Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sumber energi panas bumi memiliki peran penting dalam mencapai ketahanan energi nasional. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) nasional ditargetkan mencapai 10,5 GW pada 2035 mendatang.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Julfi Hadi mengatakan, PGE berkomitmen untuk terus mengembangkan kapasitas PLTP guna memenuhi target yang telah ditetapkan.

Saat ini, Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia dengan potensi mencapai 23,7 GW, namun pemanfaatannya masih minim, hanya sekitar 2,2 GW.

“Dalam dua hingga tiga tahun mendatang, PGE menargetkan peningkatan kapasitas 1 GW dan tambahan 1,5 GW pada 2030,” ujar Jufli dalam Webinar bertajuk "Peran Penting Industri Panas Bumi Dalam Kebijakan Transisi Energi dan Pencapaian Target Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan ReforMiner Institute pada Kamis (24/10).

Jufli menambahkan, PGE juga mengadopsi teknologi baru seperti pompa submersible listrik dan pengukur aliran dua fase untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Investasi untuk mencapai target ini diperkirakan mencapai US$ 17 miliar hingga US$ 18 miliar, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB nasional sebesar US$ 21 miliar hingga US$ 22 miliar.

Dalam hal pengurangan emisi, lanjut Julfi, energi panas bumi memiliki potensi yang luar biasa. Dengan pengembangan yang tepat, energi panas bumi di Indonesia diperkirakan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tahunan sebesar 18-20 juta m³ CO?.

“Komitmen ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih, tetapi juga memberikan kontribusi langsung terhadap upaya global mengatasi perubahan iklim,” ujarnya.

Sektor ini dapat menciptakan sekitar 1 juta pekerjaan baru, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentunya berdampak positif pada perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar proyek panas bumi.

Namun, lanjut Julfi, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan terbesar adalah risiko pengeboran, di mana hasil eksplorasi sering kali lebih rendah dari yang diharapkan.

Proses pengeboran hingga komersialisasi juga memakan waktu yang cukup lama, yakni 5 hingga 15 tahun.

Selain itu, regulasi yang kompleks dan perizinan yang lambat menjadi kendala utama dalam menarik investasi di sektor ini.

"Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dan insentif yang memadai untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di Indonesia,” katanya.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dina Nurul Fitria menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri dalam menghadapi tantangan global.

Pemerintah harus memberikan kepastian regulasi dan insentif yang mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk panas bumi. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam bentuk kemudahan alokasi lahan dan kebijakan insentif untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan.

“Inventarisasi sumber daya energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi langkah penting untuk mencapai target bauran energi nasional. Dengan dukungan yang tepat, energi panas bumi dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai ketahanan energi Indonesia,” katanya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan.

Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang.

“Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor,” katanya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi.

Komaidi mencontohkan, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi.

Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih.

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini,” katanya.

Pertamina melalui PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) berhasil meraih peringkat pertama ESG Risk Rating global oleh Sustainalytics dengan skor 7,1, yang tergolong 'Negligible Risk' atau risiko yang dapat diabaikan.

Prestasi ini menempatkan PGE sebagai perusahaan dengan risiko ESG terendah di sub-sektor energi terbarukan dan industri utilitas global. Capaian ini merupakan kontribusi Perusahaan terhadap manajemen risiko material ESG yang dinilai kuat (strong), dengan nilai risiko yang tergolong medium.

Dengan ini, PGE dinilai telah berhasil menekan berbagai risiko material ESG yang mempengaruhi bisnis dan operasinya.

ESG Risk Rating Sustainalytics menilai eksposur perusahaan terhadap risiko material ESG seperti emisi karbon dan insiden kerja, serta kemampuan manajemen risiko perusahaan dalam mengatasi potensi risiko ini. Semakin rendah skornya, semakin kecil risiko yang dapat mempengaruhi performa perusahaan.

Penilaian dari Sustainalytics juga menempatkan PGE di urutan pertama dalam IDX ESG Leader Index yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian ESG yang baik.

Direktur Utama PGE, Julfi Hadi menegaskan inisiatif-inisiatif penegakan prinsip ESG merupakan langkah strategis PGE dalam memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan, mengelola bisnis yang beretika, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

"Komitmen PGE dalam mengantisipasi risiko perubahan iklim menjadi salah satu praktik terbaik (best practice) pengusahaan panas bumi yang berkelanjutan dan akuntabel. Kami bangga mampu memberikan contoh pengelolaan ESG tidak hanya di bidang pengusahaan panas bumi, tetapi juga industri energi terbarukan secara global," kata Julfi, dalam keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).

"Capaian ini semakin memperkuat posisi Perusahaan sebagai perusahaan energi hijau kelas dunia dan memperkuat posisi panas bumi sebagai sumber energi yang berkelanjutan dan bermanfaat secara luas," sambungnya.

PGE juga telah memperkuat Strategi Keberlanjutan (ESG Roadmap) 2024-2030 dengan berbagai inisiatif. Di aspek lingkungan, PGE menargetkan penghindaran emisi ~29% pada 2023 dan telah melaporkan risiko terkait iklim melalui Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

Selain itu, program keanekaragaman hayati melalui Biodiversity Action Plan (BAP) juga terus berjalan.

Di aspek sosial, PGE mendukung pengembangan karyawan secara berkelanjutan dengan komitmen peningkatan keterwakilan perempuan di posisi manajerial hingga 15% pada 2030 dan peningkatan pekerja dengan disabilitas hingga 1%. Pada aspek tata kelola, PGE menerapkan praktik pengadaan berkelanjutan dengan memastikan vendor mengikuti standar ESG dan terus berkomitmen pada Good Corporate Governance (GCG).

Sebagai perusahaan publik, PGE juga terus berkomitmen pada pemenuhan GCG dan patuh terhadap regulasi-regulasi pengelolaan perusahaan terbuka.

Corporate Secretary PGE Kitty Andhora menyampaikan capaian PGE merefleksikan komitmen Perusahaan untuk terus melindungi lingkungan, memberdayakan masyarakat, dan menegakkan GCG di seluruh aspek operasional perusahaan.

"Aspek ESG telah diinternalisasi secara mendalam oleh seluruh pekerja PGE sehingga seluruh pekerjaan dan inovasi yang kami berikan senantiasa didasarkan pada pertimbangan risiko terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola perusahaan. Apresiasi kepada seluruh pekerja PGE yang terus berdedikasi pada pengarusutamaan keberlanjutan di Perusahaan sehingga PGE mampu menduduki peringkat teratas sebagai perusahaan utilitas dan energi terbarukan dengan tingkat risiko ESG terendah secara global," kata Kitty.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan Pertamina mendorong seluruh jajaran Group untuk berkomitmen dalam penerapan ESG. Implementasi ini sebagai upaya perseroan dalam menekan emisi karbon dan mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

98% Populasi Indonesia Terlindungi Jaminan Kesehatan

98% Populasi Indonesia Terlindungi Jaminan Kesehatan