Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024.

Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu.

"DJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri," bunyi Pasal 20 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Dalam hal ini, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perpres ini juga menegaskan posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang masih berada di bawah naungan Kemenkeu sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) beleid tersebut.

Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diketahui, Prabowo memang berkeinginan untuk memecah Kementerin Keuangan dan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, hingga saat ini tampaknya badan baru tersebut tidak akan terbentuk dalam waktu dekat seiring dengan terbitnya perpres ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan pemblokiran rekening UD Pramono, yang viral atas tagihan pajak jumbo, sudah sesuai aturan yang berlaku. Dirjen Pajak mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan UD Pramono.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak Dwi Astuti mengungkapkan bahwa pihaknya selalu melakukan upaya penagihan kepada para penunggak atau wajib pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemblokiran rekening wajib pajak merupakan bagian dari penagihan aktif," ujar Dwi kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Pemblokiran rekening, sambungnya, selalu didahului dengan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan kepada penunggak atau wajib pajak.

Oleh sebab itu, Dwi menegaskan tindakan pemblokiran rekening bukan merupakan tindakan penagihan tahap pertama karena sebelumnya telah dilakukan penagihan secara persuasif.

Menurtnya, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga telah turut tangan untuk mediasi antara Dirjen Pajak dengan UD Pramono. Dengan begitu, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

"Mediasi dillakukan untuk mencari solusi terbaik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Dwi.

Lebih lanjut, dia mengaku bahwa Dirjen Pajak ssudah melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi kewajiban perpajakan kepada pelaku usaha kecil-menengah.

Dwi mencontohkan, Dirjen Pajak memiliki program Business Development Services (BDS) sebagai saran edukasi khusus kepada UMKM yang berfokus pada pengembangan usaha dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

"Kegiatan yang dimaksud terdiri dari kelas pajak, sosialisasi dan edukasi, asistensi helpdesk, bimbingan teknis, forum group discussion, pojok pajak, dan kegiatan penyuluhan lainnya," ungkapnya.

Kasus Pajak Viral

Sebagai informasi, belakangan di media sosial viral sejumlah kasus penagihan pajak jumbo oleh Kantor Pajak, seperti UD Pramono di Boyolali dan penjual ayam @nuke.limanov yang berbagi pengalamannya di TikTok.

Sebagai informasi, mengutip Solopos, UD Pramono merupakan pembeli susu sapi dari para peternak. Akan tetapi Pramono, pemilik UD Pramono, memutuskan akan menutup usahanya per Jumat (1/11/2024).

Hasilnya, ribuan mitranya bingung. Pramono mengaku rekening usahanya diblokir oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dengan alasan belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak senilai Rp671 juta untuk tahun 2018.

"Saya sudah capek enggak mampu, saya istirahat saja. Mikir dagangan saja sudah berat ditambah urusan pajak,” katanya saat ditemui di rumahnya, dikutip dari Solopos, Selasa (29/10/2024).

Kasusnya berawal pada 2021, ketika Kantor Pajak memeriksa pajak usaha Pramono untuk 2018. Ternyata, dia ditagih pajak Rp2 miliar, yang kemudian diturunkan menjadi Rp671 juta.

Meski sempat diturunkan, Pramono masih merasa berat untuk membayarnya. Menurutnya, ada kesepakatan membayar Rp200 juta agar tagihan tersebut selesai.

"Tetapi kalau dihitung ya janggal, masa pajak 2018 dengan 2019 tinggi 2018. Pajak 2019 ada Rp75 juta," ucapnya.

Dia kemudian sempat mendapatkan surat peringatan dari Kantor Pajak meski sempat membayar Rp200 juta. Pramono memutuskan untuk mengabaikannya.

Di samping itu, Pramono menyatakan tetap membayar pajak pada umumnya. Bahkan, dia sempat mendapatkan penghargaan dari KPP Pratama Boyolali atas kontribusi pembayaran PPh Pasal 25 Orang Pribadi tahun pajak 2022.

Kendati demikian, pada 2024 dia menerima pemberitahuan agar melunasi tanggungan 2018. Meski telah membayar senilai Rp200 juta pada 2021, ternyata Pramono diminta lagi untuk membayar Rp110 juta.

Pramono memutuskan tidak membayar tagihan tersebut karena merasa sudah memenuhi kewajibannya. Singkat cerita, Kantor Pajak memblokir rekening Pramono.

Kisah Pramono tersebut kemudian banyak dibagikan di berbagai media sosial. Ternyata, kisah Pramono tersebut membuat pelaku usaha lainnya yaitu seorang penjual ayam @luke.limanov juga membagikan pengalamannya ditagih penunggakan pajak hingga Rp500 juta.

Pada 2024, dia mengaku Kantor Pajak memanggilnya terkait kewajiban pajak pada 2020. Saat itu, Luke mengaku usahanya belum berbentuk badan sehingga yang menjadi objek merupakan pajak penghasilan pribadi. Dia juga tidak menampik, saat itu pencatatan transaksinya masih berantakan.

Oleh sebab itu, menurutnya, Kantor Pajak menyatakan data perpajakan Nuke tidak sesuai dengan penghasilannya. Nuke mengatakan, PPh terutangnya ditetapkan sebesar Rp370 juta dan ditambah sanksi administrasi Rp150 juta.

"Total Rp500 juta lebih dan itu yang harus aku bayar. Kaget, sedih, bingung karena pajaknya ini tahun 2020 dan sekarang 2024," katanya seperti dalam unggahannya di TikTok @nuke.limanov, Sabtu (2/11/2024).

Dia mengaku memang kurang paham dengan instrumen pajak. Oleh sebab itu, dia seakan menilai pihak berwenang kurang memberi edukasi ke para pelaku usaha.

Hingga Senin (4/11/2024) siang, unggahan video Nuke tersebut sudah disukai setidaknya oleh 22.200 pengguna TikTok lainnya, dikomentari sebanyak 6.295 kali, dan dibagikan sebanyak 3.723 kali.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia,shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan bahwa fakta yang terjadi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris, maupun jud-judi dalam bentuk lainnya.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Namun kenyataannya, tidak mungkin para pelaku tersebut melaporkan harta yang didapatkan dari kemenangan judi online. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pegawai Ditjen Pajak.

"Jadi teman-teman pajak mesti pintar. Untuk mencari bahwa ini ada tambahan super income yang berasal dari underground economy termasuk gaming online," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Prabowo di Magelang pada Kamis hingga Minggu pekan lalu. Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak.

Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah sebelumnya dalam Buku Nota II Keuangan dan RAPBN 2024 menyoroti peningkatan shadow economy menjadi tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal.

Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi memang berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Sayangnya, ada potensi terjadinya peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan jika tidak ada sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital tersebut.

Alhasil, hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan pemerintahan Prabowo menghadapi berbagai tantangan domestik dan global, tidak terkecuali serbuan kecerdasan buatan alias artificial intelligent (AI), termasuk pengaruhnya bagi perpajakan.

Dirinya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024), bercerita bahwa dari materi retreat yang didapat selama empat hari di Magelang, tidak ada yang dapat menjawab perkembangan dari kecerdasan buatan tersebut di masa mendatang.

Termasuk dalam persoalan hitung-menghitung yang dibutuhkan para pemangku kebijakan. Salah satunya, soal penghitungan pajak dan potensi penerimaan negara dari sumber-sumber yang ada.

Pasalnya, semua hal itu dapat dilakukan oleh AI dan tidak perlu lagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Meski demikian, AI tidak memiliki soft skill yang dapat dilatih layaknya manusia.

"Saya bisa ngitung perimaan pajak [pakai AI]. Kita jumlahnya ini, jumlah orangnya segini, jumlah PDB-nya segini, berapa perimaan pajak, proyeksinya ketemu, sudah. Sudah enggak perlu Dirjen Pajak, enggak perlu Kanwil [Kantor Wilayah Ditjen Pajak], tetapi yang enggak bisa kita ajarkan adalah soft skill," tuturnya.

Disrupsi tatanan ekonomi akibat keberadaan AI pun bukan hanya sekadar hitung-menghitung pajak, tetapi juga terhadap sektor industri musik hingga pendidikan.

Misalnya, Anggito mengungkapkan salah satu keluhan dari pelaku indsutri musik yang kini tergabung dalam kabinet, Yovie Widianto, bahwa business plan, pembuatan musik, desain, logo, sudah dapat dibuat oleh AI.

"Mas Yovie sudah bilang bahwa industri musik is dying. Karena kalah sama I Love Music," tuturnya.

Kementerian Keuangan juga menyoroti berbagai tantangan lain yang tak kunjung berhenti, seperti banjir barang impor yang menghantam industri tektil, banji barang ilegal dan trafficking.

Selain itu, Anggito juga menyebutkan maraknya judi online alias judol juga menjadi perhatian presiden Prabowo Subianto.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nampak belum bisa terwujud. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo

Badan Penerimaan Negara rencananya dibentuk sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Dradjad Badan Penerimaan Negara tertunda karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Lalu bagaimana respons Sri Mulyani? Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara.

Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tergantung pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, memang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebutkan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen akan diberlakukan selambatnya pada 1 Januari 2025.

Namun, penerapan tarif PPN 12 persen itu masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Ditunggu saja arahan Pemerintah ya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2024).

"Penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," tegasnya.

Itu artinya, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 pada tahun depan masih belum menemui titik terang karena masih menunggu keputusan Prabowo.

Jika Batal, Harus Revisi UU HPP

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan, keputusan tersebut menjadi wewenang pemerintahan selanjutnya dan harus melibatkan DPR RI.

"Memang sejauh ini masih sejalan (sesuai UU HPP), cuma kalau ketika ada wacana seperti ini tentunya nanti di pemerintahan ke depan harus bicara sama DPR, bukan hanya kendak dari pemerintah kan. Ini kan keputusan politik ya, kalau namanya undang-undang," ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia menegaskan bahwa jika kenaikan PPN tidak dilaksanakan tahun depan maka diperlukan revisi pada Undang-UU HPP.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

"Tapi kan itu udah di undang-undang kan. Kalau memang enggak dinaikkan kan pastinya akan ada perubahan di undang-undang ya," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tergantung pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, memang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebutkan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen akan diberlakukan selambatnya pada 1 Januari 2025.

Namun, penerapan tarif PPN 12 persen itu masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Ditunggu saja arahan Pemerintah ya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2024).

"Penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," tegasnya.

Itu artinya, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 pada tahun depan masih belum menemui titik terang karena masih menunggu keputusan Prabowo.

Jika Batal, Harus Revisi UU HPP

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan, keputusan tersebut menjadi wewenang pemerintahan selanjutnya dan harus melibatkan DPR RI.

"Memang sejauh ini masih sejalan (sesuai UU HPP), cuma kalau ketika ada wacana seperti ini tentunya nanti di pemerintahan ke depan harus bicara sama DPR, bukan hanya kendak dari pemerintah kan. Ini kan keputusan politik ya, kalau namanya undang-undang," ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia menegaskan bahwa jika kenaikan PPN tidak dilaksanakan tahun depan maka diperlukan revisi pada Undang-UU HPP.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

"Tapi kan itu udah di undang-undang kan. Kalau memang enggak dinaikkan kan pastinya akan ada perubahan di undang-undang ya," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tergantung pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, memang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebutkan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen akan diberlakukan selambatnya pada 1 Januari 2025.

Namun, penerapan tarif PPN 12 persen itu masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Ditunggu saja arahan Pemerintah ya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2024).

"Penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," tegasnya.

Itu artinya, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 pada tahun depan masih belum menemui titik terang karena masih menunggu keputusan Prabowo.

Jika Batal, Harus Revisi UU HPP

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan, keputusan tersebut menjadi wewenang pemerintahan selanjutnya dan harus melibatkan DPR RI.

"Memang sejauh ini masih sejalan (sesuai UU HPP), cuma kalau ketika ada wacana seperti ini tentunya nanti di pemerintahan ke depan harus bicara sama DPR, bukan hanya kendak dari pemerintah kan. Ini kan keputusan politik ya, kalau namanya undang-undang," ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia menegaskan bahwa jika kenaikan PPN tidak dilaksanakan tahun depan maka diperlukan revisi pada Undang-UU HPP.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

"Tapi kan itu udah di undang-undang kan. Kalau memang enggak dinaikkan kan pastinya akan ada perubahan di undang-undang ya," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen tergantung pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, memang dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disebutkan kenaikan tarif PPN jadi 12 persen akan diberlakukan selambatnya pada 1 Januari 2025.

Namun, penerapan tarif PPN 12 persen itu masih menunggu keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Ditunggu saja arahan Pemerintah ya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/10/2024).

"Penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru," tegasnya.

Itu artinya, rencana pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 12 pada tahun depan masih belum menemui titik terang karena masih menunggu keputusan Prabowo.

Jika Batal, Harus Revisi UU HPP

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, mengatakan, keputusan tersebut menjadi wewenang pemerintahan selanjutnya dan harus melibatkan DPR RI.

"Memang sejauh ini masih sejalan (sesuai UU HPP), cuma kalau ketika ada wacana seperti ini tentunya nanti di pemerintahan ke depan harus bicara sama DPR, bukan hanya kendak dari pemerintah kan. Ini kan keputusan politik ya, kalau namanya undang-undang," ujarnya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Dia menegaskan bahwa jika kenaikan PPN tidak dilaksanakan tahun depan maka diperlukan revisi pada Undang-UU HPP.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

"Tapi kan itu udah di undang-undang kan. Kalau memang enggak dinaikkan kan pastinya akan ada perubahan di undang-undang ya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mengidentifikasi sejumlah modus penipuan terbaru. Masyarakat dihimbau waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan terdapat beberapa cara penipuan yang kini marak, seperti pengelabuan (phising), penyaruan (spoofing), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai Ditjen Pajak, hingga penipuan rekrutmen Pajak.

Dwi mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis apabila mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak. Masyarakat juga dapat memeriksa (cross check) informasi tersebut ke saluran informasi Ditjen Pajak, seperti media sosial.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024," ujar Dwi pada Senin (14/10/2024).

Pengumuman resmi Ditjen Pajak yang dimaksud Dwi dapat diakses melalui tautan berikut:

Pengumuman: Waspada Penipuan Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak

Dwi menjelaskan bahwa modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat adalah penipuan rekrutmen pegawai Pajak. Masyarakat dapat memeriksa informasi resmi terkait rekrutmen pegawai Ditjen Pajak maupun Kementerian Keuangan di laman resmi berikut:

rekrutmen.kemenkeu.go.id

Bagi masyarakat yang menemukan adanya indikasi penipuan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP, masyarakat dapat menghubungi saluran pengaduan DJP melalui kring pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email [email protected], twitter @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, dan live chatwww.pajak.go.id.

Masyarakat juga diharapkan selalu menjaga keamanan dan kerahasiaan datanya.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima informasi yang mengatasnamakan Ditjen Pajak:

• Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di situs pajak.go.id/unit-kerja.
• Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.
• Apabila menerima pesan bermuatan file berekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim file berekstensi apk.
• Apabila menerima pesan yang memuat tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
• Apabila menerima pesan berupa pengumuman rekrutmen ataupun undangan melakukan seleksi CASN untuk menjadi pegawai Ditjen Pajak ataupun Kementerian Keuangan, harap melakukan cross check terlebih dahulu di laman resmi Kementerian Keuangan yakni rekrutmen.kemenkeu.go.id terkait kebenaran informasi perekrutan CASN tersebut.