Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 26 Juli 2024.

Salah satu aspek krusial dari peraturan ini adalah ketentuan mengenai registrasi dan perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Menurut peraturan ini, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) untuk dapat menjalankan praktik keprofesiannya. Pasal 682 ayat (2) dari PP tersebut menetapkan bahwa satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik.

Meskipun demikian, ada pengecualian bagi dokter dan dokter gigi yang diperbolehkan untuk menjalankan praktik di maksimal tiga tempat dengan syarat tertentu.

“Dokter dan dokter gigi dapat menjalankan praktik di tiga tempat, namun setiap tempat harus memiliki SIP yang terpisah. Artinya, jika praktik di tiga tempat, maka dokter harus memiliki tiga SIP yang berbeda,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. M. Syahril.

Lebih lanjut, dr. Syahril mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai jumlah maksimal tempat praktik ini masih mengikuti peraturan yang ada sebelumnya.

“Kita masih mengikuti ketentuan yang ada di peraturan lama,” tambahnya.

Penting untuk diperhatikan bahwa meskipun dokter diperbolehkan praktik di beberapa tempat, mereka harus memastikan bahwa kapasitas dan kualitas pelayanan tidak menurun.

Dokter harus mampu mengelola waktu dengan baik dan memastikan setiap pasien mendapatkan perhatian yang layak di setiap tempat praktik.

Selain itu, jarak antara tempat praktik juga harus diperhatikan untuk menghindari gangguan dalam waktu tempuh dan jadwal praktik.

Disarankan agar tempat-tempat praktik berada dalam radius yang memungkinkan dokter berpindah dengan efisien tanpa mengganggu jadwal kerja mereka.

“Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan bahwa tenaga medis dapat memberikan pelayanan yang optimal di setiap tempat praktik,” lanjut dr. Syahril.

Kepatuhan terhadap ketentuan ini akan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga standar kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.

Hal ini juga menjadi langkah penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh di seluruh wilayah tanah air.

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana pemerintah untuk mendatangkan dokter asing menimbulkan kontroversi dan memicu pro-kontra. Polemik ini semakin mencuat setelah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Profesor Budi Santoso, diberhentikan mendadak karena menolak program tersebut.

Pemerintah Indonesia berencana membuka pintu bagi dokter asing untuk praktik di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur persyaratan bagi tenaga medis asing.

Namun, rencana ini ditolak oleh beberapa pihak, termasuk Dekan FK Unair, Profesor Budi Santoso, yang pada 27 Juni 2024 menyatakan bahwa dokter lokal masih mampu memenuhi kebutuhan pasien domestik.

Profesor Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair sejak Rabu, 3 Juli 2024, setelah menyatakan penolakannya terhadap kebijakan dokter asing di beberapa media. Informasi pemberhentiannya awalnya tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp, yang kemudian dikonfirmasi oleh Budi saat dihubungi Tempo.

Menurutnya, ia diberhentikan setelah dipanggil oleh pimpinan Unair menyusul pernyataannya di media. "Risiko menyuarakan hati nurani," ujar Budi.

Penjelasan Menkes Budi Gunadi

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa tujuan utama pemerintah mendatangkan dokter asing adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Ia menyebut bahwa kapasitas dokter dalam negeri hanya mampu melakukan 6 ribu operasi per tahun, sementara kelainan jantung bawaan memerlukan penanganan cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal," ujarnya.

Budi juga mengakui bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya diterima oleh beberapa pihak, termasuk FK Unair, dan menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk merendahkan kemampuan dokter lokal.

Tanggapan Komisi IX DPR RI dan IDI

Sejak Kementerian Kesehatan membuka peluang masuknya dokter asing, beberapa pihak mengingatkan pemerintah agar tetap fokus pada tujuan program tersebut.

Pada Mei 2024, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dan meminta agar dokter asing yang praktik di Indonesia dievaluasi secara administratif dan kemampuan praktik.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi juga menyatakan bahwa kepentingan warga negara harus diutamakan dalam menghadirkan dokter spesialis asing di fasilitas kesehatan dalam negeri. Menurut Adib, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk mewujudkan rencana pemerintah.

"Dokter Indonesia tidak takut berkompetisi dengan dokter asing, tetapi kepentingan warga negara dan aturan yang dibuat harus diutamakan," kata Adib dalam diskusi daring pada 28 Mei 2024, seperti dikutip dari Antaranews.