Staf Khusus Ketua Umum Kadin, Arif Rahman, dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penganiayaan yang terjadi di Menara Kadin beberapa waktu lalu.

Arif dilaporkan oleh Hermawan Ngabalin yang merupakan teman dari Umar Kei. Laporan itu sudah teregister dengan nomor STTLP/B/5626/IX/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 September 2024.

"Kami sudah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Arif Rahman dan orang suruhannya pada tanggal 16 September 2024 hari Senin malam yang lalu kurang lebih pukul 23.00 WIB," kata Kuasa Hukum dari Hermawan, Abdul Fatah Pasolo, melalui keterangan yang diterima, Kamis (19/9).

Abdul menjelaskan, aksi dugaan penganiayaan itu bermula ketika Umar datang ke Menara Kadin untuk bertemu dengan adik ipar Anindya Bakrie, Taufan Eko Nugroho.

Umar datang dengan maksud hendak menjembatani permasalahan sekuriti Menara Kadin yang khawatir kontraknya bakal diputus sebelum tahun 2025 akibat dualisme kepengurusan Kadin. Masalah itu pun akhirnya terselesaikan usai Taufan berjanji bakal memperpanjang kontrak para sekuriti hingga tahun 2026.

"Setelah itu Bang Umar kembali bertemu dengan teman-teman sekuriti dan menyampaikan itu dan mereka sepakat, sudah dapat titik temunya dan clear masalah itu," ucap dia.

Kemudian, tiba-tiba datang Arif Rahman bersama sekitar 50 orang ke Menara Kadin. Arif datang dan langsung ikut serta dalam perbincangan. Singkat cerita, perselisihan antara dua kubu pun terjadi.

"Ini tangannya luka, karena tajamnya parang. Lalu, sambil memegang parang, orang-orang Pak Arif Rahman memukul dia. Jadi, makanya ada memar di sini, di kaki. Jadi, itu kejadiannya," ujar dia.

Lebih lanjut, Abdul menegaskan bahwa Umar tak terlibat dalam masalah kepengurusan Kadin. Umar datang ke Menara Kadin hanya untuk menjembatani permasalahan sekuriti. Umar juga tak melakukan penganiayaan saat perselisihan terjadi sebagaimana dituduhkan oleh Arif.

"Harapan kita ini bisa ditindaklanjuti laporan kita, berproses secara hukum," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Arif juga melaporkan dugaan tindak pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah resmi diterima dengan nomor STTLP/B/5591/IX/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 17 September 2024.

Arif menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika dia diminta oleh Arsjad untuk mengecek situasi di Menara Kadin. Ketika tiba di sana, ternyata sudah ada beberapa orang yang berjaga.

"Mungkin kurang lebih 50 orang atau 100 orang. Ternyata, di situ ada Saudara Umar Kei salah satunya," ucap dia kepada wartawan, Rabu (18/9).

Arif kemudian melakukan negosiasi dengan Umar di sebuah ruangan. Negosiasi sempat berlangsung lancar. Sampai, Umar tiba-tiba marah ketika diminta untuk keluar dari ruangan karena dinilai tak berkepentingan untuk membahas masalah di internal Kadin.

Arif mengaku kepalanya dipukul memakai kaleng minuman. Beberapa orang yang berada di sekitar Umar pun langsung turut serta melakukan pemukulan. Arif menduga Umar diundang datang ke Menara Kadin oleh pihak yang diduga dari kubu Anindya Bakrie.

"Beliau (Umar Kei) marah. Berdiri mengambil minuman kaleng nescafe langsung menimpuk ke arah mata saya dan saya kena di pelipis," ujar dia.

Ketua Umum Kadin Maluku, M.A.S Latuconsina menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin tidak sah. Munaslub digelar di Hotel St.Regis ilegal kemarin, Sabtu (14/9).

Pasalnya, mayoritas atau sebanyak 21 dari total 35 Kadin Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia menolak Munaslub tersebut.

Menurutnya syarat untuk melaksanakan Munaslub itu minimal ada usulan dari 50 persen Kadin di daerah atau sekitar 18 anggota Kadin daerah.

“Kami semua di sini, yang 21 ini sampai hari ini masih dikejar-kejar untuk mendukung pihak sana," kata Latuconsina dalam konferensi pers di JS Luwansa Jakarta, Minggu (15/9).

Dia menyampaikan, Kadin Indonesia tegak lurus terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) meski ada desakan untuk menyetujui Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin.

Adapun, Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Semua orang di sini sudah tegak lurus dengan AD/ART dan tidak mengakui Munaslub itu. Sampai tadi pagi ada teman-teman kita yang masih dipaksa untuk tanda tangan mendukung Munaslub," kata dia.

Sebanyak 21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap upaya Munaslub Kadin Indonesia dengan agenda utama menggantikan Ketua Umum Arsjad Rasjid tersebut.

Penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty menyatakan sikap menolak Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno.

21 Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang menolak antara lain, Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

“Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026. Selain itu, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri,” kata Muhalim Djafar Litty melalui keterangan tertulis seperti yang dikutip Minggu (15/9).

Sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan. Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa.