Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkirakan kasus dugaan korupsi terkait pelekatan cap palsu merek Antam pada 109 ton emas selama periode 2010–2021 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, Kamis (18/7/2024). Namun, dia menjelaskan bahwa taksiran kerugian negara itu masih bersifat sementara.

Pasalnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung masih melakukan perhitungan kerugian negara bersama ahli.

"Dari estimasi sementara yang dihitung oleh penyidik, namun pastinya belum didasarkan pada perhitungan ahli yang kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat, itu di kisaran Rp 1 triliun," ujarnya

Harli juga menegaskan bahwa kasus pelekatan merek ilegal itu terjadi dalam kurun waktu 2010–2021 dengan memproduksi 109 ton emas bercap Antam.

"Selanjutnya sesuai estimasi total logam mulia yang telah dipasok para tersangka untuk selanjutnya diproduksi menjadi logam mulia dengan merk LM antam secara ilegal dalam kurun waktu tersebut seluruhnya mencapai 109 ton emas," pungkasnya.

Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka yakni TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID. Keenam tersangka ini seluruhnya merupakan GM Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam pada periode 2010–2021.

Adapun, keenam tersangka ini diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia secara ilegal.

Selain itu, Kejagung baru saja menetapkan tujuh tersangka lain. Para tersangka tersebut berinisial LE, SL, SJ, JT, HKT, GAR dan DT.

Mereka ditetapkan tersangka karena berperan dalam kapasitasnya sebagai pelanggan jasa manufaktur UBPPLM ANTM.

Dalam kasus ini, terdapat tindakan melawan hukum dengan penyematan logo Antam terhadap emas pihak lain. Padahal, peletakan merek Antam pada logam mulia perlu melalui prosedur yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 13/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) RI telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan komoditi emas 109 ton periode 2010–2022.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan tujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang cukup. Tujuh tersangka tersebut berinisial LE, SL, SJ, JT, HKT, GAR dan DT.

"Bahwa terhadap tujuh orang saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yg kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Sehingga penyidik setelah melakukan ekspose secara internal, menetapkan ketujuh orang tersebut sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Kamis (18/7/2024) malam.

Dia menjelaskan keujuh orang tersangka baru ini berperan dalam kapasitas sebagai pelanggan jasa manufaktur Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPPLM) PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

Adapun, khusus satu dari enam tersangka itu yakni DT merupakan direktur di PT JTU. Sisanya merupakan pengguna jasa manufaktur secara individu atau perorangan.

Harli juga memerinci, periode menggunakan jasa manufaktur UBPPLM Antam LE periode 2010–2021, SL periode 2010–2014, SJ periode 2010–2021, JT periode 2010–2017, GAR periode 2012–2017, DT periode 2010–2014, HKT periode 2010–2017.

"Kami sampaikan dalam kurun waktu 2010 sampai 2021 saudari LE saudara SL saudara SJ saudara JT saudara HKT saudari GAR dan saudara DT masing masing selaku pelanggan jasa manufaktur UBPPLM PT Antam persero, telah secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan para GM UBPPLM yang telah dilakukan penahanan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Harli menuturkan untuk SL dan GAR sudah dilakukan penahan selama 20 hari di Rutan Salemba Kejagung. Sisanya, lima tersangka menjadi tahanan kota lantaran terkait kondisi kesehatannya.

Sebagai informasi, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka yakni TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID. Keenam tersangka ini seluruhnya merupakan GM UBPPLM PT Anta pada periode 2010–2021.

Adapun, keenam tersangka ini diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia secara ilegal.

Dalam kasus ini, terdapat tindakan melawan hukum dengan penyematan logo Antam terhadap emas pihak lain. Padahal, peletakan merek Antam pada logam mulia perlu melalui prosedur yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No. 13/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.