Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. (Chevron) mulai melakukan survei eksplorasi untuk potensi sumber panas bumi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Lewat usaha patungannya, PT Cahaya Anagata Energy (CAE), kedua entitas bisnis itu menyiapkan komitmen eksplorasi US$28,85 juta atau sekitar Rp437,22 miliar (asumsi kurs Rp15.155 per dolar AS).

“WKP Way Ratai merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat portofolio pengembangan panas bumi PGE,” kata Direktur Utama PGEO Julfi Hadi lewat keterangan resmi, Kamis (26/9/2024).

Julfi mengatakan perseroannya berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra strategis untuk memastikan pengembangan sumber daya energi dari blok panas bumi tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra strategis dalam memastikan pengembangan sumber daya energi panas bumi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Julfi.

Adapun, CAE telah menerima Izin Panas Bumi (IPB) untuk WKP Way Ratai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (24/9/2024) di Aula Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta.

Penyerahan simbolik dokumen IPB itu dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi, disaksikan oleh jajaran pimpinan Ditjen EBTKE serta mitra strategis.

IPB ini merupakan yang pertama kali diproses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), menandai terobosan dalam efisiensi birokrasi di sektor energi.

“Menyadari pentingnya investasi di energi terbarukan, kami mempersingkat proses perizinan untuk mempercepat dan memastikan segala kebutuhan untuk eksplorasi sumber energi hijau dapat terpenuhi dengan baik,” tutur Eniya.

Setelah resmi memperoleh izin untuk WKP Way Ratai, CAE bakal memulai tahap awal dari pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut.

Proses ini diawali dengan kegiatan survei eksplorasi sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan wilayah kerja sebelum memasuki fase pengembangan dan produksi lebih lanjut. Survei eksplorasi ini akan mencakup studi geologi, geofisika, dan geokimia (3G).

“Kami akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar,” kata Direktur CAE Wahyu Budiarto.

CAE diproyeksikan bakal menyepakati rentang tarif kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) berkisar di level US$7,59 sen per kilowatt hour (kWh) sampai dengan US$9,87 sen per kWh, lewat matriks harga yang disampaikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam dokumen pretransaction agreement (PTA) pada saat lelang tahun lalu.

Adapun, PPA Way Ratai menjadi lelang pertama panas bumi yang mengikuti rezim dan metode tarif yang tertuang dalam skema harga patokan tertinggi (HPT) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Dengan potensi kapasitas setrum mencapai sekitar 105 megawatt (MW), Blok Way Ratai ditargetkan bisa beroperasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2032 mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) bersama dengan Chevron New Energies Holdings Indonesia Ltd. (Chevron) mulai melakukan survei eksplorasi untuk potensi sumber panas bumi di wilayah kerja panas bumi (WKP) Way Ratai, Lampung.

Lewat usaha patungannya, PT Cahaya Anagata Energy (CAE), kedua entitas bisnis itu menyiapkan komitmen eksplorasi US$28,85 juta atau sekitar Rp437,22 miliar (asumsi kurs Rp15.155 per dolar AS).

“WKP Way Ratai merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat portofolio pengembangan panas bumi PGE,” kata Direktur Utama PGEO Julfi Hadi lewat keterangan resmi, Kamis (26/9/2024).

Julfi mengatakan perseroannya berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra strategis untuk memastikan pengembangan sumber daya energi dari blok panas bumi tersebut.

“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan mitra strategis dalam memastikan pengembangan sumber daya energi panas bumi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Julfi.

Adapun, CAE telah menerima Izin Panas Bumi (IPB) untuk WKP Way Ratai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Selasa (24/9/2024) di Aula Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Jakarta.

Penyerahan simbolik dokumen IPB itu dilakukan oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi, disaksikan oleh jajaran pimpinan Ditjen EBTKE serta mitra strategis.

IPB ini merupakan yang pertama kali diproses secara daring melalui sistem Online Single Submission (OSS), menandai terobosan dalam efisiensi birokrasi di sektor energi.

“Menyadari pentingnya investasi di energi terbarukan, kami mempersingkat proses perizinan untuk mempercepat dan memastikan segala kebutuhan untuk eksplorasi sumber energi hijau dapat terpenuhi dengan baik,” tutur Eniya.

Setelah resmi memperoleh izin untuk WKP Way Ratai, CAE bakal memulai tahap awal dari pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut.

Proses ini diawali dengan kegiatan survei eksplorasi sebagai langkah strategis dalam memastikan kesiapan wilayah kerja sebelum memasuki fase pengembangan dan produksi lebih lanjut. Survei eksplorasi ini akan mencakup studi geologi, geofisika, dan geokimia (3G).

“Kami akan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan transparansi dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar,” kata Direktur CAE Wahyu Budiarto.

CAE diproyeksikan bakal menyepakati rentang tarif kontrak jual beli listrik atau power purchase agreement (PPA) berkisar di level US$7,59 sen per kilowatt hour (kWh) sampai dengan US$9,87 sen per kWh, lewat matriks harga yang disampaikan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dalam dokumen pretransaction agreement (PTA) pada saat lelang tahun lalu.

Adapun, PPA Way Ratai menjadi lelang pertama panas bumi yang mengikuti rezim dan metode tarif yang tertuang dalam skema harga patokan tertinggi (HPT) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Listrik.

Dengan potensi kapasitas setrum mencapai sekitar 105 megawatt (MW), Blok Way Ratai ditargetkan bisa beroperasi komersial atau commercial operation date (COD) pada 2032 mendatang.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan banyak negara berminat untuk investasi dalam sektor panas bumi (geothermal) dan waste to Energy di Indonesia. Namun, ada sejumlah hambatan untuk merealisasikan investasi di sektor tersebut.

Mulanya, Airlangga bercerita agenda penandatangan kerangka Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dihadiri oleh 14 menteri di dunia. Salah satu pilar IPEF adalah ekonomi hijau atau green economy.

"Green economy ini juga ada pendanaan yang disediakan oleh US dan Investment Banking karena US modelnya adalah Investment Banking dan Jepang ada yang namanya Just Energy Transition Partnership atau program. Mereka sangat minat adalah geothermal, yang kedua adalah waste to energy (WTE)," kata Airlangga dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge' di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Airlangga menambahkan saat ini Indonesia baru mempunyai satu proyek WTE. Untuk menambah proyek WTE bukanlah hal yang mudah karena masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangannya, yakni tipping fee yang dibebankan ke Pemerintah daerah (Pemda) dan perjanjian off-take dengan PLN.

"Karena tentu tipping fee yang menjadi kewajiban Pemda yang menjadi tantangan menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Kemudian off-take yang diambil oleh PLN yang tentunya akan lebih mahal. Jadi ini beberapa tantangan yang harus diselesaikan karena tanpa keberpihakan ini tidak jalan," jelasnya.

Di sisi lain, Airlangga menyebut masih ada tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan ekonomi hijau, yakni kelebihan pasokan listrik di Pulau Jawa.

Airlangga menyebut saat ini Pulau Jawa mengalami oversupply listrik hingga 5 gigawatt. Mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong dengan industri yang mampu mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik atau solar cell dan rooftoop energy.

"Jadi sebetulnya sangat banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Kalau tidak ini kesempatan diambil oleh negara lain, bahkan Australia sudah menyiapkan. Dia mau menyiapkan solar panel di Australia. Karena nanti Australia menjadi negara panas dan mataharinya banyak, bahkan mereka menyiapkan bisa membuat transmisi dari Australia ke Singapura. Jadi kita harus dorong supaya kesempatan ini diambil oleh Indonesia sehingga tidak negara lain saja yang memanfaatkan dan green economic policy," tambahnya.

Simak Video: Jokowi Heran PLTP Tak Jalan Cepat Meski RI Punya 40% Energi Panas Bumi Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berjalan lambat adalah proses perizinan yang lama. Karena itu dari potensinya yang mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen yang baru bisa digarap para investor.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di JCC Senayan, Rabu (18/9).

Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta, apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai investasi panas bumi lambat ini segera menjadi perhatian berbagai pihak yang berkaitan dengan pengurusan investasi terbarukan.

"Indonesia sudah dalam posisi urgent untuk melakukan percepatan transisi energi. Di sisi lain transisi energi membutuhkan biaya yang besar dan karena itu nilai investasi yang signifikan. Pernyataan Presiden Jokowi tentu karena beliau sangat memahami kebutuhan kita untuk investasi energi terbarukan dalam hal ini adalah panas bumi," kata Eddy.

Sejalan dengan Presiden Jokowi, Eddy yang juga Sekjen PAN ini menegaskan pentingnya pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari upaya penurunan emisi dan mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Faktanya, Indonesia, yang memiliki cadangan panas bumi sekitar 23 GW, saat ini baru memanfaatkan sekitar 10,3% dari kapasitas tersebut.

"Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar, namun investasi di sektor panas bumi cenderung menurun, dari US$ 1,18 miliar pada 2018 menjadi sekitar US$ 740 juta pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ada hal yang harus dibenahi baik dalam sisi regulasi maupun implementasi aturan tersebut di level penyelenggara dan pelaksana aturan," lanjutnya.

Dalam kesempatan bicara sebagai narasumber di forum Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition tersebut, Eddy menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

"Komitmen Komisi VII DPR RI adalah mendukung dan mendorong percepatan transisi energi di Indonesia dengan menyelesaikan pembahasan RUU EBET. Pengesahan RUU ini akan menjadi era baru ketahanan dan kedaulatan energi di Indonesia dengan sumber daya energi terbarukan yang berlimpah,"

"Semoga atensi dari Presiden Jokowi menjadi pemicu untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan serta regulasi yang dapat memberikan kepastian dan daya tarik lebih bagi investor di sektor energi baru terbarukan, khususnya panas bumi, untuk memastikan peningkatan investasi di masa depan," tutup Anggota DPR RI dari Jawa Barat III Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut risiko investasi pada eksplorasi panas bumi menjadi persoalan serius proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa mengatakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bukan menjadi salah satu penghalang terhambatnya proyek tersebut.

“Nah karena investasinya mahal, karena risiko eksplorasinya tinggi dan biaya eksplorasinya bertambah besar, maka harga jual tenaga listriknya juga tinggi,” kata Fabby saat dihubungi Bisnis.com belum lama ini.

Fabby menuturkan, saat ini harga jual listrik yang bersumber dari panas bumi yang diusulkan oleh pihak asosiasi dipatok diatas 10 cent per Kwhnya.

Fabby melihat angka ini masih terlalu tinggi bagi PLN. Sebab, PLN menginginkan harga listrik yang mereka beli dari sumber panas bumi berada diangka 8 cent.

“Nah, ini di harga tersebut itu masih dianggap terlalu tinggi oleh PLN. Karena PLN kalau saya lihat ya itu berharapnya harganya bisa dibawah 8 cent misalnya,” ucap Fabby.

Lebih lanjut, Fabby menyampaikan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk pengembangan proyek PLTP ini, salah satunya mengambil alih risiko eksplorasi, sehingga lapangan panas bumi yang nantinya dilelang kepada operator merupakan lahan yang sudah siap berproduksi.

“Kalau risiko itu diambil oleh pemerintah, maka diharapkan harga pengembangan panas bumi bisa turun, dan harga jual listriknya murah. Kalau lebih murah ya PLN bisa beli, gitu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, pemanfaatan sumber daya panas bumi untuk keperluan energi listrik belum maksimal.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, dari jumlah sumber daya panas bumi sebesar 23.531 megawatt (MW), pemanfaatannya untuk kebutuhan listrik baru sekitar 11%.

“Baru sebesar 2.597,5 MW atau baru sekitar 11% energi panas bumi dari total sumber daya yang dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik,” kata Wafid dalam acara Kolokium PSDMBP, Kamis (1/8/2024).

Wafid mengatakan bahwa saat ini Badan Geologi khusunya Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan panas Bumi (PSDMBP) terus mempercepat pengembangan panas bumi. Salah satunya dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi panas bumi.

“Oleh karena itu, percepatan pengungkapan potensi dan peningkatan statusnya untuk dikonversi mejadi energi merupakan hal yang menjadi fokus [Badan Geologi],” ujarnya.