Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah memerintahkan Dewan Pengawas sekaligus KomisionerKomisi Pemberantasan Korupsi(KPK) agar menindak tegas pada pegawai yang terbukti bermain judionline.

Ma’ruf mengatakan jika pihak internal KPK tidak menindak tegas, maka Satgas Judi Online yang telah dibentuk Presiden Jokowi akan turun gunung untuk memberikan sanksi berat.

"Jadi baik mereka yang menyelenggarakan maupun mereka yang terlibat, ada aturan-aturan yang harus ditegakkan," tuturnya di sela-sela peresmian Tol Cimanggis-Cibitung Selasa (9/7/2024).

Ma’ruf juga mengungkapkan bahwa Satgas Judi Online tidak akan pandang bulu dalam menindak siapapun yang terbukti bermain judionline.

"Siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat, kemudian TNI/Polri, tentu diproses sesuai dengan aturan, bahkan anggota DPR pun dipanggil oleh Majelis Kehormatan," kata Maruf.

Ma’ruf mengklaim upaya pemerintah untuk memberantas judi online semakin efektif setelah Satgas Judi Online itu terbentuk. Dia mengatakan bahwa Satgas Judi Online akan terus mengusut dan menindak para pelaku.

"Yang pertama itu kan memang sudah ada Satgas ya, yang akan terus mengusut untuk memberikan penindakan-penindakan," ujar Maruf.

Sebelumnya,KPKmenerima laporan bahwa 17 orang pegawainya terlibat dalam praktikjudionline.

Wakil KetuaKPKAlexander Marwata mengatakan bahwa laporan itu diterima dari Satgas Pemberantasan Perjudian DaringatauJudi Online. Namun, setelah didalami kembali, 9 dari 17 orang hasil temuan satgas itu sudah tidak lagi bekerja di KPK saat ini.

"Setelah dilihat di data kepegawaian ternyata yang statusnya pegawaiKPKhanya delapan orang, yang sembilan itu sudah bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan," ujarnya pada konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Alex, sapaanya, memerinci dari sembilan orang yang sudah tak lagi bekerja di KPK itu sudah diberhentikan karena berbagai alasan.

Ada pegawai yang diberhentikan karena nekat mencuri dan menggadaikan emas bukti kasus korupsi di 2021 lalu, serta yang di antaranya terlibat praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan)KPK.

Sementara itu, delapan orang sisanya yang masih berstatus pegawai lembaga antirasuah akan ditangani lebih lanjut oleh Inspektorat KPK. Namun, Alex menyebut pihaknya masih mendalami divisi dari masing-masing delapan pegawai KPK itu.

"Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai ini yang statusnya masih menjadi pegawaiKPK," kata Alex.

Adapun total nilai transaksi judi online dari 17 orang hasil temuan satgas itu mencapai Rp111 juta. Alex menyebut sebagian besar transaksi dilakukan dalam nilai yang kecil atau sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000.

"Sebagian besar kebanyakan ya itu tadi Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000. Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan bahwa 17 orang pegawainya terlibat dalam praktik judionline.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa laporan itu diterima dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring atau Judi Online. Namun, setelah didalami kembali, 9 dari 17 orang hasil temuan satgas itu sudah tidak lagi bekerja di KPK saat ini.

"Setelah dilihat di data kepegawaian ternyata yang statusnya pegawai KPK hanya delapan orang, yang sembilan itu sudah bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan," ujarnya pada konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Alex, sapaanya, memerinci dari sembilan orang yang sudah tak lagi bekerja di KPK itu sudah diberhentikan karena berbagai alasan.

Ada pegawai yang diberhentikan karena nekat mencuri dan menggadaikan emas bukti kasus korupsi di 2021 lalu, serta yang di antaranya terlibat praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK.

Sementara itu, delapan orang sisanya yang masih berstatus pegawai lembaga antirasuah akan ditangani lebih lanjut oleh Inspektorat KPK. Namun, Alex menyebut pihaknya masih mendalami divisi dari masing-masing delapan pegawai KPK itu.

"Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai ini yang statusnya masih menjadi pegawai KPK," kata Alex.

Adapun total nilai transaksi judi online dari 17 orang hasil temuan satgas itu mencapai Rp111 juta. Alex menyebut sebagian besar transaksi dilakukan dalam nilai yang kecil atau sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000.

"Sebagian besar kebanyakan ya itu tadi Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000. Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah," katanya.

NOMINAL JUDI TERBESAR

Pimpinan KPK dua periode itu lalu mengungkap nilai transaksi judionlineterbesar dilakukan oleh salah seorang pegawai. Nilainya mencapai Rp74 juta, dilakukan dalam ratusan kali transaksi.

"Yang paling gede itu Rp74 juta. Itu pun 300 kali transaksinya, ya sepertinya relatif kecil ya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa Satgas Judi Online telah memetakan pelaku perjudian daring berdasarkan profesinya. Sebagai informasi, PPATK merupakan bagian dari satgas itu.

Hal itu disampaikan Ivan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024). Saat itu, dia mengungkap bahwa ada lebih dari 1.000 anggota legislatif DPR hingga DPRD kabupaten/kota beserta pegawai kesekretariatan yang terlibat judi online.

"Pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang," ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut telah memperoleh informasi bahwa sejumlah pegawainya terlibat dalam perjudian daring (judi online).

Namun demikian, KPK tak memerinci lebih lanjut berapa orang yang ditemukan ikut bermain judionlineitu.

"KPK telah memperoleh informasi terkait judionlineyang diduga melibatkan beberapa pegawai," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Untuk itu, KPK sepakat untuk memberantas dan memitigasi agar praktik judionlineitu tidak menjalar ke lebih banyak pihak.

Menurut keterangan resmi KPK itu, terdapat beberapa nama yang ditemukan di antaranya bukan pegawai lembaga antirasuah.

"Penelusuran awal oleh Inspektorat menemukan ada beberapa nama yang bukan pegawai KPK. Inspektorat masih terus mengumpulkan bahan keterangan terkait laporan tersebut, untuk tindak lanjut berikutnya," ujar Tessa.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa Satgas Judi Online telah memetakan pelaku perjudian daring berdasarkan profesinya. Sebagai informasi, PPATK merupakan bagian dari satgas itu.

Hal itu disampaikan Ivan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/6/2024). Saat itu, dia mengungkap bahwa ada lebih dari 1.000 anggota legislatif DPR hingga DPRD kabupaten/kota beserta pegawai kesekretariatan yang terlibat judionline.

"Pertanyaan apakah profesi, ini kita bicara profesi ya, seperti bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif pusat dan daerah? Ya kita menemukan itu lebih dari 1.000 orang," ujarnya dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III DPR, Rabu (26/6/2024).