JAKARTA - PT Korea Hightech Indonesia, yang bergerak dalam produksi conductive pad, foam pad, dan tape berbahan baku polyolefin, menerima izin fasilitas kawasan berikat dari Kantor Wilayah Bea Cukai .

Perusahaan yang berlokasi di Bekasi ini, di bawah pengawasan Bea Cukai Bekasi, memasarkan produknya ke berbagai negara, termasuk Polandia. Izin fasilitas tersebut diberikan hanya satu jam setelah perwakilan perusahaan, yang didirikan pada tahun 2023, menyelesaikan pemaparan proses bisnis sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan izin kawasan berikat.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi, mengatakan Bea Cukai akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah sambil tetap memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku, demi mendukung kemajuan industri dalam negeri.

"Kawasan berikat adalah fasilitas pemerintah yang berperan penting dalam mengoptimalkan potensi industri dalam negeri untuk kegiatan ekspor dan impor. Diharapkan, dengan adanya fasilitas kawasan berikat, pertumbuhan industri dapat didorong, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menambah devisa negara, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di sekitar perusahaan," ujar Rusman dalam keterangannya, Jumat (18/10/2024).

Rusman menjelaskan kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat (TPB) untuk menyimpan barang impor dan/atau barang dari luar daerah pabean yang akan diolah atau digabungkan sebelum diekspor.

Fasilitas kawasan berikat merupakan salah satu kemudahan yang diberikan kepada perusahaan yang fokus pada produksi untuk ekspor atau penjualan ke kawasan berikat lainnya.

Dengan memanfaatkan fasilitas ini, Korea Hightech Indonesia akan meraih beberapa keuntungan, seperti efisiensi waktu dalam pengiriman barang, karena tidak akan mengalami pemeriksaan fisik di tempat penimbunan sementara (TPS) atau pelabuhan.

Selain itu, fasilitas fiskal yang disediakan akan mendukung usaha pemerintah dalam mengembangkan keterkaitan antara perusahaan besar, menengah, dan kecil. Fasilitas fiskal ini meliputi penangguhan bea masuk serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

JAKARTA - Fasilitas kawasan berikat menjadi salah satu produk kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat signifikan terhadap perekonomian nasional. Tak hanya memberi kemudahan fiskal dan prosedural bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor yang menyebabkan kinerja ekspor semakin melesat, fasilitas kawasan berikat juga terbukti menyokong geliat ekonomi masyarakat.

Di awal perumusannya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), fasilitas kawasan berikat ditujukan untuk menciptakan iklim yang lebih baik dalam pembangunan industri, khususnya untuk mendorong partisipasi penanaman modal pada sektor industri yang berorientasi ekspor.

Fasilitas kawsan berikat menjawab sejummlah tantangan:

1. Efisiensi waktu dan biaya logistik

Melalui pemanfaatan fasilitas kawasan berikat, para produsen tidak perlu lagi mengimpor dan mengurus customs clearance di pelabuhan bongkar atau menyewa tempat penimbunan lainnya.

2. Fasilitas kepabeanan dan perpajakan.

Di dalam kawasan berikat atas barang-barang yang diimpor diberikan kemudahan berupa penangguhan, penundaan, keringanan atau pembebasan bea masuk dan pajak.

3. Peningkatan daya saing produk ekspor di pasar global.

Dengan fasilitas kawasan berikat, biaya produksi menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar (actual price). Kawasan berikat diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan atau mengembangkan dan memperlancar arus lalu lintas barang dalam kerangka perdagangan internasional (impor, ekspor, dan re-ekspor).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kenaikan Cukai Rokok 5% Tahun Depan Batal

Pendirian kawasan berikat pun mengundang respons positif dunia usaha, terlebih dengan tumbuhnya antusiasme investasi di dalam negeri. Hal itu ditandai dengan banyaknya pengusaha yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di kawasan berikat, terutama karena insentif fiskal dan kemudahan perizinan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Ini menciptakan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi, dengan banyaknya perusahaan baru yang berdiri dan peluang kerja yang muncul. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah melakukan perubahan drastis terkait tata kelola kawasan berikat.

Peraturan mengenai kawasan berikat telah mengalami empat kali pemutakhiran. Aturan terbaru saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 131 Tahun 2018, yang mengedepankan kemudahan usaha.

Salah satu bentuk kemudahan usaha yang tercipta ialah simplifikasi proses perizinan transaksional kawasan berikat, dari yang sebelumnya memerlukan 45 perizinan menjadi tiga perizinan saja. Prinsip trust and verify pun kini semakin dikedepankan pemerintah dalam kebijakan kawasan berikat.

Dengan prinsip ini, setiap pengguna jasa dipercaya sampai terbukti melakukan kesalahan. Hal ini tercermin pada saat pengajuan permohonan, izin Kawasan Berikat dapat diterbitkan apabila calon pengusaha Kawasan Berikat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PMK Kawasan Berikat.

Selanjutnya terkait kepatuhan Kawasan Berikat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap transaksional Kawasan Berikat dimana apabila terdapat ketidakpatuhan maka izin tersebut dapat dicabut. Kemudahan lainnya yang diberikan pemerintah untuk mendorong kinerja ekspor dan menjaga kelancaran arus barang ialah pendirian kawasan berikat mandiri (KBM), yang diluncurkan pada 19 September 2019.

Pemberian izin kawasan berikat mandiri mengedepankan prinsip kepastian dan kemudahan berusaha, kecepatan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang, dan efisiensi biaya dari sisi pengusahaan. Dari sisi pemerintah, penetapan kawasan berikat mandiri menciptakan efisiensi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Sebab, kawasan berikat mandiri tidak perlu diawasi secara fisik oleh petugas.

Dengan segala kemudahan yang diberikan pemerintah, kawasan berikat menjadi pilihan menarik bagi pelaku usaha berorientasi ekspor untuk mengembangkan bisnis mereka. Di tahun 2014, jumlah perusahaan yang aktif sebagai perusahaan kawasan berikat tercatat 838 perusahaan dan menunjukkan tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Hingga September 2024, telah ada 1.454 perusahaan yang aktif sebagai perusahaan kawasan berikat.

Kontribusi ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat selama periode 2017-2022 juga menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata tahunan kontribusi ekspor perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat sebesar Rp911,10 triliun. Proporsi pertumbuhan terbesar justru terjadi pada masa terdampak pandemi Covid-19 pada 2021-2022. Berdasarkan hasil Kajian Penelitian Dampak Ekonomi TPB dan KITE tahun 2023, sebanyak 1.435 perusahaan kawasan berikat menerima total fasilitas fiskal sebesar Rp72,03 triliun.

Ribuan perusahaan kawasan berikat tersebut menyumbang nilai ekspor Indonesia sebesar Rp1.634,97 triliun. Dari hasil kajian yang sama, dampak positif kawasan berikat juga dirasakan masyarakat sekitar berdirinya kawasan berikat. Sepanjang tahun 2022, kawasan berikat berhasil menyerap 1.752.042 tenaga kerja.

Baca Juga: Penyelundupan 3 Ekor Owa Digagalkan, Warga Mesir Diamankan

Kajian tersebut turut mencatat aktivitas ekonomi melalui berbagai sektor usaha di sekitar kawasan berikat. Usaha perdagangan tercatat sebanyak 111.933 unit, usaha akomodasi sebanyak 111.302 unit, usaha makanan sebanyak 92.911 unit, hingga usaha transportasi sebanyak 62.399 unit. Data tersebut membuktikan kawasan berikat tak hanya berdampak positif bagi kinerja ekspor yang semakin melesat, tetapi fasilitas kawasan berikat juga menyokong geliat ekonomi masyarakat. Hasil ini merupakan buah kerja sama selama 10 tahun antara pelaku usaha dan pemerintah demi mendorong pertumbuhan industri Indonesia, serta menciptakan pertumbuhan tenaga kerja dari sektor industri tersebut.