Bisnis.com, MAJALENGKA — Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat Inflasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Oktober 2024 sebesar 0,96% secara tahunan (year on year/YoY) dan sebesar 0,02% secara bulanan (month to month/MtM).

Kepala BPS Majalengka Joni Kasmuri mengatakan bahwa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi bulanan per Oktober 2024 adalah kopi bubuk, emas perhiasan, beras, rokok putih, rokok kretek tanpa filter, tukang bukan mandor, rokok kretek filter, pepes, pisang, gula pasir, bawang merah, kue basah, seblak, sate, seragam sekolah wanita, obat dengan resep, donat, bakso siap santap, susu cair kemasan, dan masker.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil deflasi antara lain, bensin, daging ayam ras, tomat, bawang putih, pasir, tahu mentah, popok bayi sekali pakai/ diapers, telepon seluler, pepaya, semangka, telur ayam ras, lampu tl/neon, bayam, kol putih/kubis, ketimun, cabai merah, minyak goreng, rampela hati ayam, kerudung/ jilbab, dan cabai rawit

"Inflasi yang terjadi pada tahun ini karena adanya kenaikan harga lantaran naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran," kata Joni, Jumat (1/11/2024).

Pada Oktober 2024, seluruh kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi, yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,93%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 4,45%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,46%; serta kelompok kesehatan sebesar 3,74%.

Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,43%; kelompok pendidikan sebesar 1,34%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,01%; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,59%.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,28%; kelompok transportasi sebesar 0,19%; serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,33%.

Berdasarkan pantauan indeks harga konsumen (IHK), Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang mengalami kedua tertinggi di Jawa Barat.

"Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh turunnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran," kata Joni.

Majalengka: Anak mantan Bupati Majalengka Karna Sobahi yang juga mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Majalengka, Irfan Nur Alam diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemberhentian sementara ini diputuskan setelah Irfan Nur Alam terlibat korupsi Pasar Sindang Kasih Cigasong, Majalengka.

Irfan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat. Status tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print.781/M.2.5/ Fd.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024.

Irfan telah ditahan karena disangka melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan secara sistematis. Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi mengeluarkan surat pemberhentian sementara Irfan sebagai ASN. Dedi menjelaskan keputusan pemberhentian sementara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Menurut Pasal 53 UU tersebut, ASN dapat diberhentikan sementara dalam beberapa kondisi. Antara lain jika diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau jika ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus hukum.
"Ketentuan ini dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali menjadi ASN. Jadi, keputusan ini bukanlah pemecatan, melainkan pemberhentian sementara ASN sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar Dedi Supandi dalam keterangannya, Minggu, 21 Juli 2024.

Sementara itu, Irfan diberhentikan karena terjerat skandal korupsi. Irfan resmi ditahan berkaitan dengan dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi revitalisasi Pasar Sindang Kasih, saat masih menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi di Setkab Majalengka.

"Pak Irfan menunggu hasil keputusan inkrah dari pengadilan untuk mengetahui vonis hukuman yang akan dijatuhkan seperti apa. Kalau bersalah ya akan berhenti jadi ASN," jelas Dedi.

(WHS)