JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Himawan Bayu Aji menyatakan jajarannya berhasil menyita aset senilai Rp13,8 miliar terkait situs judionline Sl****78 pada Jumat (8/11/2024).

"Langkah penyitaan aset ini diharapkan dapat menekan perkembangan situs judi di Indonesia serta memutus rantai kejahatan siber yang kerap memanfaatkan teknologi untuk aktivitas ilegal," ujar Himawan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Tak berhenti sampai di situ, Himawan mengatakan, penyidik siber Bareskrim Polri akan melacak berbagai aset lain yang masih tersebar di berbagai akun dan penyedia jasa pembayaran yang terhubung dengan sl****78.

Dia pun menjelaskan bahwa penyitaan aset tersebut merupakan tindak lanjut pengungkapan perjudian daring terhadap laman slot yang telah dilakukan pengungkapan beberapa waktu lalu dengan tersangka RA, AF, RH, RAP, HJ, FH, FQ (warga negara asing), HAJ, CAS, dan EL, serta menyita aset sejumlah Rp70,1 miliar.

Menurut Himawan, penyitaan dilakukan setelah penyelidikan mendalam oleh penyidik terhadap aliran dana dari aktivitas perjudian daring dari laman Sl****78, yang dikenal sebagai salah satu situs judi online jaringan internasional yang dikendalikan oleh warga negara China.

Dalam pengungkapan tersebut, penyidik siber Bareskrim Polri menemukan keterlibatan beberapa pihak, termasuk penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi operasional situs itu.

Kemudian, aset Rp13,8 miliar yang disita dari tersangka FH dan AF yang merupakan bagian dari penyedia jasa pembayaran yang digunakan untuk memfasilitasi operasional laman judi online Sl****78.

"Kedua tersangka tersebut saat ini sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri,” kata Himawan.

Lebih lanjut, Himawan menegaskan bahwa Bareskrim akan meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap judi online sebagai bentuk respons cepat dari komitmen Polri untuk melaksanakan program kerja Astacita ke-7 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakat terkait pemberantasan perjudian.

Misi Astacita itu berbunyi, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Korupsi dan narkoba perlu dicegah dan ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Oleh sebab itu, pemerintahan Prabowo-Gibran bertekad untuk melakukan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi.

BATAM, iNews.id - Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau (Kepri) memantau ada 228 situs judi online (judol) di Kota Batam. Ratusan website ini terafiliasi situs judol yang telah dipantau untuk ditindak sejak Januari-Oktober 2024.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kepri Kombes Putu Yudha Prawira mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah pemantauan dan merekomendasikan pemblokiran 228 situs judol ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi).

“Ratusan website itu ditemukan selama 10 bulan dari patroli siber dan penindakan beberapa waktu lalu. Sejauh ini ada 228 situs judi online yang telah direkomendasikan untuk diblokir ke Komdigi,” ujarnya, Jumat (8/11/2024).

Putu juga merinci ada 6 kasus praktik judol yang telah ditangani dengan menjerat enam tersangka. Selain itu, ada satu situs yang telah diblokir.

“Sejak Januari 2024 ada 6 kasus judi online. Para tersangka lima di antaranya masih proses sidik dan satu tersangka telah tahap dua. Kebanyakan server yang digunakan dari dalam negeri,” katanya.

Putu menyebut pengawasan dan penindakan ini tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita agar segera memberantas perjudian secara online dan pencegahan terus digencarkan.

“Pengawasan dan patroli siber terus kami lakukan. Kami juga berharap peran serta masyarakat dalam pemberantasan judi online ini. Jika mendapat aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan judi online bisa melapor ke kami akan ditindaklanjuti,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Relawan Pro Jokowi (Projo) membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang namanya ikut terseret dalam kasus judi online pada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat yang melibatkan 11 pegawai Komdigi. Mereka memanfaatkan kewenangan untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap tidak terlibat dalam skandal kasus judi online itu.

"Tak ada kaitan aktivitas mereka lindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya," kata DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Fokus berantas judi Online

Sejak menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, sebelum kementeriannya berubah menjadi Komdigi, Budi Arie dihadapkan pada tantangan besar terkait judi online.

Budi Arie menemukan bahwa pemberantasan judi digital membutuhkan sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.

"Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran," kata Handoko.

Awal kenal dengan AK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non-pegawai.

Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.

AK menjadi salah satu pegawai Komdigi yang ditangkap terkait kasus melindungi situs-situs judi online. Kini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kala itu, keahlian AK yang disebut mampu menangani takedown hingga 100.000 situs per hari menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkannya masuk dalam tim pemberantasan judi online.

Namun, rekrutmen ini justru menjadi titik awal masalah. AK kemudian ditemukan terlibat sebagai operator dari sindikat judi online di kantor satelit kawasan Bekasi sebagai pusat kegiatan.

"Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK," kata Handoko.

Korban pengkhianatan

Budi Arie dianggap justru korban pengkhianatan anak buahnya yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan melindungi situs judi.

"Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online," kata Handoko.

Budi Arie dianggap konsisten memberantas judi online dan tidak pernah memberi arahan, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi.

"Budi Arie sama sekali tidak terkait dengan aktivitas "haram" yang dilakukan AK. Bahkan selama 15 bulan menjadi Menkominfo, tidak ada satu situs judi pun yang dilindungi atas perintahnya," kata Handoko.

"Tidak ada perintah, baik lisan atau tertulis, dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana," tambahnya.

Sementara itu, Budi Arie menjelaskan terkait menerima AK di Komdigi. Menurutnya, AK saat itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia informasi teknologi.

"Saya putuskan untuk menerima AK karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama," kata Budi Arie.

Ia sebelumnya juga menegaskan, tidak terlibat dan siap mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra meminta kepolisian untuk turut memeriksa Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait judi online (Judol).

Hal tersebut diperlukan menyusul adanya 12 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) yang sebelumnya bernama Kemenkominfo, ditangkap kepolisian karena terlibat bisnis Judol dan berkomplot dengan bandar.

“Oleh karena itu, kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

“Yang kedua, ada yang enggak lulus di dalam tes-tes itu kok diterima di Kementerian. Ini kan suatu pertanyaan besar. Ya kan? Sehingga masyarakat itu bertanya-tanya kenapa, gitu lho,” sambungnya.

Tandra berpandangan, pemeriksaan Budi Arie sebagai Eks Menkominfo dianggap perlu, karena seluruh pegawai pada umumnya bekerja sesuai arahan pimpinannya.

Dengan begitu, Budi Arie sebagai atasan dari para pegawai memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi aktivitas pegawainya ketika bekerja.

“Jadi begini lho, puncak tanggung jawab itu kan ada di pundak menteri, kan? Betul enggak? Menteri lah yang harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan anak yang ecek-ecek itu, gitu loh. Ya kan?” ungkap Tandra.

“Apalagi kalau kita melihat kan masyarakat jadi bertanya-tanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Minimal dia kan lalai untuk memimpin ini, Departemen itu. Ya kan?” kata Tandra.

Tandra pun menekankan bahwa hukum di Indonesia memiliki prinsip equality before the law atau kesamaan di mata hukum. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak memeriksa Budi Arie, walaupun memiliki jabatan tertentu.

“Maka demi tegaknya hukum, demi equality before the law, kami mendesak agar menteri itu harus diperiksa. Mantan menteri Kominfo, ya. Harus diperiksa, gitu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

Seharusnya ada 5.000 situs judi online yang diblokir. Namun, oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judol.

Sementara itu, 1.000 situs judi online sisanya "diamankan" agar tetap aktif.

Salah satu oknum pegawai dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematok harga Rp 8,5 juta per situs judi online yang diamankan.

Artinya, jika dikalkulasi, mereka meraup Rp 8,5 miliar sebagai imbalan "memelihara" 1.000 situs judi online tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) mengandalkan platform Indonesia Domain Abuse Data Exchange (IDADX) untuk melacak situs-situs judi online yang bersembunyi. Hingga Oktober 2024 diketahui ada 46.982 alamat web atau Uniform Resource Locators (URL) yang disusupi judi online.

Diketahui, IDADX bekerja dengan mengidentifikasi penyalahgunaan nama domain yang disusupi konten judi online. Situs pemerintahan menjadi salah satu tempat situs judi online menyusup.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak menjelaskan bahwa IDADX merupakan sebuah platform yang dikembangkan untuk mengamankan keamanan siber nasional.

Salah satunya dengan melacak dan mengidentifikasi laporan dari masyarakat terkait situs web yang disusupi konten judi online maupun konten negatif lainnya seperti phishing, malware, maupun pornografi.

“Sebagai pengelola domain.id, kami selalu berkoordinasi dengan Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah (LAIP) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) ketika terdapat domain go.id dan desa.id yang tersusupi konten negatif seperti judi online,” kata John dalam keteranganya, Jumat (8/11/2024).

John pun menyebut, jika Kemkomdigi membutuhkan data terkait jumlah keseluruhan domain.id yang terdeteksi konten judi online, PANDI siap untuk melaporkannya.

John menambahkan bahwa sumber data idadx.id berasal dari email dan laporan yang dikirimkan oleh masyarakat serta anggota.

IDADX juga bekerja sama dengan berbagai layanan keamanan siber untuk mengumpulkan dan memverifikasi data terkait ancaman siber yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani penyalahgunaan nama domain.

Adapun cara kerja dalam IDADX terdapat sistem Breach Identification and Monitoring Assistant (BIMA) yakni alat otomatis atau bot dalam IDADX yang dengan cepat mengidentifikasi dan mengeskalasi laporan penyalahgunaan nama domain.

BIMA dirancang untuk meningkatkan efisiensi serta berfungsi sebagai crawler yang aktif mencari dan menangkap bukti dari laporan penyalahgunaan nama domain.

“Ketika diidentifikasi terbukti adanya penyalahgunaan domain, maka PANDI akan memberikan notifikasi dan melakukan prosedur suspend. Tercatat sejauh ini data idadx.idpada tahun 2024 terdapat 46,982 url disusupi konten judi online,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah mendesak aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dalam menindak para pihak yang terlibat judi online (judol).

Menurut Abdullah, terungkapnya keterlibatan pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi kategori darurat judol.

“Harus jangan tebang-tebang pilih ya. Karena kalau sudah ada indikasi ordal (orang dalam) yang bermain, itu kan bagi kita ini sudah darurat, darurat sekali,” ujar Abdullah saat ditemui di Gedung DPR RI, Jumat (8/11/2024).

Politikus PKB itu menegaskan bahwa jajaran Komisi III DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap mitra kerja yang menangani judol.

Hal tersebut untuk mengatasi adanya upaya melindungi pihak-pihak tertentu yang terlibat bisnis judol di Tanah Air, sehingga tidak tersentuh oleh proses hukum.

“Jadi teman-teman dari Komisi III juga concern terkait ini. Jangan-jangan yang ditangkap kemarin itu hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil yang bermain ataupun yang sengaja dikorbankan,” kata Abdullah.

“Karena isu ini memang bukan isu baru, tapi terus bergulir isu ini. Terbukti dari isu kecil, ketangkapnya Gunawan "Sadbor", habis itu terbongkar orang internal Kemenkomdigi ternyata bermain juga di situ,” sambungnya.

Abdullah pun mengingatkan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam memberantas judol di Tanah Air.

Dia menambahkan bahwa Komisi III akan segera menggelar rapat kerja dengan Kapolri. Salah satu hal yang akan dibahaskan adalah komitmen kepolisian dalam pemberatasan judi online.

“Sinergitas antara PPATK, Kepolisian, Jaksa Agung, sampai di Kemenkomdigi pun juga harus sinergi terkait pemberantasan judi online ini,” jelas Abdullah

“Besok kita hari Senin juga melakukan RDP dengan Kapolri itu juga kita angkat juga lagi terkait judi online ini. Harapannya setiap minggu kita bisa awasi lewat mitra-mitra kita yang bisa kita sentuh,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 12 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa kasus pegawai kementeriannya yang terlibat judi online menjadi "pil pahit" bagi institusi tersebut.

Meski demikian, Meutya memastikan bahwa Kemenkomdigi membuka pintu selebar-lebarnya bagi penyidik untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh.

Ia juga menginstruksikan seluruh pegawai kementerian untuk memberikan informasi yang akurat saat dimintai keterangan oleh penyidikan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Selasa (5/11/2024), Meutya menyatakan telah menonaktifkan 11 pegawai Kemenkomdigi terlibat dalam praktik tersebut. Jumlah ini masih berpotensi bertambah karena terdapat 1 pegawai lain yang juga sudah ditangkap kepolisian.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pimpinan MPR: Indonesia Selain Darurat Narkoba Juga Judi "Online", Harus Diberantas Akarnya", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/08/17210251/pimpinan-mpr-indonesia-selain-darurat-narkoba-juga-judi-online-harus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan, Indonesia kini sudah darurat tindak pidana judi online.

Bukan hanya itu, Indonesia selama ini juga sudah darurat narkoba dan kekerasan terhadap anak dan perempuan.

"Saya hanya menekankan bahwa Indonesia itu selain kita kenal dulu darurat narkoba, darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak, darurat pornografi, pornoaksi, darurat miras, ya sekarang juga darurat judi online," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Oleh karenanya, Eddy mengatakan judi online harus diberantas hingga ke akarnya.

"Jadi judol harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujar politikus PAN ini.

Lebih lanjut, Eddy juga menyorot adanya kasus tindak pidana judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ke aparat penegak hukum.

Dia mempercayakan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum, termasuk soal perlu tidaknya memeriksa eks Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie terkait perkara ini.

"Itu diserahkan pada aparat penegak hukum ya, biarkan mereka melakukan itu," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Polda Metro Jaya telah menangkap 16 orang tersangka kasus judi online, 12 orang di antaranya adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online ini diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

“Mereka ini dikasih kewenangan sebenarnya untuk melakukan atau mengecek web-web judi online, kemudian mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir,” ujar Ade Ary saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2024).

“Namun, mereka melakukan penyalahgunaan juga. Kalau mereka (pelaku) sudah kenal sama mereka (pengelola situs judol), mereka tidak blokir dan mereka (pelaku) menyewa, mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) atau Smartfren terus berkomitmen untuk memberantas judi online. Salah satunya dengan membuka layanan aduan untuk pelanggan yang menerima pesan ajakan judi online.

Chief Marketing Officer Smartfren, Sukaca Purwokardjono mengatakan, layanan aduan tersebut berguna untuk melaporkan nomor asing yang mengirimkan pesan spam atau sampah, salah satunya ajakan bermain judi online.

“Jadi di call center kan kita buka terus jadi silakan aja kalau ada masyarakat yang merasa nih kalau ada nomor yang dipakai untuk spam laporkan aja ke kami,” kata Sukaca saat ditemui di kantornya, Jumat (8/11/2024).

Sukaca menuturkan setelah laporan tersebut masuk, pihak Smartfren bakal menverifikasi nomor tersebut. Dalam verifikasi tersebut, nantinya akan diketahui apakah nomor tersebut benar melakukan spam atau tidak.

Namun, Sukaca menyebut untuk mengetahui apakah nomor tersebut terafiliasi sindikat judi online pihak Smartfren belum dapat melalukan hal tersebut.

“Kita kan di sisi lain juga harus jaga data privacy konsumen kan jadi nggak bisa kita setiap nomor kita lihat, karena itu data pelanggan,” ujarnya.

Adapun Menteri Komunikasi dan Digital (Mekomdigi) Sebelumnya, Meutya Hafid menegaskan bakal terus memberantas judi online di Indonesia.

Meuty mengatakan, selain pemberantasan judi online, masalah pinjaman online ilegal, dan internet ramah anak akan menjadi prioritas dirinya di Komdigi.

Prioritas tersebut, kata Meutya merupakan pesanan yang dirinya terima saat masih menjabat sebagai ketua Komisi 1 DPR RI yang membawah Komdigi.

“Perang terhadap judi online, pinjaman online ilegal karena saya perempuan, saya tambah tidak cuma dua itu saya tambah juga bagaimana internet ramah anak,” kata Meutya di kantornya, Senin (21/10/2024).

Jakarta: Transaksi judi online kian mengkhawatirkan. Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengeluarkan data yang cukup mencengangkan saat rapat dengar pendapat dengan komisi hukum DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.

Menurut PPATK, transaksi judi online tahun ini sudah tembus mencapai Rp283 triliun, lebih tinggi dari tengah semester 2023 dan melampaui 1 tahun penuh pada 2022.

PPATK pada 2023 juga mencatat sebanyak 166 juta jumlah traksaksi deposit dana judi online oleh masyarakat. PPATK menemukan pola baru bandar judi online yaitu dengan mengaburkan asal usul dan judi online.

Sementara demografi pemain judi online berdasarkan usia pada 2017 hingga 2023, cenderung merambah di usia di bawah 10 tahun.

Selain usia, ada kecenderungan wilayah pelaku judi online usia kurang dari 19 tahun yaitu di Jakarta Timur sebanyak 4.563 orang, Kabupaten Bogor 4.432 orang, Jakarta Barat 4.377 orang, Kecamatan Cengkareng 1.019 orang, Cakung, 804 orang, dan Kalideres 674 orang.

Yang lebih mencengangkan lagi adalah pelaku judi online menyisihkan sebanyak 70% penghasilannya untuk deposit judol.

Judi online sudah semakin mengkhawatirkan dan dapat menimbulkan kecanduan, kerugian finansial, dan dampak negatif lainnya. Pemerintah diharapkan meningkatkan pengawasan untuk melindungi masyarakat terutama generasi muda dari dampak buruk judol.

Selain itu edukasi tentang bahaya judol dan tempat rehabilitasi bagi mereka yang terjerat harus menjadi perhatian utama. Penting bagi setiap individu untuk menyadari potensi bahaya ini dan membuat keputusan yang bijak untuk menghindari judol.

Sumber: Redaksi Metro TV


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, praktik jual beli rekening jaringan Kamboja dari markas judi online (judol) di Cengkareng sudah beroperasi sejak 2022.

“Pengakuan tersangka utama, RS (31), yang bersangkutan beraktivitas dari mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini, kurang lebih sekitar dua tahun enam bulan yang bersangkutan beroperasi,” ujar Syahduddi saat dikonfirmasi, Jumat (8/11/2024).

Selama 2,5 tahun terakhir, pelaku utama selalu mengirimkan ponsel peserta ke Kamboja melalui salah satu jasa ekspedisi di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam periode Mei 2022 hingga Oktober 2024, polisi menemukan resi pengiriman berupa ponsel dari RS ke Kamboja sebanyak 1.081 lembar.

“Di mana dari pengakuan tersangka bahwa setiap resi itu mengirim dua unit ponsel, dan masing-masing ponsel berisi dua aplikasi m-banking,” ujar dia.

“Jadi, kalau selama 1.081 lembar resi pengiriman selama 2 tahun 6 bulan, patut diduga tersangka utama sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar 4.324 rekening,” imbuh dia.

Praktik jual beli rekening ini terungkap saat RD (28), AR (22), ME (21), dan RH (29), ditangkap setelah mereka memperpanjang kontrak dengan menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan atas nama pribadi yang akan digunakan untuk transaksi keuangan judol di Kamboja.

Dalam satu paket pembelian, peserta membayar Rp 10 juta, dengan rincian satu rekening Rp 2 juta, satu ponsel yang telah terinstal m-banking Rp 3 juta, serta biaya ongkos kirim ponsel ke Kamboja dan keamanan Rp 5 juta.

Berdasarkan hasil pengembangan, polisi menggeledah markas judol jaringan Kamboja yang berlokasi di Cengkareng. Polisi menangkap RS (31), DAP (27), Y (44), dan RF (28).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polres Metro Jakarta Barat menangkap delapan orang yang terlibat dalam praktik jual beli rekening untuk judi online di sebuah rumah di Perum Cengkareng Indah, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Para pelaku yang ditangkap terdiri dari RS (31), DAP (27), Y (44), ME (21), RF (28), RH (29), AR (22), dan RD (28).

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi menyatakan bahwa kasus ini terbagi menjadi tiga kluster.

"Kluster pertama yaitu peserta. Dalam hal ini, yang dimaksud peserta adalah orang atau warga yang menjual atau menyewakan rekening miliknya kepada tersangka RS. Dalam kluster ini, ada dua orang ditetapkan sebagai tersangka," kata Syahduddi, Jumat (8/11/2024).

Kluster kedua adalah orang yang merekrut peserta. Mereka mengajak warga untuk membuat rekening yang kemudian dijual atau disewakan untuk digunakan dalam judi online di Kamboja.

"Pada kluster kedua ini, tiga pelaku ditetapkan sebagai tersangka karena menjaring peserta," lanjut Syahduddi.

Sementara itu, kluster ketiga adalah pemilik bisnis jual beli atau sewa rekening. Para pelaku dalam kluster ini mendapatkan keuntungan dengan menyediakan rekening bagi bandar judi di Kamboja.

"Harga per satu rekening telah ditetapkan sekitar Rp 10 juta dengan rincian satu rekening Rp 2 juta, satu unit ponsel Rp 3 juta, serta biaya ongkos kirim dan keamanan sebesar Rp 5 juta," ungkap Syahduddi.

RS, selaku pemilik bisnis, mengirimkan satu unit ponsel yang telah terinstal aplikasi m-banking kepada bandar judi di Kamboja melalui jasa pengiriman di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola situs judi online," pungkas Syahduddi.

Penangkapan bermula saat polisi menciduk empat orang, yaitu RD, AR, ME, dan RH, yang baru saja menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan di lokasi tersebut.

Mereka diketahui memperpanjang kontrak nomor rekening, ATM, dan buku tabungan yang akan dipakai untuk transaksi judi online di Kamboja.