Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap salah satu penyebab pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) berjalan lambat adalah proses perizinan yang lama. Karena itu dari potensinya yang mencapai 24 ribu megawatt hanya 11 persen yang baru bisa digarap para investor.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) di JCC Senayan, Rabu (18/9).

Merespons hal ini, Pimpinan Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno meminta, apa yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai investasi panas bumi lambat ini segera menjadi perhatian berbagai pihak yang berkaitan dengan pengurusan investasi terbarukan.

"Indonesia sudah dalam posisi urgent untuk melakukan percepatan transisi energi. Di sisi lain transisi energi membutuhkan biaya yang besar dan karena itu nilai investasi yang signifikan. Pernyataan Presiden Jokowi tentu karena beliau sangat memahami kebutuhan kita untuk investasi energi terbarukan dalam hal ini adalah panas bumi," kata Eddy.

Sejalan dengan Presiden Jokowi, Eddy yang juga Sekjen PAN ini menegaskan pentingnya pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari upaya penurunan emisi dan mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Faktanya, Indonesia, yang memiliki cadangan panas bumi sekitar 23 GW, saat ini baru memanfaatkan sekitar 10,3% dari kapasitas tersebut.

"Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar, namun investasi di sektor panas bumi cenderung menurun, dari US$ 1,18 miliar pada 2018 menjadi sekitar US$ 740 juta pada 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ada hal yang harus dibenahi baik dalam sisi regulasi maupun implementasi aturan tersebut di level penyelenggara dan pelaksana aturan," lanjutnya.

Dalam kesempatan bicara sebagai narasumber di forum Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition tersebut, Eddy menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBET).

"Komitmen Komisi VII DPR RI adalah mendukung dan mendorong percepatan transisi energi di Indonesia dengan menyelesaikan pembahasan RUU EBET. Pengesahan RUU ini akan menjadi era baru ketahanan dan kedaulatan energi di Indonesia dengan sumber daya energi terbarukan yang berlimpah,"

"Semoga atensi dari Presiden Jokowi menjadi pemicu untuk memperbaiki dan memperkuat kebijakan serta regulasi yang dapat memberikan kepastian dan daya tarik lebih bagi investor di sektor energi baru terbarukan, khususnya panas bumi, untuk memastikan peningkatan investasi di masa depan," tutup Anggota DPR RI dari Jawa Barat III Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) terus berupaya menggenjot produksi minyak dan gas bumi (migas). Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional.

Direktur Utama PHE Chalid Said Salim menerangkan, produksi minyak domestik PHE saat ini sebesar 68-69% dari total produksi nasional. Sementara, untuk gas 34% dari produksi nasional.

Namun, pihaknya menyoroti sejumlah hal terkait dengan upaya menggenjot produksi tersebut. Dia mengatakan, di antaranya terkait regulasi.

"Yang mungkin menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah masalah perizinan, perizinan ini menyangkut beberapa lembaga, ada kementerian, seperti KLHK terkait amdal dan lain-lain," katanya dalam detikcom Leaders Forum 'Masa Depan Energi RI, Jaga Ketahanan demi Kedaulatan' di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Rabu (11/9/2024).

Tak hanya itu, ia pun menyoroti isu terbaru terkait upaya mendorong produksi migas ini. Ia mengatakan, untuk mendorong produksi ini terkadang harus bersinggung dengan lahan pertanian.

"Isu baru nih pak dengan Kementerian Pertanian karena kadang-kadang kita beririsan dengan lahan sawah," ungkapnya.

Padahal, kata dia, Indonesia berupaya mengejar ketahanan pangan dan ketahanan energi. "Sementara kalau kita lihat ke depan ada ketahanan pangan, ada ketahanan energi. Ini kita harus melihat secara mutual," katanya.