Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi di lingkungan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Penggunaan KKPD dimulai setelah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama PT. Bank NTB Syariah yang dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama dengan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo.

Penerapan KKPD menandai era baru dalam transaksi di birokrasi, OPD yang sudah menerapkan tidak lagi melakukan belanja dengan transaksi tunai. KKPD juga bertujuan untuk mempercepat pembayaran Pemda ke mitra atau rekanan, terutama rekanan UMKM.

Ada dua OPD yang mulai menggunakan KKPD yakni Badan Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kedua OPD ini, sebagai pilot project dalam penerapan KKPD di lingkungan Pemprov NTB.

Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB Ervan Anwar menjelaskan penerapan KKPD merupakan langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan daerah di era digital. "Kami berharap dengan KKPD ini ke depannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan," jelas Ervan dikutip dari siaran pers, Senin (4/11/2024).

Ervan juga menyebut Pemprov NTB mendukung penuh dan sangat mengapresiasi KKPD ini nantinya untuk diterapkan di seluruh OPD. Di tahun 2025 nanti direncanakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan menerapkannya secara bersama-sama.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo Kukuh menerangkan bahwa pada tahun lalu Bank NTB Syariah berinisiasi mengembangkan produk untuk bisa melayani pemerintah daerah.

"Harapannya bisa memberikan kemudahan untuk pemerintah daerah dan masyarakat NTB. Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu, bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional," jelas Kukuh.