Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) sedang meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Respons Bankir

Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Perbesar

Proyek pembangunan perumahan di Kawasan Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).- JIBI/Bisnis/Rachman.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Adapun, PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) mulai mengkaji strategi penyaluran kredit di tengah rencana pengalihan kebijakan pemberian insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Efdinal Alamsyah mengatakan langkah ini mencerminkan kebijakan proaktif dari BI untuk memfokuskan perhatian pada sektor yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara luas.

Menurutnya, hal ini bisa dilihat sebagai upaya positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, karena dengan mengalihkan insentif, BI mendorong bank untuk lebih aktif dalam menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang padat karya.

Risiko Sektor Padat Karya

Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat membantu meningkatkan investasi di bidang-bidang yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

“Akan tetapi, sektor padat karya seringkali menghadapi risiko yang lebih tinggi. Jadi, khususnya bank yang belum banyak menyalurkan kredit kepada sektor padat karya harus mempersiapkan strategi manajemen risiko yang baik,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Dia pun menuturkan untuk mengetahui seberapa besar dampaknya atas kebijakan ini, maka perseroan masih harus mempelajari lebih lanjut setelah ketentuan dimaksud sudah dikeluarkan oleh BI.

“Harus diingat juga bahwa ada beberapa sektor prioritas dalam perhitungan insentif KLM pada saat ini juga tergolong industri padat karya seperti perdagangan dan pariwisata,” ucapnya.

Ke depan, kata Efdinal, Bank Oke juga harus melihat apakah perlu perlu menyesuaikan strategi penyaluran kreditnya agar lebih fokus pada sektor padat karya. Lagi-lagi, karena sektor padat karya seringkali memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

Terakhir, dirinya menyebut secara keseluruhan langkah BI ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Bank Oke untuk beradaptasi dan memanfaatkan insentif tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor padat karya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank menengah hingga besar optimistis penyaluran kredit makin optimal di tengah rencana Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan pemberian insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya mulai 1 Januari 2025.

Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau Bank BJB (BJBR) Yuddy Renaldi mengatakan sesuai dengan kondisi yang ada, mendorong penyaluran kredit kepada sektor padat karya akan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan masyarakat yang terbantu naik, sehingga konsumsi pun kembali meningkat,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/10/2024).

Tercatat, untuk sektor padat karya seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan porsi ketiganya cukup besar di BJBR dengan komposisi lebih dari 15%.

Menurutnya, dengan adanya insentif KLM ini tentu akan memberikan kelonggaran likuiditas yang lebih bagi BJB, sehingga dapat lebih optimal dalam penyaluran kredit yang dilakukan.

Senada, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengapresiasi langkah bank sentral untuk memberikan insentif ini ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan. Pasalnya, ini akan mendorong pertumbuhan kredit di sektor-sektor tersebut.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando mengatakan sebagai bank yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaaan kepada sektor perumahan, tentu kebijakan tersebut akan membantu memberikan tambahan likuiditas.

“Penting untuk mendukung pertumbuhan kredit ke sektor perumahan, karena sektor ini memilki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga padat karya,” ujarnya.

Dia menyebutkan setiap pembangunan 1 rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya.

Terlebih lagi, lanjutnya, BTN akan menjadi pemain utama dalam program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan baru, sehingga adanya tambahan likuiditas yang mencukupi dari pengurangan Giro Wajib Minimum akan sangat menolong BTN dalam menumbuhkan penyaluran kredit untuk menggerakkan sektor perumahan.

Dari kalangan bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turut memandang implementasi KLM merupakan hal positif dalam mendorong pertumbuhan kredit, khususnya kepada sektor-sektor prioritas yang padat karya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan.

“Kami optimis penyesuaian KLM tersebut dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya,” ucap EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis.

Sebagai informasi, BCA mencatatkan pertumbuhan total kredit sebesar 15,5% YoY menjadi Rp850 triliun per Juni 2024. Pertumbuhan di atas rata-rata industri ini ditopang oleh penyaluran kredit pruden ke berbagai sektor.

Adapun kontributor terbesar bagi pertumbuhan total kredit BCA adalah sektor jasa keuangan dan pertambangan non-migas. Di sisi likuiditas, loan to deposit ratio (LDR) BCA berada di posisi cukup memadai, per Juni 2024, LDR perusahaan berada di 72,7%.

Ke depannya, BCA senantiasa akan menyalurkan kredit ke sektor-sektor potensial, tentunya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan seperti kondisi perkonomian domestik maupun global.

“Kami juga berkomitmen menyalurkan kredit secara pruden, sekaligus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan penerapan manajemen risiko yang disiplin,” ucapnya.

Perlu diketahui, Bank Indonesia (BI) memang berencana meramu ulang insentif kebijakan likuiditas berupa pengembalian GWM bagi perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas yang pro-job atau yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan (padat karya) mulai 2025.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan saat ini pihaknya sedang dalam proses finalisasi dan kebijakan baru tersebut yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

"Rencananya akan kami berlakukan mulai 1 Januari 2025, kawan-kawan sedang memfinalisasi. Kisi-kisinya sektor [prioritas] yang besar penyerapan tenaga kerja itu sektor perdagangan, besar maupun eceran, pertanian, dan juga industri pengolahan yang padat karya,” ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2024).

Bukan hanya sektor tersebut, juga terhadap kredit yang bank salurkan kepada sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat.

Saat ini, bank mendapatkan insentif kebijakan likuditas makroprudensial (KLM) apabila menyalurkan kredit ke sektor prioritas, yakni hilirisasi (minerba dan nonminerba), perumahan, pariwisata, dan sektor otomotif, perdagangan, LGA, dan jasa sosial.

Perry menekankan bahwa insentif KLM diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, berupa penurunan giro wajib minimum (GWM). Besarnya penurunan GWM akan tergantung sektor dan tergantung besarnya kredit yang dikucurkan.

Pada dasarnya, BI mengucurkan insentif KLM maksimal sebesar 4%. Rinciannya, apabila bank memberikan pembiayaan ke sektor prioritas, insentif maksimal 2,2%, insentif kepada bank dengan RPIM di atas 30% sebesar 1,3%, dan memberikan insentif kepada sektor hijau akan mendapat insentif sebesar 0,5%.

Sementara pada realisasinya, Perry menuturkan saat ini rata-rata bank menerima insentif sebesar 3,4%. “Kami akan naikkan ya hampir mendekati 4%. Tapi realokasi ke sektor-sektor yang lebih pro-job. Tentu saja dengan memastikan NPL-nya tidak lebih dari 5%,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan penyaluran insentif Kebijakan Insentif LikuiditasMakroprudensial (KLM) telah mencapai Rp256,5 triliun hingga minggu kedua Oktober 2024. Namun, insentif KLM yang diterima oleh bank umum swasta nasional (BUSN) pada Oktober sedikit berkurang dibandingkan bulan sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan kelompok bank BUMN menerima insentif KLM sebesar Rp119 triliun, BUSN sebesar Rp110,2 triliun, BPD sebesar Rp24,6 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

Dibandingkan dengan September 2024, insentif untuk BUSN turun dari Rp110,5 triliun, sementara alokasi untuk ketiga kelompok bank lainnya, seperti BUMN naik dari Rp118,6 triliun, BPD dari Rp24,4 triliun, dan KCBA dari semula Rp2,6 triliun.

“Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (16/10/2024).

Lebih lanjut, dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 10,88% (yoy), dan 12,26% (yoy) pada September 2024.

Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% (yoy), membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ke depan, pertumbuhan kredit 2024 diprakirakan tetap berada pada kisaran 10%-12%.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat implementasi KLM. untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan Ultra Mikro (UMi) serta sektor hijau, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kata Perry, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial longgar tersebut dengan sinergi kebijakan bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku dunia usaha,

“[Hal ini] agar benar-benar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kondisi likuiditas perbankan yang ketat terbantu dengan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia (BI). Hal tersebut tercermin dari penyaluran insentif likuiditas makroprudensial yang kian deras hingga per Juni 2024 mencapai 12,36% secara tahunan (YoY).

Memang, pertumbuhan kredit per Juni 2024 bukanlah yang tertinggi sepanjang 2024. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan kredit selama 2024 sudah lebih tinggi dibandingkan realisasi akhir 2023 yang hanya di kisaran 10%.

Di sisi lain, perbankan mulai melihat tanda-tanda likuiditas mengering yang tercermin dari beberapa rasio likuiditas.

Misalnya, rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) per Juni 2024 masing-masing sebesar 112,33% dan 25,37%, dari posisi per Mei 2024 masing-masing 114,58% dan 25,78%.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M Juhro berpendapat pemberiaan insentif tersebut secara signifikan mendukung kecukupan likuiditas perbankan dalam mendorong intermediasi. Di mana, saat ini 124 dari 125 bank, termasuk unit syariah telah menerima manfaat tersebut.

”Pertumbuhan kreditnya akhirnya juga termasuk angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Solikin Senin (6/8).

Tak hanya itu, Solikin menilai selama ini BI turut mendukung pembiayaan juga dengan mempertahankan kebijakan makroprudensial longgar (pro growth), melalui antara lain rasio LTV/FTV KPR maks 100% dan Uang Muka KKB 0%, dan CCyB yg masih dipertahankan 0%.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan PT Bank Oke Indonesia Tbk Efdinal Alamsyah bilang setiap bank sejatinya ingin memanfaatkan insentif tersebut, termasuk OK Bank. Ia menilai insentif itu bisa memperbaiki kondisi likuiditas di pasar perbankan dan mendorong aliran kredit ke sektor-sektor ekonomi yang memerlukan dukungan.

Ia menyebutkan, OK Bank rata-rata mendapatkan insentif sekitar 3% dari kebijakan tersebut. Kalau diterjemahkan ke dalam nilai, Efdinal menyebut bisa sekitar Rp 200 miliar.

“Untuk ukuran OK Bank, angka ini cukup signifikan dan dapat meningkatkan kemampuan Bank untuk melakukan ekspansi kredit,” ujar Efdinal.

Secara umum, Efdinal menilai jika insentif likuiditas tidak cukup besar atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, dampaknya mungkin tidak maksimal untuk mengatasi tantangan likuiditas yang dihadapi perbankan.

Akan tetapi, ia berpendapat Bank Indonesia telah melakukan studi yang komprehensif sebelum memberlakukan kebijakan ini dan terus memantau dampak dari kebijakan ini dan mungkin juga akan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin menambahkan kalau di BTN, insentif yang didapat sekitar 4%. Artinya, dari total GWM yang harusnya 9%, BTN hanya menyediakan GWM sekitar 5%.

Hanya saja, ia mengkritisi bahwa sejatinya insentif tersebut membuat semua bank tak punya kesempatan atau peluang yang sama. Alhasil, bank yang membiayai di luar sektor prioritas BI tidak mendapatkan insentif.

”Beda dampaknya jika GWM diturunkan berapa persen pun semua bank menikmati insentif yang sama,” ujar Jasmin.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kebutuhan likuiditas di industri perbankan, Bank Indonesia (BI) semakin rajin menggelontorkan insentif likuiditas makroprudensial. Di mana, insentif tersebut untuk penyaluran kredit di sektor-sektor tertentu.
Gubernur BI Perry Warjiyo bilang hingga akhir tahun, kemungkinan total insentif tersebut akan mencapai Rp 280 triliun. Itu juga tergantung seberapa aktif perbankan dalam menyalurkan kredit di sektor-sektor prioritas yang sudah ditentukan.n
"Kalau bank semakin rajin ini juga akan terus naik sampai Rp 280 triliun dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah untuk UMKM," ujar Perry, Jumat (2/8).