Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memberikan tanggapan terkait adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait Proyek Hambalang.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sudah lebih dulu memberikan tanggapan soal kasus gugatan PKPU senilai kurang lebih Rp 91 miliar itu.

Gugatan PKPU itu merupakan permohonan dari Machfud Suroso sebagai pemohon I dan PT Dutasari Citralaras sebagai pemohon II. PT Dutasari Citralaras adalah subkontraktor dari KSO ADHI-WIKA.

Nilai gugatan pemohon PKPU I sebesar Rp 25 miliar dan Pemohon PKPU II sebesar Rp 66,66 miliar.

ADHI dan WIKA memang membentuk KSO ADHI-WIKA pada proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Persentasenya adalah ADHI 70% dan WIKA 30%.

Namun, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta mengatakan, KSO ADHI-WIKA merupakan entitas terpisah dari ADHI maupun WIKA.

“Sehingga, ADHI tidak bertanggung jawab secara materi dan tidak berdiri sebagai penjamin dalam permasalahan antara PT DCL dan KSO ADHI-WIKA,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di lama Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terkait hal itu, WIKA turut memberikan tanggapan. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengakui, WIKA memang turut serta dalam pengerjaan Proyek Hambalang melalui KSO ADHI-WIKA.

Namun, KSO ADHI-WIKA memiliki manajemen terpisah dari perseroan, dengan porsi pekerjaan minoritas. Proyek Hambalang terakhir dikerjakan KSO ADHI-WIKA pada tahun 2010.

“Gugatan PKPU ini adalah hak setiap warga negara. Perseroan menyerahkan proses ini kepada pihak-pihak yang berwenang,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (27/9).

Asal tahu saja, WIKA sudah mengantongi kontrak baru sebesar Rp 13,5 triliun hingga Agustus 2024.

Kontribusi terbesar pada kontrak baru WIKA tersebut berasal dari segmen industri, dilanjutkan oleh segmen infrastruktur & gedung, EPCC, dan properti.

Beberapa kontrak baru yang didapatkan WIKA hingga Agustus 2024 di antaranya adalah proyek Tol Serang-Panimbang Seksi 3B, Lanjutan Jalan Sumbu Timur IKN, Pekerjaan Lanjutan Jalur Elevated Antara Solo Balapan - Kadipiro, dan Jetty IT Manggis.

Lalu, WTP 230 ltr/dtk Batam, RE MWD, IPA Sepaku, Revitalisasi Dermaga Gospier TI Surabaya-Baru, dan beberapa perolehan kontrak lain pada anak perusahaan.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memberikan klarifikasi soal kasus gugatan proyek Hambalang senilai kurang lebih Rp 91 miliar.

Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen ADHI menyebutkan, gugatan tersebut harusnya tidak ditujukan kepada perseroan, tetapi kepada KSO ADHI-WIKA.

“Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pemborongan ADHI tidak berdiri sendiri, melainkan dalam kedudukannya sebagai KSO ADHI-WIKA,” ujar Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, dalam keterbukaan informasi tersebut.

Rozi mengatakan, ADHI tidak mengetahui pertimbangan dari pemohon PKPU II, yaitu PT Dutasari Citralaras (PT DCL), yang hanya menyebutkan perseroan sebagai termohon PKPU.

“Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU II adalah salah pihak dan kurang pihak, karena secara yuridis termohon PKPU tidak pernah menandatangani suatu perjanjian apa pun,” katanya.

ADHI membentuk kerjasama operasi dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dengan nama KSO ADHI-WIKA pada proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Persentasenya adalah ADHI 70% dan WIKA 30%.

“Entitas KSO ADHI-WIKA merupakan entitas terpisah dari ADHI maupun WIKA, sehingga tidak bertanggung jawab secara materi dan tidak berdiri sebagai penjamin dalam permasalahan antara PT DCL dan KSO ADHI-WIKA,” paparnya.

Rozi menyebut, sampai tanggal 24 September 2024, ADHI belum menerima relaas panggilan resmi dari PN Jakarta Pusat.

Nilai gugatan pemohon PKPU I sebesar Rp 25 miliar dan Pemohon PKPU II sebesar Rp 66,66 miliar.

Total gugatan sebesar kurang lebih Rp 91 miliar itu setara dengan 0,98% dari nilai ekuitas ADHI per 31 Juni 2024 yang sebesar Rp 9,2 triliun. Sehingga, gugatan tersebut tidak berdampak materialitas dari sisi ekuitas.

Sedangkan, jika dibandingkan dengan kas dan setara kas perseroan, nilai gugatan tersebut setara dengan 3,41% dari nilai kas dan setara kas perseroan per 31 Juni 2024.

“Sampai dengan saat ini, tidak ada informasi lainnya terkait permohonan PKPU yang belum diklarifikasi dan/atau disampaikan oleh perseroan. Perseroan tetap berkomitmen untuk memberikan keterbukaan informasi apabila terdapat update,” ungkapnya.