ekBis#1

Pengumuman Ibu-ibu! Tupperware Nggak Jadi Bangkrut

Jakarta -

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat (AS), Tupperware, sempat terancam bangkrut dan gulung tikar. Beberapa anak perusahaannya bahkan telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation, Laurie Ann Goldman, sempat mengatakan akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dia ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Doa Laurie Ann Goldman sepertinya terjawab.

Dalam sidang, Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Keputusan ini membuat Tupperware bisa keluar dari kebangkrutan dan operasionalnya tetap berjalan.

Melansir Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui penjualan tersebut di sidang pengadilan di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Menurutnya langkah ini adalah pilihan terbaik yang tersedia untuk Tupperware.

Tupperware memang sudah berbulan-bulan mencari 'pembeli' sebelum memutuskan mengajukan kebangkrutan. Bahkan perusahaan sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan senilai US$ 818 juta atau setara Rp 12,8 triliun (kurs 15.700).

Kreditur juga sejatinya menentang rencana penjualan perusahaan itu dan lebih memilih klaim aset untuk mereka sendiri. Asal tahu saja, ketiga kreditur utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata CEO Tupperware Laurie Ann Goldman.

Selama bertahun-tahun, Tupperware sudah mendominasi pasarnya. Nama Tupperware sudah menjadi sangat identik dengan wadah penyimpanan makanan, sehingga banyak orang menggunakan namanya ketika merujuk pada wadah plastik apa pun, meski bukan merek Tupperware.

Tupperware sendiri didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper, yang mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Perusahaan ini menjadi terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ketika orang-orang mengadakan "Pesta Tupperware" di rumah mereka untuk menjual wadah plastik kepada teman dan tetangga.

(fdl/fdl)

Kemenperin Bakal Larang Jual-Beli Google Pixel

Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia, setelah sebelumnya melarang jual-beli iPhone 16. Tidak hanya itu, Kemenperin tidak akan segan-segan memblokir Mobile Equipment Identity (IMEI).

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Apabila Kemenperin menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Cara Dapat TKDN

Lebih lanjut Febri menjelaskan, setidaknya ada 3 mekanisme untuk bisa mendapatkan sertifikasi TKDN. Pertama, lewat perhitungan TKDN produk itu sendiri berapa persentase. Dengan mekanisme ini, untuk bisa dijual di Indonesia TKDN-nya 40%.

Mekanisme kedua, punya aplikasi digital. Febri menjelaskan, nantinya aplikasi itu akan diperhitungkan nilai TKDN-nya oleh Kemenperin. Lalu yang ketiga, mekanisme inovasi seperti research. Untuk mekanisme inovasi ini salah satu contohnya seperti komitmen Apple dalam membangun Apple Developer Academy.

"Apple bikin Apple Academy di Jakarta. Nah terakhir itu mau dibikin di Bali. Yang di Bali ini yang belum realisasi. Nah itu ya. Untuk mendapatkan TKDN 40%. Kalau dapat sertifikat TKDN mereka bisa impor. Kita kasih izin impornya," terangnya.

(kil/kil)

Setelah iPhone 16, Kemenperin Akan Larang Jual-Beli Google Pixel

Jakarta -

Kementerian Perindustrian akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel dan Google One di Indonesia. Hal ini lantaran produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Informasi ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif. Tidak terpenuhinya syarat berkas tersebut membuat produk produk Google itu tidak boleh diperjualbelikan di Tanah Air.

"Produk dari Google, Google Pixel dan Google One. kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yang sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," kata Febri, dalam acara rilis IKI di Kantor Kemenperin di Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Febri menjelaskan, produk tersebut bisa dibeli oleh masyarakat dari luar negeri dengan lewat mekanisme barang bawaan penumpang dan barang kiriman sesuai pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021.

Adapun syaratnya ialah 1 penumpang maksimal 2 dalam satu tahun. Namun ia mencirikan hal ini sebagai salah satu cara yang kerap dimanfaatkan orang untuk memperjualbelikan produk tersebut di Indonesia secara diam-diam.

"Jadi satu orang penumpang itu kalau berkali-kali dalam setahun bawa alat elektronik itu tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujarnya.

Berdasarkan data yang masuk kepada Kementerian Perindustrian, jumlah produk Google Pixel dan Google One sepanjang tahun 2024 yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman hampir mencapai 22 ribu unit.

"Apakah kami akan memantaunya? Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga (KL) atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan illegal," kata Febri.

Lebih lanjut, apabila pihaknya menemukan adanya alat komunikasi yang dilarang tersebut diperjualbelikan, maka akan dianggap pelanggaran sehingga. Dengan demikian, Febri mengatakan, ada kemungkinan Mobile Equipment Identity (IMEI) handphone tersebut bisa dicabut.

"Jadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Alat tadi tidak bisa digunakan di Indonesia. Makanya kami menyampaikan agar masyarakat tidak membeli alat telekomunikasi yang masuk melalui jalur barang bawaan dan barang kiriman, meskipun sudah da IMEI-IMEI Bea Cukai," kata Febri, ditemui usai acara.

Febri menjelaskan, pihaknya mendorong adanya kebijakan TKDN dan aturan serupa demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia dan penciptaan nilai tambah dalam negeri. Hal ini juga terutama untuk memperkuat tujuan program TKDN yakni pendalaman struktur industri dalam negeri.

(shc/kil)