Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memetakan sekitar Rp 300 triliun anggaran pemerintah yang bisa dihemat. Jumlah uang sebesar itu saat ini sudah ditandai dan selanjutnya bisa digunakan untuk berbagai hal termasuk tambahan uang anggaran bantuan sosial.

Pria yang karib disapa Zulhas itu bilang dalam rapat kabinet, Prabowo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani membintangi uang sebesar Rp 300 triliun itu yang diambil dari penghematan perjalanan dinas hingga penyelenggaraan berbagai acara seremonial di kementerian dan lembaga.

"Kemarin rapat kabinet, Pak Prabowo sementara menyisir, anggarannya ada, Pak Presiden dan Pak Menteri Keuangan, ya sudah ditandai Rp 300 triliun. Itu masih dibintangi. Artinya, dibintangi itu ya akan dilihat lebih jauh. Misalnya perjalan dinas, acara-acara sering-sering, kunjungan, ya," ungkap Zulhas usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketika ditanya apakah anggaran tersebut akan digunakan semuanya untuk tambahan bansos, Zulhas bilang tidak semua untuk bansos. Dia mengatakan anggaran yang dibintangi tadi masih dihitung pemanfaatannya, tapi bansos memang menjadi salah satu opsi pemanfaatannya.

"Belum, maksudnya bansos belum dibahas kan? Berapanya belum. Baru dititik-titik, baru dibintang-bintangin," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap ada tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) Rp 100 triliun di 2025. Hal ini menyusul adanya dorongan dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian/lembaga melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

Cak Imin menyebut jika kebocoran anggaran yang tinggi bisa ditutup hingga Rp 100 triliun, maka harapannya anggaran tersebut bisa dialihkan untuk bansos ditingkatkan.

"Presiden dengan amat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp 100 triliun," kata Cak Imin dalam dalam acara yang sama.

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan produksi beras bakal kurang atau jauh dari kebutuhan (shortage) pada Januari-Februari 2025. Ia mewanti-wanti para kepala daerah terkait hal tersebut.

"Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, para bupati, para gubernur yang menjadi perhatian kita bersama-sama, pada Januari-Februari (2025) nanti pasti kita akan shortage. Hasil panen akan jauh dari kebutuhan (saat) Januari-Februari," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Zulhas mengingatkan pemerintah daerah dari jauh-jauh hari. Hal itu untuk menghindari gejolak harga pangan di pasar.

"Jadi saya minta betul menjadi perhatian kita pemerintahan baru, jangan sampai Januari-Februari terjadi gejolak harga pangan," ucapnya.

Zulhas ingin pemda ikut memberi masukan terkait tindaklanjut pemerintah pusat soal permasalahan kekurangan beras di awal 2025.

"Kami minta masukan Januari-Februari nanti karena shortage hasil produksi padi, apa yang harus kita lakukan? Apakah bantuan pangan itu kita lanjutkan, atau ada masukan lainnya," ucapnya.

Zulhas berharap tidak ada inflasi atau gejolak harga pangan yang tinggi di awal tahun depan. "Kita berharap nanti Januari-Februari tidak ada inflasi yang sangat tinggi atau gejolak harga bahan pokok. Sekali lagi, kunci sukses swasembada pangan 2028 adalah kerja sama kita semuanya," pungkasnya.

Simak Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Kementerian Perdagangan menemukan tersangka dan barang bukti (tahap II) terkait kasus kecurangan meteran SPBU Nomor 34.413.4 Rest Area KM 42 B Tol Jakarta-Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tersangka tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tahapan proses penanganan perkara dari penyidik setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (status P21).

"Hari ini, Kementerian Perdagangan menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus SPBU KA4 km 42 Kabupaten Karawang tersebut kepada JPU Kejati Jawa Barat melalui Korwas PPNS Polda Jawa Barat. Hal itu merupakan wujud keseriusan dari Kemendag dalam menindaklanjuti temuan yang telah diekspose Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 23 Maret 2024 lalu," kata dia dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Barang bukti kedua yang diserahkan berupa alat tambahan di SPBU. Diduga pemasangan alat tambahan di SPBU tersebut mempengaruhi hasil penakaran atau jumlah volume cairan bahan bakar minyak (BBM) yang diterima.

"Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian pada masyarakat atau konsumen," jelas Rusmin.

Kewenangan penanganan perkara resmi beralih dari Tim Penyidik Kementerian Perdagangan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jawa Barat melalui Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Polda Jawa Barat.

Turut hadir dalam penyerahan tersangka dan barang bukti yakni Direktur Metrologi Sri Astuti, Plt Kepala Seksi Korwas PPNS Polda Jawa Barat AKP Taufik Hidayat, Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Umum Kejari Kota Bandung Mumuh Ardiyansyah, dan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jawa Barat Cucu Gantina.

Rusmin menambahkan, perkara yang terjadi di SPBU ini merupakan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan menjelang Hari Raya Besar Keagamaan (HBKN) pada Maret lalu. Hal ini kemudian menjadi dasar adanya dugaan tindak pidana metrologi legal. Dari hasil pemeriksaan, terdapat bukti pelanggaran pidana dan patut diduga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Kemudian, dilakukan penyidikan guna membuat terang tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersangkanya Rusmin menerangkan, yang dilanggar yaitu pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang terkait pemasangan alat ukur, alat penunjuk, atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, akar, atau timbang yang sudah ditera atau ditera ulang. Pelanggarannya dapat dikenakan sanksi pidana penjara satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1 juta.

"Tahun ini Ditjen PKTN sudah menangani empat perkara terkait metrologi legal. Hasilnya, satu perkara sudah diputuskan pengadilan dengan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), dua perkara sudah berstatus P21, dan satu perkara masih dalam proses penyidikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan," lanjut Rusmin.

Pengawasan metrologi legal adalah ujung tombak dalam meningkatkan supremasi hukum bidang metrologi legal di Indonesia. Pasal 36 UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengamanatkan Ditjen PKTN sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengamatan, dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat masih menduduki posisi Menteri Perdagangan telah menyegel SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Teluk Jambe Barat, Karawang. Zulhas menyegel SPBU tersebut karena ditemukan kecurangan atas penggunaan alat tambahan pada 3 dispenser SPBU tersebut.

Temuan ini berdasarkan hasil pengecekan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga(PKTN) Kemendag. Zulhas mengatakan penggunaan alat curangi meteran pengisian bensin akan merugikan konsumen.

"Ini ditemukan dugaan bidang metrologi ilegal yang terjadi di SPBU wilayah Kabupaten Karawang di sini. Apa itu? Pompa di SPBU ini terpasang alat takar yang ini nggak boleh. Jadi ini bisa mempengaruhi perhitungan misalnya angkanya 20 (liter) tetapi yang keluar hanya 15 liter. Ini karena pakai alat tambahan ini tidak boleh, dilarang," kata Zulhas di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek, Karawang, Sabtu (23/3/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

(ada/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons positif usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan menghapus utang petani, nelayan, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Zulhas mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut bagus sekali.

“Itu memperlihatkan kesungguhan Pak Presiden, keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan,” kata Zulhas dalam acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih” di kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran mengucapkan terima kasih ke Prabowo karena memberikan keringanan pada rakyat kecil.

“Ini (utang-utang) diputihkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini luar biasa perhatian Bapak Presiden pada rakyat Indonesia, khususnya petani Indonesia,” kata Amran.

Amran juga mengimbau kepada para petani agar tidak meminjam dana ke rentenir.

“Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi ini sudah bisa berkelanjutan wirausaha UMKM di sektor pertanian,” tutur Amran.

Diketahui, Presiden Prabowo menerbitkan aturan untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hal itu setelah Prabowo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya, Selasa (5/11/2024).

Beleid tersebut mengatur kebijakan penghapusan tagihan utang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

Rencananya, penghapusan utang akan diberikan kepada 1 juta pelaku UMKM yang berutang dan menjadi nasabah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan, penghapusan utang tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku khawatir bakal diomeli masyarakat, jika pemerintah terus membuka keran impor komoditas pangan, seperti beras, untuk memenuhi pangan domestik.

Hal itu disampaikan Zulhas di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).Di sisi lain, Zulhas menyebut, kebutuhan pangan dalam negeri tidak bisa terpenuhi secara mandiri.

“Nanti impor lagi, saya dimarahin. ‘Ini menteri tukang impor’, ya gimana kalau kurang? Ini kelihatan,” ungkap Zulhas.

Pasalnya, Zulhas yang juga eks Menteri Perdagangan (Mendag) 2022–2024 itu mengungkap bahwa Indonesia mengimpor hasil pertanian sebanyak 29 juta ton, mulai dari jagung, gula, hingga garam. Sementara itu, produksi pertanian dalam negeri sejak 2021–2024 hanya mencapai 32 juta ton.

“Impornya 29 juta [ton], hampir imbang. Sudah 79 tahun [Indonesia merdeka],” tuturnya.

Rasa cemas Zulhas dicap sebagai ‘menteri tulang impor’ itu bermula di saat dirinya membicarakan anggaran ketahanan pangan 2025 terkait subsidi pupuk dengan nilai jumbo, yakni Rp44,15 triliun.

Namun nyatanya, para petani sulit menerima pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota tambahan pupuk sebesar 100%.

Menurutnya, jika permasalahan pupuk tidak terselesaikan maka produksi pertanian dalam negeri tidak akan naik.

“Kalau [pupuk] macet di sini, macet di sini, macet di sini. Sulit di situ, sulit di sini. Produksi tidak akan naik, masih tetap akan 30 juta [ton]. Kebutuhan kita makan 31 juta [ton]. Kita sortit lagi hampir 1 juta [ton],” ujarnya.

Untuk itu, permasalahan pupuk perlu dilakukan koordinasi. Pasalnya, Indonesia memiliki tanah yang luas serta pupuk yang cukup.

Terkait anggaran, DPR telah memutuskan bahwa total anggaran untuk ketahanan pangan adalah Rp139,4 triliun.

Anggaran jumbo ini disebar di berbagai pos, mulai dari kementerian lembaga senilai Rp42,10 triliun. Lalu ada non-kementerian/lembaga senilai Rp61,08 triliun, transfer ke daerah (TKD) senilai Rp36,16 triliun, dan pembiayaan senilai Rp0,05 triliun.

Lebih lanjut, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida.

Kemudian, penguatan infrastruktur pertanian, bedungan, dan irigasi. Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan.Serta, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, dan penguatan program perikanan budidaya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman atas kerja kerasnya dalam upaya mewujudkan swasembada pangan Indonesia. Menurut Zulhas, kepemimpinan Amran membuatnya optimistis target kemandirian pangan akan tercapai pada tahun 2028.

"Mentan Amran luar biasa kerja kerasnya. Saya yakin, di bawah kepemimpinan beliau, swasembada pangan bisa kita capai pada 2028, Insyaallah," ujar Zulhas dalam keterangan, Rabu (6/11/2024).

Zulhas menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat desa. Ia menggambarkan kerja sama ini layaknya tim sepak bola, di mana setiap pihak memiliki peran krusial dalam mencapai tujuan bersama. Hal itu diungkapkan olehnya saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, hari ini.

"Kita itu satu tim. Seperti nonton bola, kita satu kesebelasan. Kata kunci adalah kerja sama. Jika kepala desa tidak kerja sama, tidak akan sukses. Semua pihak-TNI, Polri, bupati, gubernur harus bekerja bersama mewujudkan swasembada pangan," jelas Zulhas.

Dengan bimbingan dari Presiden Prabowo Subianto, serta dukungan penuh Andi Amran dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Zulhas yakin sinergi lintas sektor ini dapat membawa Indonesia mandiri pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, termasuk jagung, gula, dan garam.

Zulhas juga mengapresiasi peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 110, menandakan kesejahteraan petani yang semakin baik.

"Dulu saat baru dilantik, NTP masih di kisaran 105. Tapi belum setahun Mentan Amran bekerja, hasilnya sudah mulai terlihat. Sebagai Menko, tugas saya adalah melayani menteri-menteri, mendatangi masalah dan mencarikan solusi," tuturnya.

Sementara itu, Amran menyampaikan langkah konkret Kementan dengan dua strategi utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Kami melakukan pompanisasi pada satu juta hektare sawah, upaya nyata meningkatkan produktivitas dengan dukungan berbagai pihak," jelas Amran.

Selain meningkatkan produktivitas, Amran menekankan perlunya ekstensifikasi atau perluasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat.

"Kami terus mencari lahan potensial baru dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperluas area pertanian," tambahnya.

Di tengah perbaikan sistem distribusi pupuk, Amran mengakui masih ada tantangan yang harus diatasi. Ia berharap distribusi pupuk dapat merata di seluruh wilayah Indonesia agar petani memiliki akses yang memadai.

"Pupuk adalah kunci, kita harus pastikan ketersediaannya tidak ada kendala, terutama di daerah yang selama ini kekurangan," tegasnya.

Melalui dana besar yang disiapkan untuk sektor pertanian, termasuk Rp 44 triliun khusus untuk pupuk, Amran optimis bahwa seluruh elemen bangsa dapat bersama-sama merealisasikan mimpi besar menuju swasembada pangan.

"Kita punya mimpi besar, swasembada pangan, dan itu memerlukan kerja sama semua pihak. Pemerintah, petani, hingga aparat desa, semua memiliki peran penting dalam mencapai tujuan ini," tutup Amran.

(akd/ega)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan. Aturan ini menandai langkah penghapusan utang atau tagihan kredit UMKM di bidang tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, hal ini sebagai aksi nyata pemerintah untuk mendukung masyarakat pertanian hingga nelayan.

"PP penghapusan itu bagus sekali, itu lihat kesungguhannya Pak Presiden (Prabowo) untuk keseriusan berpihak kepada UMKM, khususnya pertanian dan perikanan," kata Zulhas di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mewakili para petani dan nelayan mengucapkan terima kasih atas perhatian besar terhadap sektor pertanian. Hal ini termasuk juga visi swasembada pangan hingga pemberian fasilitas pertanian.

"Ini perhatian Bapak Presiden di sektor pertanian itu luar biasa. Yang pertama adalah swasembada, yang kedua dia memberikan fasilitas atau fasilitas seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian diberikan luar biasa. Pupuk contohnya dinaikkan dua kali lipat yaitu 100%," kata Amran dalam kesempatan yang sama.

Amran mengatakan, langkah ini juga mendapat respons positif dari para petani dan nelayan. Menurutnya, langkah penghapusan utang ini dibutuhkan untuk kesinambungan bisnisnya agar tidak meminjam ke tempat lain.

"Bisa sudah meminjam bisa meminjam ke perbankan kembali. Jangan meminjam ke rentenir yang bunganya lebih tinggi. Jadi sudah bisa berkelanjutan berusaha UMKM di sektor pertanian," kata dia.

Saat ditanya lebih lanjut terkait mekanisme penghapusan utang tersebut, Amran belum dapat menjelaskannya. Menurutnya hal ini akan diatur oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan BUMN perbankan. Ia juga berharap, langkah ini bisa menjadi awalan agar ke depan tidak ada lagi utang-utang yang menunggak.

"Ya kita doakan, kita support dari hulu agar saudara-saudara kita, yang punya utang bisa bekerja produktif sehingga mereka tidak lagi ada utang menunggak," ujar Amran.

Saksikan juga video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

[Gambas:Video 20detik]

Nilai Utang yang Dihapus

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan, nilai utang yang dihapuskan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan. Penghapusan utang ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah atau himbara.

"Rata-rata maksimal untuk badan usaha itu maksimal Rp 500 juta yang utang piutangnya berutang maksimal Rp 500 juta. Untuk perorangan 300 juta," kata Maman di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ia menekankan, kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu. Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," ujarnya.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," kata dia.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," sambungnya.

(shc/ara)

JAKARTA - Realisasi beras impor Perum Bulog menyentuh 2,75 juta ton dari target pemerintah sebesar 3,6 juta ton hingga akhir 2024. Dari jumlah itu, 850.000 ton masih dalam proses pengiriman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut, beras yang didatangkan dari negara mitra bukanlah impor beras baru, melainkan realisasi penugasan sebelumnya. Dia pun memastikan Bulog tak lagi mengambil beras dari negara lain, selama serapan dalam negeri bisa terpenuhi.

?Gak ada (impor baru), jadi ini bukan impor beras baru, tolong teman-teman ya, nanti saya dimarahi sama publik, 'wah ini Menteri gitu',? ujar Menko Zulhas saat ditemui di gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, pemerintah mendorong agar Bulog segera mempercepat proses pengiriman sisa beras impor sebesar 850.000 di tahun ini. ?850.000 ton yang belum ya, jadi itu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai, 850.000 itu bisa masuk semua,? paparnya.

?Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat, dan saya kira di bawah pak Dirut inilah stok yang terkuat selama ini, yang terbaik, terbagus,? beber dia.

Untuk diketahui, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang diamankan Bulog mencapai 1,6 juta ton. Bahkan, diproyeksi menyentuh 2 juta ton pada Desember 2024.

?Kita memang kerja harus detail kan, nah kita kesini (gudang Bulog), teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun ini bisa 2 juta,? ucap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan sinyal bahwa Indonesia berpotensi masih akan mengimpor beras pada tahun depan, namun dengan kuota yang lebih sedikit.

Menko Zulhas menekankan bahwa pemerintah akan meningkatkan produksi beras dan mengurangi ketergantungan impor pada 2025.

“Selanjutnya kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar kita bisa berjalan dengan baik, impor sedikit mungkin, produksi bisa naik,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Selain itu, Zulhas juga berharap bantuan sosial (bansos) beras ke masyarakat juga bisa terlaksana dengan baik.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait impor beras untuk tahun depan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya mengatakan sepanjang 2024 pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Adapun dari jumlah itu, hanya tersisa 1 juta ton impor beras yang akan masuk ke Indonesia. Di sisi lain, Perum Bulog baru menyelesaikan 150.000 ton dari sisa 1 juta ton. Ini artinya tersisa 850.000 ton beras lagi yang akan membanjiri pasar Indonesia.

“Ini sudah diputuskan tahun lalu, 3,6 [juta ton beras], realisasinya yang belum selesai,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan akan memprioritaskan produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu Suparyono menuturkan, untuk saat ini pihaknya belum berencana mengimpor beras untuk kebutuhan tahun depan.

“Tidak ada [rencana impor beras], belum. Kita harus berupaya penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita semangat dalam negeri,” ujar Wahyu saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menjelaskan bahwa untuk stok kebutuhan beras yang dikelola Perum Bulog setidaknya membutuhkan sebanyak 2,64 juta ton sepanjang tahun. Artinya, kebutuhan beras ini untuk bantuan pangan yang setiap bulannya adalah 220.000 ton beras.

“Yang dikelola Bulog, stok kebutuhan untuk bantuan pangan setiap bulan 220.000 ton [beras], tinggal dikalikan satu tahun,” terangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih mengimpor beras sepanjang sembilan bulan pertama pada tahun ini. Nilai impornya mencapai US$2,01 miliar atau sekitar Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.691 per dolar AS).

Di sisi lain, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto bertekad agar Indonesia menjadi negara swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa impor beras tercatat mencapai 3,23 juta ton pada Januari—September 2024.

“Untuk impor beras Januari—September 2024 tercatat sebesar 3,23 juta ton atau senilai US$2,01 miliar,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Dia merincikan, mayoritas negara asal pengimpor beras berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Perinciannya, sebanyak 1,14 juta ton beras dari Thailand, 988.040 ton dari Vietnam, dan 463.396 ton beras dari Pakistan.

Di samping itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar sebanyak 407.449 ton dan India sebanyak 202.677 ton sepanjang Januari—September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menargetkan Indonesia bisa menjadi negara swasembada untuk komoditas beras dan jagung pada 2028.

Zulhas mengatakan bahwa swasembada pangan ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, dia menjelaskan pangan yang dimaksud bukan hanya sebatas komoditas beras, melainkan juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, cokelat, kelapa, hingga kopi.

“Tetapi paling kurang 2028, kita harus bekerja keras harus bisa swasembada paling kurang beras dan jagung, paling kurang,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk itu, Zulhas menyampaikan bahwa Indonesia harus bekerja keras mempersiapkan ketahanan pangan guna mencapai swasembada pangan pada 2028 mendatang.

Teranyar, Zulhas mengaku dirinya telah mengadakan rapat di Kementerian Kehutanan dengan seluruh jajaran kementerian. Pembahasan dalam rapat itu adalah mencari formula agar rencana swasembada Indonesia terealisasi.

“Termasuk cetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain yang di Merauke yang kemarin Bapak Presiden [Prabowo] sudah sudah ke sana,” ungkapnya.

Zulhas menyampaikan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu sudah meninjau area pengembangan untuk program cetak sawah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Di samping itu, lanjut dia, pemerintah juga akan memperbaiki irigasi yang sudah lama terbengkalai serta meningkatkan benih yang unggul demi mencapai swasembada pangan sebelum 2028.

“Mudah-mudahan sebelum 2028 kita bisa swasembada, paling kurang beras dan jagung,” harapnya lagi.

Lebih lanjut, mantan Menteri Perdagangan periode 2022-2024 itu juga menyatakan Indonesia mempersiapkan cadangan pangan dengan baik, mulai dari stok pangan hingga bantuan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog.

Jakarta -

Stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan stok tersebut aman sampai akhir tahun.

Untuk stok beras di Jakarta saja mencapai 140 ribu ton. Zulhas juga meyakini pasokan beras akan meningkat seiring dengan program cetak sawah yang digenjot pemerintah.

"Jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu publik, pedagang, masyarakat tidak usah khawatir ya, beras cukup. Apalagi nanti tahun depan dengan program sawah baru, intensifikasi, dan lain-lain sudah juga berjalan dengan baik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Bulog agar stok pada akhir tahun mencapai 2 juta ton. Zulhas menyebut masih ada beras impor yang akan masuk 850 ribu ton lagi dari kuota 3,6 juta ton tahun ini.

"Ya memang sekarang sekurang-kurangnya 2 juta (ton) (stok Bulog), yang belum itu 850 ribu ton. Ya tentu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai 850 ribu ton itu bisa masuk semua. Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat," terangnya.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono juga memastikan stok Bulog saat ini 1,6 juta ton cukup untuk sampai akhir tahun. Namun, masih akan proses masuk beras impor 850 ribu ton.

"Hari ini 1,6 juta ton. (Stok) Sangat lebih dari cukup. Masih proses (beras impor masuk) kan biasa, akan ada di pelabuhan di 33 wilayah (beras impor yang masuk)," jelasnya.

(ada/ara)