REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pejabat senior ekonomi menggelar pertemuan tingkat tinggi pertama mengenai anggaran negara 2025 pada Senin. Anggaran tersebut upayakan untuk disetujui oleh parlemen pada akhir tahun 2024.

Gubernur Bank of Israel Amir Yaron, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, direktur jenderal kementerian keuangan dan penasihat ekonomi Netanyahu berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Demikian menurut pernyataan bersama yang tidak memberikan rincian diskusi tersebut.

Setelah penurunan peringkat kredit oleh S&P dan Moody's, Smotrich berada di bawah tekanan untuk mempertahankan tanggung jawab fiskal pada saat defisit anggaran membengkak. Defisit anggaran melebar jauh akibat perang melawan pejuang Hamas Palestina, yang kini memasuki bulan ke-10.

Pengeluaran untuk perang telah mencapai 80 miliar shekel atau sekitar Rp 356 triliun ($22 miliar) dan investor sedang mengamati apakah Smotrich memiliki kemauan politik dalam koalisi partai sayap kanan dan agama untuk melakukan penyesuaian fiskal yang besar.

Seperti diketahui anggaran tahun 2024 yang disetujui sebelum perang telah diubah untuk memasukkan belanja tambahan sekaligus menaikkan target defisit anggaran menjadi 6,6% PDB tahun ini dari rencana 2,25%. Hanya saja sampai Juni defisit telah mencapai 7,6% PDB.

“Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, bahkan jika beberapa di antaranya mungkin tidak populer, untuk menjamin stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan,” kata Yaron pekan lalu setelah bank sentral mempertahankan suku bunga tetap stabil.

Menurutnya, jika pemerintah Israel hanya melaksanakan sebagian penyesuaian fiskal yang diperlukan, atau menunda persetujuan anggaran hingga tahun 2025, maka hal ini dapat menyebabkan peningkatan tambahan dalam premi risiko Israel.

"Ini merupakan hasil dari formulasi persepsi pasar bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto dalam arah tak terkendali," ujarnya.

Sekadar catatan, Israel menarik utang sebesar 160 miliar shekel pada tahun 2023. Setengah dari jumlah tersebut, yaitu 81 miliar shekel, baru didapat sejak pecahnya perang pada bulan Oktober. Jumlah itu meningkat dibanding 2022 sebesar 63 miliar shekel.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Sedikitnya 46 ribu usaha di Israel dilaporkan tutup sejak pembalasan brutal Israel ke Jalur Gaza selepas serangan pejuang Palestina pada 7 Oktober. Kekurangan tenaga kerja akibat perekrutan pasukan cadangan dan larangan masuk pekerja Palestina ikut jadi penyebabnya.

Angka bisnis yang tutup itu juga disebut akan melonjak hingga akhir tahun ini. "Kami memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2024, sekitar 60.000 bisnis di Israel diperkirakan akan tutup," dilaporkan perusahaan Coface Bdi Israel seperti dilansir surat kabar Israel Maariv, kemarin. Perusahaan, yang mengkhususkan diri dalam informasi bisnis untuk manajemen risiko kredit, itu telah menganalisis dan memberi peringkat pada bisnis dan perusahaan dalam perekonomian Israel selama kurang lebih 35 tahun.

CEO Coface Bdi, Yoel Amir menjelaskan pada Rabu bahwa angka tersebut dianggap angka yang tinggi yang mencakup banyak sektor, dengan sekitar 77 persen bisnis tutup sejak awal perang atau sekitar 35,000 bisnis dengan hingga lima karyawan.

Media Israel melaporkan, mengutip peringkat risiko Coface Bdi, industri yang paling rentan adalah industri konstruksi dan ekosistem sekitarnya. Hal ini mencakup sektor-sektor seperti keramik, AC, aluminium, dan bahan bangunan yang terkena dampak signifikan.

Menurut Maariv, sektor perdagangan, yang mencakup fesyen, alas kaki, furnitur, peralatan rumah tangga, dan sektor jasa termasuk kafe, hiburan, layanan rekreasi, dan transportasi, sangat terkena dampaknya.

Di industri pariwisata, Israel hampir tidak mendapat kunjungan wisatawan asing. Hal ini diperburuk dengan "menurunnya moral nasional dan kawasan wisata yang kini menyerupai zona tempur". Selain itu, sektor pertanian, yang sebagian besar terletak di wilayah konfrontasi di selatan dan utara, sedang bergulat dengan kekurangan tenaga kerja, seperti yang dilaporkan oleh Maariv.

"Kerusakan terhadap perekonomian Israel sangat luas di semua lini. Ketika perusahaan-perusahaan tutup dan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka, hal ini akan berdampak pada pelanggan, pemasok, dan pihak lain dalam ekosistem mereka." Maariv menambahkan, selain penutupan usaha, terjadi penurunan aktivitas yang signifikan di berbagai sektor sejak pecahnya perang.

“Dalam survei khusus terhadap para manajer yang kami lakukan baru-baru ini, yang merupakan ketiga kalinya sejak perang, tampak bahwa sekitar 56 persen manajer memberikan kesaksian bahwa telah terjadi penurunan signifikan dalam lingkup aktivitas mereka sejak awal perang," tambah laporan itu.

Rincian menunjukkan bahwa industri konstruksi terkena dampak sebesar 27 persen, industri jasa sekitar 19 persen, dan sektor industri dan pertanian sekitar 17 persen. Sektor perdagangan mengalami dampak sekitar 12 persen, sementara teknologi tinggi dan teknologi maju mengalami penurunan sebesar 11 persen. Meski begitu, sektor makanan dan minuman hanya terdampak sekitar 6 persen.

Surat kabar Israel menyoroti sejumlah tantangan, termasuk kekurangan tenaga kerja, penurunan penjualan, tingginya biaya bunga dan pembiayaan, masalah transportasi dan logistik. Selain itu, kekurangan bahan mentah, terbatasnya akses ke wilayah pertanian di zona pertempuran, tidak adanya pelanggan yang terkena dampak konflik, gangguan rantai pasokan, meningkatnya tantangan pengadaan, dan banyak lagi.

Sebelumnya, Pelabuhan Eilat di Israel telah meminta pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan karena pelabuhan tersebut tidak aktif sejak negara penjajah melancarkan perang terbarunya di Gaza. Dalam pertemuan dengan Komite Urusan Ekonomi Knesset pada 3 Juli lalu, CEO Pelabuhan Eilat, Gideon Golber, mengatakan, “Pelabuhan tersebut tidak beroperasi selama delapan bulan karena serangan, yang berarti tidak ada pendapatan.”

Kapal-kapal yang menuju ke Eilat tidak dapat mengakses Laut Merah akibat kelompok Houthi Yaman, yang bersumpah akan menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza. Umm Al-Rashrash (Eilat) juga mendapat serangan rudal dan drone dari Yaman.

The Palestine Chronicle melansir, pada Desember, Golber mengatakan bahwa terjadi penurunan operasi sebesar 85 persen sejak Angkatan Bersenjata Yaman (YAF) memulai serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Dia mengindikasikan pada saat itu bahwa Pelabuhan Eilat mungkin perlu memberhentikan sementara karyawannya jika situasi terus berlanjut.

Pada Maret, manajemen pelabuhan mengumumkan bahwa mereka bermaksud memecat setengah dari 120 karyawannya sebagai akibat dari penurunan tingkat operasionalnya.

Eilat, yang terutama menangani impor mobil dan ekspor kalium yang berasal dari Laut Mati, ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan pelabuhan Mediterania Israel di Haifa dan Ashdod, yang menangani hampir seluruh perdagangan negara tersebut.