Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024 akan segera dibuka. Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan sejumlah syarat dan ketentuan peserta dinyatakan lulus.

Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya, dalam seleksi ini tidak menggunakan nilai ambang batas.

Aba menekankan tiap instansi terutama instansi daerah harus menyiapkan jabatan-jabatan bagi tenaga non-ASN yang sudah bekerja di instansinya masing-masing.

"Pelamar itu wajib mengikuti seleksi, akan tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Artinya dalam seleksi tidak menggunakan nilai ambang batas," kata Aba dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/8/2024).

Adapun kriteria lain yang dipersyaratkan untuk mengikuti rekrutmen PPPK, yakni pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan. Untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama, pengalaman minimal 2 tahun. Sementara itu, jenjang ahli muda minimal mempunyai pengalaman minimal 3 tahun.

Aba menjelaskan syarat di atas tidak berlaku bagi jabatan fungsional (JF) Dosen, JF Pengawas Sekolah, dan JF Kesehatan. Kemudian syarat lainnya, pelamar harus aktif bekerja di instansi pemerintah selama minimal 2 tahun berturut-turut pada saat melamar.

"Adapun Pelamar yang terdata sebagai tenaga non ASN pada database BKN (sebagaimana disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR-RI) yang mengikuti proses seleksi dan mendapatkan peringkat terbaik, tapi belum sesuai dengan lowongan formasi, dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai ketentuan peraturan perundang undangan," imbuhnya.

Aba menjelaskan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelamar PPPK. Pada pengadaan ASN kali ini, pelamar hanya dapat melamar pada 1 jenis pengadaan ASN, yaitu PNS atau PPPK. Pelamar juga hanya bisa mendaftar di 1 formasi jabatan pada 1 instansi dalam 1 kali periode pendaftaran.

"Selain itu pelamar juga dilarang menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda. Apabila pelamar melanggar ketentuan ini, maka akan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aris Windiyanto menyampaikan jenis jabatan pada pengadaan PPPK 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

Dalam seleksi PPPK hanya terdapat dua tahapan, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

"Selanjutnya akan ada wawancara. Seleksi wawancara dilakukan berbasis komputer yang digunakan untuk menilai integritas dan moralitas peserta," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan formasi CASN sebanyak 1.280.547. Formasi paling besar diperuntukkan bagi PPPK sejumlah 1.031.554. Sementara itu, formasi CPNS sebanyak 248.993, yaitu 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

Simak Video: Ini 6 Instansi yang Buka Pendaftaran CPNS & PPPK

[Gambas:Video 20detik]

Pengertian Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas terkait dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan ini mengedepankan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, serta pemanfaatan ilmu dan seni untuk memecahkan masalah.

Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Jenis Jabatan Fungsional

Terdapat dua jenis jabatan fungsional dalam ASN, yaitu:

1. Jabatan Fungsional Keahlian: Jabatan yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat strategis, seperti dokter, insinyur, dan peneliti.
2. Jabatan Fungsional Keterampilan: Jabatan yang memerlukan keterampilan tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik secara efektif, seperti perawat, pranata komputer, dan pustakawan.

Contoh Jabatan Fungsional

Contoh jabatan fungsional antara lain:

• Analis Keimigrasian
• Asisten Pembimbing Kemasyarakatan
• Kurator Keperdataan
• Perancang Arsitektur
• Pustakawan.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab jabatan fungsional secara umum meliputi:

• Memimpin unit organisasi
• Melakukan koordinasi dan penyampaian informasi
• Mengembangkan kompetensi melalui pelatihan atau pendidikan
• Menyusun laporan terkait kinerja dan capaian
• Memberikan konsultasi dan dukungan teknis.

Keunggulan Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

• Memberikan kesempatan untuk mengasah keahlian dan keterampilan secara mendalam
• Membuka peluang pengembangan karier yang jelas
• Menghargai profesionalisme dan kompetensi
• Menawarkan lingkungan kerja yang dinamis dan menantang

(SUR)

IDXChannel - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) meminta agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenparekraf dan pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri.

Mereka diminta untuk mengisi jabatan fungsional (JF) adyatama kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Kepala Pusat Pengembangan (Pusbang) SDM Parekraf, Andar Danova L. Goeltom, mengatakan, untuk pertama kalinya, Kemenparekraf membuka kesempatan bagi para ASN di lingkungan pemerintah daerah dan Kemenparekraf untuk mengisi jabatan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.

Hal tersebut telah ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif hingga 14 Juli 2024.

"Kami informasikan bahwa telah dibuka seleksi uji kompetensi JF adyatama yang bisa diikuti oleh pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia yang melakukan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan dan atau ekonomi kreatif," kata Andar melalui keterangan pers, Minggu (7/7/2024).

Menurutnya, Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif bertugas mengelola dan mengembangkan sektor parekraf.

“Mengelola itu, kalau mau disederhanakan adalah melakukan perjalanan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan," kata dia.

Adyatama Ahli Utama Kemenparekraf, Dadang Rizki Ratman mengatakan, JF Adyatama Parekraf perlu diisi oleh ASN dalam upaya pengembangan dan kenaikan jenjang kariernya serta memenuhi kebutuhan instansi.

“Kebutuhan JF Adyatama merupakan instrumen pokok sekaligus yang terpenting dalam pembinaan JF Adyatama pada instansi pusat maupun daerah," kata Dadang.

(NIY)