KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengimbau para pengendara untuk menghindari jalur wisata Puncak pada saat dilakukan penertiban tahap II terhadap bangunan liar pada Senin (26/8/2024).

Ada 196 bangunan liar mulai dari Gantole hingga Puncak Pass yang direncanakan untuk ditertibkan pada Senin (26/8/2024).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Dadang Kosasih di Cibinong, Kamis, menyarankan para pengendara untuk menggunakan jalur alternatif selama penertiban berlangsung.

"Kepada pengendara yang akan mengarah ke Cianjur atau Bandung agar menggunakan jalur alternatif Jonggol ataupun Sukabumi," ungkapnya.

Dishub Kabupaten Bogor juga telah berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah atau one way secara situasional agar tidak terjadi kepadatan kendaraan saat penertiban.

"Misalkan (bangunan liar) yang kiri dibongkar, yang (jalur) kanan dibuka, begitu juga sebaliknya. Jadi tidak berarti ditutup total, penutupannya seperti itu," ujarnya.

• Rute Naik KRL ke Taman Soedjana Kassan di Kebun Raya Bogor
• Bogor Terapkan Pariwisata Ramah Muslim

Dadang menyebutkan, Dishub Kabupaten Bogor mengerahkan 40 personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas selama penertiban berlangsung.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada para pemilik bangunan liar tersebut, dan melakukan penyegelan bangunan pada Rabu (21/8/2-24).

Mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri.

"Ada beberapa pemilik bangunan yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, disampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dengan kesadaran yang tinggi," ungkap Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Anwar Anggana.

Pemkab Bogor saat ini berupaya melakukan penataan kawasan wisata Puncak, diawali dengan pemindahan PKL ke Rest Area Gunung Mas pada Senin (24/7/2024).

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemkab Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

• Wahana dan Wisata di Jbound Geo Edu Park Bogor
• Destinasi Wisata Bogor, Peluang untuk Usaha Makanan dan Minuman

Pemkab Bogor juga memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di Kawasan Wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pembangunan rest area di lahan seluas tujuh hektare milik PT Perkebunan Nusantara ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat menetapkan tanggal 26 Agustus 2024 sebagai pelaksanaan penertiban tahap II bangunan liar di kawasan wisata Puncak. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Anwar Anggana di Cibinong, menjelaskan penertiban kali ini menargetkan 196 bangunan liar mulai dari Gantole hingga Puncak Pass.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah memberikan tiga kali surat peringatan kepada para pemilik bangunan liar tersebut, dan melakukan penyegelan bangunan pada Rabu (21/8/2024). Mereka juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri.

"Ada beberapa pemilik bangunan yang sudah melakukan pembongkaran secara mandiri, diucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya dengan kesadaran yang tinggi," ungkap Anwar.

Pemkab Bogor saat ini sedang berupaya melakukan penataan kawasan wisata Puncak, diawali dengan pemindahan PKL ke Rest Area Gunung Mas pada Senin (24/7/2024).

Pada penertiban lapak pedagang ini, Pemkab Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri dari 185 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Pemkab Bogor juga memastikan perekonomian pedagang kaki lima atau PKL di kawasan wisata akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pembangunan rest area di lahan seluas 7 hektar milik PT Perkebunan Nusantara ini telah dilakukan sejak tahun 2020-2021.

Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Penjabat (Pj) Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung langkah Pemkab Bogor dalam menertibkan kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu terkait rencana Pemkab Bogoro membongkar vila tak berizin di Puncak.

"Kebetulan tadi di peresmian, Pak Menteri PUPR secara khusus manggil saya terkait arahan Presiden untuk (penataan kawasan wisata Puncak) dikerjakan bareng-bareng," ujar Asmawa usai menghadiri peresmian jalan Tol Cimanggis-Cibitung, di Kabupaten Bogor, Selasa (9/7/2024).

Dia menyebutkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendukung Pemkab Bogor dalam menata kawasan Puncak secara komprehensif. "Pak Presiden mungkin mendapatkan laporan juga, dan langsung memberikan arahan kepada Menteri PUPR secara khusus membantu Pemerintah Kabupaten Bogor dalam konteks penataan pasca-pemindahan pedagang," ujar Asmawa.

Dia pun langsung menggelar rapat bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bogor di Cibinong pada Selasa sore WIB, untuk menindaklanjutinya, usai dipanggil oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Asnawa telah merumuskan berbagai program penataan kawasan Puncak secara komprehensif dengan mengumpulkan para pimpinan OPD pada Ahad (7/7/2024).

Salah satu program penataan pascapenertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak, yaitu mempercantik dengan pembangunan taman, pelebaran jalan, pembangunan jalur pedestrian, pemasangan lampu hias, hingga pagar di sepanjang Jalur Puncak.

Sebelumnya, Asmawa memimpin langsung penertiban PKL di kawasan Puncak pada Senin (24/6/2024), meski mendapat penolakan dari sebagian pedagang. Asmawa memastikan perekonomian PKL di kawasan wisata itu akan menjadi lebih baik setelah pindah ke Rest Area Gunung Mas.

Pemkab ogor telah menyediakan berbagai fasilitas untuk para pedagang, termasuk menggratiskan biaya retribusi selama enam bulan ke depan. Pengelola Rest Area Gunung Mas PT Sayaga Wisata, bahkan mengintegrasikan pintu keluar masuk Agro Wisata Gunung Mas dengan rest area, agar para pedagang ramai dikunjungi wisatawan.

"Harapan kita perekonomian menjadi lebih baik, karena alur keluar masuk Gunung Mas itu akan melintasi ke sini (Rest Area Gunung Mas)," kata Asmawa.

Selain itu, Pemkab Bogor juga menggratiskan biaya parkir bagi kendaraan wisatawan yang keluar masuk Rest Area Gunung Mas. Dia menilai, sistem parkir berbayar yang diterapkan sejak Rest Area Gunung Mas beroperasi pada medio 2023 sebagai salah satu penyebab sepi pengunjung.