan dengan besaran 45 persen dari gaji di tiga bulan pertama dan 25 persen di tiga bulan berikutnya. Dengan gaji maksimal Rp5 juta, maka besarannya Rp2,25 juta di tiga bulan awal dan tiga bulan akhir Rp1,25 juta.

"Jadi kita minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp3,5 juta sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ. Jadi JKP akan dinaikkan," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Menurut Airlangga, insentif JKP yang dianggarkan Rp1,2 triliun tak cukup. Selain nilainya per individu terlalu kecil, jumlah mereka yang terkena korban PHK di lapangan jauh lebih banyak dibandingkan data resmi yang dilaporkan ke dinas tenaga kerja.

Sebagai informasi, penerima Kartu Prakerja mendapatkan manfaat total hingga Rp4,2 juta. Besaran itu dibagi menjadi insentif pelatihan Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600 ribu, dan insentif survei Rp100 ribu.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kartu Jamsostek atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah dokumen penting bagi setiap pekerja di Indonesia. Namun, terkadang kartu ini bisa hilang atau kita lupa nomor yang tertera.

Dalam artikel ini, IDX Channel akan membahas langkah-langkah yang perlu Anda ambil jika mengalami masalah ini.

Apa Itu Kartu Jamsostek?

Kartu Jamsostek merupakan bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial bagi pekerja. Program ini mencakup berbagai manfaat, seperti jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kartu ini agar tetap aman.

Cara yang Dilakukan Jika Kartu Jamsostek Hilang dan Lupa Nomor

1. Cek Dokumen dan Email
Sebelum melaporkan kehilangan, pastikan untuk memeriksa semua dokumen yang mungkin menyimpan informasi tentang kartu Jamsostek Anda. Anda juga bisa mencari email yang mungkin berisi informasi kepesertaan.

2. Hubungi BPJS Ketenagakerjaan
Langkah selanjutnya adalah menghubungi BPJS Ketenagakerjaan. Anda bisa mengunjungi kantor terdekat atau menghubungi call center. Siapkan data diri Anda, seperti:
- Nama lengkap
- NIK (Nomor Induk Kependudukan)
- Alamat

3. Permohonan Pembuatan Kembali Kartu
Setelah melaporkan kehilangan, Anda dapat mengajukan permohonan pembuatan ulang kartu. Pastikan untuk mengisi formulir yang diperlukan dan membawa dokumen pendukung.

4. Catat Nomor Telepon dan Email Resmi
Simpan nomor telepon dan alamat email resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari penipuan. Hanya gunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi.

Kehilangan kartu Jamsostek dan lupa nomor bukanlah akhir dari segalanya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa mendapatkan kembali kartu Anda dan melanjutkan manfaat jaminan sosial yang Anda butuhkan. Ingatlah untuk selalu menjaga dokumen penting dan menggunakan saluran resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Setelah resign atau berhenti kerja, salah satu hal yang menjadi perhatian banyak karyawan adalah pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan. Saldo ini menjadi bentuk tabungan yang bisa dicairkan peserta setelah tidak lagi aktif bekerja.

Namun, masih banyak yang belum tahu masa tunggu proses pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan. Berapa lama pencairan saldo pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah Resign?

Berapa Lama Saldo BPJS Ketenagakerjaan Cair setelah Resign?

Saldo BPJS Ketenagakerjaan perlu waktu lebih dari satu bulan untuk cair setelah resign, mulai dari klaim hingga transfer uang. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 menyatakan, klaim bisa diajukan setelah melewati masa tunggu satu bulan.

Kurun waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan pengunduran diri dari perusahaan diterbitkan. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek akan melakukan pencairan dan tranfer saldo JHT kepada yang bersangkutan.

Menurut laman BPJS Ketenagakerjaan, saldo dalam Jaminan Hari Tua (JHT) membutuhkan waktu pencairan maksimal satu hari kerja jika kurang dari Rp 10 juta. Sedangkan untuk saldo lebih dari Rp 10 juta, maka waktu pencairan maksimal lima hari kerja.

Syarat Mengklaim Saldo BPJS Kesehatan setelah Resign

Peserta yang berstatus tidak aktif bekerja di mana pun bisa mengajukan klaim dengan melampirkan beberapa dokumen. Menurut laman BPJS Ketenagakerjaan, berikut daftar dokumen yang harus disiapkan:

• Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
• Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
• Keterangan Pengunduran diri dari Pemberi Kerja
• NPWP (Bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian).

Cara Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan

Ada dua cara untuk mengklaim saldo BPJS Kesehatan, yaitu melalui offline dan online. Berikut kedua caranya:

Cara Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan lewat Kantor Cabang

1. Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
2. Ambil nomor antrean
3. Peserta akan dipanggil oleh petugas melalui mesin antrean
4. Peserta akan dilayani oleh petugas
5. Peserta mendapat tanda terima pengajuan klaim JHT
6. Saldo JHT masuk ke rekening peserta
7. Isi e-survey yang dikirim melalui email.

Cara Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan lewat Lapak Asik

1. Klik portal Lapak Asik
2. Isi data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
3. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis JPG/JPEG/PNG/PDG maksimal ukuran file adalah 6 MB
4. Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik Simpan
5. Peserta akan mendapat jadwal wawancara online yang dikirim melalui email kamu
6. Peserta akan dihubungi petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call
7. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirim ke rekening yang telah dilampirkan di formulir

Cara Mengecek Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan

1. Buka website https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
2. Masukkan nomor KPJ
3. Klik Informasi Status Klaim

Itulah penjelasan mengenai masa tunggu saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah resign. Pada intinya, masa tunggu untuk mengklaim JHT dapat dilakukan sebulan setelah resign. Namun jika dihitung hingga pencairan JHT, maka dibutuhkan waktu lebih dari sebulan.

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Dana JHT bisa dicairkan semua jika peserta mengundurkan diri, pensiun, terkena PHK, mengalami cacat total permanen, dan meninggal dunia. Sedangkan bagi yang masih aktif, JHT bisa dicairkan 30 persen untuk kepemilikan rumah dan 10 persen untuk persiapan pensiun.

JHT berasal dari setoran tiap bulan sebesar 5,7 persen dari upah. Sebesar 3,7% dibayar penyedia kerja, sedangkan 2% lainnya dipotong dari upah bulanan karyawan. Saldo JHT yang terkumpul dari masing-masing peserta dapat berbeda tergantung besaran upah dan masa kerja.

Jika seorang pekerja memperoleh upah UMP Jakarta sebesar Rp 5.067.381 per bulan untuk tahun 2024, berapa saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang bisa dicairkan dengan masa kerja 5 tahun?

Total Saldo JHT yang Bisa Dicairkan

Untuk mengetahui perkiraan saldo JHT yang bisa dicairkan, detikers dapat menyimak simulasi perhitungannya berikut

Contoh:

• Masa kerja = 5 tahun
• Gaji pokok = UMP Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.381
• Iuran JHT per bulan = 5,7% dengan 3,7% dibayar perusahaan dan 2% dari gaji bulanan
• Saldo awal = Rp 0.

Perhitungan:

Berdasarkan kalkulator Simulasi Saldo di laman BPJS TK, estimasi saldo JHT detikers yang sudah bekerja selama 5 tahun dengan gaji UMP Jakarta 2024 sekitar Rp 19.671.036.

Simulasi hitungannya, dana JHT yang dibayarkan setiap bulan sebesar 5,7% dari contoh upah di atas yaitu Rp 288.840,717. Nominal Rp 5.067.381 x 5,7% = Rp 288.840,717 per bulan dengan rincian:

• Rp 187.493,097 (3,7%) dibiayai perusahaan
• Rp 101.347,62 (2%) diambil dari gaji pokok.

Dengan nominal Rp 288.840,717, detikers telah menyetor iuran JHT sebesar Rp 3.466.088,604 dalam setahun. Dalam 5 tahun, saldo JHT detikers yang terkumpul sejumlah Rp 17.330.443,02.

Sebagai informasi, perhitungan saldo JHT juga menggunakan asumsi besarnya pengembangan hingga 5% per tahun. Dengan nominal Rp 17.330.443,02, hasil pengembangannya dalam 5 tahun bisa mencapai Rp Rp 2.340.592,98.

Setelah dijumlahkan, perkiraan total saldo JHT di tahun kelima bekerja dengan gaji UMP Jakarta adalah Rp 19.671.036. Estimasi jumlah JHT yang bisa dicairkan adalah sebesar:

• Pencairan 100% maka perkiraan JHT yang diterima mencapai Rp 19.671.036
• Pencairan 30%, maka perkiraan JHT yang diterima mencapai Rp 5.901.310
• Pencairan 10%,maka perkiraan JHT yang diterima mencapai Rp 1.967.103.

Sebagai catatan, perhitungan perkiraan atau estimasi ini bisa berbeda dengan total pencairan saldo JHT yang diterima pekerja.

Cara Hitung Estimasi Saldo JHT Online

Detikers bisa cek perkiraan saldo JHT secara mandiri melalui website dan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan. Simak langkah-langkahnya berikut

1. Cara Hitung Perkiraan Saldo JHT di Situs BPJS Ketenagakerjaan

• Buka situs bpjsketenagakerjaan.go.id di browser
• Gulir ke bawah hingga menemukan kolom "Simulasi Saldo"
• Pilih Jaminan Hari Tua (JHT)
• Masukkan nominal upah per bulan, masa kerja (dalam tahun), dan saldo awal
• Klik "Hitung Total JHT"
• Estimasi saldo JHT akan muncul.

2. Cara Hitung Perkiraan Saldo JHT di Aplikasi JMO

• Buka aplikasi JMO di ponsel
• Login dengan email dan password yang terdaftar
• Pada halaman utama, klik menu program "Jaminan Hari Tua"
• Pilih "Simulasi"
• Masukkan nominal gaji, jumlah tahun kerja, dan saldo awal, lalu klik "Hitung Simulasi"
• Akan muncul hasil perhitungan perkiraan saldo JHT.

Perhitungan simulasi menggunakan asumsi: nominal gaji pokok, iuran perusahaan 3,7%, iuran tenaga kerja 2%, besarnya pengembangan 5% per tahun, serta iuran yang dibayarkan tiap tanggal 1 per bulannya.

Nilai estimasi dan pencairan JHT dengan yang diterima memang bisa berbeda. Namun pekerja bisa menggunakan perkiraan JHT sebagai pertimbangan pemanfaatan, sesuai tujuan pencairan saldo jaminan.

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dapat memaksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan

Orang nomor dua di Indonesia itu mengatakan bahwa program itu merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri Acara Penganugerahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PARITRANA AWARD) Tahun 2024 yang dilaksanakan di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan (12/9/2024).

“Maksimalkan alokasi anggaran bagi perlindungan pekerja rentan,” ujarnya dalam forum itu.

Lebih lanjut, dia menekankan agar seluruh pemerintah daerah agar dapat menyusun program-program berdampak nyata dan inovasi implementasinya sebagai upaya peningkatan capaian universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap tahun.

Wapres Ke-13 RI itu juga meminta agar regulasi dan kebijakan yang ada dapat mendukung percepatan perlindungan pekerja miskin, rentan, dan tidak mampu sehingga kemiskinan ekstrem bisa segera turun.

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan juga diharapkan selalu mendukung inovasi layanan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia.

“Inovasi seperti digitalisasi layanan dan peningkatan sistem teknologi informasi akan mempermudah pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” tuturnya.

Dia pun meminta agar lembaga tersebut juga meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kemudahan layanannya.

“Masifkan sosialisasi agar para pekerja dapat memahami manfaat dan hak yang didapat dari program perlindungan sosial ini,” pungkas Ma’ruf.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang harus dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan semakin besar di tengah tren melesatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat PHK pada bulan Juli 2024 mencapai 42.863, melesat 1.186% dibanding jumlah PHK pada Januari 2024 sebesar 3.332.

"Kalau dibilang PHK semakin banyak klaimnya, akan berkaitan klaim JKP juga. Artinya akan menjadi beban untuk JKP," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Bisnis, Selasa (10/9/2024).

Meski lonjakan klaim menjadi beban dana JKP, Timboel menilai angkanya masih kecil dibanding dengan aset kelolaan di program JKP.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, iuran JKP diatur sebesar 0,46% dari total upah pekerja sebulan. Dari angka tersebut, 0,22% dibayarkan oleh pemerintah. Sisanya, 0,14% dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 0,10% rekomposisi iuran program Jaminan Kematian (JKM).

Timboel menghitung bahwa dari komponen iuran yang dibayar pemerintah menggunakan APBN tersebut setiap tahun BPJS Ketenagakerjaan mendapat pemasukan iuran JKP sekitar Rp1 triliun.

"Belum yang rekomposisi 0,24%. Artinya 0,22% saja sekitar Rp1 triliun, itu 0,24% anggaplah Rp1 triliun juga berarti Rp2 triliun. Kalau di data klaim kan hanya ratusan miliar. Kecil. Jadi ketahan dana masih sangat kuat," kata Timboel.

Dalam PP 37/2021, manfaat JKP bisa berupa uang tunai dan pelatihan kerja. Timboel melihat, sangat sedikit yang memanfaatkan pelatihan kerja dalam manfaat JKP ini. Dengan aset kelolaan yang masih besar, dia menyarankan dalam revisi PP/2021 tersebut pelatihan kerja menjadi wajib.

"Dengan rasio klaim yang relatif kecil, anggaran yang cukup besar, pendapatan iuran cukup besar, menurut saya anggaran pelatihan harus ditingkatkan. Ini yang kita dorong di revisi PP 37. Kita dorong pekerja PHK ini bisa kerja lagi sebagai pekerja formal, jangan informal," kata dia.

Adapun hingga 31 Juli 2024 BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sebanyak 32.931 klaim, atau meningkat 8,7% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Total klaim yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan tersebut sebesar Rp237,04 miliar. Sementara itu, dana kelolaan program JKP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp13,43 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah Seorang pegawai di bidang Keuangan (inisial VM) dari Perusahaan Investasi Asing di wilayah Jakarta Utara, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Sebelumnya VM, diberikan kewenangan oleh Perusahaan AI untuk mengelola keuangan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Namun sejak Tahun 2022, VM tidak pernah menyetorkan iuran tersebut yang telah dilakukan pemotongan upah tenaga kerja dan berakibat adanya tunggakan iuran pada BPJS Ketenagakerjaan.

Akibat perbuatannya, VM telah dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Wahyudi, menyampaikan bahwa kasus ini bermula dari Laporan Kepolisian dugaan tindak pidana Penggelapan Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterima pada September 2023. “Penyidik Unit III Jatanras Polres Metro Jakarta Utara telah menindaklanjutinya. Memanggil semua pihak dalam seluruh proses penyelidikan dan penyidikan, sampai ditetapkan Tersangka dalam proses gelar perkara untuk dilanjutkan ke proses hukum berikutnya.”

Lanjutnya, “Penyidik kami meyakini bahwa VM patut ditetapkan Tersangka, karena tidak menyetorkannya iuran BPJS Ketenagakerjaan yang telah dipungut dari upah tenaga kerja. Melainkan tanpa izin atau sepengetahuan Perusahaan, uang yang seharusnya menjadi iuran BPJS Ketenagakerjaan digunakan untuk kepentingan pribadinya” ujarnya.

Menunjuk Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, perusahaan mempunyai kewajiban memungut membayar dan menyetor iuran pekerja kepada BPJS. Apabila tidak dilaksanakan kewajibannya berpotensi untuk dikenakan sanksi pidana yang selanjutnya diatur dalam Pasal 55.

Aparat penegak hukum akan menindak tegas jika terbukti adanya kasus penggelapan iuran ataupun hal lainnya yang merugikan. Semangat yang sama, guna memastikan terpenuhinya hak-hak tenaga kerja.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, menyampaikan bahwa penegakan hukum pengenaan sanksi pidana jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti oleh Kepolisian Metro Jakarta Utara secara tepat dan cepat demi memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja.

“Upaya penegakan hukum (law enforcement) terhadap perusahaan tidak patuh akan terus digalakkan. Kasus ini dapat dijadikan contoh konkrit bagi perusahaan lainnya agar mematuhi ketentuan dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan maupun adminsitrasi lainnya yang menyangkut haknya tenaga kerja”, Ujar Deny.

Kolaborasi dan sinergi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan perlindungan tenaga kerja khususnya di Wilayah DKI Jakarta. Kami berharap dan terus mendorong agar perusahaan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Tutup Deny.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Terbitnya Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 merupakan kabar baik bagi pekerja/buruh untuk memiliki rumah impian dan membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi masyarakat pekerja.

Hadirnya program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta.

Ada empat jenis MLT yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

Fasilitas ini sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta menyampaikan, MLT BP Jamsostek merupakan manfaat fasilitas kredit kepemilikan rumah bersubsidi untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan beberapa perbankan Bank Mitra Himbara & Asbanda (Bank BTN, BJB, Nagari, Aceh, Jateng dan BPD Bali). Dengan adanya fasilitas ini kami berharap peserta BP Jamsostek dapat terbantu untuk membeli rumah impiannya," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (31/7).

MLT BP Jamsostek sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

"Melalui Aturan Permenaker ini dinilai dapat mendorong penyaluran Manfaat Layanan Tambahan (MLT) program JHT BPJS Ketenagakerjaan lebih banyak lagi kepada pekerja ataupun peserta BPJamsostek yang ingin memiliki rumah impiannya". Jelas Deny.

Dirinya menambahkan, Jenis & Besaran MLT BPJS Ketenagakerjaan berupa bunga Bank yang lebih ringan, kemudian fasilitas biaya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga maksimal Rp 500 juta, fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal Rp 150 juta, fasilitas Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) maksimal Rp 200 juta, dan Kredit Konstruksi (KK/FPPP) maksimal (80%x RAB).

Peserta BP Jamsostek dapat mengajukan manfaat layanan tambahan dengan memenuhi syarat di antaranya, masa kepesertaan minimal 1 tahun terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, tertib administrasi & tertib iuran, belum memiliki rumah, peserta aktif membayarkan iuran, dan memenuhi syarat yang diberlakukan oleh bank penyalur. Ucap Deny.

Bisnis.com, JAKARTA - Cek saldo Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dapat dilakukan secara online. Hal ini memudahkan bagi peserta yang terdaftar agar tak perlu datang langsung ke kantor. Cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa melalui aplikasi JMO atau situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Anda bisa menggunakan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) untuk melihat saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dengan langkah sederhana, login menggunakan email dan kata sandi terdaftar, lalu memilih menu Jaminan Hari Tua.

Selain itu, cek saldo juga bisa dilakukan melalui laman resmi sso.bpjsketenagakerjaan.go.id dengan memasukkan alamat email dan kata sandi yang terdaftar, atau membuat akun baru jika belum memiliki akun.

Dengan kemudahan akses ini, peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat dengan cepat mengetahui saldo BPJS Ketenagakerjaan tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS.

Dikutip dari situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, tugas dan fungsi dari BPJS Ketenagakerjaan adalah menyelenggarakan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga terdiri dari penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi, dan pekerja migran Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan memberikan layanan yang memudahkan bagi pesertanya untuk mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan secara online sehingga dapat dilakukan kapan saja.

Lantas, bagaimana cara cek saldo BPJS Ketenagakerjaan secara online? Simak dengan cermat!

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Langkah cek saldo BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) sebagai berikut:

• Unduh dan install aplikasi JMO terlebih dahulu di Google Playstore atau App Store.
• Jika sudah terinstall, buka aplikasi JMO.
• Masuk ke aplikasi JMO dengan menggunakan akun BPJS Ketenagakerjaan, jika belum punya tekan “Buat Akun”.
• Setelah masuk, muncul tampilan beranda aplikasi JMO.
• Untuk mengecek saldo, Tekan “Jaminan Hari Tua”.
• Setelah itu, tekan “Cek Saldo”.
• Lalu akan muncul jumlah saldo BPJS Ketenagakerjaan.

Cek saldo BPJS Ketenagakerjaan menggunakan aplikasi JMO cukup mudah, hanya perlu login menggunakan akun Anda.

Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan via Situs Resmi BPJS

Untuk mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan secara online juga dapat dilakukan melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, berikut caranya:

• Kunjungi situs resmi BPJS Ketenagakerjaan https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
• Masuk dengan akun BPJS Ketenagakerjaan.
• Jika belum mempunyai akun, tekan “Buat Akun”, ikuti semua instruksi hingga akun selesai dibuat.
• Setelah masuk ke dalam situs, tekan menu “Lihat Saldo JHT”.
• Lalu akan muncul saldo BPJS Ketenagakerjaan.

Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan Offline

Untuk mengecek saldo BPJS Ketenagakerjaan dengan mengunjungi kantor BPJS Ketenagakerjaan, ikuti langkah-langkah berikut:

• Bawa kartu BPJS Ketenagakerjaan Anda serta identitas diri yang masih berlaku seperti KTP atau SIM.
• Temukan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang paling dekat dengan lokasi Anda. Anda bisa mencari informasi alamat kantor cabang melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.
• Setibanya di kantor BPJS Ketenagakerjaan, ambil nomor antrian di bagian layanan informasi atau customer service.
• Tunggu hingga nomor antrian Anda dipanggil oleh petugas.
• Setelah nomor antrian Anda dipanggil, serahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan dan identitas diri kepada petugas di loket.
• Minta petugas untuk mengecek saldo Jaminan Hari Tua (JHT) Anda. Petugas akan memeriksa data Anda dan memberitahukan jumlah saldo yang tersimpan.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda bisa mendapatkan informasi saldo BPJS Ketenagakerjaan secara langsung dari petugas di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian informasi lengkap mengenai langkah-langkah mengetahui saldo BPJS Ketenagakerjaan secara online menggunakan aplikasi JMO dan situs resmi.

(Ahmadi Yahya)