JAKARTA, investor.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti tingginya jumlah pasien meninggal dunia setiap tahun akibat tak tertangani dokter. Untuk menekan angka kematian tersebut, pemerintah membuka peluang untuk mendatangkan dokter asing melayani masyarakat Indonesia.

Menurut Budi, jumlah dokter di Indonesia masih timpang dibandingkan jumlah pasien yang perlu ditangani. Karena itu, rencana mendatangkan dokter asing buka praktek ke Indonesia perlu segera terealisasi.

"Kita tidak bisa menunggu. Nunggu setahun, 300 ribu jiwa mati. Dosa itu, kan banyak banget itu. Takut juga saya nanti ditanya, kalau sudah  pindah ke alam yang berikutnya," ungkap Budi, saat ditemui usai acara Investor Daily Roundtable bertajuk "Kemenkes Dobrak Industri Kesehatan di Indonesia", di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut Budi, rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia adalah demi kepentingan masyarakat Indonesia. Dia bercerita, banyak menemui kasus pasien tak tertolong berujung meninggal dunia.

Budi mengungkapkan, berdasarkan data, sebanyak 300 ribu meninggal karena penyakit stroke, 250 ribu jantung.

“Padahal, kita tahu, kalau orang kena serangan jantung stroke, dibawah 4,5 jam tertangani, itu 90% persen sembuh. Jadi kan itu nunjukin bahwa mereka gak tertangani. Lalu saya tanya, kenapa? Karena gak ada dokter. Jadi ini masalah menyelamatkan nyawa," urainya.

Budi menyampaikan, izin praktek bagi dokter asing ini sifatnya akan sementara. Dia menegaskan, keberadaan dokter asing hanya untuk mengisi kekosongan jumlah dokter di Indonesia, bukan untuk merebut pasar dan daya saing dokter lokal di negeri sendiri.

"Ini kan mereka gak akan selamanya tinggal di sini. Nanti  kalau dokter Indonesia jumlahnya udah naik, dokter Indonesia pasti akan jauh lebih kompetitif. Kan kompetitifnya bagus. Cuma sekarang jumlahnya aja yang gak cukup," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diketahui telah memiliki regulasi yang memperbolehkan untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rizal Edwin. Dia menjelaskan saat ini pemerintah memperbolehkan mendatangkan dokter asing untuk KEK pada sektor kesehatan.

"Nah bicara dalam KEK Kesehatan itu ada juga fasilitas untuk [mendatangkan] dokter asing yang masuk ke Indonesia," kata Edwin dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Hanya saja, Edwin menegaskan perizinan untuk mendatangkan dokter asing itu bakal dilakukan secara ketat. Dia menekankan, dokter asing diperkenakan untuk masuk ke Indonesia, bila spesialisasi dokter yang dimaksud itu belum tersedia.

"Bila di Indonesia belum punya ahlinya seperti itu, itu boleh [dokter asing] bisa masuk, tapi kalau yang kita sudah punya ya memang tidak akan diberikan kesempatan itu," pungkas Edwin.

Kebijakan itu diberikan untuk melengkapi pengembangan ekosistem KEK sektor jasa kesehatan yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satunya, KEK Sektor Jasa Kesehatan diusulkan oleh konglomerat Dato' Sri Tahir lewat entitas usaha milik Mayapada Group yakni PT Karunia Praja Pesona yang bakal menggandeng Apollo Hospital dalam menghadirkan rumah sakit internasional di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, KEK Batam memiliki luas mencapai 47,17 hektare. Secara lebih rinci, lokasinya akan berada di wilayah Sekupang 23,10 hektare untuk wisata kesehatan terpadu, dan wilayah Nongsa seluas 24,08 hektare untuk kawasan pariwisata.

KEK ini mendapat proyeksi untuk merealisasikan investasi sebesar Rp6,91 triliun sampai dengan 2032, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 105.406 orang selama 80 tahun.

SURABAYA, iNews.id- Rektor Universitas Airlangga (Unair), Profesor Mohammad Nasih mencabut dan menganulir keputusan pencopotan Profesor Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK), Selasa (9/7/2024). Profesor Budi Santoso akan resmi menjabat kembali sebagai Dekan FK Unair mulai Rabu (10/7/2024).

Berakhirnya polemik pencopotan Dekan FK Unair ditandai dengan sujud syukur dan doa bersama para guru besar serta civitas FK Unair. Setelah melaksanakan ibadah sholat di Masjid Ulul Azmi, kampus C Unair Surabaya, Rektor Profesor Mohammad Nasih bertemu langsung dengan Profesor Budi Santoso atau dikenal Prof Bus. Keduanya saling berpelukan dan berjabat tangan.

"Ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai Dekan. Sudah selesai, selanjutnya tentu saya mohon maaf kepada kawan-kawan media kalau cerita serial ini berakhir sampai di sini," ujar Mohammad Nasih di Surabaya, Selasa (9/7/2024).

Meski telah berakhir, Profesor Mohammad Nasih enggan memberikan penjelasan kepada media terkait penyebab maupun dasar pencopotan Prof Bus dari jabatan Dekan FK Unair. Dia memastikan mengembalikan jabatan Prof Bus sebagai Dekan FK Unair dan mulai Rabu besok resmi menjabat kembali.

Sementara itu, Prof Bus meminta maaf atas terjadinya polemik dan meminta agar permasalahan tersebut tidak diungkit lagi. Dia mengatakan, masalah tersebut sudah berakhir.

Seperti diberitakan pada 3 Juli 2024, Unair Surabaya memberhentikan dan mencopot Profesor Budi Santoso dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran. Kuat dugaan pemberhentian Profesor Budi Santoso dari jabatan Dekan FK Unair akibat pernyataannya yang menolak wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Editor: Kurnia Illahi

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana Kementerian Kesehatan mengundang dokter asing tengah jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, banyak lulusan dokter di Indonesia yang tak terserap, bahkan banyak fasilitas kesehatan yang tidak memiliki dokter.

Sebelumnya, rencana Kementerian Kesehatan untuk mengundang dokter asing didasari untuk menolong 12.000 nyawa bayi setiap tahun yang berisiko meninggal karena memilii kelainan jantung.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa di dokter yang ada di Indonesia hanya mampu melakukan operasi jantung pada 6.000-an pasien per tahun, padahal ada 12.000 pasien yang berpotensi mengalami kelainan jantung.

Rencana tersebut menuai pro kontra di kalangan dokter. Salah satunya Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Budi Santoso, yang dengan tegas menolak kebijakan tersebut karena masih banyaknya dokter yang belum terserap di Indonesia.

Prof. DR Dr Sukman Tulus Putra, Ketua Divisi Standar Pendidikan Konsil Kedokteran Indonesia 2014 -2019 mengungkapkan bahwa setiap tahunnya, ada 12.000 - 13.000 dokter baru yang lulus dan antara 3.000 - 4.000 dokter spesialis yang lulus. Namun, yang banyak terjadi adalah masih banyak fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, yang tidak memiiki dokter.

"Puskesmas sendiri ada 600 yang tidak punya dokter. Sebetulnya mengisi dokter ini kan tugasnya pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, terkait dengan masalah kekurangan dokter, semua negara mengalaminya, termasuk di negara maju seperti Amerika dan Australia. Oleh karena itu, negara-negara tersebut membuka kesempata bagi dokter asing namun tetap dengan seleksi yang sangat ketat.

"Jadi setiap negara memang punya regulasi itu. Saya kira yang jadi masalah lebih besar adalah kekurangan fasilitas yang tidak ada di daerah. Ada dokter spesialis atau dokter bedah dikirim ke daerah, tapi di sana tidak bisa kerja, tidak bisa operasi karena tidak ada alat," ungkapnya dalam Media Briefing, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, kurangnya fasilitas juga menjadi masalah penting yang harus ditangani, bukan hanya sekadar kurangnya sumber daya manusia (SDM).

Belum lagi, menurutnya, mendatangkan dokter asing bisa jadi masalah baru bagi pemerintah dari segi pembiayaan.

"Nanti siapa yang menggaji tenaga dokter asing ini? Rumah sakit atau pemerintah? Karena gaji dokter jantung AS itu Rp400 - Rp600 juta per orang per bulan. Dengan gaji segitu bisa membayar 4-6 orang dokter Indonesia," lanjutnya.

Kemudian, dengan biaya gaji dokter yang mahal, akan berimbas pada biaya pengobatan yang lebih besar. Hal ini akan kembali menghambat akses masyarakat pada pengobatan yang sangat dibutuhkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mendatangkan dokter asing untuk memenuhi kekurangan tenaga medis di berbagai wilayah di Indonesia diragukan dapat efektif dan berjalan sesuai tujuannya

Sebab, tak ada jaminan tenaga medis yang didatangkan dari luar negeri akan langsung ditempatkan di daerah terpencil yang kekurangan dokter spesialis.

“Kalau memang pemerintah ingin mengatasi kekurangan dokter, pertanyaannya, dokter ini akan bekerja di mana? Mereka akan ditempatkan di mana?” ujar Ketua Klaster Kedokteran dan Kesehatan Ikatan Ilmuwan Indonesia International Iqbal Mochtar dalam diskusi daring Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Selasa (9/7/2024).

“Kalau kita mengatakan bahwa ini untuk mengatasi kekurangan dokter di berbagai daerah di Indonesia, maka mestinya mereka itu ditempatkan di daerah-daerah,” ujar dia melanjutkan.

Iqbal mengatakan, selama ini persoalan kekurangan tenaga medis di Indonesia disebabkan oleh distribusi dokter yang kurang merata. Alhasil, terdapat daerah-daerah yang belum memiliki dokter spesialis tertentu, khususnya di luar Jawa

"Daerah-daerah terpencil karena itulah yang merupakan persoalan yang ada di Indonesia saat ini. Distribusi yang tidak merata,” kata dia.

Iqbal khawatir pemerintah tidak dapat memastikan para dokter asing yang didatangkan, bersedia ditempatkan di daerah terpencil di Indonesia, apalagi mereka akan diwajibkan menguasai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh pasien.

Persoalan lain yang akan muncul adalah terkait tingginya gaji dan tunjangan para dokter asing. Menurut dia, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang besar guna membayar tenaga medis tersebut.

“Kecil kemungkinan kita bisa mengajak mereka untuk berpraktik di tempat-tempat di daerah terpencil. Dan kecil kemungkinan kita bisa memberikan gaji kepada mereka sesuai dengan diharapkan,” ujar Iqbal.

Untuk diketahui, pemerintah membuka pintu bagi dokter asing berpraktik di Indonesia melalui Undang-Undang Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dokter asing didatangkan bukan karena keahlian dokter di Indonesia tidak mumpuni, tapi karena kurangnya jumlah tenaga medis.

"Isunya bukan itu. Isunya bukan juga merendahkan kemampuan dokter-dokter kita, enggak. Dokter-dokter kita mampu, masalahnya enggak cukup," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, perekrutan dokter asing dan tenaga kesehatan asing dibutuhkan di masa transisi.

Diketahui, Indonesia saat ini masih kekurangan dokter spesialis. Rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,12 per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan median Asia Tenggara, 0,20 per 1.000 penduduk.

Sementara itu, rasio dokter umum 0,62 dokter per 1.000 penduduk di Indonesia, lebih rendah dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sebesar 1,0 per 1.000 penduduk.

Namun, kata Syahril, kehadiran dokter asing bukan serta-merta dipermudah. Ada beragam persyaratan yang harus ditempuh dokter-dokter tersebut, misalnya kedatangan harus sesuai prosedur dan kebutuhan serta harus ada alih teknologi.

"Jadi jangan sampai digoreng lagi semua dokter asing, emang mau dokter asing masuk ke Indonesia? kan jauh, lebih mahal bayarannya. Jadi ke sini sesuai dengan permohonan, ada masa waktunya dua tahun, juga harus ada alih teknologi," ucap Syahril dalam diskusi daring.

Syahril juga menegaskan, syarat-syarat itu ditegakkan agar dokter-dokter asal Indonesia tetap mendapat alih kompetensi.

"Jadi bukan serta-merta orang India, Pakistan menyerbu semua ke sini, tidak. Tentu saja ada barrier yang harus kita lakukan agar kompetensi kita di Indonesia ini dapat," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Belum lama ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menyebut ingin mendatangkan dokter asing untuk menutup kekurangan dokter dan dokter spesialis di Indonesia. Hal itu menuai polemik dan penolakan dari sisi dokter.

Tak lama setelah kabar tersebut mencuat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso menyatakan penolakan terkait dengan keputusan tersebut. Atas aksi protesnya, Prof. Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan FK Unair.

Terkait dengan polemik tersebut, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi turut angkat bicara. Menurut PB IDI, penolakan tersebut bukan untuk menolak hadirnya dokter asing, tapi karena ada masalah yang lebih besar yang harusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah.

"Dilemanya itu bukan dalam konteks bahwa dokter di Indonesia tidak menerima dokter asing yang akan masuk, karena itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Tapi yang harus didorong adalah bagaimana negara harus lebih mengapresiasi tenaga medis warga negara Indonesia. Jadi bukan maslaah setuju atau tidak setuju," tegasnya dalam Media Briefing, Selasa (9/7/2024).

Saat ini, Dr. Adib mengatakan yang perlu dilakukan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan adalah untuk membuat kajian yang lebih kuat terkait dengan tata kelola tenaga medis di Indonesia.

"Berkaitan dengan kebutuhan dokter asing tadi, jika kita sudah punya regulasi domestik yang jelas dalam suatu upaya perlindungan untuk rakyat Indonesia, buat kami dokter Indonesia tidak masalah karena kita siap berkompetisi dengan dokter dari luar negeri," ujarnya.

PB IDI mengungkap, selama in berbagai upaya internasionalisasi dan kolaborasi di level internasional sudah terus dibangun, sehingga tidak ada masalah dengan kemungkinan kolaborasi dengan dokter dari luar negeri.

Dia juga menekankan bahwa hadirnya dokter asing tidak dianggap sebagai kompetitor, tapi bagaimana pemerintah bisa mengakselerasi tata kelola tenaga kesehatan dalam negeri sendiri.

Dr. Adib juga kembali menegaskan bahwa yang harus didorong adalah bagaimana agar negara bisa memberikan apresiasi lebih terhadap tenaga medis di Indonesia.

"Karena faktanya masih banyak permasalahan tata kelola yang belum diselesaikan yang sebenarnya adalah tanggung jawab negara. Praktik di daerah masih sulit, teman-teman di daerah yang harusnya ada insentif dan apresiasi lainnya dari kelangkaan tenaga profesi itu saja belum terealisasi. Jadi hal-hal ini yang harus diselesaikan dulu sebelum kita membuat solusi yang memberikan kesan sepertinya kita dihadapkan dengan sebuah kompetitor," paparnya.

Jakarta: Kementerian Kesehatan berencana mendatangkan dokter asing ke Indonesia sejak 2023. Wacana impor dokter asing tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Namun kebijakan tersebut masih mengundang pro dan kontra di kalangan dokter tanah air. Terbarudekan Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Dr Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya usai menyuarakan penolakan dokter asing.

Lantas apa alasan pemerintah gigih mendatangkan dokter asing ke Indonesia?

Sumber: Redaksi Metro TV

(WWD)

Surabaya: Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof Mohammad Nasih, resmi mengangkat kembali Prof Budi Santoso (BUS) menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Unair (FK Unair). Prof Bus sapaan akrabnya, sebelumnya diberhentikan lantaran menolak naturalisasi dokter asing, merupakan program Kementerian Kesehatan.

Pencabutan pemberhenti Prof Bus dari Dekan FK ini diumumkan langsung oleh Nasih, usai salat Ashar berjamaah dengan Prof Bus di Masjid Ulul Azmi Kampus C Unair. Nasih tampak bergandengan tangan dengan Prof Bus untuk mengumumkan pihaknya telah menerima surat tertulis dari Prof Bus.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau kembali sebagai dekan, ya kita angkat kembali," kata Nasih, kepada awak media, Selasa, 9 Juli 2024.
Nasih enggan menanggapi perihal dasar pemberhentian jabatan Dekan FK yang menuai polemik sebelumnya. Dia berkikah bahwa kejadian sebelumnya merupakan masa lalu yang tidak perlu diperbincangkan kembali.

"Itu masa lalu, yang penting sekarang kita fokus ke depan untuk unair yang kita cintai. Ini kan biasa saja. Jadi sampean ketemu, pacaran terus ada masalah apa tiba-tiba putus kan itu biasa kan," katanya.

Nasih menegaskan Prof Bus akan kembali aktif bekerja di FK Unair sebagai Dekan terhitung mulai besok Rabu, 10 Juli 2024. "Tidak usah baperan, tapi Insyaallah semua sudah oke, kami sudah baca surat prof bus dan sudah kami angkat kembali jadi dekan FK," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prof Bus merasa lega dan terimakasih karena telah menyelesaikan permasalahan dengan pihak Unair. Ia juga meminta maaf atas kegaduhan sebelumnya.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi, tapi mungkin terlalu kelewatan sehingga saya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya. Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," tandasnya.

(ALB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pemerintah seharusnya memperbaiki dan dan menggalakkan program pendidikan kedokteran ketimbang melempar wacana mendatangkan dokter asing buat praktik di dalam negeri.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes, sebaiknya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menggenjot perbaikan program, akses, dan mutu pendidikan fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia buat memenuhi kebutuhan dokter di seluruh Tanah Air.

“Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah,” tulis Fahmy dalam keterangan tertulis, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Fahmy juga mengkritisi permintaan impor dokter asing oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, kebijakan membuka keran praktik bagi dokter asing di Tanah Air tentu menuai kontroversi sekaligus mengancam keberadaan dokter-dokter lulusan kampus dalam negeri.

Selain itu, kata Fahmy, usulan itu juga memperlihatkan pemerintah tidak yakin dengan dokter-dokter lulusan kampus di Tanah Air.

“Kebijakan tersebut malah menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri,” ujar Fahmy.

Fahmy juga menyoroti pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (Unair), Prof. Budi Santoso, selepas dia mengkritik kebijakan Kemenkes soal impor dokter.

Menurut Fahmy, jika pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritik terhadap wacana impor dokter maka hal itu dianggap wujud represi pemerintah terhadap kebebasan menyuarakan pendapat di lingkup akademisi.

“Jika benar pemberhentian Prof. Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita," ucap Fahmy.

"Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka,” sambung Fahmy.

Diberitakan sebelumnya, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof. Budi Santoso resmi diberhentikan dari jabatannya pada Rabu, 3 Juli 2024.

Budi dicopot dari jabatannya usai dirinya menyatakan penolakan terkait rencana Menteri Kesehatan (Menkes) untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Rektorat Unair telah memberikan informasi terkait pencopotan Budi sejak Rabu pukul 10.00 WIB, tetapi ia mengaku baru menerima SK pencopotan tersebut sekitar pukul 15.00 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengaku tidak menolak kebijakan pemerintah untuk mendatangkan dokter asing di Indonesia.

Namun, pemerintah diharapkan tetap memprioritaskan dan mengapresiasi tenaga medis tanah air.

“Permasalahan dokter asing ini memang menjadi sebuah konsen, yang artinya kami tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju, atau menolak atau tidak,” ujar Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi dalam diskusi daring, Selasa (9/7/2024).

Menurut Adib, IDI harus merespons kebijakan ini dengan perspektif yang lebih luas, sekaligus melihat perkembangan global. Sebab, semua negara saat ini tetap harus mengedepankan kebijakan yang berkait dengan keselamatan pasien.

Salah satunya upaya adalah dengan memperbanyak dokter-dokter yang mumpuni di bidang-bidang tertentu, tak terkecuali dengan mendatangkan tenaga medis dari luar negeri.

“Kami ada konsen terlibat, dengan melihat perkembangan dunia global terkait dengan hal ini. Karena upaya yang harus kita kedepankan tetap itu adalah patient safety, keselamatan pasien,” kata Adib.

Atas dasar itu, Adib berpandangan bahwa kebijakan memberikan ruang bagi dokter asing untuk datang dan berpraktik di Indonesia, adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari.

"Jadi, dilemanya itu bukan dalam konteks bahwa dokter-dokter di Indonesia tidak menerima adanya dokter asing yang akan masuk. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, itu sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari," ungkap Adib.

"Tapi yang juga harus kita dorong adalah bagaimana negara lebih mengapresiasi tenaga medis warga negara Indonesia (WNI). Ini yang harus dikedepankan," pungkasnya.

Perekrutan dokter asing

Sebagai informasi, pemerintah melalui Undang-Undang Kesehatan memungkinkan perekrutan dokter asing berpraktik di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa alasan mendatangkan dokter asing ke dalam negeri,m bukan karena keahlian dokter di Indonesia tidak mumpuni, melainkan hanya karena kurangnya jumlah tenaga medis.

Dia percaya bahwa dokter-dokter di dalam negeri tidak kalah saing dengan kehebatan dokter luar negeri.

"Isunya bukan itu. Isunya bukan juga merendahkan kemampuan dokter-dokter kita, enggak. Dokter-dokter kita mampu, masalahnya enggak cukup," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, perekrutan dokter asing dan tenaga kesehatan asing dibutuhkan di masa transisi.

Diketahui, Indonesia saat ini masih kekurangan dokter spesialis. Rasio dokter spesialis di Indonesia hanya 0,12 per 1.000 penduduk, lebih rendah dibandingkan dengan median Asia Tenggara, 0,20 per 1.000 penduduk.

Sementara itu, rasio dokter umum 0,62 dokter per 1.000 penduduk di Indonesia, lebih rendah dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) sebesar 1,0 per 1.000 penduduk.

Namun, kata Syahril, kehadiran dokter asing bukan serta-merta dipermudah. Tentu saja, ada beragam persyaratan yang harus ditempuh dokter-dokter tersebut. Beberapa persyaratannya meliputi kedatangan harus sesuai prosedur dan kebutuhan, dan harus ada alih teknologi.

"Jadi jangan sampai digoreng lagi semua dokter asing, emang mau dokter asing masuk ke Indonesia? kan jauh, lebih mahal bayarannya. Jadi ke sini sesuai dengan permohonan, ada masa waktunya dua tahun, juga harus ada alih teknologi," ucap Syahril dalam diskusi daring.

Lebih lanjut, Syahril menegaskan, syarat-syarat itu perlu ditegakkan agar dokter-dokter asal Indonesia tetap mendapat alih kompetensi. Sekaligus tetap mempertahankan dokter-dokter yang mumpuni.

"Jadi bukan serta-merta orang India, Pakistan menyerbu semua ke sini, tidak. Tentu saja ada barrier yang harus kita lakukan agar kompetensi kita di Indonesia ini dapat," jelas Syahril.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku tidak punya masalah dengan mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso yang baru-baru ini dipecat.

Budi Gunadi mengaku tidak masalah meski ia merasa Budi Santoso kerap melempar komentar yang jelek kepada dirinya.

“Terus terang saya sendiri enggak terlalu masalah juga dengan komentar beliau ya, karena lebih banyak komentar jelek mengenai saya, saya sudah terima,” kata Budi Gunadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Budi Gunadi pun mengaku tidak tahu-menahu mengenai alasan di balik pencopotan Budi Santoso dari jabatan dekan FK Unair.

“Kami juga tidak tahu pertimbangannya apa, mengapa diberhentikan. Saya juga tidak ada komunikasi sama rektor,” ujar Budi Gunadi.

Ia menekankan, Kementerian Kesehatan tidak punya kewenangan untuk mencopot seorang dekan.

“Kalau mengenai pemberhentian dekan FK (Unair) itu wewenangnya rektor, enggak ada wewenangnya Kemenkes bisa sampai sana,” kata Budi Gunadi.

Budi Gunadi pun angkat bicara soal pernyataaan Budi Santoso yang mengkritik kebijakan pemeirntah memperbolehkan dokter asing berpraktik di Indonesia

Menurut dia, persoalan itu semestinya tidak lagi menjadi perdebatan karena sudah aturan mengenai kebijakan itu sudah tertuang dalam undang-undang.

“Jadi harusnya ya diskusi itu udah enggak ada lagi, karena secara hukum formal rakyat Indonesia, baik wakil-wakil rakyat, ataupun pemerintah sudah setuju,” kata Budi Gunadi.

Sementara itu, Budi Santoso menduga, pencopotannya sebagai dekan FK Unair berkaitan dengan pernyataannya yang menolak dokter asing masuk Indonesia.

Budi sempat dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Menurutnya, terjadi perbedaan pendapat antara ia dengan pimpinan Unair mengenai rencana Budi Gunadi mendatangkan dokter asing.

“Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan dinyatakan berbeda, ya, keputusan beliau ya saya terima meski bertolak belakang dengan hati nurani saya,” ujar Budi dikutip dari Kompas.id, Kamis (4/7/2024).

Menurut Budi, andaikata semua dokter ditanya apakah rela jika dokter asing masuk Indonesia, ia yakin mereka akan menolak.

Budi yang sudah menjabat sebagai Dekan FK Unair sejak 2020 menyatakan, penolakannya terhadap rencana Menkes mendatangkan dokter asing merupakan pernyataan selaku pribadi dan institusi.

Ia meyakini, 92 fakultas kedokteran di Indonesia mampu melahirkan dokter berkualitas, bahkan kualitasnya tak kalah dengan dokter dari luar negeri.

Jakarta: Pemberitaan mengenai rencana pemerintah impor dokter asing menjadi yang paling populer di Kanal Nasional Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024. Selain itu ada pemberitaan mengenai Jokowi disebut dapat mendongkrak elektabilitas putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

Berikut ini 3 berita paling populer di Kanal Nasional Medcom.id:

IDI Tak Masalah Dokter Asing, Asal Sertifikasi hingga Seleksi Diperketat

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak masalah dengan kebijakan mendatangkan dokter asing. Namun, seleksi hingga sertifikasi dokter asing harus diatur dan diperketat.

"Jadi kalau kita bicara sekarang konteks dalam kaitannya dengan dokter asing pada prinsipnya di kelompok profesi kita enggak ada masalah," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Pemerintah harus memastikan sertifikasi Letter of Good Standing dari dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia. Hal ini untuk memastikan keselamatan pasien.
Selengkapnya baca di sini

Baca juga: IDI: Jangan Sampai Gaji Dokter Asing Lebih Tinggi dari Lokal

Survei: Faktor Jokowi jadi Dongkrak Elektabilitas Kaesang Pangarep di Pilkada Jateng

Survei Indikator Politik Indonesia menyebut pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peta politik Indonesia, khususnya dalam Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024, masih kuat. Jokowi disebut dapat mendongkrak elektabilitas putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

"Tetapi masyarakat memilih Mas Kaesang tidak jauh asosiasinya dengan bapaknya yang berasal dari keluarga politik. Jadi ini menunjukkan sekali lagi faktor Jokowi menjelaskan sangat kuat mengapa Kaesang sementara ini unggul di Jawa Tengah," ujar Direktrur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhatadi, Minggu, 7 Juli 2024.

Dia mengungkap hal ini diperkuat dengan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat Jateng terhadap kinerja Jokowi. Sekitar 66,5 persen responden cukup puas dengan Jokowi.

Selengkapnya baca di sini

Baca juga: DPD PSI Jakpus Usulkan 6 Bakal Cagub, Kaesang hingga Heru Budi

Eks Rektor Unair Prihatin Pemecatan Budi Santoso Mendadak

Mantan Rektor University Airlangga (Unair) Prof Puruhito prihatin dengan pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair. Budi diduga dicopot dari jabatannya karena menolak program mendatangkan dokter asing ke Indonesia yang digagas Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kita sangat prihatin dengan pemberhentian mendadak," kata Puruhito dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Puruhito mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pemberhentian Budi Santoso. Dia mendapat informasi bahwa alasan itu berkaitan dengan internal Unair.

Selengkapnya baca di sini

(END)