Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur menyoroti dampak negatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Regulasi ini dinilai mencekik salah satu sektor strategis di Jatim, yaitu industri hasil tembakau (IHT).

Kadin Jatim telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mempertimbangkan berbagai pihak yang menggantungkan hidupnya di IHT. Pasalnya sektor pertembakauan di Jatim telah berkontribusi sekitar 60 persen terhadap total penerimaan nasional pada 2024 serta menyerap 85 ribu tenaga kerja dan 1,5 juta buruh tani.

“Dalam konteks regulasi, Kadin Jatim menolak PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes yang diusulkan tanpa melibatkan pemangku kepentingan di IHT. Kebijakan-kebijakan ini juga telah mendapatkan penolakan secara masif dari berbagai pihak,” kata Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 6 November 2024.
Meski begitu, Adik mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 yang dinilai sebagai langkah positif untuk memperbaiki kondisi IHT. Namun, pihaknya turut menyoroti perlunya kebijakan yang lebih stabil dan terencana untuk menjaga kinerja sektor ini kedepannya.

Baca juga: Kebijakan Cukai yang Tepat Bakal Cegah Peredaran Rokok Ilegal, Kok Bisa?

Menurutnya, larangan berjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penempatan iklan di media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak sangat merugikan pelaku usaha serta memiliki dampak negatif bagi IHT dan mata rantai industri pendukungnya.

Kadin Jatim juga menyoroti rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes yang akan mematikan dan merugikan pelaku IHT legal dan taat peraturan. Pasalnya identitas merek dan logo telah mendapatkan sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta dilindungi hak intelektualnya oleh UU.

“Penerapan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek juga berpotensi menurunkan daya saing industri hasil tembakau, yang akan berpengaruh terhadap hilangnya dampak ekonomi, menurunnya penerimaan perpajakan, hingga ancaman PHK bagi tenaga kerja di sektor ini,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp182,2 triliun dan menurunkan penerimaan perpajakan Rp95,6 triliun. Dari sisi lapangan pekerjaan, diprediksi lebih dari 1,2 juta tenaga kerja akan terdampak.

“Lebih jauh, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan mendorong menjamurnya rokok ilegal karena mereka yang tidak membayar pajak tidak lagi bisa dibedakan. Hal ini tentunya kontraproduktif dengan upaya pemerintah mendorong tax ratio ke 23 persen dan mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen,” ujarnya.

Maka, Kadin Jatim meminta Presiden Prabowo untuk melakukan upaya serius memberantas peredaran rokok ilegal yang semakin mengkhawatirkan. Pada 2023, pertumbuhan rokok ilegal mencapai 6,9 persen, ini tidak lepas dari semakin beratnya regulasi yang ditimpakan kepada IHT, termasuk PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.

“Kadin Jatim siap berpartisipasi dalam upaya pemberantasan rokok ilegal bersama pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebagai mitra strategis pemerintah dalam peningkatan daya saing ekonomi, Kadin Jatim berkomitmen agar suara para pelaku industri tersebut dapat didengar oleh pembuat kebijakan,” ujar Adik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Kadin Jatim selalu memberikan dukungan kepada UMKM sebab kami tidak hanya menaungi industri besar atau menengah saja tetapi ada banyak UMKM

Surabaya (ANTARA) - Kadin Jawa Timur (Jatim) mendukung pengembangan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan dalam rangka melindungi mereka dari gempuran produk-produk China yang masuk ke dalam negeri.

“Kadin Jatim selalu memberikan dukungan kepada UMKM sebab kami tidak hanya menaungi industri besar atau menengah saja tetapi ada banyak UMKM yang juga menjadi anggota Kadin,” kata Ketua Umum Kadin Jatim Adik Dwi Putranto di Surabaya, Jawa Timur, Kamis.

Adik menegaskan Kadin merupakan rumah bagi pengusaha untuk saling membantu dan bersinergi demi peningkatan ekonomi Indonesia yang dapat diwujudkan dengan membuka peluang pasar.

Membuka peluang pasar tersebut dapat dilakukan oleh para pengusaha salah satunya dengan menjadikan UMKM sebagai mitra industri besar dan memberikan pelatihan kepada mereka.

Selama ini, Kadin Jatim telah bermitra dengan PUM Netherland Expert Belanda untuk memberikan pendampingan secara gratis kepada pelaku UMKM di banyak sektor.

Pendampingan ini juga bisa diberikan kepada pengrajin perak da kulit untuk meningkatkan kualitas desain mereka sehingga mampu bersaing dengan model dari China.

Bahkan untuk membuka akses pasar lebih luas, Kadin juga sering menggelar pameran tematik setiap tahun yang di antaranya adalah pemeran Inapro dan Inagro yakni ajang promosi bagi UMKM Jatim.

"Sinergi harus terus dibangun untuk mencapai kesejahteraan bersama," kata Ketua Asperapi Jatim Yusuf Karim Ungsi.

Langkah-langkah ini menyusul adanya gempuran produk dari China sehingga membuat pelaku usaha domestik kelimpungan khususnya para pelaku UMKM.

Ketua Asosiasi Pengrajin Kulit (Aspek) Jatim Roni Yudianto mengatakan kerajinan kulit di Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, beberapa tahun yang lalu sempat berjaya bahkan hampir di setiap rumah di Desa Kedensari memiliki usaha pembuatan produk berbahan dasar kulit.

Di sisi lain, gempuran produk serupa yang diimpor dari China membuat usaha pembuatan produk berbahan kulit tersebut lambat laun mulai sepi terutama ketika COVID-19 melanda.

Sebenarnya, lanjut Roni, pengrajin-pengrajin itu sudah berusaha untuk terus bertahan namun dengan adanya digitalisasi semakin banyak produk impor China yang dijual e-commerce.

Pengakuan yang sama juga diungkapkan Ketua Perkumpulan Pengrajin Perhiasan Perak Jatim Mochammad Musa yaitu derasnya gempuran barang kerajinan perak dari China mengakibatkan pengrajin perak di wilayah Jatim gulung tikar dan tinggal sedikit.

Oleh karena itu, Asosiasi Pengrajin Kulit Jatim dan Perkumpulan Pengrajin Perhiasan Perak Jatim berharap pemerintah memberikan dukungan dan perlindungan atas keberlangsungan bisnis UMKM dengan melakukan pembatasan produk impor dari China.

Dukungan juga dapat melalui pemberian pendampingan dan pelatihan agar para pengrajin bisa lebih inovatif dan kreatif terhadap produk-produknya sehingga dapat bersaing dengan produk impor dari China.

“Dukungan diharapkan datang dari Kadin Jatim karena Kadin memiliki jaringan sangat luas. Kami berharap Kadin bisa menjembatani sebab seluruh pengusaha kecil nasibnya hampir sama," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024