Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi di lingkungan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Penggunaan KKPD dimulai setelah Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama PT. Bank NTB Syariah yang dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama dengan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo.

Penerapan KKPD menandai era baru dalam transaksi di birokrasi, OPD yang sudah menerapkan tidak lagi melakukan belanja dengan transaksi tunai. KKPD juga bertujuan untuk mempercepat pembayaran Pemda ke mitra atau rekanan, terutama rekanan UMKM.

Ada dua OPD yang mulai menggunakan KKPD yakni Badan Pengelolaan dan Aset Keuangan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kedua OPD ini, sebagai pilot project dalam penerapan KKPD di lingkungan Pemprov NTB.

Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB Ervan Anwar menjelaskan penerapan KKPD merupakan langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan daerah di era digital. "Kami berharap dengan KKPD ini ke depannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan," jelas Ervan dikutip dari siaran pers, Senin (4/11/2024).

Ervan juga menyebut Pemprov NTB mendukung penuh dan sangat mengapresiasi KKPD ini nantinya untuk diterapkan di seluruh OPD. Di tahun 2025 nanti direncanakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan menerapkannya secara bersama-sama.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Kukuh Rahardjo Kukuh menerangkan bahwa pada tahun lalu Bank NTB Syariah berinisiasi mengembangkan produk untuk bisa melayani pemerintah daerah.

"Harapannya bisa memberikan kemudahan untuk pemerintah daerah dan masyarakat NTB. Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu, bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional," jelas Kukuh.

Bisnis.com, JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua melakukan sosialisasi implementasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan setempat, guna mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Penjabat Sekda Papua Yohanes Walilo di Jayapura Selasa (15/10/2024) mengatakan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan, karena ini merupakan alat pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBD.
"Saya berharap seluruh OPD dapat mempersiapkan diri untuk menyukseskan kebijakan ini," katanya.
Menurut Walilo, dengan adanya KKP ini merupakan upaya Pemprov Papua dalam menggunakan transaksi non-tunai.
"Pada KKPD ini kami bekerja sama dengan Bank Papua, sehingga dengan hadirnya kartu tersebut membantu kita ke sistem pembelanjaan," ujarnya.
Dia menjelaskan, apalagi ini upaya Pemprov Papua tersebut selaras dengan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
"Mari bekerja keras bersama, berinovasi, dan terus mengabdi demi kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik," katanya.
Dia menambahkan, sosialisasi yang dilaksanakan ini juga merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan.
"Saya berharap setelah sosialisasi ini seluruh OPD pemerintah provinsi semakin siap untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan daerah, baik di akhir 2024 maupun dalam menyongsong anggaran 2025," ujarnya.

PT Artajasa Pembayaran Elektronis bersama sejumlah pelaku sistem pembayaran nasional melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) terkait layanan inovasi pembayaran digital.

Langkah ini menyusul peluncuran layanan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization dan layanan QRIS Tap Berbasis NFC dan pada kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI). Kedua layanan ini baru saja diluncurkan Bank Indonesia (BI) pada pagi hari tadi.

Direktur Utama Artajasa Armand Hermawan mengatakan, para pelaku sistem pembayaran nasional telah sepakat untuk eksplorasi potensi bisnis layanan KKI Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization, bersama dengan Bank BNI dan Bank BPD Bali.

Layanan ini merupakan layanan transaksi pembayaran e-commerce menggunakan tokenisasi yang didapatkan dari mobile application menggunakan sumber dana Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang juga dapat dikembangkan ke sumber dana lainnya.

"Artajasa menyambut baik launching layanan layanan KKI Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization dan soft launching QRIS Tap Berbasis NFC dan pada hari ini sebagai solusi pembayaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku sistem pembayaran nasional maupun masyarakat secara luas," kata Armand, dalam seremoni penandatanganan MOU, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

kartu

Sementara itu, untuk layanan QRIS Tap Berbasis NFC, kerja sama dilakukan dengan Bank BNI, Bank Permata, DANA dan Gopay. Layanan QRIS Tap Berbasis NFC ini merupakan metode pembayaran nirsentuh yang akan memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran via mobile, seperti merchant, transportasi, parkir dan kebutuhan lainnya.

"Tidak ketinggalan, kami juga terus mendukung perluasan layanan QRIS Antarnegara dengan membangun inisiatif bersama para pelaku sistem pembayaran," ujar Armand.

Selain itu, turut dilakukan penandatanganan MOU untuk inisiatif QRIS Antarnegara ke negara-negara yang sesuai dengan rencana Bank Indonesia. Saat ini sebanyak delapan institusi telah siap berkolaborasi dengan Artajasa, terdiri dari Bank BNI, Bank Permata, DANA, Gopay, Bank CIMB Niaga, Bank BSI, Bank BPD Bali dan Netzme.

Layanan ini merupakan perluasan dari QRIS Antarnegara yang saat ini telah beroperasi di Thailand, Malaysia dan Singapura sebagai suatu metode pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan nasabah bisa bertransaksi di merchant luar negeri, begitupun sebaliknya.

Dalam pengembangan layanan-layanan tersebut, selain memperhatikan sisi operasional dari suatu layanan, baik Artajasa maupun pelaku sistem pembayaran menjamin aspek perlindungan konsumen, keamanan bertransaksi dan biaya transaksi yang terjangkau bagi masyarakat.

"Hal ini penting untuk dilakukan agar masyarakat senantiasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi keuangan digital," tutup Armand.

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Fitur Online Payment dengan Virtual Card Tokenization pada Jumat (2/8/2024). Ada sejumlah fitur yang bisa diakses dalam kartu kredit tersebut.

Gubernur BI Pery Warjiyo, menjelaskan bahwa KKI adalah inovasi instrumen pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi digital nasional. KKI dijelaskannya diperkuat dengan teknologi Virtual Card Tokenization dan merupakan pengembangan lebih lanjut dari fitur KKI yang sudah ada yakni QRIS dan Kartu Fisik yang seluruh pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik.

"Implementasi fitur baru ini bertujuan untuk mendukung keberhasilan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah serta memfasilitasi kebutuhan Pemerintah dalam bertransaksi melalui platform online baik di berbagai mitra marketplace atau e-commerce Pemerintah," tulis Perry dikutip dari situs resmi BI, Jumat (8/2/2024).

Selain KKI, Perry menjelaskan bahwa sektor sistem pembayaran ritel lain yang bakal dikembangkan BI adalah QRIS Tap berbasis NFC, ini berarti QRIS Tap diintegrasikan dengan teknologi standar messaging QRIS dengan menggunakan interface Near Field Communication (NFC).

Inovasi pembayaran itu disebut Perry dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi yang cepat dan massal untuk berbagai jenis pembayaran, antara lain transportasi dan ritel dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi.

"QRIS Tap berbasis NFC juga menawarkan keunggulan dalam hal fleksibilitas, dengan mendukung multi sumber dana serta berbagai kanal pembayaran. Kedua inovasi tersebut diimplementasikan dengan bersinergi bersama Kementerian/Lembaga dan pelaku industri," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization pada Jumat (2/8/2024).

Gubernur BI Perry Warjiyo meresmikan KKI Segmen Pemerintah usai dirinya menjelaskan mengenai visi dan inisiatif dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Peresmian tersebut kemudian juga dilakukan bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa dan Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem.

“QR Indonesia standard dalam Kartu Kredit Indonesia (KKI) ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah, tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa,” ujar Perry dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024 pada Jumat (2/8/2024).

Perry berharap fitur KKI dapat mendorong inklusi dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam paparannya, dia mengungkapkan timeline pengembangan KKI telah berlangsung dari 19 Agustus 2022, yakni dalam peluncuran QRIS.

Kemudian, Perry mengatakan pengembangan dilanjutkan dengan kartu fisik dan QRIS Merchant Presented Mode (MPM) pada 2023, dan kemudian virtual card tokenization yang diresmikan hari ini.

Dalam paparan BI, diungkapkan bahwa KKI segmen pemerintah fitur QRIS merupakan quick wins implementasi yang diklaim tepat digunakan untuk bertransaksi di lebih dari 30 juta merchant yang didominasi UMKM.

Untuk memfasilitasi transaksi belanja pemerintah dengan nilai besar, dikembangkan fitur kartu fisik yang dapat ditransaksikan di seluruh Electronic Data Capture (EDC) milik Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

"BI mengembangkan KKI segmen pemerintah fitur online payment yang bisa ditransaksikan di berbagai mitra marketplace atau e-commerce pemerintah.

Perbesar

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bakal memperluas fitur kartu kredit pemerintah (KKP) demi memudahkan pembelian produk UMKM.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2024, di Jakarta, Kamis (1/8).

Perry menyebut pihaknya akan menambahkan fitur online payment card pada KKP. Fitur itu pun bakal terkoneksi dengan QRIS.

"Dalam kartu kredit Indonesia ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja pemerintah, tidak hanya untuk perjalanan, tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa," kata Perry.

KKP domestik sendiri telah diluncurkan sejak Mei tahun lalu. Dengan KKP, pemerintah pusat, kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (pemda) dapat menggunakannya dengan biaya transaksi nol persen.

"Dan biaya untuk merchant itu lebih efisien. Dan ini sekaligus bagian dari bangga buatan Indonesia," kata Perry beberapa waktu lalu.

Peluncuran KKP Domestik sendiri sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022.

Inpres itu mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengembangkan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah dengan meluncurkan fitur baru, yaitu online payment virtual card tokenization.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam kartu kredit Indonesia akan diperluas untuk memudahkan transaksi dan belanja pemerintah.

"Tidak hanya untuk perjalanan, tetapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya anak bangsa. Dengan demikian, mendorong inklusivitas dan digitalisasi UMKM," ungkapnya dalam pembukaan acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (Fekdi) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, di Jakarta Selatan, Kamis (1/8).

Dalam paparan Perry, kartu kredit Indonesia segmen pemerintah merupakan solusi pembayaran daring domestik untuk transaksi pemerintah.

Adapun kartu kredit tersebut memiliki beberapa tujuan. Salah satunya, yakni sebagai wujud sinergi program pemerintah dalam rangka Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Selain itu, mendukung kemandirian dan kedaulatan.

"Ditambah mendorong akseptasi dan digitalisasi UMKM," ujarnya.

Secara rinci, pengembangan kartu kredit Indonesia tersebut ditandai dengan menyediakan fitur QRIS pada 29 Agustus 2022. Selanjutnya, penyediaan kartu fisik pada 8 Mei 2023.

Selanjutnya, tersedianya online payment QRIS MPM pada 3 Oktober 2023 dan akhirnya tersedia fitur terbaru online payment virtual card tokenization pada 2 Agustus 2024.

Adapun kartu kredit Indonesia segmen pemerintah tersedia dengan limit memadai, skema harga yang efisien, dan fitur sesuai dengan kebutuhan transaksi pemerintah.

Perry menerangkan pengembangan kartu kredit Indonesia segmen pemerintah juga sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 yang diluncurkan oleh bank sentral. Dia menyebut BSPI 2030 akan mendukung integrasi ekosistem keuangan digital.