JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan penasihat senior Presiden Joe Biden, Amos Hochstein di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Luhut dan Hochstein membahas soal transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto yang segera terjadi pada 20 Oktober nanti.

Luhut juga meyakinkan kepada AS bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo akan sama bersahabatnya dengan era Jokowi.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

"Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan bahwa transisi akan berjalan dengan sangat baik sekali, karena keduanya (Jokowi dan Prabowo) saling mengenal dan saling mendukung program satu sama lainnya," ujar Luhut dilansir unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Senin (30/9/2024).

"Saya juga meyakinkan Amos bahwa foreign policy di era Presiden terpilih juga akan sama bersahabatnya dengan pemerintahan sebelumnya. Di mana kita sama-sama saksikan hari ini Presiden terpilih Prabowo sudah mulai berkunjung ke beberapa negara tetangga," jelasnya.

Adapun sebelum bertemu dengan Hochstein, Luhut terlebih dulu bertemu dengan Presiden AS Joe Biden.

Pertemuan terjadi di sela-sela acara Bloomberg Global Business Forum yang digelar di AS.

Dalam unggahannya, Luhut juga menceritakan bahwa ia mewakili pemerintah Indonesia mendatangani nota kesepahaman dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayat ke rumah duka ekonom Faisal Basri di Kompleks Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

"Dua lembaga itu telah bergabung dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA), platform yang kita gagas sejak Kepresidenan G20 Indonesia dua ahun yang lalu," ungkap Luhut.

"Ini adalah langkah penting dalam upaya kita menutup kesenjangan pembiayaan SDG dan aksi iklim negara-negara berkembang," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dalam tiga pekan mendatang.

Pada 20 Oktober 2024 nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan penasihat senior Presiden Joe Biden, Amos Hochstein di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu.

Dalam pertemuan itu, Luhut dan Hochstein membahas soal transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto yang segera terjadi pada 20 Oktober nanti.

Luhut juga meyakinkan kepada AS bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di era Prabowo akan sama bersahabatnya dengan era Jokowi.

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

"Dalam kesempatan itu, saya menyampaikan bahwa transisi akan berjalan dengan sangat baik sekali, karena keduanya (Jokowi dan Prabowo) saling mengenal dan saling mendukung program satu sama lainnya," ujar Luhut dilansir unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Senin (30/9/2024).

"Saya juga meyakinkan Amos bahwa foreign policy di era Presiden terpilih juga akan sama bersahabatnya dengan pemerintahan sebelumnya. Di mana kita sama-sama saksikan hari ini Presiden terpilih Prabowo sudah mulai berkunjung ke beberapa negara tetangga," jelasnya.

Adapun sebelum bertemu dengan Hochstein, Luhut terlebih dulu bertemu dengan Presiden AS Joe Biden.

Pertemuan terjadi di sela-sela acara Bloomberg Global Business Forum yang digelar di AS.

Dalam unggahannya, Luhut juga menceritakan bahwa ia mewakili pemerintah Indonesia mendatangani nota kesepahaman dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI).

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayat ke rumah duka ekonom Faisal Basri di Kompleks Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2024).

"Dua lembaga itu telah bergabung dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA), platform yang kita gagas sejak Kepresidenan G20 Indonesia dua ahun yang lalu," ungkap Luhut.

"Ini adalah langkah penting dalam upaya kita menutup kesenjangan pembiayaan SDG dan aksi iklim negara-negara berkembang," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir dalam tiga pekan mendatang.

Pada 20 Oktober 2024 nanti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Dengan mundurnya Joe Biden dalam Pemilu AS 2024, Wakil Presiden Kamala Harris tampaknya akan menjadi kandidat terdepan dalam nominasi Partai Demokrat. Tentunya, kondisi ini akan mempertemukannya dengan calon dari Partai Republik, Donald Trump.

Melansir Anadolu Agency, mengenai kebijakan luar negeri, Trump dan Harris mewakili dua pihak yang berlawanan dalam banyak masalah. Ini termasuk Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, dan China.

Harris diperkirakan akan mengikuti jejak kebijakan luar negeri Biden dalam isu-isu utama ini.

Jika dilihat dari kebijakan luar negerinya, mantan Presiden Trump bersikap keras terhadap China, fleksibel terhadap Rusia, dan merupakan pendukung kuat Israel dalam perang genosida di Gaza.

Agenda "America First" yang diusungnya umumnya memprioritaskan isu-isu domestik di AS dibandingkan isu-isu global, dan sering kali menempatkan isu-isu internasional dan konflik regional sebagai prioritas utama.

Berikut adalah kebijakan luar Kamala Harris:

1. Perang Ukraina-Rusia

Seperti Biden, Harris telah memberikan dukungan kuat kepada Ukraina saat mereka bertahan melawan Rusia.

Pada bulan Juni, Harris mewakili negaranya di KTT Perdamaian di Ukraina, di mana dia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk keenam kalinya.

Dalam mendukung Kyiv, ia juga merupakan pendukung kuat kerja sama transatlantik.

Pada Konferensi Keamanan Munich pada bulan Februari, ia menegaskan kembali janji pemerintahan Biden untuk mendukung Ukraina “selama diperlukan”.

Dia juga menuduh Moskow “bertanggung jawab” atas kematian politisi oposisi Rusia Alexei Navalny.

Di Munich, Harris berusaha meyakinkan sekutunya akan dukungan keamanan AS terhadap agresi Rusia dan ancaman lainnya.

“Rakyat Amerika akan menyambut momen ini. Dan Amerika akan terus memimpin,” katanya.

Sementara itu, Trump telah berulang kali mengatakan dia bisa mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina ketika dia terpilih kembali sebagai presiden.

Dalam pidatonya di acara balai kota CNN pada bulan Mei 2023, Trump berkata: "Mereka sekarat, warga Rusia dan Ukraina. Saya ingin mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya – saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam."

AS telah memberikan bantuan militer senilai puluhan miliar dolar kepada Kyiv sejak perang Rusia dimulai pada Februari 2022, namun potensi kemenangan Trump dapat membahayakan dukungan di masa depan.

Pasangan Trump, James David, atau JD, Vance juga merupakan salah satu orang yang skeptis dalam memberikan bantuan ke Ukraina.

Dalam pidatonya di Quincy Institute, dia berkata: "Saya tentu saja mengagumi orang-orang Ukraina yang berperang melawan Rusia, tapi menurut saya Amerika tidak berkepentingan untuk terus mendanai perang yang tidak pernah berakhir di Ukraina."

“Selama tiga tahun, negara-negara Eropa telah memberi tahu kami bahwa Vladimir Putin adalah ancaman nyata bagi Eropa. Dan selama tiga tahun, mereka gagal merespons seolah-olah hal itu benar,” katanya kepada Politico dalam wawancara terpisah.

2. Perang Israel di Gaza

Sebagai wakil presiden, Harris sebagian besar bersekutu dengan Biden dalam mendukung perang Israel di Gaza setelah serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Namun, dia kadang-kadang lebih kritis terhadap taktik militer Israel dibandingkan presidennya.

Dia secara terbuka mengkritik Israel pada bulan Maret, dengan menyatakan bahwa Israel tidak berbuat banyak untuk meringankan “bencana kemanusiaan” yang terjadi selama serangan darat di wilayah kantong Palestina.

Dia juga tidak menampik kemungkinan adanya “konsekuensi” bagi Israel jika mereka terus melakukan invasi besar-besaran ke wilayah Rafah yang dipenuhi pengungsi di Gaza.

Harris juga menyerukan gencatan senjata segera di Gaza pada bulan Maret sebelum Biden melakukannya.

Sebagai perbandingan, meskipun Trump juga merupakan pendukung kuat Israel, ia telah berjanji untuk mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza serta membebaskan “sandera” AS.

“Kami ingin sandera kami kembali, dan mereka sebaiknya kembali sebelum saya menjabat, atau Anda akan membayar harga yang sangat mahal,” katanya pada Konvensi Nasional Partai Republik tahun 2024, yang ditujukan kepada kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza.

Selama debat presiden AS yang pertama, Trump mengkritik Biden dengan menyebutnya sebagai “orang Palestina yang buruk” dan menuduhnya menghalangi Israel untuk “menyelesaikan tugasnya.”

Hal lain yang menunjukkan sikapnya yang pro-Israel adalah ketika Trump secara sepihak memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem ketika ia menjadi presiden pada tahun 2017.

3. China

Melansir Yahoo News yang mengutip GMA, empat dari 17 perjalanan Harris ke luar negeri sebagai wakil presiden adalah ke Asia Timur. Dan dia telah mengunjungi tujuh negara di kawasan tersebut serta DMZ antara Korea Utara dan Selatan saat menjabat.

Selama kunjungannya ini, ia menekankan untuk mengekang pengaruh China di kawasan dan berupaya mendorong Indo-Pasifik yang aman dan terjamin.

Harris telah mewakili AS dalam pertemuan ASEAN dan APEC, dua organisasi multinasional paling penting di kawasan ini dan bertemu dengan puluhan pemimpin Asia, termasuk kepala kelima sekutu perjanjian AS di kawasan (Jepang, Korea Selatan, Filipina, Australia dan Thailand).

Harris juga telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan bertemu sebentar dengan Perdana Menteri China Li Qiang pada bulan September di Jakarta.

Sebagai wakil presiden, Harris mengkritik tindakan China di Laut China Selatan dan menuduh negara tersebut melakukan penindasan.

Ia juga mengatakan meskipun AS tidak ingin memicu konflik dengan China, namun AS benar-benar siap dan terlibat dalam apa yang diperlukan untuk bersaing.