Jakarta: Mahkamah Agung (MA) RI dinilai tidak mempunyai perspektif antikorupsi yang kuat usai mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. MA seharusnya dapat memperberat hukuman sebab korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime).

Pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro menyoroti langkah MA yang mengabulkan PK terpidana korupsi Mardani. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

“Kalau MA punya perspektif anti korupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime, harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera (kepada Mardani H Maming),” kata dia, Selasa, 5 November 2024.
Castro mengakui MA telah kehilangan semangat pemberantasan antikorupsi terlebih sejak mendiang hakim Agung Artidjo Alkostar tiada. MA, lanjut Castro, tidak sesangar atau semenakutkan seperti pada masa Artidjo Alkostar karena banyaknya putusan kasasi dan PK yang justru lebih rendah dan cenderung menguntungkan koruptor.

“Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu. Jadi tidak heran bahkan putusan pengadilan juga cenderung menguntungkan para koruptor,” ungkap Castro.

Baca juga: Pakar Minta Pengawasan Proses PK Mardani Maming Agar Sesuai Aturan

Terpisah Pakar Hukum Untirta Banten Agus Prihartono menilai seyogyanya peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming dapat ditolak. Menurutnya, hukuman bagi terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming seharusnya dapat diperberat seperti saat kasasi.

“Mahkamah Agung (MA) ini memang sudah ada track record (menolak kasasi Mardani H Maming). Dari kasasinya tersebut harusnya itu kan bisa suatu dijadikan dasar dan alasan,” jelas Agus.

Agus menegaskan, dikabulkannya PK Mardani H Maming seharusnya dapat didasari oleh adanya novum baru. Menurut Agus, hal tersebut merupakan syarat dikabulkan atau diterimanya PK. “Yang pasti kalau kita PK itu harus ada novum baru. Dan dalam PK itu harus ada dasar dua alat bukti juga,” tegas dia.

Diketahui, Mahkamah Agung (MA) telah membacakan putusan terhadap permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming. MA mengabulkan permohonan PK, namun tetap menyatakan Mardani H Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H Maming tersebut. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 tersebut," demikian putusan PK tersebut seperti dikutip dari situs kepaniteraan MA, Selasa, 5 November 2024.

Sementara itu, putusan MA soal PK Mardani H Maming berbanding terbalik dengan saat kasasi yang kala itu menolak kasasi terdakwa. Mardani H Maming mengajukan kasasi lantaran hukumannya diperberat menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Langkah publik mengawasi proses Peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming di Mahkamah Agung (MA) sudah benar. Pasalnya, dikhawatirkan PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan ini dipaksakan dengan diada-adakannya novum sehingga menghasilkan putusan ringan atau bebas.

Pakar hukum dan dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Sholehuddin mengatakan, pengawasan ini penting di tengah kasus suap yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Kabar yang berkembang makelar kasus Zarof Ricar juga diduga turut bermain di PK terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Karena PK ini kan sudah tegas yang namanya PK itu apa, PK itu peninjauan kembali yang hanya dibatasi dengan adanya novum. Ini yang diawasi, benar-benar ada novum enggak (PK Mardani H Maming) jangan-jangan kemudian 'diada-adakan' kemudian putusan menjadi lebih ringan dan bebas,” tegas dia di Jakarta, Senin, 4 November 2024.
Sholehuddin mengingatkan, syarat peninjauan kembali (PK) sudah jelas tertera di pasal 263 ayat 2 ialah adanya novum atau keadaan baru. Atas dasar itu. kata Sholehuddin, seluruh elemen masyarakat diminta terus mengawasi peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani H Maming hingga keluarnya putusan.

“Tentunya harus diawasi masyarakat harus mengawal terus, terutama ahli hukum, juga perlu mengawasi jangan hanya banyak berkomentar seperti tidak ada ujung pangkalnya, hanya membuat riak-riak,” jelas dia.

Baca juga: Dugaan Mafia Peradilan, PK Mardani Maming Perlu Diawasi Ketat

Sholehuddin berharap, aparat penegak hukum (APH) juga turun tangan jika memang terindikasi PK Mardani H Maming terindikasi akan dimainkan. Sholehuddin menyarankan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menelisik dugaan permainan untuk meloloskan PK terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming.

“Semua perkara yang memang ada indikasi akan dimainkan harus diawasi secara ketat,” ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman mendukung adanya pengusutan secara tuntas terkait kasus suap Rp 1 triliun yang menjerat eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Semua kasus yang diduga diatur eks Zarof Ricar perlu dibongkar, termasuk PK terpidana korupsi Mardani H Maming.

“Prinsipnya semua kasus yang diduga diatur oleh ZR perlu dibongkar dan di-review. Apakah PK Mardani Maming termasuk? Tugas penyidik kejaksaan untuk selidiki,” jelas dia.

Zaenur menyebut, pengungkapan uang Rp1 triliun yang ditemukan di kediaman Zarof Ricar juga telah menunjukkan bobroknya dunia peradilan di Indonesia. “Pengungkapan uang hampir Rp1 triliun di tempat ZR ini menunjukkan betapa bobroknya dunia peradilan ya,” lanjut Zaenur,

Sebelumnya, terpidana korupsi Mardani Maming kembali mendaftarkan PK bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024 pada 6 Juni 2024 kepada MA dengan status saat ini dalam proses pemeriksaan majelis hakim.

Padahal, pengusaha asal Kalimantan Selatan tersebut terbukti menerima suap atas penerbitan SK Pengalihan IUP OP dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PT PCN) dan telah divonis 10 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin dengan denda Rp500 juta.

Untuk kasus tersebut, Mardani Maming terbukti tidak menerima uang secara langsung, tetapi melalui PT Trans Surya Perkasa (TSP) yang bertugas mengutip fee di pelabuhan milik pengusaha yang mendapatkan IUP tersebut.

Mardani Maming sempat mengajukan proses banding di tingkat pertama pada Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin serta kasasi ke MA, tetapi keduanya ditolak sepenuhnya oleh majelis hakim.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anies Baswedan mengungkapkan, Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan RI, adalah sosok yang memiliki integritas tinggi.

Anies meyakini, setiap keputusan yang diambil Tom Lembong selama menjabat, selalu mengedepankan kepentingan publik dan berfokus pada perjuangan kelas menengah di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies sebagai respons terhadap penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Tom Lembong merupakan juru kampanye Pasangan Nomor Urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) Pilpres 2024. Tom menjabat sebagai Wakil Kapten Timnas Pemenangan Anies-Muhaimin (Amin)

"Saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit," tulis Anies melalui akun media sosial X @aniesbaswedan pada Rabu (30/10/2024).

"Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Oleh karena itu, selama karier panjangnya di dunia usaha dan karier singkat di pemerintahan, ia disegani baik di tingkat domestik maupun internasional," tambahnya.

Teman2 semua, terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.

Saya bersahabat dengan Tom hampir 20 tahun dan mengenalnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu prioritaskan kepentingan publik dan ia juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit.…

— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) October 30, 2024

Anies menilai kabar penangkapan Tom Lembong sebagai berita yang mengejutkan.

Meski demikian, ia optimistis bahwa proses hukum yang dijalani sahabatnya akan berlangsung secara adil dan transparan.

"Kami juga akan memberikan dukungan moral dan dukungan lain yang dimungkinkan untuk Tom," ungkap Anies.

Anies juga meminta agar Tom tidak berhenti mencintai Indonesia meskipun saat ini terjerat dalam kasus hukum.

Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan.

"Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (Rechtsstaat), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat)," tegasnya.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Selain Tom, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS, juga jadi tersangka dalam kasus ini.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar menyatakan, Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula meskipun Indonesia tidak mengalami kekurangan stok gula.

“Pada 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar-kementerian yang dilaksanakan pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula,” ujar Abdul di Kantor Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Ia menjelaskan, dalam rapat tersebut, pemerintah seharusnya tidak perlu melakukan impor gula.

Namun, pada tahun yang sama, Tom Lembong memberikan izin untuk mengimpor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP.

"Gula kristal mentah tersebut kemudian diolah menjadi gula kristal murni," tambah Abdul.

Abdul menegaskan, langkah yang diambil Tom Lembong melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hanya BUMN yang diperbolehkan mengimpor gula kristal putih.

PT AP, yang merupakan pihak swasta, tidak berhak atas izin tersebut.

Abdul juga menyatakan bahwa keputusan Tom diambil secara sepihak, tanpa berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya.

Tom Lembong dan CS, langsung ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung.

Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejagung.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Jakarta: Polri didorong menuntaskan perkara mangkrak, sehingga tak menggantung nasib seseorang. Penuntasan itu dinilai penting untuk membuat terang benderang perkara. Bonusnya, memperkuat kepercayaan publik pada polisi.

“Saya kira tugas polisi untuk menindaklanjuti, biar ada kepastian hukum,” kata Direktur Lembaga Kajian Strategis Polri (Lemkapi) Edi Hasibuan, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 29 Oktober 2024.

Edi mencontohkan perkara dugaan korupsi payment gateway di Kemenkumham. Perkara yang menyeret Wamenkumham Denny Indrayana itu genap berumur 10 tahun pada Februari 2025. Edi ingin ada perhatian khusus dari Polri terkait hal itu.
Apalagi menurut dia, kerugian negara dalam kasus ini tidaklah sedikit. Dalam catatan, kasus ini disinyalir merugikan negara sebesar Rp32,09 miliar.

“Soal bagaimana kan tentunya ada strategi yang dilakukan oleh Aparat penegak Hukum di dalam, yang mengungkap berbagai kasus-kasus yang muncul pada pelanggaran hukum,” kata Edi.

Perkara payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya, menyinggung status tersangka yang disandangnya genap 10 tahun, pada Februari 2025.

Baca Juga: Jangan Dibiarkan Menggantung, Jaksa Agung Harus Tuntaskan Perkara Payment Gateway

Dalam perkara ini, Denny diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. Kejaksaan Agung sudah buka suara soal kasus dugaan korupsi payment gateway. Kasus yang mangkrak sejak tahun 2015 itu rupanya masih mentok di tim penyidik pada Bareskrim Polri.

“Saya belum dapat info menghentikan (kasus payment gateway),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana pada Selasa, 13 Juni 2023.

Pernyataan ini dibantah pelapor. Andi Syamsul Bahri mengatakan berdasarkan informasi yang diterima berkas itu sudah lengkap atau P-21. Dia heran perkara ini tidak masuk tahap persidangan.

“Bahwa Perkara tersebut telah selesai diperiksa Bareskrim dan telah dianggap P-21 memenuhi syarat Penuntutan oleh Kejaksaan Agung,” kata pelapor Andi Syamsul Bahri dalam surat permohonannya ke Kejaksaan Agung, Kamis, 8 Juni 2024.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Sidoarjo: Sidang kasus dugaan korupsi potongan dana insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 29 Oktober 2024. Sidang dengan terdakwa mantan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor itu, menghadirkan sepuluh orang saksi.

Sepuluh orang saksi yang dihadirkan adalah dari staf BPPD Sidoarjo. Mereka adalah Sulastri, Nur Aditiah, Rahma Fitri, Arum Nuroita, Susi Wulandari, Sudibyo, Sumanto, Cahyo, Harun, dan Fahrudin.

Para saksi mengakui uang insentifnya dipotong, dengan persentase nilai potongan yang beragam. Namun mereka mengaku tidak pernah tahu, peruntukan dari potongan-potongan tersebut.

Uang potongan dana insentif tersebut, di lingkungan BPPD Sidoarjo sebagai uang sedekah. insentif yang mereka sebut sedekah itu diberikan setelah menerima kitir, dengan nilai rupiah yang telah ditetapkan.

Terdakwa Ahmad Muhdlor kemudian memberikan peninjauan, atas keterangan 10 saksi tersebut. Sepuluh saksi mengaku kenal bupati, tapi tidak pernah komunikasi langsung dan tidak memiliki nomor kontak bupati.

Para saksi juga mengaku tidak pernah mengetahui, keterlibatan bupati akan pemotongan dana insentif itu. Demikian pula terkait SK pemotongan dana insentif, para saksi kompak menjawab tidak ada keterlibatan bupati.

Diketahui, kasus ini berawal dari adanya OTT KPK di kantor BPPD Sidoarjo, 25 Januari 2024 lalu. Saat itu KPK mengamankan 11 orang, termasuk mantan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono dan mantan Kassubag Umum dan Kepegawaian Siska Wati. MGN/Heri Susetyo


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (GA) (Persero) Tbk, Emirsyah Satar menjadi 10 tahun penjara. Hukuman mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 31 Juli 2024 yang menghukum Emirsyah selama lima tahun penjara. "

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun,” demikian bunyi amar putusan pidana yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Senin (28/10/2024).

Putusan ini diketuk oleh Hakim Sumpeno sebagai Ketua Majelis bersama Hakim Sugeng Riyono, Hakim Subachran Hardi Mulyono, Hakim Hotma Marya Marbun dan Hakim Gatut Sulistyo pada Kamis 24 Oktober 2024.

Dalam perkara ini, Emirsyah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat Bombardier CRJ (Canadair Regional Jet)-1000 dan ATR 72-600 untuk Maskapai Garuda Indonesia.

Eks Dirut Garuda Indonesia itu disebut melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain pidana badan, Emirsyah juga dijatuhi pidana denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan. Hukuman ini juga lebih berat daripada Pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 500 juta subsider tiga bulan kepada Emirsyah.

Tak hanya itu, eks Dirut Garuda ini juga dituntut pidana uang pengganti sebesar 86.367.019 dollar Amerika Serikat (USD) subsidair delapan tahun bui. Hukuman ini juga lebih berat daripada tuntutan Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI yang menuntut delapan tahun penjara kepada Emirsyah Satar.

Ini merupakan perkara kedua yang menjerat Emirsyah. Dalam perkara pertama, Ia terjerat kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia. Anggap perkaranya sama Dalam persidangan, Emirsyah Satar menilai, perkara dugaan korupsi pengadaan pesawat Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 di maskapai Garuda Indonesia yang ditangani Kejagung sama dengan perkara yang pernah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada sidang saya yang terdahulu tahun 2020 di KPK, dakwaan yang diberikan kepada saya adalah sama dengan dakwaan yang diberikan saat ini, yaitu mengenai pengadaan Bombardier CRJ1000 dan ATR 72-600,” kata Emirsyah Satar dalam sidang nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu 17 Juli 2024.

Di hadapan majelis hakim, Emirsyah Satar mengakui pernah menerima uang dari pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Namun, penerimaan uang terkait pengadaan pesawat di maskapai pelat merah yang dipimpinnya itu telah diadili oleh Komisi Antirasuah.

“Saat itu, saya mengakui dan menyesal atas kekhilafan saya karena telah menerima pemberian dari Soetikno Soedarjo, yang merupakan teman lama saya,” kata Emirsyah Satar.

“Saya mengakui saya hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan dan saya siap untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saya,” ucapnya.

Emirsyah mengeklaim, perkara yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor sama persis dengan perkara terdahulu. Ia pun membantah telah melakukan intervensi atas pengadaan pesawat di maskapai Garuda Indonesia.

“Saya tidak pernah mengintervensi pengadaan di PT Garuda Indonesia dan ini jelas dinyatakan oleh para saksi dalam sidang di sidang KPK dan juga disidang saat ini oleh Kejaksaan Agung,” ucapnya. Berdasarkan surat dakwaan, penyelewengan yang dilakukan Emirsyah Satar diduga terjadi sejak perencanaan hingga pengoperasian pesawat Udara Sub- 100 Seaters pada Pesawat CRJ-1000 dan Turbo Propeller pada Pesawat ATR 72-600 Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari 2011-2021.

Sebagai informasi, obiek perkara yang pernah diusut oleh Komisi Antirasuah adalah pemberian suap terhadap Emirsyah Satar dalam dalam pengadaan Pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (engine) Roll- Royce Trent 700.

Dalam perkara suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus Garuda Indonesia, Emirsyah divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada 8 Mei 2020. Selain itu, Emirsyah juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai 2.117.315,27 dollar Singapura subsider dua tahun kurungan penjara.

Eks Dirut Garuda Indonesia itu dinilai terbukti menerima uang berbentuk rupiah dan sejumlah mata uang asing yang terdiri dari Rp 5.859.794.797, lalu 884.200 dollar Amerika Serikat, kemudian 1.020.975 euro, dan 1.189.208 dollar Singapura.

Uang itu diterimanya melalui pengusaha pendiri PT Mugi Rekso Abadi yang juga beneficial owner Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedarjo. Uang tersebut digunakan untuk memuluskan sejumlah pengadaan yang sedang dikerjakan PT Garuda Indonesia, yaitu Total Care Program mesin (RR) Trent 700, dan pengadaan pesawat Airbus A330-300/200. Kemudian, pengadaan pesawat Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia, Bombardier CRJ1000, dan ATR 72-600.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hukuman Emirsyah Satar Diperberat Jadi 10 Tahun Bui di Kasus Kedua Pengadaan Pesawat Garuda", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/28/11354701/hukuman-emirsyah-satar-diperberat-jadi-10-tahun-bui-di-kasus-kedua-pengadaan?page=all#page2.
Kompascom+ baca berita tanpa iklan: https://kmp.im/plus6
Download aplikasi: https://kmp.im/app6

Jakarta: Persidangan peninjauan kembali (PK) dalam kasus suap yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming disorot. Sebab, terpidana itu dinilai tidak melanggar Pasal 94 dalam Undang-Undang Minerba.

“Menurut eksaminasi kami, Mardani H Maming tidak melanggar Pasal 93 UU Minerba, karena norma pasal tersebut berlaku untuk pemegang IUP (izin usaha pertambangan), bukan bupati yang mengeluarkan SK (surat keputusan),” kata Akademisi Hukum Pidana dari Fakultas Hukum UII Mahfud Ali melalui keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Mahkamah Agung (MA) diminta bijak menimbang fakta hukum dalam PK Mardani Maming. Majelis juga disarankan meninjau eksaminasi yang dibuat oleh akademisi terkait perkara itu.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan dan Alumni UII Rohidin menyebut penimbangan eksaminasi akademisi penting dalam putusan perkara. Sebab, kata dia, majelis harus melihat semua materi yang ada sebelum memutuskan nasib seseorang.

“Putusan itu juga harus berdasarkan pertimbangan kualitatif, bukan kuantitatif serta kemanusiaan dan kemaslahatan. Itu semua untuk kepentingan bersama atau semua pihak,” ujar Rohidin.

Baca juga: PK Mardani Maming Disorot, Pengadil Harus Jadi Benteng Melawan Mafia Hukum

Kebijakan hakim melihat semua fakta yang ada dinilai penting dalam memutus perkara. Hal senada juga dicetuskan oleh Guru Besar Hukum Administrasi Negara FH UII Ridwan.

Menurut Ridwan, majelis PK harus memahami makna Pasal 93 Undang-Undang Minerba dalam kasus Mardani. Beleid itu diketahui mengatur soal keabsahan perizinan dan pihak-pihak terkait.

“Jawaban atas kedua isu hukum ini berkaitan dengan pemahaman yang utuh tentang keabsahan perizinan, Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus, pengalihan IUP-OP, dan syarat pengalihan IUP OP,” terang Ridwan.

Mardani Maming divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin, pada Jumat, 10 Februari 2023. Dia terbukti menerima suap Rp118 miliar dari pengurusan IUP batu bara, saat menjabat Bupati Tanah Bumbu.

Mardani pun mengajukan banding atas vonis itu. Namun, Pengadilan Tinggi Banjarmasin justru menambah bui untuk Mardani menjadi 12 tahun.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Imbas kasus korupsi yang dilakukan di wilayah tambang PT Timah (Persero) Tbk (TINS), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memblokir sementara 15 izin usaha pertambangan (IUP) timah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan setelah memblokir sementara 15 IUP timah, pihaknya akan memantau perkembangan dari kasus korupsi.

"“Iya, 15 atau 14 gitu [IUP], sementara diblokir dulu. [Selanjutnya] Lihat kasusnya seperti apa nanti,” kata Tri di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Tri memastikan 15 IUP yang diblokir sementara tidak memiliki cadangan dan luas yang signifikan. Sebab, mayoritas wilayah IUP dipegang oleh TINS.

“Kalau cadangannya tidak begitu besar. [Luasan] tidak [besar], luas itu kan hampir 80% dimiliki TINS, jadi tidak terlalu besar-lah,” jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut kerugian negara akibat kasus korupsi tata niaga timah yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Moeis di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih belum bisa mengungkap sumber dana suap dari kasus dugaan korupsi pada vonis bebas Ronald Tannur.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, alasannya belum bisa mengungkap itu lantaran masih melakukan pendalaman terkait sumber dana suap tersebut.

"Nanti pada saatnya akan kami ungkap. Ini belum tahapannya. Sabar, yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja," ujar Abdul di Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Kendati demikian, Abdul mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita uang miliaran di kediaman sejumlah tersangka dalam kasus ini.

Menurutnya, uang yang telah disita tersebut diduga kuat terkait dengan kasus dugaan suap dalam vonis bebas yang dilakukan tiga hakim PN Surabaya.

"Uang yang telah kami sita, diduga kuat. Bahwa uang itu berasal dari pengacara Tannur. Itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik yang ada di sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Adapun, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka ini kemudian ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafarina meminta Presiden RI Prabowo Subianto melek terhadap kasus korupsi di sekolah. Ia juga mengingatkan hal yang sama kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

"Karena di dunia pendidikan, ini masuk dalam lima besar kasus korupsi. Dari tahun ke tahun selalu ada kasus korupsi di dunia pendidikan," kata Almas dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Berdasarkan data ICW, sepanjang 2015-2023 terdapat 424 kasus korupsi di sektor pendidikan. Potensi kerugian mencapai Rp916 miliar.
"Jumlah kasus ini belum termasuk korupsi yang belum terdeteksi, seperti pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan sekolah," beber dia.

Almas menyoroti pidato Prabowo soal korupsi saat pelantikan Presiden RI, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia berharap pidato itu tak hanya menjadi jargon-jargon.

"Kita tidak melihat ada janji konkret. Kita harap pemimpin bisa memberikan contoh pemberantasan korupsi," ujar Almas.

Baca juga: KPK Sayangkan Guru dan Kepala Sekolah Belum Beri Contoh Keteladanan Antikorupsi

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, telah membeli mobil sport Porsche 911 Speedster Caprio warna silver dengan harga Rp 13,1 miliar.

Informasi ini terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana Sales Manager PT Euroauto Trans Pratama Surabaya, Erfan Putra Anugrah, dihadirkan sebagai saksi.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Eko Aryanto menanyakan kepada Erfan mengenai pembelian mobil tersebut.

“Berdasarkan informasi dari manajemen, ya ada informasi bahwa Bapak Harvey Moeis membeli Porsche melalui kami,” ungkap Erfan.

Erfan menjelaskan, Porsche 911 Speedster Caprio tersebut dibeli pada 2020, termasuk bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk STNK.

“Harganya berapa yang Porsche Speedster? Ini yang Caprio?” tanya Hakim Eko.

“Betul. Kalau yang tertera di kontak harga off the roadnya Rp 13.181.200.000,” jawab Erfan.

Mobil tersebut dijual dengan harga di luar pajak dan administrasi kendaraan.

Erfan menambahkan, Harvey telah membayar mobil itu secara bertahap dan saat ini telah lunas.

Pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap, mulai pada 12 Mei 2020, Harvey membayar Rp 2 miliar, pada 17 Juni 2020 sebesar Rp 2 miliar, lalu 4 Agustus sebesar Rp 2 miliar, 2 September 2020 sebesar Rp 3,634 miliar, serta 2 September 2020 sebesar Rp 3,547 miliar.

“Kemudian, yang di STNK, BPKB atas nama siapa Pak?” tanya Hakim Eko.

“Belum diproses, Pak,” jawab Erfan.

Mobil Mewah dengan Jumlah Terbatas di Indonesia

Dalam persidangan, terungkap bahwa jumlah Porsche 911 Speedster di Indonesia sangat terbatas.

Jaksa Penuntut Umum (KPU) mengonfirmasi bahwa mobil tersebut merupakan versi terbatas. Keterangan ini dibenarkan Erfan.

“Kalau di dunia diproduksi 1.948 buah, kalau yang masuk Indonesia setahu saya kurang dari 5 buah,” ujar Erfan.

Setelah dibeli, mobil sport itu dikirim menggunakan truk towing dari Surabaya ke townhouse milik Harvey di Pakubuwono, Jakarta.

Erfan juga mengonfirmasi bahwa pembelian mobil dilakukan melalui transfer dari rekening Harvey, meskipun awalnya ia mengaku lupa.

“Jadi benar ya keterangan saudara seperti itu? Karena saudara melihat di bukti transfernya?” tanya Hakim Eko.

“Betul berdasarkan bukti transfer,” jawab Erfan.

Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.

Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Reza Pahlevi, eks Direktur Keuangan PT Timah Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan crazy rich Helena Lim.

Perkara ini juga turut menyeret Harvey Moeis yang menjadi perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT).

Bersama Mochtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan.

Harvey menghubungi Mochtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah.

Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar menyepakati agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.

Selanjutnya, suami Sandra Dewi itu menghubungi beberapa smelter, yaitu PT Tinindo Internusa, CV Venus Inti Perkasa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Binasentosa untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan. Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility (CSR) yang difasilitasi oleh Helena selaku Manager PT QSE.

Dari perbuatan melawan hukum ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara Rp 420 miliar.

“Memperkaya terdakwa Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000,” papar jaksa.

Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.

Bandung: Supriatna Gumilar dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat pada 2 September 2024. Awal pekan ini, dia ditangkap dan ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai tersangka korupsi.

"Tersangka diduga melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Jawa Barat 2021-2023. Aksi tersangka menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5 miliar," kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, Kamis, 17 Oktober 2024.
Supriatna merupakan anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dia juga tercatat sebagai Ketua NPCI Jawa Barat periode 2019-2023.

Menurut Nur tersangka ditahan di Rumah Tahanan Kebon Waru, Kota Bandung, selama 20 hari. Sebelumnya, pada Selasa (15/10), penyidik Kejati Jabar memeriksa tersangka selama 8 jam.
"Tersangka bersama dua pelaku lain, yakni KF dan CPA diduga menilap dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada 4 kali dana hibah yang sebagian dananya ditilap para tersangka," jelasnya.

Dia menyebut pada 2021, NPCI Jawa Barat mendapat dana hibah sebesar Rp67 miiar. Dana itu digunakan untuk pengadaan sepatu atlet, ofisial, pelatih dan manager. Dalam kasus ini, Supriatna dan KF diduga melakukan penggelembungan dana.

Setahun kemudian, pada 2022, NPCI Jabar kembali mendapat dana hibah sebesar Rp19 miliar. Dana digunakan untuk honor petugas lapangan, wasit, keamanan, dokter dan UPP. Pelaku diduga membuat tanda tangan dan identitas fiktif.

Sementara pada 2023, dana hibah kembali diterima sebesar Rp36 miliar. Tersangka meminjam sebagian dana sebesar Rp4,2 miliar.

Dana hibah berikutnya seharusnya digunakan untuk Pelatda NPCI Jawa Barat. Tiga pelaku, Supriatna, KF dan CPA memanfaatkan dana hibah itu untuk kepentingan pribadi.

"Para tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana," tambah Sricahyawijaya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)