Bisnis.com, JAKARTA - BMKG mencatat memasuki musim hujan pada November 2024, wilayah Jakarta akan mengalami peningkatan ancaman penyakit DBD.

Data BMKG juga mencatat, wilayah Jakarta Utara yang paling rentan terkena peningkatan kasus tersebut.

Menurut BMKG Jakarta Utara berada pada kategori AI waspada dengan AI 3-10. AI sendiri merupakan prediksi jumlah kasus DBD per 100.000 penduduk DKI Jakarta.

Sementara itu, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masuk dalam kategori aman yakni AI < 3.

Hal ini berdasarkan prediksi kecocokan kelembaban udara untuk perkembangan nyamuk DBD bulan November di seluruh wilayah Jakarta menunjukkan tingkat keyakinan sedang hingga tinggi dengan probabilitas kecocokan 50%-100%.

Adapun tingginya tingkat kelembaban udara dan curah hujan merupakan kesesuaian yang dapat meningkatkan kasus demam berdarah.

Tips menekan tingkat insiden demam berdarah

1. penyelidikan epidemiologi

2. penyuluhan

3. peningkatan frekuensi pemberantasan sarang nyamuk

4. larvasidasi selektif

5. fogging fokus

Jakarta -

Harga rumah menunjukkan tren menurun pada beberapa area di Jakarta Utara (Jakut), Depok, dan Tangerang. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang yang ingin membeli rumah pertamadi daerah tersebut.

CEO & Founder Pinhome, Dayu Dara Permata mengatakan ada banyak temuan menarik di kuartal 2 tahun 2024. Menurutnya, peluang kepemilikan rumah secara umum sedang terbuka, khususnya rumah pertama.

Hal ini berdasarkan data Pinhome Home Value Index (PHVI) yang mengungkap adanya penurunan tren harga jual rumah pada beberapa area di Jakarta, Depok, dan Tangerang untuk kategori rumah tertentu.

"Akses kepemilikan properti semakin terbuka. Ini saat tepat untuk merealisasikan impian memiliki hunian, sekaligus kesempatan emas untuk mulai memasuki peluang investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan," ujar Dara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Rumah dengan tipe lebih kecil atau sama dengan 54 di Jakarta Utara, khususnya Tanjung Priok mengalami penurunan harga. Tren ini dinilai karena tingginya persaingan listing perumahan baru.

Sementara rumah tipe sejenis di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan justru mengalami kenaikan harga. Lalu, Jakarta Timur dan Jakarta Barat cenderung mengalami tren yang stabil, terutama untuk rumah tipe 121 atau di atasnya.

Selain itu, penurunan harga jual rumah juga terjadi di Depok dan Tangerang pada rumah tipe 54 atau di bawahnya. Kawasan ini paling direkomendasikan untuk pembelian rumah karena harga jualnya yang menurun hingga 5%. Hal tersebut menandakan waktu yang baik bagi pencari rumah pertama di Depok dan Tangerang.

Selain Jakarta dan sekitarnya, Dara menambahkan adanya temuan seputar harga jual rumah di kota besar lain, seperti Bandung Barat dan Bali. Menurutnya, daerah tersebut menguntungkan untuk melakukan investasi properti.

"Keduanya tengah menjadi area menjanjikan untuk investasi properti. Di Kabupaten Bandung Barat, rumah dengan ukuran 55 atau lebih besar mengalami kenaikan harga jual hingga 10% di tipe 121 sampai dengan tipe 200," jelasnya.

"Ini bisa dilihat sebagai pilihan investasi yang sangat baik bagi calon investor, terlebih lagi akses transportasi kini semakin mudah dengan adanya kereta cepat. Opsi lain, Denpasar dan Kabupaten Badung di Bali bisa menjadi pilihan berikutnya, di mana terjadi kenaikan harga jual pada tipe 121 atau yang lebih besar," pungkasnya.

Di samping itu, Dara menyampaikan temuan tren harga sewa rumah berdasarkan Pinhome Home Rental Index (PHRI) kuartal 2 2024. Rumah dengan ukuran lebih kecil atau sama dengan tipe 54 di Jakarta Utara mengalami penurunan harga sewa sampai dengan 35%.

Sementara harga sewa di Jakarta Selatan dan Timur cenderung stabil. Sebaliknya, harga sewa tahunan di kawasan Depok, Bogor, Bekasi cenderung mengalami kenaikan untuk rumah kecil atau sama dengan tipe 54. Selanjutnya, Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan cenderung stabil di semua tipe rumah.

Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.

Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.

(dhw/dna)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu korban penganiayaan oleh orang tua asuhnya di Jakarta Utara, MFW (1 tahun 8 bulan), masih dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, karena mengalami pendarahan pada selaput otak. Korban MFW juga mengalami luka memar di bagian kepala, dada, punggung hingga perutnya.

"Kondisi korban MFW memakai bantuan napas karena cedera kepala berat. Sudah ada CT Scan adanya perdarahan pada selaput otak, kemudian ada pembengkakan pada otak," kata Kepala RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Hariyanto di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

"Bayi tersebut saat ini masih kita rawat secara intensif di ICU anak-anak. Dirawat oleh dokter spesialis anak sub ICU. Kemudian dirawat juga oleh dokter bedah saraf, dan dokter gizi," kata Hariyanto menambahkan.

Sejumlah dokter spesialis telah melakukan operasi terhadap bayi tersebut untuk mengevakuasi pendarahan yang ada di otaknya. "Operasi namanya trepanasi ya. Kita lubangi kepalanya, kemudian kita keluarkan perdarahannya. Karena ini kan ada benturan atau ada trauma atau cedera kepala berat," tuturnya.

Setelah menjalani operasi tersebut, RS Polri akan melakukan evaluasi untuk pemulihan bayi itu. "Ya, saat ini baru satu sekali operasi, nanti kita evaluasi lagi. Moga-moga satu kali. Jadi ada perbaikan-perbaikan," imbuhnya.

Sementara kakak MFW, yakni RC (6), yang juga menjadi korban penganiayaan mengalami luka lebam pada muka, dada, perut dan kaki. Kendati demikian, korban RC mengalami trauma psikis dan memerlukan terapi oleh dokter psikolog, sehingga belum diperbolehkan untuk bertemu orang asing.

"Tapi kondisinya masih baik. Artinya kita rawat di perawatan biasa, namun psikisnya masih kita konsultasikan oleh psikologi forensik kita. Jadi, moga-moga nanti ke depan, kondisi psikisnya membaik," jelasnya.

Hariyanto belum bisa memastikan lama perawatan psikologis korban RC karena membutuhkan waktu. "Ya, lama itu relatif. Nanti kalau sudah membaik kita ada treatment secara psikologi, sehingga nanti psikolog yang menentukan kapan dia bisa komunikasi dengan orang lain," tuturnya.

Sementara itu, kedua orang tua kandungnya sendiri, lanjut Hariyanto, hingga saat ini belum hadir di RS Polri. Kedua korban saat ini didampingi kakak dan kakeknya.

Sebelumnya, kedua kakak-beradik tersebut menjadi korban penganiayaan oleh orang tua asuhnya di sebuah rumah kontrakan di Jalan Tipar Cakung, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (30/7/2024). Kedua korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya akibat dianiaya para pelaku. Akibat penganiayaan ini, balita MFW yang masih berusia 1 tahun 8 bulan mengalami koma dan hingga saat ini dirawat intensif di RS Polri Kramat Jati.

Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan pria berinisial AA (23) dan istrinya TAS (21) sebagai tersangka penganiayaan berat terhadap RC (6) dan adiknya MFW (1 tahun 8 bulan) yang terjadi pada Selasa (30/7/2024).

"Kedua pelaku ini diduga melakukan penganiayaan terhadap dua balita yang dititipkan kepada mereka, kedua anak ini merupakan anak saudara pelaku," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Gidion Arif Setyawan di Jakarta, Rabu.

Jakarta: Polisi menunggu kedatangan orang tua kandung MFW, 2, dan R, 4. Kedua bocah tersebut menjadi korban penganiayaan di Cilincing.

Orang tua kedua balita tersebut tinggal terpisah. Ayah korban berada di Solo. Sedangkan sang ibu bekerja di Papua.

"Belum, belum, kita juga tunggu keluarga korban. Ayahnya yang dari Solo, ibunya kan ada di Papua, sekarang juga belum datang," kata Kapolres Jakarta Utara (Jakut) Kombes Gidion Arif Setyawan di Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.
Gidion mengatakan kedua korban masuk rumah sakit. Sedangkan, penganiaya yang merupakan orang tua asuh korban, AA dan TAS ditahan.

Dia menyampaikan pihak kepolisian sudah mengabari orang tua kandung korban. Namun, ayah korban belum juga tiba hingga saat ini.

Baca juga: Miris, 2 Balita di Jakut Dianiaya Orang Tua Asuh Hingga Kritis

"Konfirmasinya sih dalam perjalanan nih dari Solo ke Jakarta, saya belum tahu persis ya (ke Polres dulu atau RS dulu) tapi mungkin dia akan mengkonfirmasi pasti ya ke kita," kata Gidion.

Kedua korban kini dirawat intensif di RS Polri Kramat Jati. Korban MFW, 2, mengalami luka berat di bagian kepala dan sekujur tubuhnya.

MFW sudah menjalani tindakan operasi kepala dan kini sudah sadarkan diri. Sementara sang kakak, R, juga masih dalam pemulihan traumatik dan perawatan akibat luka di kepala dan tubuhnya.

Kaki korban R diduga dipukul tersangka AA, yang merupakan orang tua asuhnya, menggunakan palu. Korban juga dihajar di bagian kepala.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima laporan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara (KPU Jakut). Dalam laporan itu, Partai Demokrat meminta komisioner KPU Jakut diberikan sanksi karena tidak bekerja secara profesional.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengaku pihaknya telah menerima laporan dari DPD Partai Demokrat DKI Jakarta itu. Namun, laporan itu masih dalam proses verifikasi administrasi. "Sudah (terima laporan). Sedang dalam proses diverifikasi administrasi," kata Heddy saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Kendati demikian, sambung dia, DKPP belum bisa memastikan waktu sidang terkait laporan itu akan dilaksanakan. Pasalnya, laporan masih harus diverifikasi terlebih dahulu. "Sidangnya belum dijadwalkan," ujar Heddy.

Sebelumnya, DPD Partai Demokrat Jakarta resmi melaporkan komisioner KPU Jakut ke DKPP setelah menang pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelanggaran penggelembungan suara. "Kami mengambil keputusan tegas dengan melaporkan Plt Ketua dan Anggota KPU Jakarta Utara," kata Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono.

Menurut dia, hal itu dilakukan setelah pihaknya resmi memenangkan gugatan PHPU di MK terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jakarta. Hal itu membuat Demokrat mendapat tambahan satu kursi DPRD DKI. Mujiyono berharap, penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengawal suara rakyat.

Mujiyono mengatakan, PHPU seperti di Dapil 2 Jakarta tidak perlu terjadi jika penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. "Kami meminta komisioner KPU Jakut untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan sanksi tegas agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal serupa," ujar ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jakarta resmi melaporkan Komisioner KPU Jakarta Utara (Jakut) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah itu dilakukan Demokrat setelah menang pada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) atas pelanggaran penggelembungan suara.

"Kami mengambil keputusan tegas dengan melaporkan Plt Ketua dan Anggota KPU Jakarta Utara," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Menurut dia, pelaporam itu dilakukan setelah pihaknya resmi memenangkan gugatan PHPU di MK terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Jakarta. Mujiyono berharap, penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dalam mengawal suara rakyat.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, PHPU seperti di Dapil 2 Jakarta tidak perlu terjadi jika penyelenggara pemilu bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. "Kami meminta komisioner KPU Jakut untuk diperiksa dan diadili serta dijatuhkan sanksi tegas agar di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal serupa," ujar Mujiyono.

Menurut Mujiyono, selain putusan MK, pelanggaran itu dikuatkan dengan putusan Bawaslu DKI Jakarta Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 3 April 2024 dan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 4 April 2024 yang menyatakan KPU Jakut terbukti melakukan pelanggaran administratif.

"Kami sangat bersyukur atas kemenangan ini dan saya sampaikan terima kasih untuk seluruh jajaran pengurus Partai Demokrat DKI Jakarta," katanya. Dia menjelaskan, putusan PHPU MK Nomor : 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, memerintahkan KPU Kota Jakut untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang pada 233 TPS Dapil 2 PPK Cilincing sesuai formulir C hasil.

Dari rekapitulasi suara ulang tersebut, lanjut Mujiyono, calon anggota legislatif Demokrat, Neneng Hasanah berhak menduduki kembali kursi DPRD Jakarta periode 2024-2029. Mujiyono telah memberikan kuasa Yunus Adhi Prabowo, Ronald Anthony Sirait dan Yusuf Berlin selaku Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Partai Demokrat DKI Jakarta untuk melaporkan Plt Ketua dan Anggota KPU Jakut ke DKPP.

"Alhamdulillah, laporan atau pengaduan ke DKPP telah diterima dengan Nomor : 395/01/-11/Set-02/VII/2024 tertanggal 11 Juli 2024," ujar Kepala BHPP Partai Demokrat Jakarta, Yunus Adhi Prabowo.

Sebelum melaporkan KPU Jakut ke DKPP, kata Yunus, DPD Demokrat Jakarta telah membuktikan pelanggaran yang dilakukan PPK Cilincing, KPU Kota Jakut sesuai putusan Bawaslu DKI Jakut yang menyatakan KPU Jakut terbukti melakukan pelanggaran administratif.

Selain itu, kata Yunus MK memerintahkan KPU Kota Jakut untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing. Keputusan MK itu sesuai nomor perkara : 9-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang telah diputus pada 10 Juni 2024.

Kursi Demokrat tambah satu...

Yunus menambahkan, tujuan pelaporan ke DKPP sebagai bentuk tanggung jawab moril untuk memberikan efek jera bagi para penyelenggara pemilu agar tetap bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.

KPU DKI Jakarta telah menggelar rapat pleno terkait rekapitulasi ulang di Dapil 2 Jakarta pada 29 Juni 2024 dengan menetapkan Demokrat mendapatkan 24.999 suara. Hasil itu mengantarkan caleg Demokrat Neneng Hasanah kembali mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

"Betul (caleg Demokrat menang) sesuai hasil rekapitulasi ulang," kata Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya. Dengan begitu, Demokrat meraih sembilan kursi dari sebelumnya delapan kursi di DPRD Jakarta periode 2024-2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut) menemukan mesin penghitung uang saat razia narkoba di Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priok pada Sabtu (13/7/2024) pagi WIB. Kapolrestro Jakut, Kombes Gidion Arif Setyawan mensinyalir, temuan alat itu mengindikasikan perputaran uang hasil penyalahgunaan narkoba di lokasi cukup besar.

"Perputaran uang hasil penyalahgunaan narkoba di Kampung Muara Bahari terlihat cukup besar dengan adanya mesin hitung uang yang ditemukan penyidik," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Namun, Gidion belum bisa memastikan secara rinci terkait jumlah perputaran uang yang beredar di lokasi tersebut. "Saya belum sejauh itu ya, ini kan baru saja melakukan penangkapan, nanti pemeriksaan seperti apa," kata Gidion.

Adapun mesin penghitung uang ditemukan di salah satu rumah warga yang dicurigai sebagai pengedar. "Kalau informasi yang beredar, saya juga tidak bisa menghitung, silakan kalau ada pegiat yang menghitung peredaran uang dari hasil narkoba di Kampung Muara Bahari," ucap Gidion.

Dia menyampaikan, penyidik masih menganalisis terkait hasil razia besar-besaran di Kampung Muara Bahari. "Coba nanti kita lihat, circle-nya kan. Kalau peristiwa kriminalitas itu circle-nya itu saja ya kan, tindak pidana, hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana yang lain. Itu-itu saja, kita dalami," ucap Gidion.

Tim gabungan Polrestro Jakut dan Polsek Tanjung Priok melakukan razia hingga menangkap 31 orang, terdiri 25 laki-laki dan enam perempuan saat penggerebekan di tiga lokasi yang berada di Kampung Muara Bahari pada Sabtu pagi. Razia itu dilakukan lantaran kawasan itu diduga merupakan pusat peredaran narkoba di Jakarta.

"Polres Metro Jakarta Utara melakukan penegakan hukum di lokasi Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priok, pada Sabtu pagi," kata Gidion yang menjelaskan sekitar 200 personel dikerahkan dalam razia tersebut.

Adapun razia digelar pada Sabtu mulai pukul 05.30 WIB dan kelar sekitar pukul 08.00 WIB. Berbagai barang bukti dibawa penyidik selain 31 orang, yang harus menjalani tes urine di Mapolrestro Jakut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Utara (Polrestro Jakut) menangkap 31 orang saat razia narkoba di tiga lokasi yang berada di Kampung Muara Bahari pada Sabtu (13/7/2024) pagi WIB. "Polres Metro Jakarta Utara melakukan penegakan hukum di lokasi Kampung Muara Bahari, Kecamatan Tanjung Priok," kata Kapolrestro Jakut, Kombes Gidion Arif Setyawan di Jakarta, Sabtu.

Gidion menjelaskan, dalam razia itu dikerahkan sekitar 200 personel dari berbagai satuan di Polrestro Jakut dan jajaran. Di antaranya, Satuan Narkoba, Reserse Kriminal (Reskrim), Intel, dan Samapta Polrestro Jakut, serta Polsek Tanjung Priok. Dia menjelaskan, razia di Kampung Muara Bahari yang disinyalir banyak terjadi peredaran narkoba.

Razia yang dimulai sekitar pukul 05.30 WIB, selesai dilakukan pukul 08.00 WIB, setelah seluruh aparat menyisir wilayah itu. Adapun selama ini, Kampung Muara Bahari identik sebagai lokasi peredaran narkoba. "Di mulai pukul 05.30 WIB sampai tadi kurang lebih 08.00 WIB. Ada 31 orang yang diamankan terdiri dari 26 laki-laki dan lima perempuan," kata Gidion.

Bersama para pelaku, kata dia, polisi menemukan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 103 gram. Kemudian 26 paket kecil sabu, 12 timbangan digital, dua televisi, empat unit perekam, dan satu unit laptop. "Ini alat yang digunakan untuk memantau kalau terjadi penegakan hukum di wilayah tersebut," ucap Gidion.

Selain itu, menurut dia, turut disita satu unit mesin hitung uang, 14 alat hisap narkoba atau bong, dan satu unit senapan angin. Kemudian, empat unit senjata airgun berikut gas karbondioksida (CO2), 25 senjata tajam, satu pesawat nirawak (drone), dan satu kotak petasan.

Selanjutnya, kata Gidion, semua orang yang ditangkap diwajibkan tes urine di Markas Polrestro Jakut. "Pemeriksaan urine ini bertujuan untuk melihat sejauh mana penggunaan narkoba terhadap yang bersangkutan," kata alumni Akademi Kepolisian RI (Akpol) 1996 ini.

Gidion mengatakan, peredaran narkoba merupakan sebuah siklus sehingga yang harus dimatikan adalah ekosistemnya agar jangan sampai berulang. "Kami berharap ini terakhir kita melakukan penindakan dan kami tidak akan pernah lelah untuk melakukan penangkapan, penindakan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika," ucap Gidion.