IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki potensi besar dalam kebijakan ekonomi hijau. Sehingga perannya dapat lebih besar daripada negara-negara lain.

Kendati demikian, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menilai kebijakan Indonesia dalam ekonomi hijau tersebut masih jauh dari harapan.

Berdasarkan analisis Nota Keuangan dan RAPBN 2025, Seknas Fitra bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE), menilai pemerintah sama sekali tidak menyebutkan mekanisme tata kelola dan efektivitas penggunaan dari Green Sukuk maupun Green Bond, sehingga minim bertujuan utama pada pengembangan ekonomi hijau.

"Dalam nota keuangan 2025, ada harapan terkait ekonomi hijau. Akan tetapi pemerintah perlu membuat strategi yang jelas dan terukur, karena selama ini masalahnya adalah implementasi dan lemahnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat," ujar peneliti Seknas Fitra, Gurnadi Ridwan, kepada IDXChannel pada Kamis (22/8/2024).

Selain itu, Gurnadi menambahkan pemerintah hanya bangga bahwa SBN berupa Sukuk Hijau laku di pasaran global. "Meski dengan skema Green Sukuk atau Green Bond, pembiayaan hijau ini tetap ada resiko yang dihadapi oleh pemerintah di tengah jatuh tempo utang yang cukup besar, yakni Rp800,3 triliun pada 2025," tutur Gurnadi.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan Indonesia memiliki dan mempunyai kekuatan besar dalam ekonomi hijau untuk dikembangkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam amanatnya sebagai inspektur upacara pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 di Blok Rokan, Dumai, Riau pada hari ini Sabtu (1/6/2024).

"Selain itu kita juga ikut terus berupaya dalam gerakan dunia menuju ekonomi Hijau. Pilihan ini tentu bukan karena kita ingin ikut-ikutan tetapi karena kita memiliki, kita mempunyai kekuatan besar karena kita punya daya saing tinggi dalam ekonomi hijau," kata Jokowi dalam amanatnya.

Lebih lanjut,Menteri Koordinator Perekonomian,Airlangga Hartarto, mengatakan Indonesia mempunyai dua peluang besar dalampengembangan ekonomi hijau. Hal itu sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 dan target Net Zero Emissions pada 2060.

Peluang pertama yakni transisiekonomi hijaudi sektor energi kekinian menjadi energi baru dan terbarukan. Ia menyebutkan peluang tersebut dapat diejawantahkan dalam penggunaan energi surya, angin, hidro dan bio massa.

"Tentunya juga pengurangan emisi karbon dari PLTU melalui kombinasi dari amonia dan carbon captured and storage," kata Airlangga dalam acara Green Economy Expo secara virtual, Rabu (3/7/2024).

Peluang kedua yaitu Indonesia tengah menjalankan pertumbuhan ekonomi baru pada sektor industri berbasis sumber daya alam hayati berkelanjutan. Sektor tersebut terdiri dari ekonomi biru dan industri yang memanfaatkan limbah.

"Salah satu biodiversity adalah bio economy, tentu harus dikembangkan. Seperti contoh pemerintah telah mengembangkan 22 kawasan ekonomi khusus dan tentunya yang bertujuan pada prinsip ekonomi hijau sehingga mendapatkan investasi hijau," kata Airlangga.

(Febrina Ratna)