KOLAKA UTARA, iNews.id - Propam Polres Kolaka Utara (Kolut) menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Aipda E. Oknum polisi tersebut diburu terkait kasus dugaan perzinahan usai digerebek tidur dengan istri orang dalam mobil di halaman Polres Kolut, Kamis (31/10/2024).

Kapolres Kolut AKBP Arif Irawan menegaskan telah memerintahkan jajaran provos dan personel lainnya mencari Aipda E sampai tertangkap. Dia memastikan siapa pun anggota yang bermasalah dan melanggar aturan akan ditindak tegas.

"Intinya saya tindak tegas kepada anggota yang melakukan kesalahan dan pelanggaran sesuai aturan berlaku, terutama terhadap pelanggaran yang dapat menjatuhkan wibawa Polri di masyarakat," ujar Arif, Sabtu (9/11/2024).

Menurutnya, Polres Kolut akan terus berkordinasi dengan Polda Sultra dalam proses penanganan dan pencarian Aipda E. Gelar perkara telah dilakukan secara internal sehingga semua bagian bisa memahami tugas masing-masing. 

Meski masih bertatus dugaan, pihaknya memburu Aipda E untuk dimintai keterangan. Selain itu, status pernikahan perempuan KM dan suaminya A sah secara agama namun belum mengantongi buku nikah atau tercatat di pemerintah. 

Sebelumnya, Aipda E pertama kali dilihat anggota piket berada di seberang jalan depan Polres Kolut, Rabu (30/10/2024) pukul 20.30 Wita. Tidak lama kemudian, dia mengemudikan mobi Ayla berpelat nomor DT 1346 BJ ke arah utara.

Aipda E kembali muncul di Mapolres Kolut pukul 23.00 Wita dan langsung memarkir kendaraan di samping ruang SPKT. Sementara suami KM yakni A dan anaknya NAA muncul di halaman polres pada pukul Kamis (31/11/2024) pukul 01.30 Wita.

NAA yang melihat mobil Ayla langsung mendekatinya dan menyaksikan KM dan Aipda E dalam keadaan tertidur berdampingan. Keduanya lalu divideokannya melalui hanphone. NAA selanjutnya  melaporkan hal itu kepada ayahnya dan menghubungi anggota keluarga lain untuk mendatangi Polres Kolut dipimpin pria inisial AY.

Keduanya nyaris dihakimi massa namun berhasil dihalangi anggota piket dan pawas. Namun emosi massa yang telah memuncak langsung menyerbu kendaraan dan berupaya membuka paksa pintu mobil. 

Sementara Aipda E yang sontak terbangun langsung menghidupkan mobil dan tancap gas melarikan diri melewati jalur belakang Polres Kolut. Hingga kini, Aipda E masih buron dan KM telah diamankan saat bersembunyi di rumah warga di Desa Puncak Monapa.

Diketahu dalam surat DPO yang diterbitkan 8 November 2024, kasus Aipda E dicantumkan terkait dugaan tindak perzinahan dengan perempuan telah bersuami berinisial KM serta tidak masuk dinas (disersi). Bagi siapa pun yang menangkapnya agar segera diserahkan ke Propam Polres Kolut.

Aipda E diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 7 huruf f, pasal 8 huruf c angka (3), angka (4), pasal 13 huruf f peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri serta pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1 huruf (b) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Editor: Donald Karouw

ROTE NDAO, iNews.id - Anggota Polri berinisial Bripka SF, Bhabinkamtibmas Desa Meoain dan Desa Oebafok, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pecat. Upcara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini dilakukan secara in absentia dengan dipimpin langsung Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono.

Kasi Humas Polres Rote Ndao Aiptu Anam Nurcahyo mengatakan, Bripka SF dipecat lantaran melanggar kode etik Polri yakni menghamili istri orang.

"Dia melanggar kode etik Polri dengan menjalin hubungan dengan perempuan bersuami sampai punya anak," ujar Anam dikutip dari iNews TTU, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Propam hingga dalam prosesnya berujung pada pemecatan.

Bripka SF diketahui telah bertugas sebagai anggota Polri selama 17 tahun 5 bulan. Dia memulai kariern pada tahun 2007 dengan riwayat tugas sebagai anggota Sabhara Polsek Lobalain, Polres Rote Ndao.

Kemudiaan menjadi anggota Satuan Samapta Polres Rote Ndao dan terakhir sebagai personel Bhabinkamtibmas Desa Meoain dan Desa Oebafok, Polsek Rote Barat Daya.

Bripka SF dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sesuai Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 junto Pasal 8 huruf c dan/atau Pasal 13 huruf f Perpol No 7 Tahun 2022. Upacara ini didasarkan pada Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor KEP/220/V/2024 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri.

Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono menegaskan, upacara PTDH merupakan proses terakhir secara kedinasan Polri terhadap anggota yang melanggar peraturan kode etik profesi Polri.

"Upacara PTDH bentuk komitmen Polri dalam memberikan sanksi kepada personel yang melanggar kode etik profesi kepolisian. Hendaknya hal ini dijadikan introspeksi oleh seluruh anggota," kata Mardiono.

Mardiono menekankan pentingnya semua anggota Polri untuk mengendalikan diri dan memahami tugas mereka sebagai aparat penegak hukum. Dia mengharapkan semua personel, termasuk para Kapolsek dan kepala satuan fungsi lainnya, untuk saling mengingatkan dan mengawasi agar pelanggaran fatal seperti ini tidak terulang lagi.

"Kalau tidak bisa melakukan hal yang berprestasi, jangan buat pelanggaran," ucapnya.

Editor: Donald Karouw