SINJAI, iNews.id - Bripka Jahuri dan Brigpol Jusnadi anggota Polres Sinjai dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Keduanya melakukan pelanggaran indisipliner desersi yakni bertahun-tahun bolos kerja alias tidak masuk kantor.

Proses pemecatan polisi tersebut digelar dalam Upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dipimpin langsung Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar Hasry di Lapangan Mapolres, Kamis (1/8/2024). Bripka Jahuri merupakan Bintara Polres Sinjai dan Brigpol Jusnadi anggota Bintara Polsek Sinjai Barat.

Kapolres mengatakan, upacara PTDH digelar berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/427/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang PTDH dari dinas Polri atas nama Bripka Jahuri. Kemudian Surat Keputusan Kapolda Sulsel Nomor: Kep/428/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang PTDH atas nama Brigpol Jusnadi.

Dalam upacara tersebut, kedua polisi ini tidak hadir sehingga dilakukan dengan cara pencoretan foto oleh Kapolres. Sejumlah jajaran Polres Sinjai turut hadir yakni, PJU, para Kasat, Kapolsek, perwira staf dan segenap personel Polres Sinjai lain sebagai peserta upacara.

Humas Polres Sinjai Bripka Jahuri mengatakan, kedua anggota polisi itu meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai sekarang.

“Sedangkan Brigpol Jusnadi juga meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 30 hari kerja sejak tanggal 11 Agustus 2008 sampai sekarang,” katanya dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (1/8/2024).

Kapolres Sinjai AKBP Harry Azhar Hasry berpesan agar tidak ada lagi pelanggaran melibatkan anggota lainnya.

“Jangan ada lagi anggota yang berbuat pelanggaran. Jadikan ini introspeksi diri dan cerminan agar bisa menjadi pribadi lebih baik dalam menjalankan tugas secara profesional,” ujarnya.

Editor: Donald Karouw

ROTE NDAO, iNews.id - Anggota Polri berinisial Bripka SF, Bhabinkamtibmas Desa Meoain dan Desa Oebafok, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) pecat. Upcara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) ini dilakukan secara in absentia dengan dipimpin langsung Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono.

Kasi Humas Polres Rote Ndao Aiptu Anam Nurcahyo mengatakan, Bripka SF dipecat lantaran melanggar kode etik Polri yakni menghamili istri orang.

"Dia melanggar kode etik Polri dengan menjalin hubungan dengan perempuan bersuami sampai punya anak," ujar Anam dikutip dari iNews TTU, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, kasus ini sebelumnya dilaporkan ke Propam hingga dalam prosesnya berujung pada pemecatan.

Bripka SF diketahui telah bertugas sebagai anggota Polri selama 17 tahun 5 bulan. Dia memulai kariern pada tahun 2007 dengan riwayat tugas sebagai anggota Sabhara Polsek Lobalain, Polres Rote Ndao.

Kemudiaan menjadi anggota Satuan Samapta Polres Rote Ndao dan terakhir sebagai personel Bhabinkamtibmas Desa Meoain dan Desa Oebafok, Polsek Rote Barat Daya.

Bripka SF dipecat karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sesuai Pasal 13 Ayat (1) PP RI Nomor 1 Tahun 2003 junto Pasal 8 huruf c dan/atau Pasal 13 huruf f Perpol No 7 Tahun 2022. Upacara ini didasarkan pada Surat Keputusan Kapolda NTT Nomor KEP/220/V/2024 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri.

Kapolres Rote Ndao AKBP Mardiono menegaskan, upacara PTDH merupakan proses terakhir secara kedinasan Polri terhadap anggota yang melanggar peraturan kode etik profesi Polri.

"Upacara PTDH bentuk komitmen Polri dalam memberikan sanksi kepada personel yang melanggar kode etik profesi kepolisian. Hendaknya hal ini dijadikan introspeksi oleh seluruh anggota," kata Mardiono.

Mardiono menekankan pentingnya semua anggota Polri untuk mengendalikan diri dan memahami tugas mereka sebagai aparat penegak hukum. Dia mengharapkan semua personel, termasuk para Kapolsek dan kepala satuan fungsi lainnya, untuk saling mengingatkan dan mengawasi agar pelanggaran fatal seperti ini tidak terulang lagi.

"Kalau tidak bisa melakukan hal yang berprestasi, jangan buat pelanggaran," ucapnya.

Editor: Donald Karouw