Jakarta: Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafiq Mughni, mengungkapkan pihaknya berencana mendirikan museum dokumentasi penderitaan rakyat Palestina akibat agresi Israel. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Grand IKADI Award 2024.

Syafiq menuturkan Muhammadiyah telah mempersiapkan konsep museum mirip dengan Museum Holocaust. Namun, berfokus pada pengalaman rakyat Palestina sebagai korban kekejaman oleh Israel.

“Kami sesungguhnya sudah delapan bulan ini merencanakan untuk membangun sebuah museum semacam museum Holocaust dengan korban masyarakat Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel,” beber Guru Besar Studi Islam itu dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Senin, 4 November 2024.
Awalnya, Muhammadiyah sempat mendapatkan lokasi di Jakarta. Namun, menghadapi kendala dalam pengadaan tempat.

“Ya semula kita sudah mendapatkan satu tempat di Jakarta tapi kemudian tidak jadi. Lalu kita sekarang masih mencari tempat,” ujar Syafiq.

Muhammadiyah mempertimbangkan lokasi lain di luar Jakarta bila kesulitan mencari tempat di ibu kota. Syafiq mengajak para dai yang hadir untuk turut membantu merealisasikan museum tersebut.

“Mungkin tidak harus di Jakarta, mungkin bisa di tempat lain dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat penting bahwa telah terjadi kezaliman, telah terjadi kejahatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kepada masyarakat yang lain,” ujar dia.

Museum ini diharapkan menjadi pusat edukasi dan pengingat akan penderitaan rakyat Palestina. Sekaligus, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perjuangan hak asasi manusia dan perdamaian di Timur Tengah.

Inisiatif ini merupakan bentuk solidaritas internasional yang ditegaskan oleh Muhammadiyah sebagai bagian dari gerakan Islam rahmatan lil’alamin.

Baca juga: 6 Alasan Pergi ke Museum Itu Keren

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

ACEH BESAR, investor.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan kecaman keras atas serangan Israel yang tidak hanya menargetkan Gaza dan Lebanon, tetapi juga pasukan perdamaian PBB yang bertugas di Lebanon. Ia menyebut tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, terlebih lagi saat pasukan perdamaian yang seharusnya netral justru menjadi sasaran.

“Indonesia mengutuk keras serangan Israel, baik ke Gaza, ke Lebanon, dan yang terakhir ke UNIFIL Lebanon, mengutuk keras,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Gedung Pusat AMANAH, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, pada Selasa (15/10/2024).

Presiden Jokowi menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan perdamaian adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Lantaran pasukan tersebut berada di lokasi untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, bukan untuk terlibat dalam konflik.

“Enggak boleh itu yang namanya pasukan perdamaian kok ikut-ikutan diserang. Ada yang luka lagi,” ungkap Presiden.

Pernyataan Presiden Jokowi itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dengan konflik yang melibatkan beberapa negara dan pihak, termasuk Israel, Palestina, Lebanon, dan Iran. Indonesia sebagai negara yang selalu mendorong perdamaian internasional menegaskan posisinya untuk menentang segala bentuk kekerasan dan mendesak penghentian konflik bersenjata.

Melalui pernyataan ini, Indonesia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati hukum internasional khususnya terkait perlindungan terhadap pasukan perdamaian yang bertugas di bawah mandat PBB.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JALUR GAZA -- Sebuah rekaman yang dirilis pada Jumat menunjukkan tentara Israel membakar Alquran di sebuah masjid di Jalur Gaza.Saluran berita Qatar, Aljazirah, mengatakan mereka memperoleh rekaman tersebut dari video yang diambil oleh tentara Israel dan drone yang ditemukan di Gaza.

Rekaman tersebut menunjukkan tentara menerobos masuk ke Masjid Bani Saleh di Jalur Gaza utara dan kemudian merobek dan membakar salinan Alquran, kitab suci umat Islam, di dalam masjid.

Dalam rekaman lebih lanjut, tentara Israel terlihat menghancurkan Masjidil Haram di Khan Younis, di selatan Jalur Gaza, salah satu masjid tertua di Gaza, yang dibangun 96 tahun lalu. Tentara Israel belum mengomentari rekaman tersebut.

Menghancurkan atau menodai Alquran merupakan pelanggaran berat menurut Islam dan merupakan penghinaan terhadap keimanan sekitar 1,9 miliar Muslim di seluruh dunia.

Selama 10 bulan serangan tentara Israel di Gaza, ratusan masjid, termasuk Masjid Agung Omari, yang didirikan di sebuah lokasi di Kota Gaza yang berusia sekitar 1.400 tahun, telah hancur sebagian atau seluruhnya.

Menurut Kantor Media Pemerintah yang berbasis di Gaza, tentara Israel telah menghancurkan 609 masjid, merusak sebagian 211 masjid, dan juga menghancurkan tiga gereja di Gaza sejak 7 Oktober lalu, awal konflik.

Sejak Israel memulai kampanyenya melawan Gaza 10 bulan lalu, puluhan negara dan kelompok kemanusiaan internasional telah menyatakan pengeboman terhadap rumah sakit, perumahan sipil, dan rumah ibadah—semua tempat tersebut terlarang untuk diserang berdasarkan aturan perang.

Israel terus melanjutkan serangannya di Gaza menyusul serangan Hamas pada 7 Oktober lalu meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Serangan gencar tersebut telah mengakibatkan lebih dari 40.200 warga Palestina terbunuh, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 93.000 orang terluka. Demikian menurut otoritas kesehatan setempat.

Blokade yang sedang berlangsung di Gaza telah menyebabkan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah tersebut hancur.

Israel menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional, yang telah memerintahkan penghentian operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan sebelum wilayah tersebut diserang pada tanggal 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Serangan Israel menewaskan 10 anggota keluarga Gaza di distrik selatan wilayah Khan Younis pada Selasa. Serangan itu hanya menyisakan satu orang yang selamat yakniseorang gadis berusia tiga bulan. Demikian kata seorang petugas medis kepada AFP seperti dilansir Al Arabiay.

“Sepuluh anggota keluarga Abu Haya tewas dalam serangan Israel di Abassan di Khan Younis timur,” kata petugas medis dari Rumah Sakit Al-Nasser kepada AFP dengan syarat anonim.

"Hanya ada satu yang selamat dari keluarga itu, seorang bayi perempuan bernama Rim. Dia baru berusia tiga bulan," katanya, mengidentifikasi 10 anggota keluarga lainnya - dua orang tua dan delapan anak mereka.

Gadis itu, yang terbungkus kain hitam, membangkitkan emosi kuat di halaman Rumah Sakit Al-Nasser, tempat yang sekarang dikenal sebagai tempat keluarga cemas mencari orang-orang terkasih yang meninggal atau terluka.

"Gadis kecil ini ditarik keluar dari reruntuhan. Seluruh keluarganya sudah meninggal. Siapa yang akan merawatnya sekarang?" tanya Ibrahim Barbakh, seorang warga Khan Younis, sambil menggendong bayi itu.

Petugas penyelamat, saksi mata, dan sumber medis melaporkan serangan udara dan tindakan Israel lebih lanjut di beberapa bagian Jalur Gaza pada hari Selasa, beberapa di antaranya mematikan.

Perang di Gaza dipicu oleh serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok militan Palestina Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober, yang mengakibatkan kematian 1.198 orang, sebagian besar warga sipil, menurut penghitungan AFP berdasarkan angka resmi Israel.

Serangan militer balasan Israel telah menghitung sedikitnya 39.929 orang di Gaza, menurut kementerian kesehatan wilayah tersebut, yang tidak memberikan rincian tentang kematian warga sipil dan militan.

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Uni Eropa (EU) mengecam 'keras' pernyataan terbaru menteri keuangan Israel yang menyatakan bahwa mungkin dapat dibenarkan membiarkan warga sipil di Gaza mati kelaparan. Menurut Uni Eropa, pembenaran itu adalah kejahatan perang.

"Upaya membuat warga sipil kelaparan secara disengaja merupakan kejahatan perang," kata kepala kebijakan luar negeri blok tersebut, Josep Borrell, dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam.

Pejabat Israe, Bezalel Smotrich sebelumnya menyatakan mungkin dapat dibenarkan dan bermoral untuk membiarkan Israel membuat 2 juta warga sipil mati kelaparan hingga "para sandera dikembalikan.

Menurut Borrel, tindakan itu yang sangat memalukan. "Ini sekali lagi menunjukkan penghinaannya terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan."

Ia mendesak Israel agar menjauhkan diri dari pernyataan semacam itu. Borrell juga meminta adanya transparansi terkait laporan tindakan penyiksaan di penjara Sde Teiman.

"Uni Eropa terus mendesak Israel untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan dan perintah mengikat dari Pengadilan Internasional, serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan tanpa hambatan untuk memenuhi kebutuhan banyak warga sipil, termasuk ratusan ribu anak-anak, yang hidup dalam kondisi sangat buruk dan terancam kelaparan serta penyakit di Gaza," ujarnya.

Ia kembali menyerukan gencatan senjata segera yang dapat mengarah pada pembebasan semua sandera dan peningkatan signifikan serta berkelanjutan dalam aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Hampir 40.000 warga Palestina telah tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta lebih dari 91.000 terluka sejak serangan Israel Oktober 2023 lalu.

Lebih dari 10 bulan sejak perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah. Lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Israel selalu membanggakan kemampuannya untuk melancarkan perang singkat yang tiba-tiba terhadap negara-negara Arab dan mengalahkan mereka tanpa perlu berperang di wilayah yang telah didudukinya sejak Nakba 1948 dan Naksa Juni 1967.

Mereka menginvasi Lebanon untuk berperang, dan telah berperang enam kali di Gaza sambil menekan Palestina di Yerusalem dan Tepi Barat yang diduduki tanpa membayar harga yang terlalu mahal, sambil menikmati simpati dan dukungan dari Barat, yang memiliki standar ganda dalam hal kejahatan perang dan genosida.

Namun, Operasi Banjir Al-Aqsa pada Oktober tahun lalu menjungkirbalikkan mitos-mitos tersebut, mengubah matriks, dan membuktikan bahwa pasukan pendudukan Israel membanggakan dua kebohongan yang diekspos oleh kelompok-kelompok perlawanan Palestina: bahwa tentara Israel tidak terkalahkan, dan bahwa mereka adalah tentara yang paling bermoral di dunia.

Sembilan bulan terakhir telah menunjukkan bahwa tentara Israel memang bisa dikalahkan dan tidak terlatih untuk berperang melawan pasukan-pasukan tak beraturan yang telah dipersiapkan dengan baik dan terlatih. Dan bahwa rasa moralitasnya tidak ada.

Tidak ada tentara reguler yang pernah memenangkan perang yang tidak seimbang seperti ini.

Lihatlah perang Amerika Serikat di Afghanistan melawan Taliban, di Irak dan Suriah melawan Al-Qaeda dan Daesh, dan sebelumnya melawan Viet Cong di Vietnam. Dan lihatlah perang Israel melawan Hizbullah di Lebanon.

Hari ini, negara penjajah itu menghadapi sejumlah kemunduran di bulan kesepuluh perang genosida terhadap Palestina di Gaza. Mahkamah Internasional, pengadilan tertinggi di dunia, telah mengeluarkan opini penasehat setebal 140 halaman yang bersejarah, yang menggambarkan bahwa pendudukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Gaza sejak 1967 sebagai tindakan yang melanggar hukum dan ilegal.

Pendapat tersebut menegaskan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan perlunya mengevakuasi pemukiman ilegal Israel di seluruh wilayah pendudukan. ICJ juga menuduh Israel melakukan kejahatan perang.

Kepresidenan Palestina dengan cepat menggambarkan pendapat Mahkamah Dunia sebagai “kemenangan bagi keadilan dan penolakan terhadap pendudukan dan keputusan Knesset (yang ditolak oleh mayoritas besar, kecuali oleh perwakilan Arab, pendirian sebuah negara Palestina, yang meruntuhkan fatamorgana dan ilusi Perjanjian Oslo tahun 1993) dan kebijakan Amerika yang mendukung Israel dalam pendudukannya dan menolak pendirian sebuah negara Palestina.”

Delegasi Palestina untuk ICJ menegaskan bahwa, setelah dikeluarkannya opini tersebut, mereka akan pergi ke Majelis Umum PBB seperti yang diminta oleh pengadilan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Otoritas Palestina...

Otoritas Palestina, Hamas dan faksi-faksi Palestina lainnya, serta negara-negara Arab dan Islam menyambut baik pendapat ICJ tersebut, dan para tokoh Palestina menyerukan tindakan dan pengenaan sanksi terhadap Israel.

Semua ini mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke dalam krisis lain. Ia menanggapi dengan gertakan yang biasa dilakukannya dan mengkritik pendapat pengadilan:

“Tidak ada keputusan yang salah di Den Haag yang akan mendistorsi kebenaran sejarah ini, sebagaimana legalitas pemukiman Israel di seluruh wilayah tanah air kita tidak dapat diganggu gugat.”

Kaum neo-fasis dalam pemerintahan koalisi ekstrem kanannya bergabung dengannya dalam menguraikan tuduhan-tuduhan mereka yang sudah jadi dan mudah dipatahkan terhadap ICJ, dengan menuduh pengadilan itu anti-Semitisme dan kebencian terhadap Israel. ICJ, tentu saja, mengatakan kepada Israel pada awal tahun ini untuk mencegah genosida terhadap warga Palestina di Gaza sebagai bagian dari keputusan awal atas gugatan genosida yang diajukan Desember lalu oleh pemerintah Afrika Selatan.

Meskipun keputusan ICJ terbaru ini bersifat nasihat dan tidak mengikat, namun hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut mengikat.

Dengan demikian, keputusan ini merupakan pukulan telak bagi negara penjajah Zionis dan para pendukungnya, dan mereka yang telah menormalisasi hubungan dengannya, serta mereka yang berusaha membenarkan dan mendukung pendudukan dan perang genosida terhadap Palestina.

Jelas bahwa keputusan Knesset yang tidak sah untuk menolak pendirian negara Palestina dan keputusan ICJ menempatkan Amerika Serikat pada posisi yang canggung, karena kedua majelis Kongres pekan ini menyambut penjahat perang Netanyahu untuk menyampaikan pidato dan bertemu dengan Presiden Joe Biden, yang menyombongkan diri sebagai seorang Zionis yang bangga.

Netanyahu yang sama juga sedang menunggu Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengeluarkan surat perintah penangkapannya atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Semua ini juga mempermalukan bangsa Arab yang telah menormalkan hubungan dengan negara apartheid itu dengan dalih bahwa pemulihan hubungan mereka berkontribusi pada pendirian negara Palestina.

Zionis pada dasarnya telah mengungkapkan niat mereka - tidak ada negara Palestina di antara sungai dan laut, dan pembersihan etnis Palestina yang tersisa di wilayah Palestina yang diduduki - dan mengubur selamanya ilusi yang dijual oleh Perjanjian Oslo.

Negara-negara Arab, terutama yang memiliki hubungan normalisasi, harus mengecam keputusan Knesset karena melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan. Begitu juga Washington, karena pemerintahan yang berurutan telah mendorong solusi dua negara sejak Bill Clinton berada di Gedung Putih.

Kemunduran Israel lebih lanjut adalah pluralitas dan penyatuan front perlawanan dan dukungan dalam menghadapi kebrutalan agresi Zionis di Gaza, Tepi Barat, Libanon dan Dataran Tinggi Golan, serta perluasan konfrontasi ke Yaman dan Laut Merah dan Mediterania.

Houthi berhasil menghantam Tel Aviv untuk pertama kalinya, dengan menyerang sebuah target yang hanya berjarak 100 meter dari gedung Kedutaan Besar AS. Pesawat tanpa awak Yaffa buatan Iran menempuh jarak 2.000 km dari Yaman, memperlihatkan kelemahan sistem pertahanan udara Israel. Pemerintah de facto Yaman bersumpah untuk melakukan lebih banyak serangan selama pendudukan dan perang Zionis masih berlanjut.

Kesalahan perhitungan Netanyahu, terungkapnya realitas pendudukan militernya yang brutal dan hilangnya faktor pencegahannya, semuanya telah memberikan tekanan kepada negara penjajah Zionis dan sekutunya untuk memberikan hak-hak Palestina yang sah dan mengakhiri pendudukan atas tanah mereka.

Bangsa Palestina memiliki hukum dan keadilan internasional di pihak mereka. Mereka harus menang atas pelanggaran hukum dan penghinaan yang ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Israel dan para pendukungnya.

Sumber: middleeasmonitor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mengutuk keras langkah parlemen Israel (Knesset) mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) yang menetapkan Badan PBB untuk Palestina (UNRWA) sebagai organisasi teroris. Indonesia menegaskan akan tetap mendukung misi dan pekerjaan UNRWA.

"Indonesia mengutuk keras pengesahan awal tiga RUU oleh parlemen Israel yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan berupaya mengakhiri aktivitas UNRWA di Palestina," kata Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam keterangannya yang dirilis pada Rabu (24/7/2024).

Kemlu RI menekankan, upaya sistemik Israel untuk membubarkan UNRWA tidak dapat diterima dan akan menghilangkan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka.

"Indonesia menegaskan dukungan penuhnya terhadap UNRWA dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam membela misi kemanusiaan UNRWA dalam memberikan bantuan bagi kelangsungan hidup jutaan warga Palestina," kata Kemlu RI.

"UNRWA harus terus melaksanakan mandatnya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait," tambah Kemlu RI.

Pada Senin (22/7/2024) lalu, parlemen Israel atau Knesset, telah memberi persetujuan awal atas tiga RUU yang membidik UNRWA. RUU pertama bertujuan melarang UNRWA melakukan misi apa pun, termasuk menyalurkan bantuan, di wilayah Israel.

Sementara RUU kedua menyerukan pencabutan kekebalan hukum para personel UNRWA serta mencabut hak istimewa mereka di Israel. Kemudian dalam RUU ketiga, UNRWA akan dilabeli sebagai "organisasi teroris".

Ketiga RUU tersebut telah melalui tahapan pembacaan awal dan akan diserahkan ke Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset. Semua RUU tersebut harus melalui dua pembacaan lagi sebelum dapat diadopsi menjadi undang-undang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Sejumlah lembaga yang sebelumnya diberitakan bermitra dengan Leimena NGO yang terkait dengan American Jewish Committee (AJC) kompak membantah adanya kerja sama saat ini dengan lembaga tersebut.

Masjid Istiqlal, misalnya. Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Masjid Istiqlal tidak ada hubungan kerjasama secara resmi dengan American Jewish Committee (AJC), sebuah NGO yang pro terhadap Zionis Israel.

Kendati demikian, Prof Nasaruddin mengakui bahwa beberapa pengurus Istiqlal terkadang mendapat undangan dialog lintas iman dari lembaga tersebut.

"Secara resmi kita tidak ada hubungan tetapi interpersonal teman-teman kadang mendapatkan undangan interfaith, sebagaimana halnya NGO lain," ujar Prof Nasaruddin saat dihubungi Republika.co.id, Senin (22/7/2024).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Maarif Institute, Andar Nubowo mengatakan, di masa Abd Rohim Ghozali, Maarif Institute bekerja sama dengan Leimena Institute untuk program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB). Kerjasama tersebut telah berakhir pada Desember 2023.

"Program LKLB (Literasi Keagamaan Lintas Budaya) Leimena tidak bekerjasama dengan AJC," kata Andar kepada Republika.co.id,Selasa (23/7/2024).

Andar mengatakan, saat ini sejak ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute pada 15 Mei 2024, tidak ada lagi kerja sama dengan Leimena Institute, dan apalagi dengan AJC.

Alkhairaat dengan tegas memutuskan kontak dengan Leimena dan menyatakan kekecewaannya, bahkan mengeluarkan surat resmi pemutusan hubungan kerja sama.

Ketua Utama Al-Khairaat Habib Sayyid (HS) Alwi bin Saggaf Aljufri juga telah menjelaskan posisi Al-Khairaat terkait Institut Laimena dan AJC yang Pro Israel melalui Media Al-Khairaat beberapa hari yang lalu.

Habib Alwi bahkan memberikan teguran keras kepada Rektor Universitas Alkhairaat (Unisa), sekaligus kepada Ketua Dewan Pengurus Yayasan Alkhairaat SIS Aljufri malalui Surat Nomor: 465/C-VIII/KUT/2024 tertanggal 19 Juli 2024.

Dalam surat itu, Habib Alwi mengatatakan, seharusnya simbol bangsa penjajah dan biadab ini tidak boleh sama sekali hadir di lingkungan Perhimpunan Alkhairaat, sebab berlawanan dengan prinsip etika dan kedamaian.

“Apapun kondisinya, saudara (rektor) dianggap sengaja memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini kesalahan fatal yang saudara lakukan telah mencoreng nama baik perhimpunan ini. Perbuatan itu telah melanggar norma organisasi dalam AD/ART Perhimpunan Alkhairaat,” jelas Habib Alwi.

“Atas pertimbangan itu, saya perintahkan agar saudara memutuskan hubungan kerja sama dengan lnstitusi Leimana, serta semua pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan kaum zionis Israel,” demikian bagian akhir dari surat teguran itu.

Di lokasi terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, KH Saad Ibrahim mengatakan kerja sama tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa Muhammadiyah mendukung kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina.

Walaupun, menurut dia, sebenarnya yang pantas merespons masalah ini sebenarnya Ketua Muhamamadiyah bidang urusan lain.

"Itu gak bisa kemudian kita jadikan sebagai suatu alasan ya. Tapi, sekali lagi informasi tentang itu juga masih belum riil dan kemudian yang membidangi urusan itu adalah sekali lagi ada bagian dari ketua yang lain," ujar Kiai Saad.

Terkait masalah ini, dia pun mengibaratkan seperti relasi antarnegara. Lalu, satu negara itu pun memiliki operasi senyap yang sebenarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Tapi dalam kontek ini sama dengan beginilah kita punya relasi dengan misalnya negara-negara yang lain dan seperti itu dan negara-negara yang lain itu juga kadang-kadang punya hubungan-hubungan dengan yang sesuatu yang kemudian senyap berlawanan dengan Muhammadiyah. Paham ya dalam konteks seperti itu," ucap dia.

Karena itu, menurut dia, kerja sama Muhammadiyah dengan Leimena tersebut bukan berarti menunjukkan dukungan terhadap apa yang dilakukan Israel.

"Sehingga ketika kita berhubungan itu bukan dalam konteks mendukung apa yang telah dilakukan oleh pihak lain terkait dengan sekali lagi penjajah-penjajahan itu," kata Kiai Saad.

Sebelumnya, lembaga-lembaga...

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengeluarkan surat instruksi penegasan kembali terkait pelarangan hubungan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel. Surat resmi tersebut dikeluarkan dengan nomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024 yang mempertegas surat instruksi sebelumnya pada era kepengurusan KH Said Aqil Siroj pada 2021 lalu.

"Merujuk Surat Edaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 4207/C.1.034/09/2021 tanggal 13 Shafar 1443 H/20 September 2021 M sebagaimana terlampir, dengan ini kami tegaskan bahwa instruksi untuk menghentikan dan/atau menangguhkan semua program/proyek kerja sama yang berhubungan dengan Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), dan American Jewish Committee (AJC), baik yang masih dalam rencana maupun yang sedang berjalan, tidak pernah dicabut dan masih berlaku hingga saat ini," isi surat edaran tersebut.

Wakil Ketua Umum PBNU, Amin Said Husni menegaskan, surat pelarangan kerja sama dengan lembaga-lembaga yang berafiliasi dengan Israel yang terbit di masa Kiai Said ditegaskan kembali pada masa kepengurusan Gus Yahya.

"Sebetulnya kebijakan untuk menangguhkan atau menghentikan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti ACJ yang disebutkan secara eksplaisit di dalam surat itu 'kan sudah terbit pada kepengurusan PBNU periode yang lalu ketika Ketua Umumnya KH Said Aqil Siroj," ujar Amin Said dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (20/7/2024).

Amin mengatakan, pelarangan hubungan atau kerja sama dengan lembaga yang disebutkan dalam surat instruksi itu seperti Institut Leimena, Institute for Global Engagement (IGE), American Jewish Committee (AJC), dan sejenisnya, tidak pernah dicabut sejak 2021 lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, HUDAYDAH -- Sebuah pesawat tak berawak Yaman menyerang bangunan di ibu kota Israel, Tel Aviv pada Kamis pekan lalu dan menewaskan sedikitnya satu orang. Pasukan Houthi menyebut drone mereka melewati pertahanan udara Israel dan menyatakan bahwa Tel Aviv sebagai zona tidak aman dan target utama senjata mereka.

Israel pun tak menampik dengan serangan tersebut dan menyebut pertahanan mereka bobol karena kesalahan manusia.

Video di media sosial menunjukkan drone jenis layang terbang di atas garis pantai dekat Tel Aviv sebelum tiba di kota tersebut dan menyebabkan sebuah ledakan besar.

Kelompok Houthi mengatakan, drone baru tersebut tidak dapat dideteksi oleh pertahanan udara Israel dan menamakannya Jafa, diambil dari nama Palestina untuk Tel Aviv sebelum diduduki oleh Israel.

Jalur drone menunjukkan bahwa pesawat tanpa awak itu melewati lebih dari sekedar pertahanan Israel, menempuh jarak hampir 1000 mil atau sekitar 1600 km.

“Drone Yaman tidak hanya melewati pertahanan udara Israel, tetapi juga melewati Angkatan Laut AS, Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Rudal ini berhasil melewati pertahanan udara Saudi… melewati Yordania, melewati segalanya, dan berhasil menyerang ibu kota negara pendudukan Israel,” kata jurnalis dan editor The Cradle Esteban Carrillo kepada Sputnik.

“[Israel] menyebutnya akibat kesalahan manusia. Kami melihat sesuatu masuk melalui selatan dan (mereka) tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ya, mereka salah.”

Kelompok Houthi telah menegaskan bahwa tindakan terhadap Israel dilakukan sebagai solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza yang menderita akibat kampanye militer Israel yang digambarkan sebagai genosida oleh banyak pemimpin dunia dan organisasi hak asasi manusia.

Ironisnya, Yaman merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang berani dengan gagah melawan Israel. Sementara di sekitarnya,terdapat beberapa negara Arab kaya di wilayah tersebut, yang memiliki sumber daya untuk berbuat lebih banyak.

Carrillo mengatakan dia tidak terkejut bahwa negara-negara Teluk menolak berbuat lebih banyak. “Saat ini, ini sudah menjadi status quo selama beberapa dekade, bukan? Kapan Saudi pernah membantu Palestina? Kapan Irak? Kapan orang Yordania, kan? Seperti, sejak [Perang Enam Hari], [yang] sepertinya sudah lama sekali, mereka pada dasarnya telah menormalisasi [hubungan dengan Israel], begitu pula dengan Mesir.”

Carrillo mencatat bahwa meskipun banyak negara di kawasan ini belum secara resmi menormalisasi hubungan dengan Israel, hal ini seolah telah menjadi normalisasi de facto karena keinginan negara-negara Teluk untuk menjaga hubungan hangat dengan Barat.

“Mereka masih percaya pada supremasi dan keunggulan AS, dan Israel," kata Carrillo.

“Israel selalu menjadi nomor satu. Saat ini ada kandidat presiden AS yang bersaing untuk menunjukkan siapa yang paling Zionis di antara mereka semua.”

Meskipun negara-negara Teluk tertentu lebih bersedia mengambil tindakan yang membuat marah AS, seperti ketika OPEC+ memangkas produksi minyak yang bertentangan dengan keinginan Presiden AS Joe Biden, tapi tindakan tersebut biasanya memberikan keuntungan finansial bagi negara-negara Arab. Sementara membantu Palestina hanya memberikan manfaat moral sebagai bentuk sikap etis.

“Tidak ada yang bisa diperoleh dari [membantu Palestina] kecuali sikap moralnya, bukan? Sikap etis untuk menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap umat manusia yang dikucilkan hari demi hari selama sembilan bulan,” jelas Carrillo, seraya menambahkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang menarik bagi para pemimpin Teluk.

Adapun gerakan kelompok Yaman dan Hizbullah di Lebanon telah memberikan dampak yang signifikan terhadap Israel. Hizbullah telah memaksa evakuasi di wilayah utara. Sementara Houthi telah menghentikan pengiriman ke Israel dan negara-negara lain.

Kekuatan gabungan Amerika dan Inggris tidak mampu menghentikan mereka. Serangan terhadap Tel Aviv membuktikan bahwa Houthi memiliki kemampuan yang lebih besar dari perkiraan sebelumnya, dan mewakili fase baru dalam perang tersebut.

“[Surat kabar Israel] Harian Walla mengatakan insiden pesawat tak berawak membuktikan bahwa 'rasa hormat telah runtuh'. Haaretz… mengatakan bahwa insiden drone ini – begitulah mereka menyebutnya – mencerminkan wajah baru dalam perang. Surat kabar Maariv mengatakan ini adalah langkah awal dari Yaman,” kenang Carrillo.

Harian Walla juga menanyakan apakah ini adalah awal perang dengan Yaman, namun secara terbuka bertanya-tanya apakah Angkatan Pertahanan Israel mampu melakukan tugas tersebut. “Dalam hal ini, muncul pertanyaan apakah IDF memiliki sarana yang tepat untuk melakukan serangan signifikan [terhadap Yaman],” tulis surat kabar tersebut (diterjemahkan).

Keberanian Houthi

Israel membalas serangan Houthi dengan menggempur Pelabuhan Hudaidah di Yaman. Juru bicara militer Houthi Yehya Saree berjanji akan menanggapi serangan tersebut, dengan mengatakan, Houthi tidak akan ragu untuk menyerang 'target vital' Israel. Houthi juga memperingatkan bahwa Tel Aviv – kota besar yang menampung sejumlah misi diplomatik – masih belum aman.

“Kami telah bersiap untuk perang jangka panjang melawan musuh ini sampai agresi berhenti dan blokade terhadap rakyat Palestina dicabut,” kata Saree.

“Respons terhadap agresi Israel atas serangan terhadap negara kami pasti akan datang dan akan sangat besar,” kata pemberontak Houthi.

Mereka juga memperingatkan akan melanjutkan operasi terhadap kapal-kapal Israel, Amerika, dan Inggris sampai Zionis menghentikan aksi pengepungan di Gaza.

Pada Ahad Israel mengatakan mereka mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman. Proyektil tersebut tidak melintasi wilayah Israel. Sirene roket dan rudal dibunyikan menyusul kemungkinan jatuhnya pecahan peluru. "Insiden telah selesai,” kata IDF.

Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu bahwa Hudaidah bukanlah pelabuhan yang 'tidak punya salah'.

“Itu digunakan untuk tujuan militer, digunakan sebagai pintu masuk senjata mematikan yang dipasok ke Houthi oleh Iran,” kata Netanyahu, seraya menambahkan bahwa Hudaidah juga telah digunakan untuk menyerang pelayaran internasional di Laut Merah.

Netanyahu juga mengatakan operasi tersebut, yang mencapai sasaran 1.800 km (1.118 mil) dari perbatasan Israel, menunjukkan musuh Israel serius dalam menanggapi ancaman.

“Hal ini memperjelas kepada musuh-musuh kita bahwa tidak ada tempat yang tidak dapat dijangkau oleh negara Israel,” kata Netanyahu.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA CITY -- Kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza bagian tengah digempur Israel sebanyak 63 kali dalam sepekan terakhir. Aksi biadab militer Israel ini menyebabkan 91 orang meninggal dan 251 lainnya terluka parah.

"Lebih dari 75 persen korban serangan tersebut dirawat di rumah sakit akibat luka bakar yang disebabkan oleh senjata termal dan kimia Israel," demikian laporan kantor media setempat pada Ahad (21/7/2024).

Kamp pengungsi Nuseirat adalah salah satu yang paling padat di seantero Gaza dan saat ini menampung sekitar 250 ribu warga yang terpaksa mengungsi akibat agresi Israel.

Laporan media tersebut menyebut, Israel dan Amerika Serikat secara penuh bertanggung jawab atas pembantaian tak berujung terhadap pengungsi dan warga sipil tersebut.

Selain itu, komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan organisasi internasional lain didesak menguatkan tekanan supaya pasukan Israel mengakhiri genosida yang dilakukannya dan menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza.

Amerika Serikat juga didesak berhenti membantu Israel dalam melakukan agresinya di Gaza.

Menurut laporan media tersebut pula, setidaknya sudah dua juta warga Palestina di Jalur Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Agresi Israel telah menyebabkan hampir 39 ribu warga Palestina, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, meninggal dan lebih dari 89 ribu lainnya terluka.

Meski dihadapkan dengan kecaman internasional bertubi-tubi dan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang menginstruksikan gencatan senjata segera, Israel tak kunjung berhenti menggempur Jalur Gaza.

Padahal, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam putusannya memerintahkan Israel segera menghentikan operasi militer ke kota Rafah di Gaza selatan, di mana lebih dari sejuta warga sipil mengungsi dari perang.

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menyerukan diakhirinya perang di Gaza, di tengah peningkatan korban sipil akibat serangan Israel terhadap warga Palestina.

“Perang di Gaza ini akhirnya harus berakhir. Tidak ada tempat yang aman bagi warga sipil di Gaza,” kata Baerbock dalam sebuah pernyataan, Jumat.

Dia memaparkan kondisi terkini di Jalur Gaza yang telah dinyatakan sebagai zona evakuasi oleh tentara Israel, dengan anak-anak, orang sakit, orang tua, dan perempuan hamil juga harus meninggalkan wilayah tersebut.

"Dan bahkan beberapa tempat yang sangat padat yang dinyatakan oleh tentara Israel sebagai zona aman, berulang kali diserang,” ujarnya.

Sementara Baerbock menyebutkan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap terorisme. Namun ia juga menegaskan bahwa hukum humaniter internasional menetapkan batasan untuk perang.

“Tentara berkewajiban melindungi penduduk sipil. Karena orang tidak bisa begitu saja menghilang begitu saja, mereka sangat membutuhkan dukungan dan keamanan,” katanya.

Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober tahun lalu.

Lebih dari 38.800 warga Palestina telah terbunuh dan lebih dari 89.400 orang terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Selama sembilan bulan setelah serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ). ICJ memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Kota Rafah di Gaza selatan, yang sempat dijadikan tempat perlindungan bagi satu juta warga Palestina, sebelum kemudian diserang oleh pasukan Israel pada 6 Mei 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI enggan mengomentari kunjungan lima tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) ke Israel. Dalam lawatan tersebut, mereka berlima bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog.

“Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, sebaiknya teman-teman media kontak PBNU untuk berbagai informasi lebih lanjut. Kemlu tidak dalam posisi untuk memberikan komentar terkait kunjungan tersebut, yang memang tidak terkait dalam bentuk apa pun dengan posisi resmi Pemerintah RI,” kata Juru Bicara Kemlu RI Roy Soemirat dalam keterangan tertulis, Senin (15/7/2024).

PBNU telah merilis keterangan terkait kunjungan lima tokoh mudanya ke Israel. “Kelima orang tersebut tidak mendapat mandat PBNU, juga tidak pernah meminta izin ke PBNU,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Menurut Gus Ipul, kunjungan kelima tokoh muda NU itu ke Israel merupakan tindakan yang sangat tidak bijaksana, membingungkan, dan mendapat banyak kecaman nyata. “Kunjungan itu juga melukai perasaan kita semua,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, PBNU akan memanggil kelima orang terkait untuk dimintai keterangan dan penjelasan soal kunjungan mereka ke Israel. Gus Ipul menyebut, jika ditemukan unsur-unsur pelanggaran, ada kemungkinan kelimanya bisa diberhentikan sebagai pengurus lembaga atau banom.

Foto terkait kunjungan dan pertemuan lima tokoh muda NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog sudah beredar luas di media. Belum diketahui pasti kapan kunjungan mereka ke Israel dilakukan. Kelima tokoh muda NU yang berfoto bersama Herzog adalah Gus Syukron Makmun, Dr Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania.

Indonesia diketahui tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Foto pertemuan lima tokoh muda NU dengan Isaac Herzog turut menuai kritik tajam karena saat ini Israel masih terus melakukan pembantaian terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.