Seorang pengusaha berinisial ROP yang merupakan Direktur Utama PT PDN yang bergerak di bidang Perdagangan Berbagai Macam Barang terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun. Ia kedapatan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin mengatakan tersangka ROP telah diserahkan bersama barang bukti (Penyerahan Tahap 2) ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada 21 Oktober 2024.

"Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kita dalam melaksanakan penegakan hukum perpajakan" kata Vita dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Penyerahan Tahap 2 dilakukan setelah Berkas Perkara penyidikan tindak pidana perpajakan telah dinyatakan lengkap (P-21). Berdasarkan bukti data detail Faktur Pajak, jenis barang yang diperjual belikan berupa BBM jenis Solar Industri/High Speed Diesel(HSD).

Tersangka ROP dipersangkakan telah melanggar Pasal 39A huruf a, j.o. Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana tersangka ROP dilakukan di lokasi usaha PT PDN, terjadi pada kurun waktu Masa Pajak Januari 2012 sampai Desember 2014. Perbuatannya disebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.567.805.865.

PT PDN terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Modus operandi yang dilakukan adalah, PT PDN menggunakan Faktur Pajak masukan yang diterbitkan lawan transaksi yang terindikasi menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera memperoleh putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka ROP maupun untuk hak-hak negara (dalam hal ini DJP).

Penindakan terhadap kasus ROP merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang diharapkan bisa memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka dan Wajib Pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

"Kesadaran wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah wujud pelaksanaan self assessment system perpajakan yang telah kita sepakati dan faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju" tutur Vita.

Sebagai penutup, semua masyarakat dan wajib pajak diajak untuk mendukung pelaksanaan sistem CORETAX yang akan segera diimplementasi guna menciptakan sistem perpajakan yang pasti, mudah dan transparan. Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan pemerintah berencana untuk memusatkan layanan bagi grup perusahaan di satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Suryo menuturkan, tidak sedikit perusahaan yang memiliki 200 bahkan hingga 300 anak usaha yang tersebar di berbagai wilayah.

“Ke depan bahwa akan lebih memudahkan bagi kami dan Wajib Pajak untuk menunaikan pajaknya, kita kumpulkan satu grup dalam satu kantor pelayanan pajak,” tuturnya dalam Malam Apresiasi dan Penghargaan Hari Pajak 2024, Jumat (26/7/2024) malam.

Untuk mengimplementasikan rencana tersebut, Suryo mengaku pemerintah masih dalam proses dan menyusun aturan-aturan pendukung.

Sementara terkait lini masa atau timeline kebijakan tersebut, Suryo enggan memerincinya.

“Ini lagi jalan (proses). Mesti ada aturan yang disusun, nanti kami umumkan kapannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suryo mengundang 20 perusahaan yang menjadi pembayar pajak terbesar tahun 2023, sebanyak 15 di antaranya merupakan grup perusahaan.

Jika biasanya Ditjen Pajak hanya mengundang perusahaan-perusahaan secara individu, pada tahun ini dilakukan secara per grup. Mulai dari grup Adaro, grup Indofood, hingga perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup Indika Energy.

Berikut daftar 20 grup/perusahaan pembayar pajak terbesar 2023:

Grup Adaro

Grup Indofood

Grup Triputra

Grup Harum Energy

Grup CT Corp

Grup Agung Sedayu

Grup Sinarmas

PT Pertamina (Persero)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PT Pupuk Indonesia (Persero)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Grup Djarum

Grup Bayan Resourse

Grup Wings

Grup Musim Mas

Grup Gudang Garam

Grup Trakindo

Grup Indika Energi

Grup Medcoenergi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.