Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut rencana perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 2025 disebut tengah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menuturkan bahwa belum ada keputusan final mengenai perpanjangan PPN DTP tersebut. Hanya saja, dia menegaskan telah melakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain.

"Untuk 2025 belum ada [keputusan PPN DTP diperpanjang]. Itu sedang diusulkan, termasuk usulan aspirasi dari pengembang, tapi kan nanti kita akan bicara dengan perspektif ekonomi makro juga kan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Iwan turut memberikan penjelasan mengenai usulan pengembang agar nantinya PPN DTP juga dapat berlaku bagi unit rumah yang inden apabila jadi dilanjutkan di 2025.

Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal itu perlu dilakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, pemberian insentif perumahan yang terlalu besar dikhawatirkan bakal berpotensi menggerus penerimaan negara RI.

"Itu [usulan pengembang] harus dibicarakan bersama. Bukan hanya kami tapi dengan Kemenkeu juga. Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan negara gitu kan dan itu nanti berpotensi terhadap ketersediaan ruang fiskal buat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut agar efek PPN DTP dapat lebih terasa, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat mengimplementasikan insentif pajak bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyebut bakal kembali memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Jakarta, Investor.id- Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) optimistis pertumbuhan penyaluran kredit bank pelat merah itu tetap double digit hingga akhir 2024.

“Pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi,” ujar Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05% year-on-year (yoy) menjadi Rp355,2 triliun.

Pada periode yang sama, kredit perbankan nasional tumbuh 11,4% yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Nixon mengatakan, peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan nonsubsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6%, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Sementara itu, Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Program Tiga Juta Rumah mencakup pembangunan satu juta di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan.

Dalam program di pedesaan, termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut BTN, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan,” tutur Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat daya beli masyarakat di sektor perumahan mengalami perlambatan pertumbuhan pada kuartal III/2024 secara tahunan. Padahal, pemerintah sudah memberikan insentif pajak untuk pembelian properti sejak November 2023.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti mengakui terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga secara tahunan. Pada kuartal III/2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05%, sedangkan itu pada kuartal III/2024, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91%.

Amalia menjelaskan hal tersebut karena adanya perlambatan pertumbuhan di sejumlah komponen yang mendukung konsumsi rumah tangga, salah satunya sektor perumahan.

"Komponen konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan pertumbuhan year-on-year [tahunan] kalau kita bandingkan adalah antara lain perumahan dan perlengkapan rumah tangga, transportasi dan komunikasi serta restoran, dan hotel," kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Hanya saja, dia tidak mendetailkan berapa persen perlambatan pertumbuhan masing-masing komponen tersebut.

Lesunya daya beli di sektor perumahan tersebut menjadi anomali karna pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah selama November 2023—Juni 2024.

Kemudian, pada Juli—Oktober 2024 PPN DTP untuk pembelian rumah menjadi 50%. Pemerintah kembali memperpanjang dan menaikkan insentif PPN DTP menjadi 100% untuk perumahan selama 1 September hingga 31 Desember 2024.

Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan alasan pemerintah terus memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Airlangga beralasan data yang dimilikinya menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor perumahan.

"Diharapkan ini juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multipliernya [efek bergandanya] tinggi," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa (27/8/2024).

Bahkan, usai rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Airlangga mengunakan pemerintah berencana kembali memperpanjang insentif PPN DTP sektor perumahan untuk tahun depan atau 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru dari Inventure bertajuk Indonesia Industry Outlook 2025 menunjukkan bahwa 2 dari 3 kelas menengah dari generasi Z alias Gen Z pesimistis bisa membeli rumah untuk tiga tahun ke depan.

Founding Chairman Indonesia Industry Outlook Yuswohady menjelaskan, survei menanyakan kepada kelas menengah Gen Z: dengan tingkat pendapatan saat ini, apakah yakin dalam tiga tahun ke depan bisa membeli (menyicill/tunai) rumah pertama? Hasilnya, 65% merasa tidak yakin dan 35% merasa merasa yakin.

"2 dari 3 Gen Z itu pesimis punya rumah," jelas Yuswohady dalam acara Indonesia Industry Outlook 2025 Conference di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kepada 65% Gen Z yang pesimis, kembali ditanyakan: apa alasan Anda tidak mampu membeli (menyicil/tunai) rumah pertama dalam tiga tahun ke depan?

Hasilnya, tiga alasan terbesar yaitu harga rumah semakin tinggi (80%), pendapatan terlalu kecil (45%), dan pekerjaan yang tidak tetap (34%).

Secara khusus, Yuswohady menyoroti alasan yang ketiga. Ketika ditanya, sambungnya, Gen Z lebih memilih bekerja sebagai content creator/dropshipper/reseller/entrepreneur daripada kerja di kantor atau pabrik.

"Mereka lebih memilih pekerjaan yang sifatnya gig worker karena fleksibel waktu dan segala macam. Bagus ya, tapi jeleknya adalah pendapatan tidak tetap, jadi rentan," ujarnya.

Lebih lanjut, survei juga menemukan bahwa mayoritas Gen Z merasa mampu membeli rumah secara kredit dengan tenor cicilan berdurasi 15—20 tahun (54%). Sementara itu, ada 36% Gen Z yang merasa mampu membeli rumah dengan tenor 20—30 tahun dan hanya 10% dengan tenor di bawah 15 tahun.

Lalu, Gen Z juga merasa skema kepemilikan rumah yang paling memungkinkan adalah sewa dengan opsi beli (38%) dan sewa/kontrak (34%). Sementara itu, yang merasa mampu memiliki rumah dengan skema KPR bank hanya 14%, bangun sendiri bertahan hanya 8%, dan pindah ke daerah yang lebih murah harga propertinya hanya 6%.

Sebagai informasi, riset ini dilakukan terhadap 450 responden yang terdiri dari kelas menengah generasi Milenial dan Gen Z dengan metode wawancara tatap muka pada September 2024. Survei dilakukan di lima kota besar yaitu Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berlanjut hingga 31 Desember 2024.

"Penguatan insentif fiskal untuk sektor perumahan, dalam hal ini APBN, kembali melakukan relaksasi PPN yang ditanggung pemerintah atau DTP PPN untuk sektor perumahan yang tadinya hanya 50 persen dari harga beli rumah, sekarang ditanggung pemerintahnya adalah 100 persen sampai dengan akhir 2024," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Selain itu, Bendahara Negara menambahkan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk MBR dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

"Ini kita harapkan akan menjaga stimulasi kebijakan tersebut, tentu dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah," imbuhnya.

Menurutnya, sektor konstruksi perumahan memberikan multiplier efek yang cukup besar sehingga pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga.

Kelanjutan kebijakan gratis pajak beli rumah bagi masyarakat tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Artinya, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar PPN sebesar 11 persen.

Insentif pajak sektor perumahan diberikan pemerintah sejak pandemi covid. Tujuannya untuk membantu sektor konstruksi yang terdampak pandemi.

Saat ini, program kembali dilanjutkan dan berlaku sampai masa pajak akhir 2024. Diharapkan hal ini bisa membantu sektor konstruksi bangkit kembali.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Pasangan yang baru menikah sering kali dihadapkan pada berbagai keputusan penting di awal pernikahan. Salah satunya adalah menentukan tempat tinggal, apakah lebih baik membeli rumah atau cukup menyewa?

Pertanyaan tersebut sering membingungkan, terlebih kedua pilihan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, tetapi juga kenyamanan serta rencana jangka panjang rumah tangga.

Berikut adalah beberapa hal yang bisa dipertimbangkan oleh keluarga baru dalam menentukan pilihan terbaik antara membeli atau menyewa rumah.

1. Memahami kebutuhan tipe keluarga

Dalam menentukan soal beli rumah atau sewa, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan tipe keluarga yang diinginkan. Jika pasangan baru berencana membangun keluarga besar dalam waktu dekat, lebih baik mempertimbangkan untuk membeli rumah dengan luas yang cukup.

Sebaliknya, jika masih dalam tahap beradaptasi dan belum memiliki rencana pasti mengenai jumlah anggota keluarga, sewa rumah bisa menjadi solusi sementara yang lebih fleksibel.

2. Pertimbangkan kemampuan finansial

Keputusan antara membeli dan menyewa rumah sangat bergantung pada kondisi finansial. Membeli rumah membutuhkan dana yang besar untuk uang muka, cicilan, dan biaya lain, seperti biaya notaris dan pajak. Belum lagi biaya perawan di awal.

Meski demikian, rumah yang dibeli bisa menjadi aset investasi jangka panjang yang nilainya dapat meningkat seiring waktu. Sebaliknya, menyewa rumah mungkin tidak membutuhkan dana awal yang besar. Namun, dalam jangka panjang, biaya sewa bisa menguras anggaran tanpa ada aset yang dimiliki.

Pasangan yang baru menikah perlu duduk bersama untuk merencanakan anggaran rumah tangga. Diskusikan secara terbuka mengenai pendapatan, pengeluaran, serta target keuangan. Dengan begitu, Anda bisa memutuskan untuk membeli rumah atau menyewanya, sesuai kondisi finansial.

3. Pahami kelebihan dan kekurangan membeli serta menyewa rumah

Baik membeli atau menyewa rumah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan membeli rumah.

Kelebihan:

● Investasi Jangka Panjang. Membeli rumah adalah bentuk investasi yang nilainya cenderung meningkat. Selain itu, pasangan memiliki kendali penuh atas rumah tersebut, baik untuk direnovasi maupun dijual kembali di masa depan.

● Stabilitas dan kepastian. Membeli rumah memberikan rasa aman dan stabilitas, terutama bagi tipe keluarga yang menginginkan hunian jangka panjang.

● Kebebasan mengelola properti. Tidak ada batasan dalam mengatur atau merenovasi rumah sendiri, sehingga pasangan bisa mendesain rumah sesuai keinginan.

Kekurangan:

● Biaya awal yang besar. Membeli rumah membutuhkan biaya yang besar untuk uang muka dan biaya-biaya tambahan lain.

● Anggaran untuk cicilan. Jika memilih untuk mencicil, pasangan harus berkomitmen pada pembayaran bulanan. Hal ini dapat membebani anggaran rumah tangga, terutama jika ada perubahan kondisi keuangan.

● Pemeliharaan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan rumah ditanggung sendiri.

Selanjutnya, berikut adalah kelebihan dan kekurangan menyewa rumah.

Kelebihan:

● Fleksibilitas, Menyewa rumah memberi kebebasan untuk berpindah tempat kapan saja. Pilihan ini cocok untuk pasangan yang masih mencari lokasi ideal atau memiliki pekerjaan yang sering berpindah-pindah.

● Biaya awal lebih ringan. Menyewa tidak memerlukan uang muka yang besar. Cukup membayar uang sewa dan deposit sehingga tidak membebani kondisi keuangan secara langsung.

● Bebas dari beban pemeliharaan. umumnya, biaya perbaikan atau pemeliharaan ditanggung oleh pemilik rumah.

Kekurangan:

● Tidak ada investasi. Biaya sewa rumah tidak memberikan nilai investasi jangka panjang. Uang sewa yang dibayarkan setiap bulan akan hilang begitu saja tanpa memberikan kepemilikan.

● Terikat Kontrak. Penyewa harus tunduk pada aturan yang ditetapkan pemilik rumah dan mungkin tidak bisa merenovasi atau mengubah interior sesuai keinginan.

● Kenaikan harga sewa. Biaya sewa dapat meningkat dari waktu ke waktu dan bisa memengaruhi anggaran rumah tangga.

Setelah mengetahui ketiga hal tersebut, Anda bisa memutuskan dengan pasangan mana yang terbaik, apakah membeli atau menyewa rumah, di awal pernikahan. Jika keputusan Anda dan pasangan membeli rumah, KPR BRI bisa dimanfaatkan.

KPR BRI memberikan kemudahan bagi pasangan yang baru menikah untuk memiliki rumah. Untuk mencari rumah, Anda bisa memanfaatkan laman homespot.id. Di laman ini, Anda bisa mencari rumah dari berbagai kota dengan pilihan tipe dan rentang budget seusai preferensi. Selain itu, Anda juga bisa melakukan simulasi KPR dan mengajukan KPR BRI, lho!

Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya wujudkan rumah pertamamu dengan KPR BRI.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. alias BTN (BBTN) Nixon L. P. Napitupulu mengungkapkan alasan masyarakat kesulitan membeli rumah.

Menurutnya, yang memberatkan masyarakat bukanlah besaran pembayaran muka atau down payment, melainkan biaya awal lainnya seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Ada biaya PPN dan ada BPHTB, itu enggak bisa pakai kredit, mesti pakai cash. Ada lagi namanya biaya asuransi. Itu kalau ditotal 20%-21% [dari keseluruhan harga rumah],” katanya kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa permasalahan tersebut selaras dengan rencana penghapusan PPN 11% dan BPHTB 5% yang dicanangkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pemerintahan anyar Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

BTN, yang menurut Nixon diminta memberi masukan dalam berbagai persamuhan Satgas Perumahan, juga mengusulkan pemberian insentif kepada masyarakat berupa penjaminan premi asuransi.

“Jadi, premi penjaminannya ditanggung negara. Kenapa? Karena kalau ini keluar atau dibebaskan, 20% biaya di depan itu hilang,” sambungnya.

Dirinya memaparkan pembebasan biaya-biaya tersebut juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh hunian. Pasalnya, besaran angsuran per tenor juga akan turun sebagaimana diputihkannya biaya awal terkait.

Kendati baru berupa usulan, Nixon berharap agar gagasan tersebut dapat diterapkan pemerintahan mendatang yang menargetkan pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

“Karena kita diminta, kita kasih ide itu. Syarat supaya 3 jutanya terserap, salah satunya dari sisi demand. Kita harus bantu mengurangi biaya-biaya di depan yang selama ini menjadi beban buat masyarakat untuk memiliki rumah,” tandasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penghapusan PPN dan BPHTB pembelian rumah tersebut disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan.

Dia mengeklaim Prabowo memang berkomitmen untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui kemudahan kepemilikan hunian.

“BPHTB 5%, ya, ini rekomendasi kita kepada pemerintah untuk dihapus. Jadi, sekitar 16% [insentif perumahan; bebas PPN dan bebas BPHTB],” jelasnya, dikutip Senin (14/10/2024).

Adapun, program 3 juta rumah merupakan salah satu dari 17 program prioritas yang dijanjikan Prabowo-Gibran dalam kampanye Pilpres 2024 silam.

Perinciannya, sebanyak 1 juta rumah akan dibangun di daerah perdesaan, satu juta rumah di wilayah perkotaan, serta 1 juta rumah lainnya di daerah pesisir.

Bisnis.com, JAKARTA – Saham sektor properti menanjak jelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya, saham emiten properti sudah mulai menguat sejak pekan lalu dan menduduki rangking teratas dengan cuan paling besar.

Adapun, saham properti meraih katalis positif usai muncul wacana penghapusan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan selama 1–3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Wacana itu diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan, pada pekan lalu. Dia bilang pajak yang dihapus adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5%.

Jakarta: Memiliki rumah merupakan impian bagi banyak orang. Namun, harga rumah yang terus meroket seringkali menjadi kendala. Salah satu solusi untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau adalah melalui mekanisme lelang.

Rumah lelang merupakan aset sitaan bank yang biasanya dijual dengan harga yang lebih murah. Rumah sitaan ini biasanya akan dilakukan oleh pihak bank karena pemilik rumah memiliki pinjaman pada bank namun tidak bisa melunasi cicilan.

Baca juga: Mau Jual Rumah via Bank? Begini Caranya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyediakan platform bernama BRI Info Lelang yang menyajikan informasi aset-aset, termasuk rumah, yang dijual melalui lelang maupun jual damai. Di bawah ini ada cara membeli rumah lelang BRI.

Cara beli rumah lelang BRI

Cara membeli rumah lelang BRI. Foto: Shutterstock

Membeli rumah lelang BRI merupakan alternatif yang tepat untuk mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Website BRI Info Lelang menyediakan informasi lengkap dan terperinci tentang aset-aset yang dilelang.

1. Identifikasi rumah yang akan dilelang

Biasanya dari pihak bank BRI akan mengumumkan daftar properti yang akan dilelang. Kamu dapat melihat pada situs https://www.investasicerdasbri.com/. Kamu dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran kamu.

2. Cek informasi properti

Alangkah baiknya sebelum kamu mengambil keputusan untuk membeli rumah lelang, pastikan kamu sudah memeriksa informasi secara saksama.

3. Kunjungi rumah yang ingin kamu beli

Mengunjungi rumah yang ingin kamu beli secara langsung merupakan salah satu yang harus kamu lakukan. Hal ini harus kamu lakukan untuk meminimalisir hal hal yang tidak kamu inginkan terjadi

4. Mendapatkan informasi lelang

Ada baiknya jika kamu menghubungi bank atau agen lelang untuk mencari informasi secara detail terlebih dahulu

5. Persiapkan dana yang dibutuhkan

Sebelum kamu mengikuti lelang, pastikan kamu sudah memiliki cukup dana.

6. Hadiri lelang

Kamu perlu hadir di lokasi pelelangan agar kamu bisa memilih secara langsung rumah yang kamu mau, dengan membawa dokumen identifikasi diri dan surat kuasa

7. Lakukan penawaran

Melakukan penawaran saat proses lelang berlangsung merupakan cara agar kamu bisa mendapatkan rumah sesuai dengan keinginan serta budget kamu

8. Lakukan pembayaran

Jika penawaran kamu diterima, maka langkah selanjutnya yaitu kamu harus melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Proses pembayaran lunas rumah lelang

Kamu harus membayar seluruh harga rumah yang sudah kamu beli sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. (Ridini Batmaro)

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa beli rumah bersubsidi. Kebijakan ini akan dijalankan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurut Basuki bisa saja penghasilan penerima subsidi dipatok menjadi Rp 12 juta, dari saat ini maksimal Rp 8 juta. Hal itu sesuai usulan dari berbagai pihak.

"Saya kira langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta, dulu Rp 4-5 juta, naik ke Rp 8 juta, sekarang ke Rp 12 juta karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024) kemarin.

Skema untuk membuat cicilan pembelian rumah bagi masyarakat juga bisa lebih murah dengan memperpanjang tenornya. Dari yang selama ini di kisaran 30 tahun, bisa menjadi sampai 40 tahun.

Meski begitu, Basuki menekankan semua konsep itu sejauh ini masih sebatas usulan. Kebijakannya tergantung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebab masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis 20 Oktober 2024.

"Jadi bisa saja saya kira, kalau dulu misal sekarang angsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi Rp 2 juta itu kan kecil, jadi relatif. Tapi bisa saja, kalau policy-nya itu ditetapkan pemerintah," ungkap Basuki.

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Dalam regulasi itu, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Masa subsidi berjalan untuk penyaluran FLPP paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp 4 juta.

Untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus. Batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta.

Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4% dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun. SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp 10 juta.

(aid/hns)

Bisnis.com, JAKARTA – Konsumen properti yang membeli hunian hingga periode Desember 2024 akan mendapat insentif bebas pajak lewat penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Kebijakan tersebut mengatur pembebasan pajak untuk pembelian rumah tapak maupun hunian vertikal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 120/2023 dan dilanjutkan oleh PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024.

Dalam beleid tersebut, ditetapkan bahwa konsumen yang membeli rumah pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024 bakal dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPN. Lantas, bagaimana cara untuk mendapatkan PPN DTP?

Berikut perincian syarat hingga manfaat insentif PPN DTP:

1. Manfaat PPN DTP

Insentif PPN DTP diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian yang layak. Seperti namanya, konsumen yang membeli rumah pada periode yang telah ditetapkan akan terbebas 100% dari kewajiban membayar PPN.

Adapun, insentif PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah maksimal senilai Rp5 miliar. Di mana, konsumen akan diberikan 100% dari PPN terutang dari bagian dasar pengenaan pajak maksimal Rp2 miliar.

Singkatnya, pembeli rumah Rp5 miliar bakal mendapat potongan PPN hingga Rp220 juta. Dengan demikian, pembeli rumah Rp5 miliar hanya dikenakan biaya pembayaran PPN Rp330 juta.

Sementara itu, untuk pembeli rumah dengan harga maksimal Rp2 miliar akan benar-benar 100% dibebaskan dari kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai sebesar Rp220 juta.

Selain dirasakan manfaatnya oleh konsumen, insentif PPN DTP ini juga diharapkan dapat memantik pertumbuhan ekonomi nasional. Pasalnya, sektor properti sendiri memiliki multiplier effect yang luas pada sejumlah sektor industri lain.

2. Syarat PPN DTP

Dalam PMK No.61/2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah TA 2024, terdapat sejumlah persyaratan dan ketentuan yang diatur.

Ketentuan pertama, PPN DTP hanya akan diberikan untuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan.

Di samping itu, PPN DTP juga dapat dirasakan oleh warga negara asing (WNA) yang memiliki nomor pokok wajib pajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau rusun.

PPN DTP bakal diberikan kepada pembeli hunian yang telah melakukan penandatanganan akta jual beli serta perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris pada periode 1 September 2024 hingga 31 Desember 2024.

Apabila syarat tersebut telah terpenuhi, maka developer bersama dengan konsumen diminta untuk membuat berita acara yang memuat nama dan nomor pokok wajib pajak pengusaha kena pajak penjual; nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli; tanggal serah terima; kode identitas rumah yang diserahterimakan; pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan; dan nomor berita acara serah terima.

Berita acara serah terima tersebut kemudian cara serah terima harus didaftarkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual dalam aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Kemudian, secara lebih lanjut pelaksanaan dan pertanggungjawaban subsidi pajak ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 terhadap PPN ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ini akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang menyampaikan data rumah tapak serta satuan rumah susun termasuk data berupa berita acara serah terima sebagaimana dijelaskan di atas.