Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa suami tersangka Lisa Rahmat (LR) dalam perkara dugaan korupsi suap vonis bebas Ronald Tannur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan suami Lisa yang diperiksa tim penyidik Jampidsus itu berinisial LHP.

"Penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa suami LR berinisial LHP," ujar Harli dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Harli menambahkan, penyidik juga telah memeriksa dua tim hukum Ronald Tannur, yaitu ADP dan HSH. Khusus HSH, dia merupakan anak dari Lisa Rahmat.

Selain itu, AS selaku supir Lisa Rahmat dan keluarganya turut diperiksa oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka di kasus ini.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka yaitu tiga oknum hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

Kemudian, Lisa Rahmat dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja turut menjadi tersangka dalam kasus ini.

Di samping itu, Kejagung juga telah menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar atas dugaan kasus pemufakatan jahat Suap atau gratifikasi di tahap kasasi Ronald Tannur.

Jakarta: Jaksa Agung RI Sianitar Burhanuddin meresmikan gedung baru Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Adhyaksa, Jumat, 8 November 2024. Burhanuddin berpesan soal pendidikan, terkait sarana dan prasarana.

"Fasilitas yang memadai dan modern tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman tetapi juga mendukung kegiatan akademik yang lebih efektif," kata Burhanuddin di lokasi, Jumat, 8 November 2024.

Burhanuddin mengatakan peresmian kampus STIH Adhyaksa menandai kemajuan yang signifikan. Serta, simbol komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia.

Terlebih, pada hakikatnya, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan mampu bersaing di kancah nasional dan internasional. Peresmian gedung juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina dan jajaran Jaksa Agung Muda berbagai bidang.
Dalam kesempatan tersebut, Burhanuddin juga mengajak seluruh civitas akademika untuk bersama-sama memberikan yang terbaik untuk negara dan bangsa Indonesia.
ST Burhanudin berharap fasilitas itu dapat memberikan yang terbaik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing unggul.

Dirut Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan tempat kampus baru ini akan menjadi Kawah Candradimuka untuk dapat menggembleng insan yang berkualitas dan berkarakter.

“Semoga tempat ini akan menjadi menumbuhkan SDM yang berkualitas dan berkarakter Merah Putih yang nantinya akan menjadi harapan bangsa ke depan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Yayasan Karya Bhakti Adhyaksa, Narendra Jatna mengatakan, semangat hukum di Indonesia sudah ada sejak era para pemimpin besar bangsa ini yang berjuang demi terciptanya tatanan masyarakat yang berlandaskan keadilan. Perkembangan hukum Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan betapa pentingnya peran generasi muda dalam meneruskan dan mengawal cita-cita hukum negara.

Ketua STIH Adhyaksa, Hasbullah mengucapkan terima kasihnya kepada pihak pihak yang turut membangun gedung STIH. Dengan adanya fasilitas baru ini, dirinya bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Sejak berdiri tahun 2022, STIH adhyaksa tumbuh dan berkembang menjadi salah satu perguruan Tinggi yang berada ditengah masyarakat serta diterima sebagai entitas perguran tinggi yang bereputasi di kalangan dunia pendidikan nasional maupun internasional,” terangnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak memindahkan penahanan Meirizka Widjaja (MW), ibu dari Ronald Tannur, dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya cabang Kejati Jawa Timur, ke Rutan Kejagung di Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan penyidikan.

"Penyidik sedang intens mengumpulkan keterangan dari MW di Jawa Timur, terutama karena domisilinya yang masih berada di sekitar Surabaya,” ujar Harli, Jumat (7/11/2024).

“Hal ini untuk mempermudah pengambilan keterangan dan pembandingan informasi dari saksi-saksi lainnya yang ada di sana," tambah dia.

Harli menambahkan, penyidik kini juga menelusuri lebih dalam mengenai dugaan bahwa Meirizka turut terlibat dalam berbagai pengurusan perkara yang melibatkan jumlah dana besar.

"Dari penyidikan yang ada, dana terkait perkara Ronald Tannur tercatat sekitar Rp 6 miliar,” ungkapnya.

“Nah, selebihnya dana ini terkait perkara apa saja? Ini yang sedang kami gali, termasuk melalui keterangan dari (mantan pejabat Mahkamah Agung/ MA), ZR (Zarof Ricar)," tambah Harli.

Harli berharap Zarof bersedia membuka informasi mengenai asal dana tersebut dan perkara-perkara yang ditangani, sehingga seluruh data bisa dibandingkan secara komprehensif.

Selain itu, saat ini Kejagung masih mendalami apakah Meirizka juga terlibat dalam tahap kasasi perkara tersebut, mengingat adanya dugaan bahwa ada pihak lain dalam kasus ini.

“Nah itu pun sedang digali. Karena kan begini saya paham bahwa antara LR (Lisa Rahmat, pengacara Ronald) dengan ZR kan sudah bertemu dan sudah ada transaksi kan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kejagung menegaskan bahwa saat ini status Edward Tannur atau suami Meirizka yang juga ayah dari Ronald Tannur, masih sebagai saksi.

Sehari setelah Meirizka ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung langsung melakukan pemeriksaan terhadap suami dan anak MW, Christopher Raymond Tannur (CRT) sebagai saksi.

“Kan masih sebagai saksi, masih saksi. Belum (dinaikkan statusnya),” tegas Harli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan alasan Kejagung belum memeriksa pejabat Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R, dalam kasus Ronald Tannur.

R diduga mengatur dan memilih majelis hakim yang akan menyidangkan kasus Ronald Tannur. R dikenalkan oleh mantan petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar (ZR) kepada kuasa hukum Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR).

“Saya kira itu menjadi kebutuhan penyidik ya. Dalam penyidikan, penyidik yang memahami bagaimana jadwal terkait dengan pihak-pihak mana yang akan dimintai keterangan. Nanti kita lihat perkembangannya,” kata Harli di Kejagung Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Harli mengatakan, saat ini penyidik Kejagung tengah sibuk mendalami keterlibatan Lisa Rahmat dalam perkara ini, termasuk uang yang diberikan oleh Meirizka Widjaja (MW), ibu Ronald Tannur, kepadanya.

Diduga, uang tersebut digunakan untuk menyuap tiga hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur.

“Itu yang terus didalami, itu yang saya sebutkan tadi bahwa (misalnya) hari ini penyidik masih fokus misalnya terkait dengan peran LR termasuk menggali dari keluarganya,” katanya.

“Kan kalau kita ikuti dari Rp 3,5 miliar (yang diberikan MW), dimana Rp 1,5 miliar itu kan ada dari MW dan Rp 2 miliar (didulukan oleh LR). Nah ini seperti apa, bagaimana kebiasanya, bagaimana pengetahuan keluarga terkait dengan aktivitas dari LR,” ujar Harli.

Harli mengatakan pihak penyidik Kejagung masih fokus menggali kasus ini, dan selebihnya untuk pemanggilan saksi-saksi lain masih menunggu kebutuhan penyidik.

“Ya nanti kita lihat ya, karena itu bagian dari kebutuhan penyidikan,” tambahnya.

Mengenai apakah benar bahwa R merupakan mantan kepala PN Surabaya, Harli akan berkordinasi lagi dengan tim penyidik untuk memastikannya.

“Itulah yang sedang dicari. Makanya semuanya diperiksa. Yang kita ikuti kan bahwa R itu sebagai pejabat dan LR meminta ZR untuk diperkenalkan kepada pejabat di pengadilan itu,” jelasnya.

“Tapi pada akhirnya LR bertemu dengan 3 oknum hakim (PN Surabaya). Lalu siapa yang mempertemukan? Kan pertanyaan besarnya kan gitu,” tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tersangka Lisa Rahmat (LR) di Kejagung Jakarta, Jumat (8/11/2024)

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan petinggi Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

"Hari ini ada satu pemeriksaan, yaitu LR sebagai saksi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan.

"Ya saat ini sedang berlangsung," tambah dia.

Sebagai informasi, Lisa Rahmat merupakan pengacara Ronald Tannur yang diduga membantu dalam dua pekara, pertama vonis bebas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan kedua di tingkat kasasi.

Dalam upaya membantu kliennya, Lisa menghubungi Zarof Ricar untuk dikenalkan dengan petinggi PN Surabaya. Ini bertujuan untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan pekara Ronald Tannur di tingkat pertama.

Dalam penggeledahan di rumah Zarof Ricar, penyidik menemukan uang nyaris Rp 1 triliun dan juga emas batangan seberat 51 kg.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kejagung menyebut bahwa Zarof Ricar telah mengaku uang dan emas itu hasil dari pengurusan pekara hukum selama 12 tahun.

Atas perbuatannya, Lisa Rahmat dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara Zarof Ricar dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) juncto Pasal 15, juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 12B juncto Pasal 18 beleid yang sama.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap alasan tak menetapkan Edward Tannur, ayah Ronald Tannur, sebagai tersangka. Meskipun, Edward mengetahui adanya "fee" untuk membebaskan anaknya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menegaskan bahwa penentuan status tersangka harus mempertimbangkan bukti yang kuat serta unsur niat dan tindakan yang terencana.

"Apakah kalau orang 'tahu' itu sudah salah? Itu yang harus digali dan berkali-kali," kata Harli di Kejagung Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Harli menekankan, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan dua elemen hukum utama, yakni mens rea (niat jahat) dan aktus reus (tindakan nyata).

“Mens rea itu dilihat dari niatnya yang dikendaki dan disadari berkait dengan akibat-akibatnya. Ada will and wait tense di situ," ta dia.

"Nah berkaitan dengan actus reus-nya, antara niat dengan tindakannya itu harus sejalan," tambah Harli.

Harli menegaskan bahwa penyidikan masih terus berlanjut untuk menggali bukti-bukti lebih lanjut.

“Untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus ada bukti permulaan yang cukup, yang diperoleh setidaknya dari dua alat bukti,” jelasnya.

“Kami benar-benar berfokus pada proses ini dan berupaya mencari bukti-bukti tambahan agar perkara ini semakin terang benderang,” ungkap Harli.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menyebut bahwa Edward Tannur mengetahui perihal fee yang diberikan istrinya, Meirizka Widjaja (MW) kepada pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR).

"Suaminya berdasarkan keterangan MW, dia mengetahui kalau istrinya berhubungan dan minta tolong ke LR, tapi soal (jumlah) uang suaminya tidak tau. Karena suaminya itu pengusaha dan jarang ada di Surabaya," kata Abdul Qohar, Senin (4/11/2024).

Kemarin, Harli mengatakan bahwa suap yang dilakukan istri Edward Tannur bertujuan untuk memberikan vonis bebas atas kasus penganiayaan berujung kematian yang dilakukan anaknya.

Harli menyampaikan bahwa dari hasil penyelidikan, sudah terjadi transaksi dari MW kepada pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat.

"Karena kan sudah ada pembayaran kan dari MW kemarin Rp 1,5 miliar kepada Lisa, dan ditalangi oleh LR sebesar Rp 2 miliar. Nah bagaimana pengetahuan dari Edward Tannur soal ini (lagi didalami)," tegasnya.

Kejagung sebelumnya menetapkan MW sebagai tersangka pada Senin (4/11/2024). MW dianggap bersekongkol dengan LR untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Surabaya, agar anaknya divonis bebas dalam kasus penyiksaan hingga tewas sang kekasih, Dini Sera Afriyanti.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) transparan dalam menangani kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.

Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni berpesan agar penanganan kasus tersebut dilakukan secara terang benderang, dan tidak membuat publik menduga-duga. Salah satu tujuannya agar tidak muncul kesan adanya indikasi intervensi pada proses penegakan hukum.

"Kasihan nanti pemerintah dianggapnya, wah, ini ada main-main misalnya gitu. Kan kita enggak berharap begitu. Kasian kalau pemerintah dituduh-tuduh yang belum pasti dengan kepastiannya. Ya kita tunggu nanti proses selanjutnya," ujar Sahroni saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Pria yang juga Bendahara Umum Partai Nasdem itu lalu menyebut semua akan tergantung dengan langkah yang ditempuh penegak hukum. Dia mendorong agar penyidik Jampidsus Kejagung transparan dalam menindaklanjuti proses hukum terhadap Tom.

"Kita berharap transparansi yang dilakukan oleh penegak hukum ini adalah menindaklanjuti prosesnya. Kan jangan sampai menduga-duga. Kan kalau nanti orang udah dijadiin tersangka tiba-tiba dugaan yang terjadi gak ada misalnya," kata Sahroni.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggali kedekatan antara mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) dengan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yaitu Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M) dan Heru Hanindyo (HH).

Pendalaman itu dilakukan saat penyidik memeriksa Zarof sejak pagi hingga siang di Kejagung, Rabu (6/11/2024).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, penyidikan fokus pada peran Zarof yang diduga sebagai perantara.

"Kalau kita melihat terkait dengan ketiga hakim ini dan ZR, tentu kita tahu bahwa ZR ini adalah seorang perantara," kata Harli Siregar di Kejagung Jakarta.

"(Penyidikan) tentu siapa yang memperkenalkan, siapa yang menghubungkan antara ZR dengan ketiga hakim ini," tambah dia.

Penyidik juga mendalami hubungan Zarof dengan ketiga hakim yang diduga memiliki keterkaitan dalam penanganan suatu perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Penyidik sedang mendalami apakah ZR terlibat sejak tahap persidangan di tingkat pengadilan negeri dan sejauh mana hubungan antara ZR dengan ketiga hakim ini," jelas Harli.

"Apakah sudah ada kedekatan sebelumnya atau mereka dikenalkan melalui pihak lain?” tambah Harli.

Harli menjelaskan bahwa penyidik saat ini tengah menggali keterangan dari keempat orang tersebut dalam kapasitas mereka sebagai saksi.

“Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencari bukti-bukti, termasuk keterangan yang dapat memperjelas sejauh mana pengetahuan mereka terkait perkara ini,” ungkapnya.

"Tentu penyidik akan terus melakukan, mendalami, dan itu bagian dari substansi penyidikan," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa upaya praperadilan yang diajukan oleh mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) merupakan hak tersangka yang dijamin oleh hukum acara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa Kejagung menghormati langkah hukum tersebut dan siap menghadapi prosesnya.

“Ini hak tersangka, dan itu dijamin oleh hukum acara. Jadi, kalau langkah itu yang ditempuh, silakan,” ujar Harli di Kejagung Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sebelumnya, Kuasa Hukum Thomas Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan akan mendaftarkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

“Ya, hari ini pendaftaran gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 10.00 WIB,” kata Ari Yusuf Amir kepada Kompas.com.

Pendaftaran gugatan praperadilan itu terkait penetapan status tersangka kepada Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam praperadilan tersebut, pihak kuasa hukum menilai penetapan Tom tidak sah dan penahanannya melanggar prosedur hukum.

“Pertama, tentang tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka, di mana pemohon tidak diberi kesempatan menunjuk penasihat hukum (PH),” kata Ari.

Ari juga mempertanyakan data dan prosedur yang digunakan Kejagung dalam kasus ini. Menanggapi hal tersebut, Harli menyatakan bahwa aspek substansi akan diperdebatkan di persidangan.

"Pra peradilan akan menguji prosedur, sedangkan materi perkara akan dibahas dalam pengadilan," ungkap Harli.

Harli juga belum memastikan jadwal pemeriksaan berikutnya terhadap Tom Lembong dan menyebutkan bahwa pihak Kejagung akan menelusuri lebih lanjut terkait proses penyidikan.

“Kita lihat saja nanti di pra peradilan. Semoga semuanya bisa terbuka,” tegasnya.

Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula, Selasa (29/10/2024).

Penetapan ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan Tom Lembong saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) pada periode 2015-2016 dengan memberikan izin impor gula saat negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mendalami hubungan pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) dengan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R.

Sebelumnya, Kejagung menyebut bahwa Lisa Rahmat meminta bantuan mentan petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar (ZR) untuk dipertemukan dengan pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berinisial R.

"Ya nanti itu akan didalami juga, karena kan yang perlu sekarang yang mau dicari adalah bahwa antara LR bertemu dengan R, setelah bertemu dengan ZR," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, di Kejagung, Selasa (5/11/2024).

Pertemuan tersebut diduga bertujuan untuk mengatur komposisi majelis hakim dalam perkara tertentu.

Pertemuan itu berawal ketika Lisa Rahmat menghubungi Zarof untuk dikenalkan dengan R, yang menjabat sebagai pejabat di PN Surabaya.

"(LR) meminta supaya apa? Supaya majelis hakimnya adalah majelis hakim yang dikehendaki oleh LR," lanjut Harli.

Ketika ditanya apakah akan memanggil dan memeriksa pejabar berinisial R, Harli menyebut penyidik lah yang akan melihat urgensinya.

"Ya tentu nanti penyidik melihat urgensinya dan perkembangannya seperti apa nanti kita lihat ya," tegas Harli.

Adapun agenda pemeriksaan Kejagung terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur di tingkat pertama, yakni pemanggilan, pemeriksaan dan pemindahan tahanan tiga hakim PN Surabaya ke Jakarta.

Pada hari dan tempat yang sama, Kejagung juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar di Kejagung Jakarta.

Sementara di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan kepada ayah Ronald Tannur, Edward Tannur dan adik Ronald Tannur, berinisial CRT (Christopher Raymond Tannur). Sementara Ronald Tannur menjalani pemeriksaan di rutan Medaeng, Surabaya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bakal mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel atas kasus importasi gula hari ini, Selasa (5/11/2024).

"Iya, hari ini jam 10.00 WIB [mengajukan praperadilan] di PN Jakarta Selatan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Ari mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka.

"Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Perlu diketahui, Tom Lembong ditetapkan tersangka lantaran diduga telah memberikan izin impor gula terhadap perusahaan swasta.

Diberitakan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

Adapun, kini Tom tengah menjalani masa tahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk keperluan penyidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan suap yang menyeret hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya hingga eks pejabat Mahkamah Agung (MA) terkait vonis bebas tingkat pertama dan kasasi Ronald Tannur menunjukkan fakta baru.

Pada Senin (4/11/2024), Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW) dari saksi menjadi tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, penetapan MW sebagai tersangka dilakukan setelah Kejagung memeriksa MW secara maraton.

MW kini ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-53/F.2/Fd.2/11/2024 tanggal 4 November 2024.

MW disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) atau Pasal 6 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari hasil pemeriksaan, Abdul Qohar menyebut bahwa ada hubungan pertemanan yang terjalin antara para tersangka, sehingga bisa meloloskan Ronald Tannur dari jerat hukum.

“MW memiliki hubungan yang dekat dengan (pengacara Ronald Tannur) Lisa Rahmat (LR) sejak lama karena anak LR dan Ronald Tannur sempat satu sekolah. Jadi mereka sudah lama saling kenal,” kata Abdul Qohar di Kejagung Jakarta.

Di sisi lain, Abdul Qohar mengatkan bahwa Lisa Rahmat juga memiliki hubungan pertemanan dengan Zarof Ricar, sehingga Lisa bisa dikenalkan dengan petinggi di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Zarof.

“Apa maksud dan tujuannya Lisa Rahmat kenal dengan pejabat di PN Surabaya adalah, lewat Zarof Ricar tadi maksudnya supaya bisa bertemu dan dipilihkan majelisnya,” kata Abdul Qohar.

Ia mengatakan, Zarof juga mengenal baik Lisa Rahmat. Sejauh ini, Zarof berperan mengenalkan LR kepada pejabat PN Surabaya.

“Mereka berteman lama,” ujarnya.

“Jadi Zarof Ricar ini hanya mengenalkan Lisa Rahmat, selebihnya tidak ikut di dalam pelaksanaan dan pengurusan di PN Surabaya,” ucap dia.

Pada 5 Oktober 2023, Lisa Rahmat bertemu Meirizka Widjaja di salah satu kafe di Surabaya, untuk membicarakan masalah Ronald Tannur.

Pertemuan berlanjut pada tanggal 6 Oktober 2023 di kantor Lisa Rahmat di Surabaya.

Dalam pertemuan lanjutan itu, Lisa Rahmat menyampaikan kepada Meirizka Widjaja terkait biaya yang dibutuhkan untuk mengurus kasus Ronald Tannur, dan langkah-langkah yang akan ditempuh.

"Lalu LR meminta kepada Zarof Ricar (ZR) (mantan pejabat MA) agar dikenalkan dengan majelis hakim yang menyidangkan perkara Ronald Tannur," ujar dia.

Edward Tannur tahu soal "fee"

Kejagung menyebut bahwa ayah dari Ronald Tannur, Edward Tannur mengetahui soal biaya atau fee yang diberikan oleh istrinya, Meirizka Widjaja (MW) untuk membebaskan anaknya dari jerat hukum usai terbukti melakukan penganiayaan yang berujung kematian.

Fee tersebut diberikan MW melalui Lisa Rahmat untuk "mengamankan" vonis bebas Ronald Tannur di tingkat pertama atau di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

“Suaminya (Edward Tannur) berdasarkan keterangan sampai saat ini dia mengetahui kalau istrinya (MW) mengetahui kalau MW berkomunikasi, berhubungan dan minta tolong terkait Ronald Tannur ke Lisa Rahmat,” ujar Abdul Qohar.

“Tapi, untuk (jumlah) uang yang diberikan, Edward Tannur tidak tahu, karena (sepertinya) Edward Tannur pengusaha, dan jarang berada di Surabaya,” kata Abdul Qohar.

Mengenai kemungkinan Kejagung memeriksa Edward, menurut Qohar, hal itu bisa saja dilakukan. Kejagung pun mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.