Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Filipina tengah melakukan pengubahan status atau downgrade terhadap seluruh visa milik warga negara (WN) Indonesia yang terindikasi sebagai pekerja operator judi online (Offshore Gaming Operator) di negara tersebut.

Atase Kepolisian (Atpol) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila Kombes Pol Retno Prihawati mengatakan perubahan status visa ini dilakukan setelah pengungkapan kasus judi online di Hotel Tourist Garden, Lapu-lapu City, Provinsi Cebu, pada 31 Agustus 2024, dimana pelakunya terdapat warga Indonesia.

"Presiden Filipina Ferdinand Marcos sudah mengeluarkan pelarangan terhadap judi online. Beliau memberikan kesempatan sampai akhir Desember 2024 pelaku dari berbagai negara untuk meninggalkan Filipina," ucapnya dilansir dari Antara, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan larangan dan penutupan total terhadap operasi POGO (Philippines Offshore Gaming Operator) berdampak kepada 4.179 WNI yang bekerja di industri perjudian online, baik legal maupun ilegal.

"Dengan demikian pemerintah Filipina melakukan downgrade visa. Namun, bukan kepada seluruh warga Indonesia saja, tetapi kepada seluruh warga negara asing yang bekerja di sektor judi online," katanya.

Retno mengungkapkan, atas adanya hal tersebut Divhubinter Polri berperan aktif dengan melakukan koordinasi dengan PNP (Philippines National Police), NBI (National Bureau of Investigation), dan PAOCC untuk mengidentifikasi para WN Indonesia yang terlibat atau menjadi operator kasus judi online tersebut.

"Memang dari warga kita secara sadar bekerja menjadi operator judi online di Filipina," sebutnya.

Dia juga menambahkan, saat ini pihaknya telah melakukan proses penjemputan dan pemulangan kepada 69 orang warga Indonesia yang sudah terindikasi sebagai pekerja operator judi online.

Proses pemulangan atau deportasi ini dilakukan secara bertahap, yakni tahap pertama kepada 35 WNI, dan tahap kedua 32 WNI dengan jadwal awal yakni pada 22 sampai 23 Oktober 2024. Adapun, penerbangan yang akan dilakukan antara lain menuju Jakarta, Medan hingga Manado.

Tahapan pemulangan pertama yang terjadwal pada Selasa 22 Oktober dilakukan terhadap 10 WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat SCOOT TR 2278.

Kemudian, disusul pemulangan 11 WNI dengan menggunakan penerbangan pesawat CEBU PACIFIC 5J-759 menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.

Selanjutnya, pada Rabu 23 Oktober 2024 dilakukan pemulangan kepada dua WNI melalui Bandara Udara Internasional Kualanamu, Medan. Disusul lagi oleh dua WNI dengan penerbangan menuju Jakarta melalui Bandara Soetta.

Untuk penerbangan selanjutnya pada hari yang sama yakni dilakukan terhadap tiga WNI dengan penerbangan menuju Bandara Udara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Dan terakhir pemulangan dilakukan kepada enam WNI dengan tiba di Jakarta pada 23 Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Regulator perjudian Filipina akan mencabut izin operasional perusahaan judi online luar negeri, yang sebagian besar dari China. Regulator juga akan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membasmi para operator tersebut.

Penutupan ini sejalan dengan langkah Presiden Ferdinand Marcos yang memberikan waktu kepada regulator untuk menutup Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan kriminal. Presiden memberikan batas waktu hingga akhir tahun.

"Tidak ada masalah dalam menutup POGOs karena saya dapat meminta keamanan nasional dan perintah presiden," ungkap ketua Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR) Alejandro Tengco seperti dikutip Reuters, Rabu (24/7/2024).

PAGCOR merupakan badan regulasi yang bekerja di kantor presiden.

Industri judi online menjamur di Filipina sejak 2016 karena operator memanfaatkan undang-undang liberal untuk menargetkan pelanggan di China. Warga dari Negeri Panda gemar berjudi, namun dilarang pemerintah.

Jumlah POGO di Filipina sempat mencapai 300 operator, namun banyak perusahaan tutup atau pindah akibat pandemi dan ketatnya aturan pajak. Sekarang hanya tersisa 42 POGO yang beroperasi dengan izin, yang secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan sekitar 63.000 pekerja Filipina dan asing.

Tengco mengatakan tantangan bagi para penegak hukum adalah mencegah perusahaan-perusahaan ini untuk tidak beroperasi di bawah tanah. Selain itu, pemerintah akan kehilangan sekitar 23 miliar peso atau sekitar Rp6,38 triliun per tahun dari biaya izin dan pajak POGO.

Namun, Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina Arsenio Balisacan mengatakan bahwa POGO hanya menyumbang kurang dari 0,5% terhadap PDB.

"Manfaat melarang POGO lebih besar daripada kerugiannya,” jelasnya.

China telah mendesak Filipina untuk melarang permainan online untuk mendukung tindakan tegas perjudian lintas batas.

Analis hubungan internasional De La Salle University Renato Cruz De Castro mengatakan tindakan tegas ini akan memicu pulihnya hubungan Filipina dan China.

Komisi Anti-Kejahatan Terorganisir Presiden mengatakan tindakan tegas lain terhadap ratusan POGO ilegal, yang terlibat dalam kejahatan seperti penipuan dan perdagangan manusia, akan terus berlanjut.