Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempersilakan para investor menyumbangkan dananya untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa tidak ada aturan terkait sumbangan dana program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto, sehingga menurutnya investor bisa turut berpartisipasi.

"Kalau ada yang mau nyumbang [dana ke makan bergizi gratis] ‘kan tidak diatur, silakan saja. Itu soal lain lagi," kata Zulhas saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Adapun, Zulhas menjelaskan bahwa Badan Gizi mendapatkan anggaran senilai Rp71 triliun, yang salah satunya untuk program MBG. Menurutnya,alokasi anggaran yang ditetapkan itu sesuai dengan rencana awal.

"Badan gizi Rp71 triliun itu terdiri dari program pemenuhan gizi nasional itu ada Rp63,35 triliun. Tetapi juga ada dukungan manajemen Rp7,43 triliun," ujarnya.

Namun demikian, dia mengaku belum membahas lebih detail daerah prioritas yang akan mendapatkan program MBG.

"Nanti detail lagi. Ini kan totalnya [anggaran] dulu kita bicara," ujarnya.

Di sisi lain, Zulhas juga mengungkap bahwa pemerintah menetapkan anggaran untuk program tiga juta cetak sawah atau ekstensifikasi sebesar 150.000 hektare. Serta, adanya intensifikasi atau produktivitas sebanyak 80.000 hektare, sehingga total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp15 triliun.

Sebelumnya, pengamat pertanian menilai program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto bisa mendorong jumlah petani ke depan, termasuk petani milenial. Adapun, permintaan terhadap petani dibutuhkan untuk meningkatkan produksi.

Pengamat dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Eliza Mardian memandang, jika pemerintah melalui program MBG mampu memberi kepastian dari sisi pasar dan harga, salah satunya melalui skema pertanian kontrak atau contract farming, maka akan mendorong petani untuk berekspansi menanam padi.

"Jika ada skema semacam contract farming, anak muda akan tertarik menjadi petani milenial, sehingga bisa menambah jumlah petani muda di indonesia," kata Eliza kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Sejalan dengan adanya program MBG, Eliza menilai pemerintah harus meningkatkan produktivitas (intensifikasi) atau perluasan lahan (ekstensifikasi). Hanya saja, perluasan tanah ini harus mengorbankan keberadaan hutan.

Jika ditanam di lahan rawa, kata dia, maka rata-rata produktivitasnya relatif rendah dari lahan sawah biasa, sehingga perlu lebih luas lagi areal pertanaman dengan biaya yang relatif besar.

Sayangnya, Eliza mengungkap bahwa kondisi yang terjadi di lapangan adalah mayoritas kualitas sawah makin menurun akibat dampak pembangunan konversi sawah. Di mana, pembangunan konversi sawah ini merusak jaringan irigasi secara sistemik, mencemari areal sawah, peningkatan hama dan penyakit, dan kurangnya penerapan praktek pertanian berkelanjutan.

Di sisi lain, Eliza juga menyoroti jika terjadi penambahan jumlah petani di tengah kondisi penurunan luasan lahan. Menurutnya, kondisi ini akan berujung menjadi permasalahan.

"Karena makin rendah lagi produktivitas sektor pertanian, makin banyak orang yang menggarap lahan sempit ini akan makin tidak efisien dan produktif," jelasnya.

Menurutnya, hal yang perlu diprioritaskan pemerintah adalah meningkatkan produktivitas dan menaikkan indeks pertanaman. Untuk peningkatan produktivitas, misalnya, bisa dilakukan dengan penggunaan varietas benih unggul yang tinggi produktivitas, hingga tahan hama penyakit dan tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Sementara untuk indeks pertanaman, kata dia, bisa dilakukan dengan membangun dan merevitalisasi irigasi. Menurutnya, jika pemerintah bisa mendorong penerapan inovasi dan teknologi secara masif oleh petani di berbagai daerah.

"Maka kita bisa meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri, termasuk program MBG sekalipun tanpa perlu mengorbankan lahan hutan yang tersisa," ujarnya.