REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjatuhkan pidana penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan penjara terhadap Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin (YM), dalam perkara korupsi proyek pembangunan Tol Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Fahzal Hendri di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/07), terdakwa YM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair JPU pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP.

Sementara berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP, terdakwa YM dinyatakan bersalah.

"Menyatakan terdakwa YM terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri.

Menyikapi putusan tersebut penasihat hukum YM, Raden Aria Riefaldhy menyesalkan majelis hakim dalam memutuskan perkara kurang memperhatikan sejumlah fakta selama proses persidangan, sehingga tidak maksimal.

"Kami menilai ada fakta-fakta yang tidak terungkap 100 persen yang seharusnya disampaikan di persidangan,” ujar Aria menyesalkan.

Aria menyebutkan, Majelis Hakim menjelaskan nilai kerugian keuangan negara Rp 510 miliar merupakan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 29 Desember 2023. Hakim membebankan KSO Waskita-ACSET untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut.

"Dengan dibebankannya KSO Waskita-ACSET untuk membayar penuh atas kerugian negara tersebut, seharusnya unsur perbuatan merugikan negaranya kepada terdakwa tidak dapat terbukti. Seharusnya unsur dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak terbukti sah," ujar Aria, kepada media, Jumat (2/8/2024).

Aria juga menambahkan, dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa baik YM maupun terdakwa lainnya yaitu Eks Direktur Utama PT JJC Djoko Dwijono (DD) juga tidak terbukti melakukan persekongkolan secara bersama-sama untuk meloloskan dan memenangkan KSO Waskita-ACSET dalam lelang jasa konstruksi pembangunan Tol MBZ.

Dalam surat dakwaan, korupsi dilakukan bersama-sama, antara empat terdakwa dan seorang lagi bernama Dono Parwoto selaku kuasa KSO-Waskita Acset yang hanya dihadirkan sebagai saksi, tidak ditingkatkan statusnya sebagai tersangka atau terdakwa.

“Kenapa hanya empat orang dan satunya (Dono Parwoto) tidak dihadirkan. Itu yang nantinya akan jadi perhatian kami ke depan," tutur Aria.

NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

http://republika.co.id/berita//shj9ts320/pcnu-tegal-respons-buku-sejarah-sebut-kakek-habib-luthfi-pekalongan-pendiri-nu

Terhadap putusan hakim yang menjatukan YM hukuman 3 tahun penjara, Aria mengaku menghormati putusan majelis hakim. Walaupun bila melihat dari fakta-fakta persidangan dan putusan yang dibacakan Majelis Hakim, seharusnya YM dan DD dibebaskan dari segala tuduhan JPU.

"Pada dasarnya dalam nota pembelaan inginnya kebebasan yang sesuai nilai keadilan. Tapi Majelis Hakim punya pendapat lain. Jadi kami berbesar hati untuk bersikap dengan bijak seperti itu,” ungkapnya.

Selanjutnya, mengenai langkah hukum apa yang akan diambil pasca putusan, Aria mengaku, kliennya masih akan mempertimbangkan.

“Ada waktu tujuh hari untuk pikir-pikir, apakah mengajukan banding atau menerima putusan hukum,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Yudhi diputuskan hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi dalam proyek Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) atau Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat.

Diketahui, proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ ini disebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 510 miliar. Angka Rp 510 miliar muncul sesuai laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara pada pekerjaan pembangunan Jaan Tol MBZ. Laporan tersebut dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 29 Desember 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan putusan terhadap eks Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono (DD) tiga tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.

DD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi proyek pembangunan Tol Mohamed Bin Zayed (MBZ) sesuai isi dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum (JPU) pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP.

Sementara berdasarkan dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP, terdakwa DD dinyatakan bersalah.

"Menyatakan terdakwa DD terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 juncto, Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda 250 juta rupiah subsider kurungan tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri dalam amar putusan di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (30/07).

Menanggapi vonis hakim tersebut, Penasihat Hukum DD, Supriyadi Adi, menyatakan saat ini masih pikir-pikir apakah menerima putusan hakim atau mengajukan banding.

"Kami masih pikir-pikir. Putusan hakim akan kami pelajari terlebih dahulu, hasilnya nanti kami serahkan ke Pak DD, apakah akan banding atau tidak," ujar Supriyadi.

Meski vonis hakim lebih rendah dari tuntutan JPU sebelumnya yakni empat tahun penjara, namun Supriyadi menegaskan tidak sependapat dengan putusan hakim, karena dinilai tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan terutama kesaksian dari para saksi fakta dan juga para ahli terkait unsur kerugian negara, bersekongkol dengan pemenang tender serta tingkat keamanan konstruksi Tol MBZ.

"Kan memang fakta-fakta persidangan sudah jelas tidak ditemukan korupsi. Dalam Pasal 18 jelas disebutkan tidak terpenuhi unsur pidana korupsi. Jadi apa yang dikorupsi? Justru vonis yang dijatuhkan hakim karena DD dianggap menyalahgunakan kewenangan jabatan, jadi dikenakan pasal 3," ungkapnya.

Lebih jauh dia menyampaikan, bahwa dari fakta-fakta persidangan tidak ada unsur kerjasama dan tidak ada unsur pengarahan, namun untuk menghormati putusan hakim, pihaknya sementara ini menerima putusan.

"Langkah hukum selanjutnya akan kami diskusikan dengan pihak keluarga," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan direktur utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono dihukum tiga tahun penjara. Djoko dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi proyek pembangunan Tol Mohammed Bin Zayed (MBZ).

Hal itu disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa (30/7/2024). Djoko dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Sehingga Djoko diganjar hukuman membayar denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara" kata Hakim Ketua Fahzal Hendri dalam sidang tersebut, Selasa (30/7/2024).

Majelis hakim turut mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan vonis terhadap Djoko. Yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun pertimbangan yang menurut hakim meringankan bagi Djoko ialah mengaku bersalah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukan serta bersikap sopan selama di persidangan, tulang punggung dalam keluarganya, belum pernah dihukum.

"Dan hasil pengerjaan berupa jalan tol sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan kenyataanya telah dapat mengurangi kemacetan lalu lintas," ujar Fahzal.

Tercatat, hukuman terhadap Djoko Dwijono ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Diketahui, ada empat terdakwa dalam perkara ini yaitu Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020 Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin.

Berikutnya, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008, Sofiah Balfas, dan Tony Budianto Sihite sebagai Team Leader Konsultan Perencana PT LAPI Ganesatama Consulting.

Djoko Dwijono dan Yudhi Mahyudin dituntut dengan pidana empat tahun penjara. Sedangkan Sofiah dan Tony dituntut dengan pidana lima tahun penjara. Kesemua terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Para terdakwa dipandang JPU KPK sudah merugikan kas negara sebesar Rp510 miliar pada kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017. Mereka diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor, juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sidang putusan perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed Bin Zayed (Tol MBZ) yang dijadwalkan pada Jumat (26/7/2024), dinyatakan ditunda oleh Hakim Kepala Fazhal Hendri dengan alasan berkas putusan belum selesai. Sidang putusan akan kembali dilanjutkan pada Selasa, 30 Juli 2024.

Menanggapi rangkaian persidangan ini, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim Polri) Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menilai kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ, tidak ada kaitannya dengan kerugian keuangan negara.

"Ada ketentuan bahwa BUMN harus saling bersinergi satu sama lain. Dalam kasus ini, uang Jasa Marga melalui anak usaha PT JJC dibayarkan ke Waskita, itu kan sama-sama BUMN. Bajanya pun dibeli dari Krakatau Steel, dan itu juga BUMN. Siapa yang diuntungkan? Ya BUMN,” ujar Susno kepada media di Jakarta, Senin (29/7/2024).

“Jadi tidak ada kerugian keuangan negara. Jika seandainya pun ini keuangan milik negara, justru tidak terbukti merugikan, namun malah menguntungkan negara karena yang terima keuntungan tersebut adalah BUMN,” tambahnya.

Susno menegaskan bahwa Jaksa telah keliru memahami dan menerapkan hukum di dalam persidangan ini.

Tuduhan dugaan merugikan keuangan negara ini juga pernah ditepis dalam fakta persidangan sebelumnya. Sebelumnya, Saksi Ahli Bidang Hukum Keuangan Negara Dian Puji N. Simatupang menegaskan dalam perkara korupsi Tol MBZ ini tidak merugikan keuangan negara.

Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu juga menyatakan bahwa PT JJC bukan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia memaparkan pembangunan jalan tol MBZ tidak menggunakan uang negara, melainkan uang milik PT JCC.

Maka, jika ada pelanggaran keuangan, PT JCC tidak bisa dijerat dengan pasal korupsi melainkan dengan pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) karena pendanaan proyek jalan tol itu berasal dari pinjaman dan dari kas perusahaan.

“Tidak ada pendanaan dari Pemerintah," kata Dian Puji saat menjadi saksi di sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/06).

Menyikapi penundaan putusan hakim, Penasihat Hukum Eks Direktur Utama PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono (DD) dan Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin (YM), Adi Supriyadi dan Raden Aria Riefaldhy mengatakan, penundaan ini merupakan keputusan Majelis Hakim.

"Tadi disampaikan Majelis Hakim keputusan belum siap. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang mau dimasukkan," kata Aria kepada media.

Dari sisi penasihat hukum, ia menyatakan tetap berharap keputusan yang digelar hakim pada Selasa mendatang akan memberikan kebebasan bagi YM dan DD.

Dasar permohonan kebebasan bagi YM dan DD, lanjut Aria, adalah karena dalam fakta persidangan yang disajikan Jaksa Penutut Umum (JPU) terbukti tidak ada keterkaitan langsung.

"Jadi dari DD maupun YM tidak terbukti unsur melakukan perbuatan melawan hukum, menerima uang dan/atau menjanjikan sesuatu, dan jelas yang merugikan negara itu bukan PT JJC-nya atau Jasa Marga, karena hanya bertugas menjalankan lelangnya saja," ucapnya lagi.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa YM mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik dan sudah menahun.

"Ini sudah kami sampaikan kepada Majelis dan JPU bahwa YM memiliki _track record_ penyakit bawaan. Diabetes, ginjal yang hanya 20 persen, dan gangguan jantung. Tapi beliau tetap hadir sebagai bentuk pertanggungjawabannya," kata Aria.

Terkait akan melakukan banding terhadap putusan hakim, pihaknya menyatakan mempertimbangkan kembali, dengan dilandasi pada nilai kebaikan hukum. "Intinya, yang kita inginkan adalah kebebasan bagi YM dan DD," tandasnya.

Hal senada dikatakan Penasihat Hukum DD, Adhi Supriyadi, penundaan ini karena keputusan belum siap. "Kalau dari kami, sudah disampaikan, bahwa tidak ada fakta-fakta hukum yang memenuhi syarat dari dakwaan JPU itu. Baik pasal 2 maupun pasal 3. Tidak ditemukan perbuatan melawan hukumnya," kata Supriyadi.

Dia juga meyakini bahwa posisi kliennya, DD, kuat secara hukum. "Kalau keputusannya nanti berbeda, kami minta ada pihak lain yang ditarik. Karena ada pihak yang di dalam persidangan dinyatakan terlibat persekongkolan, tapi tidak ditindaklanjuti," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda pembacaan putusan terhadap empat terdakwa dalam dugaan kasus rasuah pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II atau Tol Mohammed bin Zayed (MBZ). Ketua majelis hakim Fahzal Hendri menjelaskan pembacaan putusan itu terhambat akibat belum siapnya berkas putusan.

Fahzal mengatakan, pembacaan putusan kasus yang merugikan negara Rp 1,5 triliun itu bakal digelar pada 30 Juli 2024. "Rencananya putusan akan kita bacakan hari ini, tapi ternyata belum siap putusannya, belum bisa dibacakan hari ini," kata Fahzal dalam sidang tersebut di Jakarta pada Jumat (26/7/2024).

Fahzal meminta para terdakwa dan masyarakat memaklumi penundaan putusan tersebut. Dia beralasan, berkas perkara itu memakan waktu, sehingga penyusunan putusan ditunda beberapa hari.

"Karena waktunya sangat singkat, perkaranya agak panjang ceritanya. Jadi rencana mau dibacakan hari Selasa (30/7/2024) jam 10.00 pagi, karena empat perkara. Harap dimaklumi, majelis hakim punya keterbatasan, karena waktunya singkat banget," ujar Fahzal.

Ada empat terdakwa dalam perkara ini yaitu Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020 Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin. Berikutnya, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008, Sofiah Balfas, dan Tony Budianto Sihite sebagai Team Leader Konsultan Perencana PT LAPI Ganesatama Consulting.

Tercatat, Djoko Dwijono dan Yudhi Mahyudin dituntut dengan pidana empat tahun penjara. Sedangkan Sofiah dan Tony dituntut dengan pidana lima tahun penjara. Kesemua terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Para terdakwa dipandang JPU KPK sudah merugikan kas negara sebesar Rp 510 miliar pada kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017. Mereka diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.