Jakarta: Setelah dilantik menjadi Utusan Khusus Presiden (UKP) di Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad mengikuti pembekalan, di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah bersama jajaran Kabinet Merah Putih yang lain. Pembekalan ini berlangsung selama tiga hari mulai dari 25 hingga 27 Oktober 2024.

Dalam unggahan Raffi Ahmad di Instagram pribadinya @raffinagita1717, Raffi membagikan foto sesaat sebelum menuju Magelang. Terlihat Raffi mengenakan kemeja putih lengan panjang, dan celana hitam, serta menggendong sebuah tas.

“Bismilah Kabinet Merah Putih, OTW Magelang untuk Pembekalan Akademi Militer,” tulis Raffi dalam keterangan foto itu, dikutip Medcom.id, Kamis, 24 Oktober 2024.
Dalam unggahan beberapa foto itu, terlihat juga beberapa sosok yang tergabung dalam jajaran pemerintahan Prabowo Subianto. Terlihat ada Yandri Susanto (Menteri Desa), Muhamad Mardiono (utusan khusus presiden Bidang Ketahanan Pangan), Yovie Widianto (stafsus presiden Bidang Ekonomi Kreatif).

baca juga: Raffi Ahmad Jadi Utusan Khusus Presiden, Desta: Ngapaih Sih?

Ada pula H. Ahmad Ridha Sabana (utusan khusus presiden Bidang UMKM), Zita Anjani (utusan khusus presiden Bidang Pariwisata), Muhammad Herindra (kepala BIN), dan Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Menpora).

Tugas dan Tanggung Jawab UKP

UKP mempunyai peran melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Presiden. Tugas-tugas tersebut meliputi: melakukan studi dan kajian terkait isu-isu strategis, memberikan rekomendasi dan masukan kepada presiden, melaksanakan tugas-tugas perwakilan presiden dalam forum-forum internasional, dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas yang diberikan.

UKP bertanggung jawab kepada presiden, dan laporan pelaksanaan tugas keduanya dikoordinasikan oleh sekretaris kabinet.

Gaji dan Tunjangan

Berdasarkan Pasal 22 Perpres Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, tertulis gaji yang diterima utusan khusus presiden, sebagai berikut.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," bunyi aturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 yakni Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri negara berhak mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Menteri juga akan mendapat tunjangan yang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Tunjangan itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf (e) yang menyatakan menteri berhak diberikan tunjangan senilai Rp13.608.000 per bulan.

Jika ditotal, seorang menteri dan utusan khusus presiden akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya.

Tak hanya gaji dan tunjangan, para menteri juga akan mendapatkan beberapa fasilitas lainnya, seperti rumah dan mobil dinas. Namun, besaran itu sesuai dengan anggaran kementerian dan lembaga masing-masing. Menteri juga akan mendapat tunjangan jabatan pejabat negara dan jaminan kesehatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ELG)

Staf Khusus Ketua Umum Kadin, Arif Rahman, dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan penganiayaan yang terjadi di Menara Kadin beberapa waktu lalu.

Arif dilaporkan oleh Hermawan Ngabalin yang merupakan teman dari Umar Kei. Laporan itu sudah teregister dengan nomor STTLP/B/5626/IX/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 18 September 2024.

"Kami sudah membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Arif Rahman dan orang suruhannya pada tanggal 16 September 2024 hari Senin malam yang lalu kurang lebih pukul 23.00 WIB," kata Kuasa Hukum dari Hermawan, Abdul Fatah Pasolo, melalui keterangan yang diterima, Kamis (19/9).

Abdul menjelaskan, aksi dugaan penganiayaan itu bermula ketika Umar datang ke Menara Kadin untuk bertemu dengan adik ipar Anindya Bakrie, Taufan Eko Nugroho.

Umar datang dengan maksud hendak menjembatani permasalahan sekuriti Menara Kadin yang khawatir kontraknya bakal diputus sebelum tahun 2025 akibat dualisme kepengurusan Kadin. Masalah itu pun akhirnya terselesaikan usai Taufan berjanji bakal memperpanjang kontrak para sekuriti hingga tahun 2026.

"Setelah itu Bang Umar kembali bertemu dengan teman-teman sekuriti dan menyampaikan itu dan mereka sepakat, sudah dapat titik temunya dan clear masalah itu," ucap dia.

Kemudian, tiba-tiba datang Arif Rahman bersama sekitar 50 orang ke Menara Kadin. Arif datang dan langsung ikut serta dalam perbincangan. Singkat cerita, perselisihan antara dua kubu pun terjadi.

"Ini tangannya luka, karena tajamnya parang. Lalu, sambil memegang parang, orang-orang Pak Arif Rahman memukul dia. Jadi, makanya ada memar di sini, di kaki. Jadi, itu kejadiannya," ujar dia.

Lebih lanjut, Abdul menegaskan bahwa Umar tak terlibat dalam masalah kepengurusan Kadin. Umar datang ke Menara Kadin hanya untuk menjembatani permasalahan sekuriti. Umar juga tak melakukan penganiayaan saat perselisihan terjadi sebagaimana dituduhkan oleh Arif.

"Harapan kita ini bisa ditindaklanjuti laporan kita, berproses secara hukum," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Arif juga melaporkan dugaan tindak pengeroyokan dan penganiayaan yang dialami ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah resmi diterima dengan nomor STTLP/B/5591/IX/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 17 September 2024.

Arif menjelaskan, peristiwa itu bermula ketika dia diminta oleh Arsjad untuk mengecek situasi di Menara Kadin. Ketika tiba di sana, ternyata sudah ada beberapa orang yang berjaga.

"Mungkin kurang lebih 50 orang atau 100 orang. Ternyata, di situ ada Saudara Umar Kei salah satunya," ucap dia kepada wartawan, Rabu (18/9).

Arif kemudian melakukan negosiasi dengan Umar di sebuah ruangan. Negosiasi sempat berlangsung lancar. Sampai, Umar tiba-tiba marah ketika diminta untuk keluar dari ruangan karena dinilai tak berkepentingan untuk membahas masalah di internal Kadin.

Arif mengaku kepalanya dipukul memakai kaleng minuman. Beberapa orang yang berada di sekitar Umar pun langsung turut serta melakukan pemukulan. Arif menduga Umar diundang datang ke Menara Kadin oleh pihak yang diduga dari kubu Anindya Bakrie.

"Beliau (Umar Kei) marah. Berdiri mengambil minuman kaleng nescafe langsung menimpuk ke arah mata saya dan saya kena di pelipis," ujar dia.

Jakarta: Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah memenuhi janji berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebelum 17 Agustus 2024. Hal itu dinilai menepis keraguan publik dan membuktikan komitmennya bahwa target pencapaian pembangunan IKN tahap I sudah sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan.

"Presiden Jokowi berkantor di IKN dimulai hari Senin tanggal 29 Juli 2024, maka selanjutnya proses perpindahan ASN ke IKN juga akan sesuai dengan target yang diharapkan," kata Ade Irfan, melalui keterangannya, Kamis, 1 Agustus 2024.

Irfan menilai Kepala Negara bakal mengawasi langsung pembangunan pusat pemerintahan baru Indonesia dengan berkantor di IKN. Hal itu diyakini membuat pihak yang terlibat berpacu memenuhi target yang sudah dicanangkan.
Menurut dia, RI 1 cukup detil dan rinci dalam mengawasi pembangunan proyek infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional di seluruh Indonesia. Sejumlah proyek besar bisa selesai tepat pada waktunya.

Baca juga: Usai Influencer, Jokowi bakal Ajak 500 Orang Relawan ke IKN

"Sebelumnya Presiden Jokowi juga sudah beberapa kali datang ke IKN, dengan mengajak para menteri untuk berkemah di IKN, Semua itu dilakukan dalam rangka mengawal progres pembangunan IKN dan memberikan semangat kepada semua pihak untuk bekerja keras demi bangsa dan negara," kata Ade Irfan.

Dia meyakini dengan berkantornya Presiden Jokowi di IKN akan meningkatkan kepercayaan para investor. Hal itu dinilai sebagai sebuah jaminan akan progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana.

"Sedangkan bagi calon investor akan semakin berlomba lomba untuk segera masuk ke IKN," kata Ade Irfan.

Selain itu, dia meyakini pemerintahan terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) akan mendukung percepatan pembangunan IKN. Sebab, suksesor Jokowi itu memiliki komitmen kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan.

"Sehingga IKN yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi akan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia kedepan yang modern di masa mendatang," ujar dia.

(ABK)

JAKARTA - Staf Khusus atau Stafsus Presiden , Diaz Hendropriyono mendorong isu bioekonomi yang diperankan Indonesia dapat dijadikan senjata untuk diplomasi regional dan global. Hal itu disampaikan Diaz saat menjadi narasumber 'Accelerating Circularity in Bioeconomy Industries yang diselenggarakan Bappenas Jumat 5 Juli 2024.

"Sekarang yang punya mimpi untuk menjadi global bioplastic hub di dunia itu Thailand. Indonesia harus punya visi itu. Berbicara sumber hayati kita banyak, alga, seaweed, singkong, tebu, sagu itu semua adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk mendorong sektor bioplastik dan bioekonomi," kata Diaz dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

"Artinya, ini bisa kita jadikan senjata diplomasi regional atau pun dunia. Anda mau jadi global bioplastic hub, kita yang punya semua bahannya. Ini jadi senjata diplomasi sangat kuat di masa depan, tergantung bagaimana pemerintahan berikutnya menyikapi," imbuhnya.

Dikatakan Diaz, potensi bioekonomi dunia ke depannya, Indonesia memiliki potensi hingga Rp3.374 triliun, yang artinya mencapai 15% dari PDB Indonesia. Hal ini diamini oleh setiap narasumber yang turut mengisi talkshow. Kekayaan alam Indonesia yang sudah melimpah harus diikuti pengelolaan yang berhati-hati.

Menurutnya, banyak yang menyuarakan dibutuhkannya kelembagaan satu atap dalam pengembangan bioekonomi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang disarankan Diaz sebagai solusi tantangan bioekonomi nasional.

"Ketika bicara mengenai potensi bioekonomi, bilateral, multilateral, kita perlu satu reorganisasi yang bisa mengatur kolaborasi semua pihak yang terlibat, biar semua merasa diajak. Artinya ada satu pihak yang benar-benar bertanggung jawab untuk keberlangsungan lingkungan hidup Indonesia," ungkapnya.

"Di dalam buku saya, solusi dari ini semua adalah pembentukan kementerian baru, yang bernama Kementerian Ekologi Republik Indonesia. Jangan sampai ketika bicara sustainability issue jangan sampai kita tidak punya counter part yang jelas di dunia internasional," beber Diaz.

Circular Talks 7 di hari terakhir dalam rangkaian Green Economy Expo 2024 ini turut menghadirkan Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies & Genetik, KLHK Nunu Anugrah, Co-founder & CEO Greenhope Tommy Tjiptadjaja, Corporate Secretary PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Tiur Simamora, Presiden Direktur Great Giant Foods Tommy Wattimena, dan Akademisi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Angga Dwiartama.