Sumber: TribunNews.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dianggap mengancam target pertumbuhan ekonomi yang tengah didorong pemerintah.

Proses perumusan wacana kebijakan seharusnya berbasis data dan melibatkan seluruh pihak terkait. Proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Permenkes dinilai kurang kajian yang mendalam.

"Bagaimana nasib toko kelontong yang menjadi mata pencaharian utama pedagang kecil jika aturan ini disahkan? Bisa terdampak serius jika kebijakan ini disahkan,” ujar Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto di Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

Adik menilai, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya menekan industri hasil tembakau secara serampangan melalui berbagai kebijakan tanpa adanya kajian solid. Rencana kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Permenkes, seharusnya dikaji ulang.

"Karena brand bukan sekadar identitas, tetapi juga alat untuk mencegah pemalsuan," tuturnya.

Tanpa identitas merek yang jelas, lanjut dia, potensi pemalsuan produk meningkat dan mendorong peredaran rokok ilegal, yang justru akan merugikan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data, pendapatan daerah dari pajak rokok mencapai Rp 19,6 triliun, dengan kontribusi dari industri tembakau sekitar Rp 12 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman, juga memberikan pandangan serupa terhadap penerapan Rancangan Permenkes terkait rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Dia menilai, kebijakan tersebut perlu dibatalkan karena berdampak besar bagi pedagang pasar. Regulasi ini, menurut Mujiburrohman, dapat mendorong peredaran rokok ilegal di pasar tradisional, yang pada akhirnya justru akan menurunkan omzet pedagang.

"Di satu sisi, Kementerian Kesehatan bertugas menjaga kesehatan masyarakat, sementara Kementerian Keuangan membutuhkan pendapatan untuk APBN," tuturnya.

Menurutnya, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini justru akan mempermudah pemalsuan dan distribusi yang tak terkontrol.

"Rokok ilegal makin banyak dan tujuan kesehatan Kemenkes juga tidak tercapai,” sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Penyeragaman Kemasan Rokok Dianggap Ancam Target Pertumbuhan Ekonomi", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/11/08/penyeragaman-kemasan-rokok-dianggap-ancam-target-pertumbuhan-ekonomi

Jakarta: Beragam aturan pembatasan produk tembakau yang menimbulkan polemik, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) kembali menjadi sorotan. Padahal serikat pekerja tembakau sebelumnya telah menolak keras Rancangan Permenkes ini.

"Kami menolak Rancangan Permenkes yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang terdampak," kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Sudarto dalam diskusi dilansir di Jakarta, Kamis, 7 November 2024.

Sudarto mengatakan, pihaknya dengan tegas menyatakan sikapnya untuk melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan tersebut. Apalagi, saat ini industri nasional sedang tertekan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengungkapkan, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut bisa berdampak kepada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara yang tergerus.

"Jadi Indef sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja," katanya dalam diskusi yang sama.

Baca juga: Ancam Keberlangsungan IHT, Kadin Jatim Minta Ini kepada Presiden Prabowo

Ancaman kehilangan pendapatan negara

Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara tujuh persen dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Kemudian dari sisi tenaga kerja, akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32 persen yang terdampak," ungkapnya.

Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnadi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan. Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tidak menekan industri tembakau.

Ia menyebut, butuh regulasi yang tepat agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya, apabila sektor tembakau yang merupakan sektor padat karya terus diberikan tekanan regulasi, padahal kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

"Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau," ujar dia.

Rancangan Kemenkes ini menjadi sorotan di media sosial X/Twitter dengan tagar Kemenkes Bikin Polemik bersamaan dengan kata kunci ‘Krisis Industri Tembakau’. Pembahasan ini mencuat sebagai respons publik atas sikap Kemenkes yang dirasa secara sepihak mendorong rancangan peraturan yang eksesif di sektor pertembakauan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana menyoroti perihal wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ia menjelaskan penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek mirip dengan kebijakan yang diterapkan Australia pada 2012. Saat itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut.

"Sekarang kita justru ingin menerapkan apa yang pernah kita lawan. Ini sangat membingungkan," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hikmahanto menekankan bahwa Indonesia sebagai negara penghasil tembakau, seharusnya tidak mengikuti regulasi yang ditentukan oleh negara lain, terutama yang bersumber dari Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mengganggu pendapatan negara yang berasal dari keseluruhan kegiatan ekonomi mata rantai sektor tembakau, termasuk devisa ekspor.

"Kita adalah negara penghasil tembakau, tetapi justru kebijakan ini bisa membuat produk kita terpinggirkan di pasar internasional," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah perlu menjaga kedaulatan negara serta memperhatikan kepentingan pelaku usaha domestik yang berjuang untuk bersaing di pasar global. Salah satu poin penting yang disoroti Hikmahanto, kebijakan itu dapat merugikan pelaku usaha yang ingin membedakan produk mereka.

"Setiap pelaku usaha berhak untuk bersaing dengan cara menonjolkan identitas merek mereka. Jika identitas itu dihilangkan, bagaimana mereka dapat bersaing?," katanya.

Lebih lanjut, sebut dia, ada urgensi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat.

"Jika regulasi ini diterapkan, maka perokok malah akan beralih ke produk ilegal yang tidak terkontrol," ucapnya.

Hikmahanto turut menggarisbawahi perlunya koordinasi antar kementerian dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri serta menolak adanya intervensi asing dalam menentukan arah kebijakan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus berjuang untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengorbankan kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia harus memiliki ketahanan dan kedaulatan dalam menentukan arah kebijakan kita sendiri," kata Hikmahanto.

Untuk diketahui, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan hasil kajian Indef, dampak ekonomi yang hilang atas rencana kebijakan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa identitas merek dapat mencapai Rp308 triliun.

Menurut Andry, rencana aturan tersebut juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran.

"Produsen rokok ilegal tidak perlu lagi repot memikirkan desain kemasan yang kompleks. Dengan aturan kemasan tanpa identitas merek, mereka bisa langsung memasukkan produknya ke pasar, dan pemerintah akan kesulitan dalam pengawasan serta identifikasi produk," ujarnya.

Selain itu, Andry mengungkapkan dari sisi penerimaan negara, ada potensi hilangnya Rp160,6 triliun atau sekitar 7 persen dari penerimaan pajak jika aturan itu disahkan dan membuat target penerimaan negara sulit tercapai. Jika regulasi itu diterapkan, target penerimaan negara sebesar Rp218,7 triliun untuk 2024 ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

Pasalnya, lanjut Andry, industri hasil tembakau merupakan salah satu penyumbang signifikan bagi produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebelum pandemi COVID-19, industri tersebut menyumbang hingga 6,9 persen terhadap PDB, namun angka ini terus menurun setiap tahunnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut bersuara menanggapi polemik akibat wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga pembatasan penjualan dan iklan rokok diyakini akan membunuh Industri Hasil Pertembakauan (IHT). Kondisi ini dikhawatirkan berujung pada penurunan penyerapan hasil tembakau hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mendorong harmonisasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk mengawal isu yang berpotensi mendorong PHK. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan melakukan diskusi bersama untuk saling menyampaikan kekhawatiran masing-masing sebagai pertimbangan.
“Diskusi menyeluruh perlu dilakukan untuk mencari jalan tengah dan mendapat keseimbangan antara kebutuhan, termasuk dari sisi ekonomi. Tentunya concern kita ingin industri hasil tembakau ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi dari sekarang,” ujar Faisol kepada media, Selasa, 29 Oktober 2024.

Baca juga: Ancam Ekosistem IHT, Serikat Pekerja Minta Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek Dibatalkan

Laporan Kemenperin menunjukkan bahwa IHT telah menyerap lapangan kerja bagi hampir enam juta jiwa, serta menghidupi jutaan petani di berbagai wilayah Indonesia. IHT pun telah berkontribusi lebih dari Rp213 triliun terhadap penerimaan cukai negara dan mencetak nilai ekspor lebih dari USD1 miliar pada 2023.

Mantan Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menegaskan bahwa Rancangan Permenkes bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mendorong peningkatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 19 juta lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan ekonomi delapan persen.

Selain berpotensi besar mendukung penyerapan tenaga kerja, IHT juga memiliki kinerja yang baik dalam hal hilirisasi industri. Ini terlihat dari kinerja industri pengolahan tembakau dari sisi penyerapan tembakau dan cengkeh dalam negeri serta ekspor dengan mayoritas produk jadi bernilai tambah ke mancanegara.

Untuk itu, Faisol berharap tidak ada regulasi yang justru menekan target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintahan baru. Termasuk, tekanan terhadap Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pengolahan tembakau yang masih mengalami kontraksi, keberlangsungan industri dari hulu hingga hilir, serta ancaman PHK.

“Presiden Prabowo menaruh perhatian kepada situasi ekonomi yang berat hari ini untuk tetap menyiapkan lapangan pekerjaan buat masyarakat, bukan menutup atau mengurangi pekerja di semua sektor,” paparnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM–SPSI) mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Diketahui, Kemenkes akan tetap menerapkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Sebelumnya, FSP RTMM-SPSI telah menolak keras aturan ini lewat aksi unjuk rasa yang dihadiri ribuan pekerja tembakau di kantor Kemenkes. Bahkan Ketua Tim Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau, Benget Saragih yang menemui perwakilan FSP RTMM-SPSI berjanji akan mempertimbangkan kembali aturan ini.

“Secara lisan yang kami dengar saat perwakilan kami tanggal 10 Oktober diterima masuk oleh Kemenkes, dikatakan bahwa tidak dan/atau belum ada rencana penyeragaman kemasan. Namun demikian, sampai saat ini kami belum diundang kembali untuk membahas Rancangan Permenkes tersebut,” kata Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS kepada media, Senin, 28 Oktober 2024.
Akan tetapi, Sudarto mengatakan pihaknya mendapat informasi terbaru bahwa Kemenkes tetap akan mendorong aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Di mana Kemenkes tetap akan mewajibkan keseragaman warna kemasan dan logo, serta penulisan merek menggunakan huruf yang sama.

“Kemenkes abai dan tetap mendorong aturan yang akan merugikan industri tembakau untuk memasarkan produk legalnya. Kalau penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini dipaksakan maka akan bertabrakan dengan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimana identitas merek telah dilindungi secara hukum,” ujarnya.

Baca juga: Ekonomi Sulit, Tidak Naiknya Cukai Rokok 2025 Jadi Angin Segar bagi Industri

Ia juga melihat aturan ini bertentangan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dengan target pertumbuhan ekonomi delapan persen. Pasalnya, kebijakan ini berpotensi mematikan seluruh ekosistem industri tembakau, mencakup penurunan penerimaan cukai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Seharusnya, setiap kebijakan dan regulasi harus memperhatikan dampaknya, dimana seharusnya tidak semakin menyengsarakan kelompok bawah wong cilik yang paling lemah,” ucapnya.

Sudarto juga mengingatkan bahwa mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 hanya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50 persen. Untuk itu, Rancangan Permenkes semestinya tidak melenceng dari aturan yang semestinya diterapkan terkait pengaturan peringatan kesehatan saja.

Melihat dampak ini, Sudarto berharap pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru saja dilantik beberapa hari yang lalu dapat melindungi mereka. Mereka pun meminta kepada pemerintah secara tegas membatalkan aturan penyeragaman kemasan rokok polos tanpa merek yang akan berimbas pada sektor tembakau.

“Kami berharap pemerintahan baru dapat menjaga komitmen dan konsistensinya dengan tidak mengambil kebijakan yang menimbulkan polemik besar di masyarakat di saat gelombang PHK terus terjadi. Ini sangat kami sesalkan di mana aturan pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja,” tutup Sudarto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

IDXChannel – Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dinilai akan merugikan perusahaan pemilik merek yang saat ini beroperasi secara patuh dan legal. Sebab, ini dapat berimbas ke berbagai aspek sosial, termasuk semakin mendorongnya peredaran rokok ilegal yang saat ini sudah marak terjadi.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta mengatakan, pencantuman merek pada kemasan rokok seyogyanya merupakan salah satu penanda bagi perusahaan rokok untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan yang telah diterapkan dan menjaga kualitas produknya.

“Aturan ini akan mempersulit pemerintah untuk mengindentifikasi pelanggaran yang ada di lapangan. Banyak aspek-aspek lain yang akan sulit dinilai, seperti apakah perusahaan tersebut patuh dengan aturan atau tidak, bahkan tidak bisa dicek produknya asli atau tidak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga tampak tidak mempertimbangkan aspek-aspek dari Kementerian lain, sehingga aturan ini menjadi mustahil untuk dilakukan,” katanya kepada awak media, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Menurutnya, rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ini menjadi bukti adanya upaya untuk mematikan industri tembakau nasional di Indonesia. Padahal, FCTC tidak bisa diaplikasikan di dalam negeri karena Indonesia merupakan produsen tembakau yang besar dan memiliki ekosistem pertembakauan yang kompleks, mulai dari pertanian, industri olahan, ketenagakerjaan, hingga kontribusi terhadap pendapatan negara yang jumlahnya signfikan.

“Harusnya, sebagai salah satu industri yang menghasilkan cukai yang besar, industri tembakau mendapatkan proteksi dari pemerintah,” ujarnya.

Kata Widyanta, suatu kebijakan itu harusnya menjamin keadilan publik karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Maka, kebijakan publik itu semestinya dibuat secara hati-hati dan melibatkan semua pihak yang terkait, bukan dilakukan secara ugal-ugalan seperti proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dan Rancangan Permenkes yang digagas oleh Kementerian Kesehatan.

“Harusnya, kebijakan itu mengakomodir kepentingan publik, termasuk kepentingan pelaku usaha di industri tembakau. Industri tembakau dan tenaga kerja di dalamnya juga bagian dari rakyat Indonesia. Apalagi, industri tembakau juga kontribusinya besar pada penerimaan negara melalui cukai,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

Jakarta: Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/204) dinilai akan mempersulit berbagai aspek. Mulai dari sulitnya mengidentifikasi pelanggaran hingga imbasnya ke penerimaan negara.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta mengatakan, pencantuman merek pada kemasan rokok seyogyanya merupakan salah satu penanda bagi perusahaan rokok untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan yang telah diterapkan dan menjaga kualitas produknya. Apabila kemasan rokok diseragamkan menjadi polos, maka aturan ini akan merugikan perusahaan.

“Banyak aspek-aspek lain yang akan sulit dinilai, seperti apakah perusahaan tersebut patuh dengan aturan atau tidak, bahkan tidak bisa di cek produknya asli atau tidak. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga nampak tidak mempertimbangkan aspek-aspek dari Kementerian lain, sehingga aturan ini menjadi mustahil untuk dilakukan,” ujar Widyanta kepada media, Selasa, 22 Oktober 2024.
Ia melanjutkan, rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ini menjadi bukti adanya upaya untuk mematikan industri tembakau nasional di Indonesia. Padahal, FCTC tidak bisa diaplikasikan di dalam negeri karena Indonesia merupakan produsen tembakau yang besar dan memiliki ekosistem pertembakauan yang kompleks.

“Harusnya, sebagai salah satu industri yang menghasilkan cukai yang besar, industri tembakau mendapatkan proteksi dari pemerintah,” ucapnya.

Baca juga: IHT Ditekan Banyak Regulasi, Serikat Pekerja Berharap Perlindungan Pemerintah

Widyanta juga tegas menolak rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek agar tidak diterapkan di Indonesia. Pasalnya, Rancangan Permenkes sendiri masih memiliki banyak kelemahan untuk dijalankan. Bahkan, ketidakadilan perumusan kebijakan sudah terlihat sejak awal digagasnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Menurutnya, suatu kebijakan itu harusnya menjamin keadilan publik karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Maka, kebijakan publik itu semestinya dibuat secara hati-hati dan melibatkan semua pihak yang terkait, bukan dilakukan secara ugal-ugalan seperti proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dan Rancangan Permenkes yang digagas oleh Kementerian Kesehatan.

“Harusnya, kebijakan itu mengakomodir kepentingan publik, termasuk kepentingan pelaku usaha di industri tembakau. Industri tembakau dan tenaga kerja di dalamnya juga bagian dari rakyat Indonesia. Apalagi, industri tembakau juga kontribusinya besar pada penerimaan negara melalui cukai,” tutupnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

IDXChannel – Pakta Konsumen menilai kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) melanggar hak konsumen. Sebab, tak lagi memiliki kebebasan memilih produk sesuai preferensi masing-masing.

Sehingga, pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diminta agar membatalkan rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Ketua Umum Pakta Konsumen Ary Fatanen mengatakan, aturan kemasan rokok polos tanpa merek menekan hak konsumen dalam menerima informasi yang tepat terkait produk yang dikonsumsinya. Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4 Ayat C), konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

"Karena kami kelompok rantai hilir, yaitu konsumen, jelas ini akan memengaruhi pola perilaku konsumen menjadi ke arah yang tidak semestinya. Aturan kemasan rokok polos tanpa merek ini membingungkan konsumen dan justru akan menggeser pola konsumsi ke rokok ilegal dan akhirnya menjadi bumerang bagi pemerintah," ujarnya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Selain itu, Ary menilai rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang menggunakan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai dasar acuannya berupaya untuk mematikan industri tembakau nasional. Padahal, Indonesia memiliki kompleksitas kondisi sosial dan ekonomi yang menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.

"Maka, pemerintah harus menjaga kedaulatan negara agar tidak terpengaruh oleh intervensi lembaga anti tembakau asing yang mendorong Indonesia untuk meratifikasi FCTC dan menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek," ujar dia.

Dia juga berpendapat, kebijakan ini akan menjadi PR berat bagi pemerintah selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Berdasarkan kajian Pakta Konsumen, kebijakan restriktif bagi industri tembakau bukan merupakan solusi terbaik dalam mengendalikan jumlah konsumsi perokok di Indonesia, misalnya kenaikan cukai rokok yang tinggi bukannya menurunkan jumlah perokok, tetapi malah membuat perokok beralih ke rokok yang lebih murah atau ilegal.

"Oleh karena itu, jika aturan kemasan rokok polos tanpa merek diberlakukan, maka aturan ini berpotensi merugikan seluruh ekosistem tembakau serta menjadi beban tambahan bagi pemerintahan baru," katanya.

Dengan demikian, Ary menyarakan agar rencana kemasan rokok polos tanpa merek untuk segera dibatalkan. Dia menegaskan, aturan ini bukanlah solusi, namun justru dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat.

"Rancangan Permenkes harus dibatalkan dan dicabut. Aturan kemasan rokok polos tanpa merek akan merugikan konsumen, merugikan negara dengan menyuburkan peredaran rokok ilegal. Ini harapan besar kami untuk pemerintahan baru yaitu tolong batalkan aturan ini," kata Ary.

(Dhera Arizona)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP RTMM) SPSI menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Kamis (10/9/2024) lalu.

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait kemasan rokok polos tanpa merek serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Ketua Umum FSP RTMM SPSI, Sudarto AS, menyatakan bahwa aksi ini merupakan langkah lanjutan setelah berbagai upaya dialog dengan Kemenkes tidak mendapatkan tanggapan.

"Kami sudah mengirim surat, mencoba audiensi berkali-kali, tapi tidak direspons. Maka kami turun ke jalan dengan ribuan buruh," ujarnya dalam keterangannya, seperti dikutip, Selasa (15/10).

Sudarto menjelaskan bahwa PP 28/2024 akan memperburuk kondisi industri rokok yang sudah tertekan, terutama dengan adanya aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang dianggapnya janggal.

Ia juga menekankan bahwa aturan ini akan mendorong peredaran rokok ilegal, yang akan berdampak pada penurunan pendapatan negara dari cukai dan ancaman terhadap lapangan pekerjaan.

"Rokok ilegal akan berkembang, sementara lapangan pekerjaan semakin sulit. Setiap tahun cukai naik, produksi dan penjualan dibatasi, sehingga industri semakin tertekan," kata Sudarto.

Setelah beberapa jam aksi berlangsung, Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes, yang diwakili oleh Benget Saragih, akhirnya membuka ruang audiensi. Benget menyatakan Kemenkes akan melibatkan buruh dalam penyusunan RPMK terkait kemasan rokok polos.

"Kami menerima aspirasi teman-teman buruh dan akan melibatkan mereka dalam penyusunan aturan ini," ujar Benget.

Sudarto menanggapi hasil audiensi ini dengan menyebut bahwa aturan kemasan polos hanya untuk "cek ombak", atau untuk menguji reaksi publik. Ia juga menyebut akan ada diskusi lebih lanjut mengenai zonasi larangan penjualan dan iklan rokok. "Yang penting, kami akan dilibatkan," tutup Sudarto.

Kemenkes berjanji akan melibatkan FSP RTMM-SPSI dan organisasi terkait dalam pembahasan RPMK mengenai pengamanan produk tembakau, rokok elektronik, serta makanan dan minuman. Sudarto menegaskan akan terus mengawasi komitmen tersebut dan siap menggelar aksi lanjutan jika janji ini tidak dipenuhi.

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengubah kemasan rokok menjadi polos mendapatkan beragam tanggapan dari masyarakat.

Salah satu isu yang berkembang berkaitan dengan pengawasan cukai, di mana kemasan standar dianggap dapat menyulitkan penegak hukum dalam mengawasi produk, mengingat tidak adanya informasi mengenai jenis dan jumlah batang rokok dalam kemasan tersebut.

Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Muohamad Bigwanto, menegaskan bahwa penerapan kemasan rokok standar tidak akan mengganggu aspek pengawasan.

“Kemasan rokok standar/polos tidak berarti semuanya akan berwarna putih polos. Semua informasi untuk keperluan pengawasan tetap ada,” jelasnya.

Bigwanto juga menambahkan bahwa kemasan rokok selama ini sering digunakan sebagai alat promosi oleh industri, termasuk bagian dalam kemasan.

Oleh karena itu, RUKKI mendukung penuh rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan kemasan rokok standar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kesehatan No. 28 Tahun 2024. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi generasi muda dari bahaya produk tembakau.

Sebagai informasi, kebijakan kemasan polos yang telah diterapkan di Australia menunjukkan hasil positif, dengan penurunan konsumsi tembakau, terutama di kalangan perokok muda.

Selama empat tahun pengamatan, angka konsumsi tembakau menurun dari 15,7% pada tahun 2010 menjadi 9,2% pada tahun 2019. Harapannya, Australia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam upaya mengurangi konsumsi tembakau di kalangan remaja.

Jakarta: Petani tembakau dan cengkeh di Yogyakarta dan Solo Raya secara tegas menolak rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek. Aturan ini tengah digodok dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DIY Sutriyanto mengatakan, sudah menolak pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif di PP Kesehatan sejak April 2024. Namun kenyataannya, suara jutaan petani tidak diakomodir sama sekali oleh pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Sekarang, lagi-lagi, dengan aturan rokok kemasan polos tanpa merek, dan banyak aturan lain yang sangat menekan industri tembakau juga sedang dikejar untuk dirampungkan. Padahal aturan ini jelas-jelas akan membunuh keberlangsungan petani tembakau," kata dia dalam keterangannya, Rabu, 9 Oktober 2024.

Baca juga: Lindungi Ekosistem Tembakau, Serikat Pekerja Tolak Kemasan Polos Tanpa Merek

Sutriyanto menyayangkan sikap Kemenkes yang tidak mengindahkan keberadaan petani. Padahal, petani hanya berharap diberikan haknya untuk menyampaikan masukan terkait aturan yang mengancam keberlangsungan penghidupan mereka.

"Kami, tidak mau, hak ekonomi kami dimutilasi. Tolong agar aspirasi kami didengarkan, diakomodir. Jangan egois dan hanya mementingkan kepentingannya Kemenkes semata," ujarnya.

Untuk diketahui, tembakau merupakan salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk diserap pasar lokal di Yogyakarta. Khusus di kawasan Bantul misalnya, luasan lahan tembakau bertambah signifikan. Sebelumnya pada tahun 2022, ada 40 hektar, pada tahun 2023 bertambah menjadi 60 hektar.

"Sehingga saat ini tembakau menjadi salah satu komoditas unggulan yang terbukti dapat memberi kontribusi positif terhadap ekonomi masyarakat," sebut Sutriyanto.

Ketua Umum Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) Solo Broto Suseno juga menolak upaya perampungan RPMK yang terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan unsur petani sejak awal proses penyusunannya. Padahal, produktivitas petani cengkeh, 98 persen diserap untuk industri rokok kretek.

"Kami petani cengkeh, tegas menolak. Semua pasal-pasal pengaturan tembakau di RPMK ini jelas akan mematikan mata pencaharian kami. Sejak awal kami pun sudah menolak pasal-pasal pertembakauan di PP Kesehatan, yang juga sangat memberatkan," ungkapnya.

Saat ini, ia mengungkapkan, luas lahan kebun cengkeh di Indonesia mencapai 582,56 ribu hektare (ha). Adapun rata-rata peningkatan luas areal cengkeh selama sepuluh tahun terakhir mencapai 1,50 persen per tahun.

Perkebunan cengkeh tersebar hampir di semua provinsi dengan penghasil utama berasal dari Pulau Maluku, Sulawesi, Jawa, dan Sumatra. Hasil komoditas cengkeh merupakan salah satu penggerak ekonomi pedesaan yang juga menyerap 1,5 juta tenaga kerja petani dan pemetik cengkeh di seluruh Indonesia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

IDXChannel - Rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang tertera pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dinilai bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya.

"Kemasan (rokok polos) tanpa merek dapat mengurangi daya saing produk dan menghilangkan identitas visual," kata Ekonom Universitas Brawijaya Malang Chandra Fajri Ananda kepada awak media, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut dia menerangkan, tanpa identitas merek yang jelas, konsumen akan lebih sulit membedakan antara produk legal dan ilegal. Alhasil, dapat merugikan produsen resmi serta mengancam penerimaan negara.

"Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata dia.

Diketahui, aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Terpisah, hasil studi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, peraturan tersebut berpotensi menghilangkan dampak ekonomi sebesar Rp308 triliun.

“Pemerintah perlu melihat dampak ekonominya (secara komprehensif). Ini bukan hanya (memberikan dampak bagi) industri rokok, tapi juga industri kemasan untuk kertas, tembakau, cengkeh, termasuk ritel, periklanan dan lainnya yang terdampak,” ujar Ekonom Senior Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi publik Indef bertajuk 'Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram' di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Berdasarkan hasil perhitungan dampak yang dilakukan oleh Indef dengan penerapan tiga skenario kebijakan terkait industri rokok, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Jika ketiga skenario ini diterapkan secara bersamaan, kata dia, dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB.

Selain itu, penerimaan perpajakan diperkirakan menurun hingga Rp160,6 triliun yang setara dengan 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional. Kebijakan ini juga berpotensi memengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor industri tembakau dan produk turunannya.

(Dhera Arizona)