Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) memberikan tanggapan terkait adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terkait Proyek Hambalang.

Sebelumnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sudah lebih dulu memberikan tanggapan soal kasus gugatan PKPU senilai kurang lebih Rp 91 miliar itu.

Gugatan PKPU itu merupakan permohonan dari Machfud Suroso sebagai pemohon I dan PT Dutasari Citralaras sebagai pemohon II. PT Dutasari Citralaras adalah subkontraktor dari KSO ADHI-WIKA.

Nilai gugatan pemohon PKPU I sebesar Rp 25 miliar dan Pemohon PKPU II sebesar Rp 66,66 miliar.

ADHI dan WIKA memang membentuk KSO ADHI-WIKA pada proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Persentasenya adalah ADHI 70% dan WIKA 30%.

Namun, Sekretaris Perusahaan ADHI Rozi Sparta mengatakan, KSO ADHI-WIKA merupakan entitas terpisah dari ADHI maupun WIKA.

“Sehingga, ADHI tidak bertanggung jawab secara materi dan tidak berdiri sebagai penjamin dalam permasalahan antara PT DCL dan KSO ADHI-WIKA,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di lama Bursa Efek Indonesia (BEI).

Terkait hal itu, WIKA turut memberikan tanggapan. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya mengakui, WIKA memang turut serta dalam pengerjaan Proyek Hambalang melalui KSO ADHI-WIKA.

Namun, KSO ADHI-WIKA memiliki manajemen terpisah dari perseroan, dengan porsi pekerjaan minoritas. Proyek Hambalang terakhir dikerjakan KSO ADHI-WIKA pada tahun 2010.

“Gugatan PKPU ini adalah hak setiap warga negara. Perseroan menyerahkan proses ini kepada pihak-pihak yang berwenang,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (27/9).

Asal tahu saja, WIKA sudah mengantongi kontrak baru sebesar Rp 13,5 triliun hingga Agustus 2024.

Kontribusi terbesar pada kontrak baru WIKA tersebut berasal dari segmen industri, dilanjutkan oleh segmen infrastruktur & gedung, EPCC, dan properti.

Beberapa kontrak baru yang didapatkan WIKA hingga Agustus 2024 di antaranya adalah proyek Tol Serang-Panimbang Seksi 3B, Lanjutan Jalan Sumbu Timur IKN, Pekerjaan Lanjutan Jalur Elevated Antara Solo Balapan - Kadipiro, dan Jetty IT Manggis.

Lalu, WTP 230 ltr/dtk Batam, RE MWD, IPA Sepaku, Revitalisasi Dermaga Gospier TI Surabaya-Baru, dan beberapa perolehan kontrak lain pada anak perusahaan.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) kembali buka suara soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. WIKA berencana mengajukan klaim atas pembengkakan biaya (cost overrun) kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC).

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan, perseroan tengah mempersiapkan dokumen pengajuan cost overrun kepada PT KCIC untuk proyek Whoosh.

Meskipun begitu, Mahendra belum menyebutkan berapa nilai pasti yang akan diajukan. WIKA juga masih belum melakukan pertemuan awal dengan PT KCIC untuk membahas terkait masalah ini.

“Kami sedang review nilainya (nilai cost overrun). Kalau bisa, tetap akan kami ajukan sesuai dengan aturan kontrak yang berlaku,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8).

Asal tahu saja, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menyatakan, proyek Whoosh menjadi salah satu penyebab kerugian WIKA membengkak di tahun 2023.

Menurut Agung, WIKA mengeluarkan dana yang cukup besar untuk proyek ini, yaitu sebesar Rp 6,1 triliun.

“Penyertaannya saja sudah Rp 6,1 triliun (untuk konsorsium Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung). Kemudian, yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp 5,5 triliun, sehingga hampir Rp 12 triliun,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, Senin (8/7).

Dalam catatan Kontan, PT KCIC pun langsung memberikan tanggapan terkait pernyataan WIKA.

Sekretaris Perusahaan PT KCIC Eva Chairunisa mengatakan, semua yang berkaitan dengan penagihan di PT KCIC harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, termasuk dari sisi keuangan.

PT KCIC juga mengeklaim bahwa proses pembangunan kereta cepat ini telah dikoordinasikan bersama stakeholder terkait, termasuk WIKA di dalamnya.