Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

Kementerian Perindustrian melaporkan bahwa Indeks Kepercayaan Industri (IKI) 2024 tumbuh ekspansif di bulan Oktober 2024 mencapai 52,75. Pertumbuhan ini diyakini didukung dengan optimism pelaku industry atas pelantikan Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. IKI bulan ini naik 0,27 poin dibandingkan September 2024 yang berada di posisi 52,48.

"Kami menilai meningkatnya demand dan IKI Oktober 2024 ini karena munculnya optimisme dari pelaku industri atas pelantikan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan juga pemilihan Kabinet Merah Putih," kata Febri, dalam rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Sedangkan apabila dibandingkan dengan IKI pada bulan Oktober 2023 naik 2,05 poin di mana pada kala itu IKI berada di posisi 50,70. Febri mengatakan, pertumbuhan IKI bulan ini didorong oleh dua sektor dengan kontribusi paling besar yakni industry minuman dan industri barang galian non logam.

"Nilai IKI sebesar 52,75 ini sebagian besar dikontribusi oleh 22 subsektor yang ekspansif dengan share PDB, 22 subsektor ekspansif itu yakni 97,7%. Itu artinya hampir sebagian besar, hampir 90% lebih subsektor di bawah industri pengolahan non migas itu ekspansif pada bulan Oktober 2024," terangnya.

Febri menambahkan, dari pelaku industri barang galian non logam, yakni industri ubin keramik mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Ubin Keramik dari Republik Rakyat Tiongkok.

"Kami mencatat bahwa ini menentukan naiknya nilai IKI industri barang galian nonlogam pada bulan Oktober 2024. Kami juga mengapresiasi Menteri Keuangan yang sudah menerbitkan PMK terkait dengan anti dumping tersebut meskipun PMK itu terlambat

Di sisi lain, pada bulan Oktober ini Kementerian Perindustrian mencatatkan ada satu subsektor yang mengalami kontraksi. Sektor tersebut ialah kayu, barang dari kayu, dan gabus.

Lebih lanjut dari sisi variable pembentukan IKI, terdapat perlambatan ekspansi nilai IKI variabel pesanan baru sebesar 0,33 poin menjadi 51,62. Sebaliknya, nilai IKI variabel persediaan produk mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin menjadi 55,86. Sementara variabel produksi juga masih mengalami ekspansi sebesar 1,44 poin menjadi 51,12.

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.