Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Mari intip kembali deretan kebijakan luar negeri Donald Trump yang cukup kontroversial kala dirinya menjabat Presiden AS 2017-2021.

Trump kembali bersaing dalam pemilu Presiden AS tahun 2024. Hasilnya sangat positif. Trump berhasil meraih 301 suara elektoral. Kandidat hanya butuh 270 suara elektoral untuk bisa memastikan kemenangan.

Rivalnya dari Partai Demokrat tahun ini, Kamala Harris, hanya mampu mengumpulkan 226 suara elektoral.

Meski belum dilantik, potensi kebijakan luar negeri Trump mulai diraba oleh banyak pengamat. Trump diprediksi akan kembali mengambil sejumlah langkah kontroversial seperti pada masa jabatan pertamanya.

Kebijakan Luar Negeri Donald Trump

Selama menjabat pada periode 2017-2021, Trump tak henti melahirkan kebijakan luar negeri yang kontroversial.

Langkah Trump kerap membuat stabilitas politik internasional goyah, dampaknya bahkan masih terasa hingga saat ini.

Jelang pemilu AS tahun ini, rekam jejak Trump kembali jadi sorotan. Berikut adalah sejumlah kebijakan luar negeri kontroversial Trump selama menjadi Presiden AS:

Keluar dari TPP

Salah satu langkah awal Trump adalah menarik AS keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017.

Perjanjian perdagangan berisi 12 negara itu berfokus pada negara-negara Asia dan diperjuangkan eksistensinya oleh pendahulu Trump, Barack Obama.

Travel Ban untuk Negara Mayoritas Muslim

Masih di tahun pertamanya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara dari sejumlah negara mayoritas Muslim melakukan perjalanan ke AS selama sembilan puluh hari.

Kebijakan yang kerap disebut sebagai "Muslim Ban" ini berlaku untuk negara seperti Iran, Irak, Libya, Sudan, Suriah, Yaman, dan masih banyak lagi.

Menyerang Suriah

Pada April 2017, Trump mengizinkan serangan rudal jelajah terbatas terhadap Pangkalan Udara Shayrat yang dikuasai rezim.

Alasannya, AS hendak melakukan pembalasan atas penggunaan senjata kimia sarin oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam serangan terhadap warga sipil.

Tonton:Rusia Penasaran Apakah Kemenangan Trump Bisa Mengakhiri Perang Ukraina

Keluar dari Paris Agreement

Keraguan Trump pada perubahan iklim dan pemanasan global membuatnya menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris Agreement yang lahir tahun 2015.

Menurut Trump, aturan pembatasan emisi karbon yang ada dalam perjanjian tersebut bisa merugikan AS secara ekonomi.

Mengakui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Trump melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun mengenai konflik Israel-Palestina dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keputusan ini memicu banyak kemarahan, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim.

Perang Dagang dengan China

Pada November 2018, AS mengenakan tarif terhadap barang-barang dari China senilai US$250 miliar, sementara China mengenakan tarif terhadap produk-produk AS senilai US$110 miliar.

Pada KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, Trump dan Presiden China Xi Jinping menyetujui gencatan senjata.

Sayangnya, perang dagang ini kembali memanas pada tahun 2019.

Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Trump mengumumkan AS keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian tahun 2015 mengenai program nuklir Iran.

Trump mengumumkan bahwa AS akan menerapkan kembali dua sanksi terhadap Iran yang telah dihapuskan seiring implementasi perjanjian tersebut.

Ketegangan antara AS dan Iran akibat kebijakan Trump tersebut masih terasa hingga sekarang.

Keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB

AS keluar dari dewan ini dengan alasan adanya "bias kronis terhadap Israel” dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai anggota, termasuk China dan Venezuela.

Mendamaikan Israel dan Negara Arab

Trump jadi penengah dari upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab.

Trump menyebut peristiwa tersebut sebagai “fajar Timur Tengah yang baru.” Para ahli mengatakan kesepakatan itu semakin mempersatukan Israel dan negara-negara Teluk Arab melawan Iran.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Dengan mundurnya Joe Biden dalam Pemilu AS 2024, Wakil Presiden Kamala Harris tampaknya akan menjadi kandidat terdepan dalam nominasi Partai Demokrat. Tentunya, kondisi ini akan mempertemukannya dengan calon dari Partai Republik, Donald Trump.

Melansir Anadolu Agency, mengenai kebijakan luar negeri, Trump dan Harris mewakili dua pihak yang berlawanan dalam banyak masalah. Ini termasuk Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, dan China.

Harris diperkirakan akan mengikuti jejak kebijakan luar negeri Biden dalam isu-isu utama ini.

Jika dilihat dari kebijakan luar negerinya, mantan Presiden Trump bersikap keras terhadap China, fleksibel terhadap Rusia, dan merupakan pendukung kuat Israel dalam perang genosida di Gaza.

Agenda "America First" yang diusungnya umumnya memprioritaskan isu-isu domestik di AS dibandingkan isu-isu global, dan sering kali menempatkan isu-isu internasional dan konflik regional sebagai prioritas utama.

Berikut adalah kebijakan luar Kamala Harris:

1. Perang Ukraina-Rusia

Seperti Biden, Harris telah memberikan dukungan kuat kepada Ukraina saat mereka bertahan melawan Rusia.

Pada bulan Juni, Harris mewakili negaranya di KTT Perdamaian di Ukraina, di mana dia bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy untuk keenam kalinya.

Dalam mendukung Kyiv, ia juga merupakan pendukung kuat kerja sama transatlantik.

Pada Konferensi Keamanan Munich pada bulan Februari, ia menegaskan kembali janji pemerintahan Biden untuk mendukung Ukraina “selama diperlukan”.

Dia juga menuduh Moskow “bertanggung jawab” atas kematian politisi oposisi Rusia Alexei Navalny.

Di Munich, Harris berusaha meyakinkan sekutunya akan dukungan keamanan AS terhadap agresi Rusia dan ancaman lainnya.

“Rakyat Amerika akan menyambut momen ini. Dan Amerika akan terus memimpin,” katanya.

Sementara itu, Trump telah berulang kali mengatakan dia bisa mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina ketika dia terpilih kembali sebagai presiden.

Dalam pidatonya di acara balai kota CNN pada bulan Mei 2023, Trump berkata: "Mereka sekarat, warga Rusia dan Ukraina. Saya ingin mereka berhenti sekarat. Dan saya akan menyelesaikannya – saya akan menyelesaikannya dalam 24 jam."

AS telah memberikan bantuan militer senilai puluhan miliar dolar kepada Kyiv sejak perang Rusia dimulai pada Februari 2022, namun potensi kemenangan Trump dapat membahayakan dukungan di masa depan.

Pasangan Trump, James David, atau JD, Vance juga merupakan salah satu orang yang skeptis dalam memberikan bantuan ke Ukraina.

Dalam pidatonya di Quincy Institute, dia berkata: "Saya tentu saja mengagumi orang-orang Ukraina yang berperang melawan Rusia, tapi menurut saya Amerika tidak berkepentingan untuk terus mendanai perang yang tidak pernah berakhir di Ukraina."

“Selama tiga tahun, negara-negara Eropa telah memberi tahu kami bahwa Vladimir Putin adalah ancaman nyata bagi Eropa. Dan selama tiga tahun, mereka gagal merespons seolah-olah hal itu benar,” katanya kepada Politico dalam wawancara terpisah.

2. Perang Israel di Gaza

Sebagai wakil presiden, Harris sebagian besar bersekutu dengan Biden dalam mendukung perang Israel di Gaza setelah serangan oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Namun, dia kadang-kadang lebih kritis terhadap taktik militer Israel dibandingkan presidennya.

Dia secara terbuka mengkritik Israel pada bulan Maret, dengan menyatakan bahwa Israel tidak berbuat banyak untuk meringankan “bencana kemanusiaan” yang terjadi selama serangan darat di wilayah kantong Palestina.

Dia juga tidak menampik kemungkinan adanya “konsekuensi” bagi Israel jika mereka terus melakukan invasi besar-besaran ke wilayah Rafah yang dipenuhi pengungsi di Gaza.

Harris juga menyerukan gencatan senjata segera di Gaza pada bulan Maret sebelum Biden melakukannya.

Sebagai perbandingan, meskipun Trump juga merupakan pendukung kuat Israel, ia telah berjanji untuk mengakhiri perang di Ukraina dan Gaza serta membebaskan “sandera” AS.

“Kami ingin sandera kami kembali, dan mereka sebaiknya kembali sebelum saya menjabat, atau Anda akan membayar harga yang sangat mahal,” katanya pada Konvensi Nasional Partai Republik tahun 2024, yang ditujukan kepada kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza.

Selama debat presiden AS yang pertama, Trump mengkritik Biden dengan menyebutnya sebagai “orang Palestina yang buruk” dan menuduhnya menghalangi Israel untuk “menyelesaikan tugasnya.”

Hal lain yang menunjukkan sikapnya yang pro-Israel adalah ketika Trump secara sepihak memutuskan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem ketika ia menjadi presiden pada tahun 2017.

3. China

Melansir Yahoo News yang mengutip GMA, empat dari 17 perjalanan Harris ke luar negeri sebagai wakil presiden adalah ke Asia Timur. Dan dia telah mengunjungi tujuh negara di kawasan tersebut serta DMZ antara Korea Utara dan Selatan saat menjabat.

Selama kunjungannya ini, ia menekankan untuk mengekang pengaruh China di kawasan dan berupaya mendorong Indo-Pasifik yang aman dan terjamin.

Harris telah mewakili AS dalam pertemuan ASEAN dan APEC, dua organisasi multinasional paling penting di kawasan ini dan bertemu dengan puluhan pemimpin Asia, termasuk kepala kelima sekutu perjanjian AS di kawasan (Jepang, Korea Selatan, Filipina, Australia dan Thailand).

Harris juga telah bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan bertemu sebentar dengan Perdana Menteri China Li Qiang pada bulan September di Jakarta.

Sebagai wakil presiden, Harris mengkritik tindakan China di Laut China Selatan dan menuduh negara tersebut melakukan penindasan.

Ia juga mengatakan meskipun AS tidak ingin memicu konflik dengan China, namun AS benar-benar siap dan terlibat dalam apa yang diperlukan untuk bersaing.