Dhaka: Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menuding kubu oposisi sebagai penyulut dan penghasut aksi kekerasan dalam aksi protes mahasiswa yang menentang sistem kuota pekerjaan pemerintah sejak beberapa pekan terakhir. Ia menyatakan bahwa jam malam masih berlaku hingga saat ini, dan baru akan dicabut ketika situasi dan kondisi sudah membaik.

Mengutip dari Malay Mail, Selasa, 23 Juli 2024, komentar Hasina muncul sehari setelah pengadilan tertinggi Bangladesh menghapus sebagian besar kuota pekerjaan dalam sebuah keputusan pada hari Minggu.

Keputusan ini datang setelah bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan yang memicu penutupan akses internet, pemberlakuan jam malam, dan pengerahan tentara. Data rumah sakit mencatat setidaknya 147 korban tewas akibat kekerasan terkait aksi protes kuota pekerjaan di Bangladesh.

Hasina, yang baru saja memenangkan masa jabatan keempat, mengatakan bahwa jam malam diterapkan untuk melindungi warga.

“Kami terpaksa memberlakukan jam malam untuk melindungi nyawa dan harta benda warga. Saya tidak pernah menginginkannya,” katanya.

“Kami akan mencabut jam malam setiap kali situasi menjadi lebih baik,” sambung Sheikh
Hasina.

Sistem Kuota Pekerjaan Bangladesh

Dia menyalahkan oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh, Partai Jamaat-e-Islami, dan sayap mahasiswa atas kerusuhan yang terjadi. Kedua partai tersebut belum memberikan komentar, namun mereka sebelumnya menuduh Hasina melakukan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat. Tuduhan ini telah dibantah oleh pemerintah Hasina.

Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan bahwa 93% pekerjaan pemerintah harus terbuka untuk kandidat berdasarkan prestasi, mengurangi kuota yang sebelumnya dialokasikan untuk keluarga pejuang kemerdekaan, perempuan, dan kelompok kurang beruntung dari 56% menjadi 7%. Para ahli menyatakan bahwa kekerasan ini dipicu oleh stagnasi pertumbuhan pekerjaan di sektor swasta dan tingginya pengangguran kaum muda Bangladesh.

Meski sebagian besar pengunjuk rasa mematuhi jam malam, mereka memberikan ultimatum 48 jam kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan baru, termasuk permintaan maaf dari Hasina, pemulihan internet, dan pembukaan kembali kampus. Kepolisian Dhaka melaporkan penangkapan 516 orang terkait kekerasan tersebut, dengan tiga polisi tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka.

Perekonomian Bangladesh dengan kisaran nilai USD416 miliar telah menjadi salah satu yang tumbuh paling cepat di dunia selama bertahun-tahun. Tetapi Bangladesh menghadapi kesulitan setelah pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, yang memperburuk inflasi dan mendorong pemerintah mencari bantuan dari Dana Moneter Internasional (IMF). (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Protes Soal Kuota Pekerja di UEA, 57 Warga Bangladesh Dihukum Penjara

(WIL)

Dhaka: Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam dan mengerahkan tentara untuk menangani bentrokan berdarah terkait aksi protes terhadap kuota pekerjaan pemerintah di seluruh negeri.

Mengutip dari Al Jazeera, Sabtu, 20 Juli 2024, bentrokan selama berhari-hari ini telah menewaskan sejumlah korban jiwa.

"Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan militer untuk membantu otoritas sipil," kata sekretaris pers Perdana Menteri Sheikh Hasina, Nayeemul Islam Khan, kepada kantor berita AFP, seraya menambahkan bahwa jam malam akan segera berlaku.

Polisi di ibu kota, Dhaka, sebelumnya melarang semua pertemuan publik pada hari itu – yang pertama sejak protes dimulai – untuk mencegah lebih banyak kekerasan.

Namun, hal itu tidak menghentikan putaran konfrontasi lain antara polisi dan pengunjuk rasa di sekitar kota berpenduduk 20 juta jiwa itu, meski ada penutupan internet yang bertujuan menggagalkan penyelenggaraan demonstrasi.

Tanvir Chowdhury dari Al Jazeera, melaporkan dari Dhaka, mengatakan pemberlakuan jam malam, yang dimulai pada tengah malam hanya akan menambah kebingungan publik dan rasa tidak tenang di negara tersebut.

"Orang-orang tidak dapat keluar selama dua hari terakhir karena penutupan. Sekarang ada jam malam, dan internet telah ditutup sepenuhnya sejak kemarin (Kamis) malam," ucapnya.

Chowdhury mengatakan pemerintah berharap menjauhkan "mahasiswa dan masyarakat dari jalan raya" dengan jam malam karena merasa kehilangan kendali atas aksi protes.

Ia menambahkan bahwa para pengunjuk rasa tampaknya "tidak berminat berkompromi," sementara pemerintah "semakin kehilangan kendali atas situasi di jalan meski menggunakan pasukan paramiliter dan polisi."

Aksi protes mahasiswa meletus setelah Pengadilan Tinggi Bangladesh pada 5 Juni memerintahkan pemulihan reservasi 30 persen pekerjaan pemerintah untuk anak-anak veteran yang berpartisipasi dalam gerakan pembebasan negara pada tahun 1971.

Baca juga: Mahasiswa Diserang di Bangladesh, Ketua HAM PBB: Tidak Bisa Diterima!

(WIL)